ditiadakan, halini sesuai dengan kaidah ushul dalam kitab alAshbah wa alNazair li alSuyuti, juz I,halaman 83 yang berbunyi:Ao 8Sb 74,5, %allArtinya: kemudaratan haruslah dihilangkan.Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan,sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut pada halaman 87,yang berbunyi: Oo oO oO =rakyatnya

sesuai dengan kemaslahatan,sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman 121, yang berbunyi:= ee wo ww = swe Lam Loe Ths ac JI ote ol x Cpa =Artinya: pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelis menilai: bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor 609/42/X/2004 tanggal 12 Oktober 2004 yangdikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, adalah milikPemohon; bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta

PENETAPANNomor 0028/Pdt.P/2018/PA.Sgr.Artinya: Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan qaidah fiqihdalam kitab Asybah WanNadhoir hal 128 yang selanjutnya diambil alih menjadipendapatnya Majelis Hakim yang artinya berbunyi:Artinya:"Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan";Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atas,maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan;Menimbang, bahwa

selayaknyaditiadakan, hal ini sesuai dengan kaidah ushul dalam kitab a/Ashbah wa alNazair li alSuyuti, juz , halaman 83 yang berbunyi:(N53 5 jhallArtinya:*kemudaratan haruslah dihilangkan.Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan,sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut padahalaman 87, yang berbunyi:celled ils Spo 15) aulall 3Artinya:*mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukandaripada menarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus' rakyatnya

sesuai dengankemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman 121,yang berbunyi:daluoalls L gis dic I le pel CaeArtinya:pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelismenilai:Hal. 7 dari 9 hal Pen.0104/Pat.P/2017/PA.Kab.Mn . bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor : 081/58/V/1996 tanggal 10 Mei1996 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Wwungu,Kabupaten Madiun, adalah milik para Pemohon; bahwa biodata

alNazar li alSuyuti, juz 1, halaman 83 yang berbunyi:~CAOBONONG 606C46 Nomor 0037/Pdt.P/2016/PA.Kdr halaman 6 dari 9Artinya: kemudaratan haruslah dihilangkan.Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan,sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut padahalaman 87, yang berbunyi:~ s x fI6NUA6 Caua6YOCO6l6 Adzeuadl adau i6aUE6Cauad06Casl6Artinya: mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukan daripadamenarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus rakyatnya

sesuai dengankemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman 121,yang berbunyi:EO6O6NB6YO CaUAGAa6C46 UdAdi CANGOUGIG6ES A6abRGAEdCaUadO0Uadl6E6Artinya: pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelis menilai: bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor 174/01/1988 tanggal 30 Juli 1988 yangdikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, adalahmilik Pemohon; bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan

selayaknyaditiadakan, hal ini sesuai dengan kaidah ushul dalam kitab a/Ashbah wa alNazair li alSuyuti, juz , halaman 83 yang berbunyi:I puelArtinya: kemudaratan haruslah dihilangkan.Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan,sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut padahalaman 87, yang berbunyi:gJliae WM GIS youd To wlie UWE 9Artinya: mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukan daripadamenarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus rakyatnya

sesuai dengankemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman 121,yang berbunyi:an loadl bois acl lt pla Sl 298a3Artinya: pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelismenilai: bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor 328/01/IX/2007 tanggal 31 Agustus 2007yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Udanawu, KabupatenBlitar, adalah milik Pemohon; bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah tersebut

selayaknyaditiadakan, hal ini sesuai dengan kaidah ushul dalam kitab a/Ashbah wa alNazair li alSuyuti, juz , halaman 83 yang berbunyi:a> =rakyatnya

sesuai dengankemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman 121,yang berbunyi:a& Las 1S. asi ole alo RijaiArtinya: pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelismenilai: bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor 182/97/1977 tanggal 14 Mei 1977 yangdikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri, adalahmilik Pemohon; bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah tersebut,yaitu NAMA PEMOHON

