Surat Keterangan Tidak Pailit yang dikeluarkan oleh PaniteraPengadilan Tata Niaga;n. Memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bankpemerintah/swasta sebesar paling kurang 10% (sepuluh perseratus)dari nilai total HPS ;o. Memiliki Dukungan Distributor Syntetic Track Atletic yangbersertifikat IAAF serta Penugasan Teknisi Pemasangan SynteticTrack Atletic;p.

Surat Keterangan Tidak Pailit yang dikeluarkan oleh PaniteraPengadilan Tata Niaga;14. Memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bankpemerintah/swasta sebesar paling kurang 10% (sepuluh perseratus)dari nilai total HPS ;15. Memiliki Dukungan Distributor Syntetic Track Atletic yangbersertifikat IAAF serta Penugasan Teknisi Pemasangan SynteticTrack Atletic;16.

Surat Keterangan Tidak Pailit yang dikeluarkan oleh PaniteraPengadilan Tata Niaga;14. Memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bankpemerintah/swasta sebesar paling kurang 10% (sepuluhperseratus) dari nilai total HPS ;15. Memiliki Dukungan Distributor Syntetic Track Atletic yangbersertifikat IAAF serta Penugasan Teknisi Pemasangan SynteticTrack Atletic;16.

Vil dan VIII, dalam perikatan antara Penggugat Konvensi/ Tergugat Il Rekonvensi FELICIA FRANSIANA PRAMITHA denganTergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi kedudukannya hanya sebatasjaminan perseorangan/ Personal quarantee yang hanya dikenal dalam perkarakepailitan.Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelisberpendapat Gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi terlebihdahulu menggugat agar Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi FELICIAFRANSIANA PRAMITHA harus dinyatakan pailit

SNP dan semuanyaditransfer ke rekening terdakwa ANDRI IRVANDI;Bahwa Putusan PKPU Nomor : 52/ Pdt.SusPKPU/2018/PNNiaga Jkt Pusattertanggal 4 Mei 2018 dan Putusan Pailit Nomor: 10/Pdt.SusPailit/2018/PNNiaga Jkt Pusat tertanggal 26 Oktober 2018 tidak menjadipertimbangan Majelis Hakim;Halaman 191 dari 240 Putusan Nomor30 /Pid.SusTPK/2020/PT MDNBerdasarkan halhal yang telah Penasihat Hukum uraikan diatas, jelas bahwapendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyebutkan bahwaterdakwa terbukti secara

kerugian atausetidaktidaknya kerugian belum terjadi karena sebagaimana terteradalam Neraca Laporan Keuangan LabaRugi PT Bank Sumut tahun 2018 dan2019 Bukti T19sampai dengan sekarang, posisi uang investasi pembelianMTN SNP masih tercatat sebagai Cadangan Kerugian jadi belumdinyatakansebagai Kerugian maupun Keuntungan karena masih dalam prosespenyelesaian secara perdata melalui gugatan kepailitan dimana PT BankSumut mengikatkan diri sebagai salah satu Kreditur yang berhak menerimapembagian harta pailit

investasi pembelianMTN SNP masih tercatat sebagai Cadangan Kerugian jadi belum dinyatakansebagai Kerugian maupun Keuntungan karena masih dalam proses penyelesaiansecara perdata melalui gugatan kepailitan dimana PT Bank Sumut mengikatkandiri sebagai salah satu Kreditur yang berhak menerima pembagian harta pailit.Selainbelum NYATA adanya kerugian, dalamperkara aquo juga belum PASTI nilaikerugiannya karena belum tau berapanilai pemulihan kerugian yang akan diterimaoleh PT Bank Sumut atas pembagian harta pailit

