Ditemukan 3400 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 15-07-2013 — Putus : 07-04-2014 — Upload : 10-08-2014
Putusan PA JAKARTA UTARA Nomor 865/Pdt.G/2013/PAJU
Tanggal 7 April 2014 — PEMOHON VS TERMOHON
292
  • (Bukti P4)dan Pemohon justru membuat surat pernyataan yang dibuat oleh PEMOHON,tanggal 27 Oktober 2013 (Bukti P5) yang isinya tidak akan menunggu surat izin danmenyatakan tidak keberatan dengan sangsi atau resiko apa pun;Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas untukmemperkuat dalildalilnya Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksisaksi yangmemberikan keterangan di muka sidang di bawah sumpahnya sebagai berikut :Saksi Pemohon:SAKSI I, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan
Putus : 25-06-2008 — Upload : 23-08-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 434 K/PDT/2008
Tanggal 25 Juni 2008 — YULIANA LIBERTY, ; DJOHARA BILONDATU
7084 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tilpon akan diputus dimana untuk listrik apabila tidak juga dibayar dalambulan berjalan berikutnya akan dikenai sangsi yaitu pencabutan meterpembatas, yang berakibat apabila hendak dipasang lagi dikenakan biayapemasangan baru sebesar Rp.500.000, serta harus melunasi tunggakan dandenda demikian juga Telpon apabila tidak dibayar pada bulan berjalanberikutnya akan dikenakan pemutusan dan apabila hendak diaktifkan lagiharuslah membayar biaya pemasangan baru sebesar Rp.350.000, inipun kalauada jaringan
Putus : 24-03-2009 — Upload : 11-02-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 33 K/MIL/2009
Tanggal 24 Maret 2009 — MUHAMAD NURHADI
263153 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kasasi dalam keadaan mabok atau tidaksadarkan diri diluar kKendalinya apa yang dia lakukan.Berdasarkan analisa diatas maka Pemohon Kasasi dengan tegasmenyatakan unsur kel dengan sengaja tanpa hak" tidak terbukti secara sahdan menyakinkan.Oleh karena unsur keI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan makaunsur keIl tidak perlu dibuktikan lagi.Karena judex facti telah salah dalam penerapan hukumnya dimana letakhukum formal dan hukum administrasi bukankah ruang lingkupnya diperadilan TUMIL masalah sangsi
Putus : 02-03-2006 — Upload : 23-09-2011
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 28-K/PM.II-09/AD/III/2006
Tanggal 2 Maret 2006 — Kopka SIDKON HASAN
2416
  • Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi tatanan disiplindan tata tertib di kesatuan dan sangat tercela dan agar tidakditiru oleh prajurit lain, Majelis perlu) memberikan sangsi yangtegas dengan tujuan memberikan efek cegah terhadap prajuritlainnya.3.
Putus : 19-08-2010 — Upload : 04-01-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 831 K/PID.SUS/2009
Tanggal 19 Agustus 2010 — RUSDYAN, BA
5843 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 2009 Selain ketentuanketentuan mengenai batas waktu pengembalian danaKUT tersebut di atas, pengurus LSM juga tidak diperkenankanmenyalahgunakan pengembalian dana KUT, ketentuan ini sebagaimanadisebutkan dalam Pasal 12 Surat Keputusan Bersama Menteri Pertanian danMenteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah No.961/KPTS/BM.530/12/199821/SKB/M/XXI/1999, tanggal 9 Desember 1998yang isinya bahwa petani, kelompok tani, pengurus LSM dan PPI, yangmenyalahgunakan penyaluran dan pengembalian KUT dikenakan sangsi
    :Selain ketentuanketentuan mengenai batas waktu pengembalian danaKUT tersebut di atas, pengurus LSM juga tidak diperkenankanmenyalahgunakan pengembalian dana KUT, ketentuan ini sebagaimanadisebutkan dalam Pasal 12 Surat Keputusan Bersama Menteri Pertanian danMenteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah No. 961/KPTS/BM.530/12/199821/SKB/M/XX1/1999, tanggal 9 Desember 1998 yang isinya bahwa petani,kelompok tani, pengurus LSM dan PPI, yang menyalahgunakan penyaluran danpengembalian KUT dikenakan sangsi
Putus : 22-06-2015 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 154 PK/Pdt./2015
Tanggal 22 Juni 2015 — BINTARI DIAH ASTUTI VS PT PAGUN TAKA
15890 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hafid Syafrudin yang telah menimbulkan kewajiban Tergugatuntuk membayar sejumlah uang kepada Pihak Ketiga (Penggugat), AktaNomor 27 (bukti P.2/TK PR 2) dan juga apabila terjadi kelambatan atauwanprestasi harus dikenakan sangsi membayar sejumlah uang berupadenda, Akta Nomor 28 (Bukti P.3/Bukti TK.PR. 3) tidak dapat dimintakanpertanggungjawaban kepada Tergugat;Halaman 16 dari 22 hal. Put.