PENETAPANNomor 122/Pdt.P/2020/PA.Mkd. ale prtorwlaflis ysArtinya : Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";Menimbang, bahwa oleh karena itu Pegawai Pencatat Nikah pada KUAKecamatan dimana anak Para Pemohon berdomisili dapat melangsungkanpernikahan antara Novita Rahmawati tersebut dengan Ardi Kusuma Atmajameskipun Novita Rahmawati belum berumur 19 tahun, sesuai dengan kaidahfiqhiyah dalam Kitab Asybah Wannadhair yang berbunyi:arboodb bgio acs Jide eo Vic9 ,0Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya

ale prtorwlafjis ysArtinya : Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";Menimbang, bahwa oleh karena itu Pegawai Pencatat Nikah pada KUAKecamatan dimana anak Pemohon berdomisili dapat melangsungkanpernikahan antara XXXXXX tersebut dengan XXXXXX meskipun XXXXXXHalaman 19 dari 21 halamanPenetapan Nomor 137/Pdt.P/2020/PA.Mkd.belum berumur 19 tahun, sesuai dengan kaidah fiqhiyah dalam Kitab AsybahWannadhair yang berbunyi:arboodb bgio as Jide eo Vic9 ,05Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya

PENETAPANNomor 80/Pdt.P/2020/PA.Mkd. ale prtorwlafjis ysArtinya : Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";Menimbang, bahwa oleh karena itu Pegawai Pencatat Nikah pada KUAKecamatan dimana anak Para Pemohon berdomisili dapat melangsungkanpernikahan antara XXXXXXX tersebut dengan XXXXXXX meskipunXXXXXXX belum berumur 19 tahun, sesuai dengan kaidah fighiyah dalamKitab Asybah Wannadhair yang berbuny/i:Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatannya;Menimbang

ale prtorwlallis 5sArtinya : Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";Menimbang, bahwa oleh karena itu Pegawai Pencatat Nikah pada KUAKecamatan dimana anak Pemohon berdomisili dapat melangsungkanpernikahan antara XXXXXX tersebut dengan XXXXXX meskipun XXXXXXHalaman 19 dari 22 halamanPenetapan Nomor 98/Pdt.P/2020/PA.Mkd.belum berumur 19 tahun, sesuai dengan kaidah fiqhiyah dalam Kitab AsybahWannadhair yang berbunyi:arboodb bgio as Jide eo Vic9 ,0iArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya

Sesuai dengan kaidah ushul dalam kitab alAshbah wa alNazair li alSuyuti, juz 1, halaman 83 yang berbunyi:CAO@ONONO (606CA6Artinya: kemudaratan haruslah dihilangkan.Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan,sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut padahalaman 87, yang berbunyi:I6NUA6 CauadYOCO6ld Adzuadl adau i6a0E6Cauad06CadlArtinya: mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukan daripadamenarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus rakyatnya

:EOOON@6Y6 CaUA6&6CA6 UdA6) CANBOUGID6ES AOa6eOAEdCaUad0UA6IOESArtinya: pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelismenilai: bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor 242/21/V/2005 tanggal 16 Mei 2005 yangdikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri, adalahmilik Pemohon; bahwa biodata Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikahtersebut, yaitu NAMA PEMOHON YANG SALAH tidak sesuai denganbiodata yang sebenarnya sebagaimana

logic ac, JII ds pL VI 9 05Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatanHim 13 dari 16 hlm Penetapan Nomor 0377/Pdt.P/2020/PA.SlwMenimbang, bahwa berdasarkan halhal yang telah dipertimbangkansebagaimana diuraikan di atas, majelis berpendapat bahwa permohonanPemohon telah sesuai dengan pasal 7 ayat 2 UndangUndang Nomor 16 Tahun2019 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo.

U,c14 cigle sVosolnaArtinya :Kebijakan Pemimpin (Pemerintah) terhadap rakyatnya sematamata demi kemaslahatan rakyatnya ;Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasanyang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telahmenentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkandalam huruf(e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidakmempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1Tahun 1974;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum

sudah selayaknyaditiadakan, hal ini Sesuai dengan kaidah ushul dalam kitab alAshbah wa alNazair li alSuyuti, juz 1, halaman 83 yang berbunyi:JIG jxArtinya: kemudaratan haruslah dihilangkan.Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan,sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut padahalaman 87, yang berbunyi:dlashl ls go W3i wwlaall 35Artinya: mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukan daripadamenarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus rakyatnya

:aslinaly bets atc HI We playl dfsArtinya: pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelismenilai: bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor 464/17/XI/2000 tanggal 07 Nopember2000 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri,adalah milik Pemohon; bahwa biodata Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikahtersebut, yaitu NAMA PEMOHON YANG SALAH tidak sesuai denganbiodata yang sebenarnya sebagaimana dokumendokumen

/Pdt.P/2019/PA.Skrundangan dibuat demi terciptanya kemaslahatan bagi masyarakat, sebagaimanamaksud kaedah fighiyah yang berbunyi;Artinya: Kebijakan yang ditetapkan pemerintah terhadap rakyatnya ditujukandemi kemashalatan rakyatnya tersebut.Menimbang, bahwa meskipun dalam Hukum Islam seorang lakilakidiperbolehkan mempunyai isteri lebih dari satu orang, namun sebagaimana diaturpada Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 jo Pasal 55, 56, 57 dan 58 Kompilasi Hukum

selayaknya ditiadakan, halini sesuai dengan kaidah ushul dalam kitab alAshbah wa alNazair li alSuyuti, juz I,halaman 83 yang berbunyi:Ile 45, %allArtinya: kemudaratan haruslah dihilangkan.Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan,sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut pada halaman 87,yang berbunyi:pn Jia we WD 295 bvlis JESArtinya: mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukan daripada menarikbeberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus rakyatnya

sesuai dengan kemaslahatan,sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman 121, yang berbunyi:ax los WS ac 1, WeiArtinya: pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelis menilai: bahwa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0227/46/IX/1990 tanggal 16 Oktober2014 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngadiluwih, KabupatenKediri, adalah milik Pemohon; bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah

alg alll 9 aliad (yo alll pgiss SI ,a9Artinya :Dan kawinkanlah orangorang yang sendirian diantaramu dan orangorang yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang lakilaki danperempuan, jika mereka miskin Allah akan memapankan merekadengan karuniaNya dan Allah Maha Luas pemberianNya dan MahaMengetahul,Dan doktrin qaidah fiqhtyyah yang berbunyi :WhasJl ub ols erao wlaaol s 5Artinya :Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarikkemaslahatan ;Artinya :Kebijakan Pemimpin (Pemerintah) terhadap rakyatnya

sematamatademi kemaslahatan rakyatnya ;8Menimbang, bahwa dengan adanya alasan dan dalil tersebut,permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sahpernikahan antara Pemohon dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada haritanggal 25 Pebruari 1970 di wilayah Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 dan untuk efektifitasdalam penetapan ini, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan para Pemohonuntuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan

wdl> wll erdo wleoIJl 54>Artinya :Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarikkemaslahatan ;Artinya :Kebijakan Pemimpin (Pemerintah) terhadap rakyatnya sematamata demi kemaslahatan rakyatnya ;Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasanyang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telahmenentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkandalam huruf(e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidakmempunyai halangan perkawinan menurut

sudah selayaknyaditiadakan, hal ini Sesuai dengan kaidah ushul dalam kitab alAshbah wa alNazair li alSuyuti, juz 1, halaman 83 yang berbunyi:Jl 55aArtinya: kemudaratan haruslah dihilangkan.Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan,sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut padahalaman 87, yang berbunyi:dlashl ls go W3i awliall 35Artinya: mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukan daripadamenarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus rakyatnya

:aslinall, bots abe JI Je ply 2ofasArtinya: pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelismenilai: bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor 346/63/VIII/1997 tanggal 23 Agustus 1997yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri,adalah milik Pemohon; bahwa tanggal lahir Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikahtersebut, yaitu 23 Februari 1963 tidak sesuai dengan tanggal lahir yangsebenarnya sebagaimana dokumendokumen

ania 5pArtinya:*mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukandaripada menarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengankemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman 121,yang berbunyi:dalosll L sis Ade 4M le soy!

La iiArtinya:pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelismenilai: bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor : 351/80/1983 tanggal 27September 1983 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama KecamatanTulakan Kabupaten Pacitan, adalah milik para Pemohon; bahwa biodata para Pemohon berupa nama yang tercantum dalam KutipanAkta Nikah tersebut, yaitu nama Pemohon : Yanto bin Kandar,tempat/tanggal lahir: 26 tahun, tidak sesuai dengan nama