    berdasar Koordinat yang tertuang dalam Surat KeteranganIzin Peninjauan (SKIP) Nomor 262/TAMBENC/I/2010 tanggal 19 Januari2010 kepada PT Pagun Taka;Bahwa dengan berdasarkan putusan Judex Facti halaman 11 tersebut, makacukup beralasan hukum segala sesuatu yang terkait dalam proses take overKP (Kuasa Pertambangan) tersebut menjadi kewajiban Tergugat untukmelakukan pembayaran kepada Penggugat, Akta Nomor 27 (bukti P. 2, buktiTK/PR 2) dan juga apabila terjadi kelambatan atau wanprestasi harusdikenakan sangsi
Register : 03-11-2020 — Putus : 03-12-2020 — Upload : 15-12-2020
Putusan PN BANDUNG Nomor 976/Pid.B/2020/PN Bdg
Tanggal 3 Desember 2020 — Penuntut Umum:
TUTUT SUCIATI HANDAYANI, SH, MH.
Terdakwa:
1.GUGUN GUNAWAN Alias DORI Bin ASEP ZAENAL ABIDIN
2.ARSAD K KARABI Bin Alm KADIR KARABI
7726
  • turun dan mengambil 1 (satu) buah Vavemerk Vaporesso warna hitam. 1 (Satu) buah Vave merk Inokin warnahitam, 1 (satu) buah Liquid isi ulang merk Oat Drip Ming Bean dan 1(satu) buah Charger Vave merk AWT yang disimpan di Etalase kemudiandimasukan ke dalam tas pinggang kemudian menuju sepeda motor.Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 976/Pid.B/2020/PN BdgBahwa para terdakwa mengetahui bahwa perbuatan para terdakwamengambil barang milik orang lain tersebut adalah perbuatan yang salahdan dapat dikenakan sangsi
    Mekarmulya Kec.Panyileukan Kota Bandung lalu turun dan mengambil 1 (satu) buah Vavemerk Vaporesso warna hitam. 1 (Satu) buah Vave merk Inokin warnahitam, 1 (Satu) buah Liquid isi ulang merk Oat Drip Ming Bean dan 1(satu) buah Charger Vave merk AWT yang disimpan di Etalase kemudiandimasukan ke dalam tas pinggang kemudian menuju sepeda motor.Bahwa para terdakwa mengetahui bahwa perbuatan para terdakwamengambil barang milik orang lain tersebut adalah perbuatan yang salahdan dapat dikenakan sangsi hukum.Bahwa
Register : 27-06-2013 — Putus : 12-11-2013 — Upload : 23-09-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 70/G/2013/PHI/PN.BDG
Tanggal 12 Nopember 2013 — SRI USIANTI; L A W A N; PT. TAI ELECTRONIC INDONESIA;
919
  • TAI ELECTRONIC dan yang terbukti adalahPenggugat melakukan Pelanggaran Pasal 22 angka 4 huruf d dengan sangsi surat peringatanketiga dan Pasal 22 angka 4 huruf c dengan sanksi surat peringatan kedua PeraturanPerusahaan PT.
    TAI ELECTRONIC bukan sangsi pemutusan hubungan kerja, sehinggaterhadap pelanggaran yang sudah dilakukan oleh Penggugat beralasan menurut hukumharus dipekerjakan kembali pada posisi semula (Vide Pasal 151 ayat (1) UndangundangNo.13 Tahun 2013) dengan diberikan surat peringatan ketiga, adapun jangka waktu suratperingatan berlaku 6 (enam) bulan Vide Pasal 161 ayat (2) UndangUndang No.13 Tahun2013 tentang Ketenagakerjaan);Menimbang, bahwa karena Penggugat dipekerjakan kembali pada posisi semula makamenghukum
Putus : 27-10-2015 — Upload : 27-01-2016
Putusan PN GARUT Nomor 252/Pid.Sus/2015/PN Grt
Tanggal 27 Oktober 2015 — IBRAHIM RASYID SALIM alias AIM bin DJADJAT SUDRAJAT
7520
  • membelinya yaitu untuk CC4 / LSD sebanyak 7 (tujuh)lembar dan untuk Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil yaituseharga Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah).Bahwa benar untuk Narkotika jenis sabusabu tersebut terdakwa komsumsisendiri yaitu setelahnya terdakwa mendapatkanya terdakwa komsumsi sendiriuntuk Narkotika CC4 / LSD terdakwa simpan dan belum terdakwa komsumsi dikarenakan terdakwa belum berani menggunakanya terdakwa masih merasa takutuntuk menggunakanya, terdakwa takut dengan sangsi
    dan untuk Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil yaituseharga Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah).e Bahwa benar untuk Narkotika jenis sabusabu tersebut terdakwa komsumsisendiri yaitu setelahnya terdakwa mendapatkanya terdakwa komsumsi sendiriuntuk Narkotika CC4 / LSD terdakwa simpan dan belum terdakwa komsumsi diHalaman 21 dari 25 Putusan Nomor 252/P id.Sus/2015/PN.Grtkarenakan terdakwa belum berani menggunakanya terdakwa masih merasa takutuntuk menggunakanya, terdakwa takut dengan sangsi
Putus : 30-08-2013 — Upload : 07-10-2013
Putusan DILMIL I 05 PONTIANAK Nomor 24-K / PM. I-05 / AD / VIII / 2013
Tanggal 30 Agustus 2013 — Hendro Edi Yulianto Prada / 31110225330789
7891
  • melakukan tindak pidanamiliter THTI dari tanggal 21 Desember 2012 sampai dengan tanggal 16Januari 2013 atau selama 27 (dua puluh tujuh) hari selama berturutturut dimasa damai, saat itu Terdakwa sedang melaksanakan ijin cutitahunan dari tanggal 7 Desember 2012 sampai dengan tanggal 20Desember 2012 yang lalu dan berada di Ketapang, dan kembali keKesatuan Rindam Xll/Tpr dengan cara ditangkap oleh Provost RindamXl/Tpr pada saat Terdakwa sedang makan di Pasar HongkongSingkawang, saat itu Kesatuan memberikan Sangsi
    tindak pidanamiliter THTI dari tanggal 21 Desember 2012 sampai dengan tanggal 16Januari 2013 atau selama 27 (dua puluh tujuh) hari selama berturutturut dimasa damai, saat itu Terdakwa sedang melaksanakan jijin cutitahunan dari tanggal 7 Desember 2012 sampai dengan tanggal 20Desember 2012 yang lalu dan berada di Ketapang, dan kembali keKesatuan Rindam Xll/Tpr dengan cara ditangkap oleh Provost RindamXl/Tpr pada saat Terdakwa sedang makan di Pasar HongkongSingkawang, saat itu Kesatuan memberikan Sangsi
Putus : 13-10-2005 — Upload : 20-09-2011
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 215-K/PM.II-09/AD/X/2005
Tanggal 13 Oktober 2005 — Koptu KOMARUDIN
2724
  • Bahwa agar perbuatan Terdakwa tidak ditiru oleh prajurit lainmaka Majelis akan memberikan sangsi yang tegas dan keras terhadapperbuatan yang demikian' oleh karena itu Majelis berpendapatapabila Terdakwa dikembalikan ke lingkungan~ militer setelah8menjalani pidana pokoknya maka akan menggoyahkan disiplin militerbaik dilingkungan Ma Pusdikif Kodiklat TNI AD dan atau militerumumnya.5.
Putus : 04-09-2012 — Upload : 23-10-2014
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 173-K / PM II-08 / AL / VII / 2012
Tanggal 4 September 2012 — Wiyadi,KOPDA
10535
  • Bahwa akibat dari perobuatan Terdakwa tidak mentaati perintahdinas, tugas dan tanggung jawab Terdakwa harus dibebankan kepadaorang lain dan apabila tidak diberikan sangsi yang setimpal akanberpengaruh terhadap disiplin Prajurit yang lain.MenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbang104. Bahwa halhal yang mempengaruhi perbutan Terdakwa karenamerasa sudah berdinas selama 10 (sepuluh) tahun di KRI TelukGilimanuk dan jarang berkumpul dengan keluarga.1.
Register : 18-05-2016 — Putus : 10-01-2017 — Upload : 17-01-2020
Putusan PA BENGKULU Nomor 343/Pdt.G/2016/PA.Bn
Tanggal 10 Januari 2017 — Penggugat melawan Tergugat
3828
  • berhasil;Putusan Nomor 0343/Pdt.G/2016/PA.Bn hal 8 dari 14Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil yangbertugas sebagai dosen di Universitas Bengkulu tidak mendapatkan izintertulis dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1983, yang dipertegas dengan PeraturanPemerintah Nomor 45 Tahun 1990, akan tetapi Penggugat membuat SuratPernyataan tertanggal 20 Oktober 2016 yang isinya bersedia menanggungsegala resiko apabila atasannya memberikan sangsi
Register : 26-08-2005 — Putus : 22-09-2005 — Upload : 22-09-2011
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 195-K/PM.II-09/AU/IX/2005
Tanggal 22 September 2005 — Koptu SLAMET RIYADI
8133
  • Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagai Tamtama padahakekatnya merupakan peng ingkaran diri terhadap jati dirinyasebagai prajurit TNI yang memiliki Sapta Marga dan Sumpah Prajurit,oleh karena perbuatan seperti ini sangat tercela dan agar tidakditiru. oleh prajurit lain, Majelis perlu) memberikan sangsi yangtegas dengan tujuan memberikan efek cegah terhadap prajuritlainnya.2.
Putus : 26-09-2017 — Upload : 11-10-2017
Putusan PN JEPARA Nomor 99/Pid.Sus/2017/PN Jpa
Tanggal 26 September 2017 —
418
  • dan Batubara;Bahwa Badan Usaha 1 Perorangan yang akan melakukan UsahaPertambangan harus dilengkapi dengan IUP (lzin Usaha Pertambangan)atau IPR (Izin Pertambangan Rakyat) dan IUPK (Izin Usaha PertambanganKhusus), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang UndangRepublik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineraldan Batubara clan apabila tidak dilengkapi dengan IUP (lzin UsahaPertambangan ) atau IPR (lIzin Pertambangan Rakyat) dan IUPK (lzinUsaha Pertambangan Khusus) akan dikenakan sangsi
    Jepara maka pelakunya dapatdikenakan sangsi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 158 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang PertambanganMineral dan Batubara yang berbunyi " setiap orang yangmelakukan usahapenambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK;Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh M. SUTRISNO, SURYANTO danPRIYANTOi Bin MUHAMMAD di kawasan hutan petak 157 RPH JlegongBKPH Gajah Biru KPH Pati di Ds.Tulakan Kec. Donorojo Kab.
Register : 27-06-2011 — Putus : 04-08-2011 — Upload : 08-09-2011
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 84/PID.SUS/2011/PTY
Tanggal 4 Agustus 2011 — BAMBANG SUHARTO
8498
  • Memberikan sangsi atas pelanggaran yangdilakukan oleh Perangkat Desa lainnya;j. Mengusulkan pemberian sangsi ataspelanggaran yang dilakukan oleh sekretarisdesa kepada Bupati15Bahwa ???k. Memberikan pertimbangan penilaian DaftarPenilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)Sekretaris Desa kepada Bupati1. Mengangkat dan memberhentikan Perangkat desalainnyam. Melaksanakan kewenangan untuk mengatur danmengurus kepentingan masyarakat desanyan.
Putus : 06-12-2012 — Upload : 26-02-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 107 PK/PDT.SUS/2012
Tanggal 6 Desember 2012 — MARGONO vs PT. MULIA KERAMIK INDAHRAYA, diwakili oleh H. HERYADI WIDJONARKO, selaku Direktur PT. MULIA KERAMIK INDAHRAYA dan AGUS PURWANTO
4422 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Apakah dibenarkan dan disahkan dalam system hukumketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia mogok yang tidak sahharus dijatuhnkan sangsi PHK;4. Apakah dibenarkan dan disahkan dalam system hukumketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia terkait Pasal 70 danPasal 65 ayat 14 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang bertentangandengan peraturan perundangundang dapat digunakan menjadi dasarPHk;Bahwa sebelumya, ijinkanlah saya untuk mengutip ajaran hukum Prof.
    Bahwa kalau pun mogok kerja yang dilakukan oleh PemohonPeninjauan Kembali dinyatakan tidak sah atau tidak sesuaidengan peraturan yang berlaku, maka seharusnya Yang MuliaMajelis Hakim Kasasi serta Yang Mulia Majelis HakimPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri KlasIA Bandung di dalam menerapkan sangsi atas mogok kerjatersebut harus berdasarkan kepada ketentuan yang telahdiatur di dalam Pasal 142 ayat (2) UndangUndang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Register : 24-02-2015 — Putus : 23-06-2015 — Upload : 27-07-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 38/PDT.SUS.PHI/2015/PN BDG
Tanggal 23 Juni 2015 — PT.ASIA PACIFIC FIBERS,Tbk; LAWAN; KUNTJAHYO INDRO PRABOWO; JUNIANTO;
5210
  • ASIA PACIFIC FIBERS Tbkyang bukan bentuk pelanggaran tata tertib karena bentukbentukpelanggaran tata tertib dan jenis sangsi diatur dalam PKB BAB X dariPasal 53 sampai dengan Pasal 55 karena gugatan Penggugat tidak jelasatau kabur dasar hukumnnya maka gugatan harus ditolak atau gugatantidak dapat diterima ( Niet Onvankelijke/NO);Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati secaraseksama, ternyata eksepsi tersebut telah memasuki substansi pokokperkara yang memerlukan pembuktian oleh karenanya
    Asia Pasific Fibers Bab X mengaturmengenai disiplin kerja, peraturan , pelanggaran dan sangsi dan sangsihanya diberikan kepada pekerja yang melanggar tata tertib, tindakanmenghimpun pekerja lainnya bukan merupakan pelanggaran tata tertibsehingga sesuai dengan Pasal 52 sampai Pasal 54 PKB PenggugatRekonpensi/Tergugat Konpensi tidak dapat dikenakan sangsi apapun .
Register : 21-03-2019 — Putus : 19-08-2019 — Upload : 20-08-2019
Putusan PA BANJARNEGARA Nomor 618/Pdt.G/2019/PA.Ba
Tanggal 19 Agustus 2019 — Penggugat melawan Tergugat
122
  • Asli surat Pernyataan Pemohon siap menerima sangsi apapun akibat adanyapermohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon;Hal 6 dari 18 hal Put. No 618/Pdt.G/2019/PA.BaBahwa, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpahyang keterangannya sebagai berikut;1.Samingan bin Ahmad Suryan umur 53. tahun, Agama Islam, pekerjaanBuruh, tempat tinggal di RT 004 RW 002. Desa Ampelsari . KecamatanBanjarnegara.
Register : 25-09-2013 — Putus : 21-11-2013 — Upload : 25-11-2013
Putusan PA STABAT Nomor 762/Pdt.G/2013/PA.Stb
Tanggal 21 Nopember 2013 — Penggugat VS Tergugat
96
  • Dan pertengkarantersebut semuanya terjadi di bulan September 2013 yang lalu, di rumahkediaman bersama Penggugat dan Tergugat sendiri;Bahwa pada saat terjadi pertengkaran tersebut saksi melihat dan mendengarPenggugat mengatakan kepada Tergugat: "aku sudah tidak mau lagi sama kaukarena sikap kau begitu", lalu dijawab Tergugat: "kau Sangsi sama aku atautidak", kemudian Tergugat mengatakan lagi kepada Penggugat:"pergi kau darisini";Bahwa saksi mengetahuinya karena pada saat terjadi pertengkaran tersebutsaksi