Surat Keterangan Tidak Pailit yang dikeluarkan oleh PaniteraPengadilan Tata Niaga;Memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bankpemerintah/swasta sebesar paling kurang 10% (sepuluhperseratus) dari nilai total HPS ;Memiliki Dukungan Distributor Syntetic Track Atletic yangbersertifikat IAAF serta Penugasan Teknisi Pemasangan SynteticTrack Atletic;Memiliki pengalaman pada subbidang jasa konstruksi minimal 1(satu) pekerjaan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir (2009 s/d2012) dengan Kemampuan Dasar

disyahkanNotaris;Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa/Lurah setempat;Foto Copy KTP Pengurus yang masih berlaku ;NPWP Perusahaan;Halaman 87 dari 260 hal Putusan Nomor 33/Pid.SusTPK/2015/PN.SRGSurat Pengukuhan Perusahaan Kena Pajak;Surat Keterangan Terdaftar (pajak);SPT tahunan (tahun 2012);Laporan bulanan PPh pasal 21, PPh pasal 23 (bila ada transaksi),PPh pasal 25/pasal 29 dan PPN (bagi pegusaha kena pajak) untukbulan Juni, Juli dan Agustus 2013/ Surat Keterangan Fiskal 2012 ;Surat Keterangan Tidak Pailit

disyahkanNotaris;Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa/Lurah setempat;Foto Copy KTP Pengurus yang masih berlaku ;NPWP Perusahaan;Surat Pengukuhan Perusahaan Kena Pajak;Surat Keterangan Terdaftar (pajak);Halaman 96 dari 260 hal Putusan Nomor 33/Pid.SusTPK/2015/PN.SRGSPT tahunan (tahun 2012);Laporan bulanan PPh pasal 21, PPh pasal 23 (bila ada transaksi),PPh pasal 25/pasal 29 dan PPN (bagi pegusaha kena pajak) untukbulan Juni, Juli dan Agustus 2013/ Surat Keterangan Fiskal 2012 ;Surat Keterangan Tidak Pailit

Juanda No. 5A, Jakarta Selatan 15412, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU.AH.04.03-48 tanggal 22 Maret 2017;

Tidak adanya surat pernyataan atau surat keterangan dari lembagaresmi (dari Pengadilan) yang menerangkan perusahaan yangbersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan,tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksiyang bertindak untuk dan atas nama perusahaan atau pesertaperorangan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana.2. CV.

Tidak adanya surat pernyataan atau surat keterangan dari lembagaresmi (dari Pengadilan) yang menerangkan perusahaan yangbersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasanpengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikandan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan ataupeserta perorangan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana.2. CV.

Tidak adanya surat penyataan atau surat keterangan dari lembagaresmi (dari Pengadilan) yang menerangkan Perusahaan yangbersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasanpengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikandan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan ataupeserta perorangan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana.2.

Tidak adanya surat penyataan atau surat keterangan dari lembagaresmi (dari Pengadilan) yang menerangkan Perusahaan yangbersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan,tidak pailit, Kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksiyang bertindak untuk dan atas nama perusahaan atau pesertaperorangan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana.2.

Pailit dan likuidasi10. Pasal 10 Mengenai Persyaratan Pinjaman/Pembiayaan : Ayat1: Menggunakan fasilitas pinjaman yang diterima dariLPDBKUMKM untuk kebutuhan modal kerja unitsimpan pinjam.Ayat 2 : Meneruskan pinjaman LPDBKUMKM kepada UsahaMikro dan Kecil (UMK)/anggota yang telah ditetapkansesuai dengan daftar definitif dan apabila adaperubahan daftar definitif Usaha Mikro dan Kecil (UMk)maka Koperasi wajib memberitahukan Usaha Mikro Halaman 24 dari 193 hal.

Pailit dan likuidasi10. Pasal 10 Mengenai Persyaratan Pinjaman/Pembiayaan : Ayat 1:Menggunakan fasilitas pinjaman yang diterima dari Halaman 60 dari 193 hal.

tidak sedang dibebani titel eksekutorial, tidakdikuasai negara serta bukan merupakan aset yang harusdieksekusi guna melaksanakan putusan pengadilan dan;(iii) Balai lelang mengajukan surat permohonan lelang ke KantorPelayanan Piutang Dan Lelang Negara dengan merujuk padasurat kuasa dari penjual ke Balai Lelang;Bahwa sekiranya lelang sukarela dibedakan dengan lelang eksekusiyaitu lelang yang dilakukan guna melaksanakan titel eksekutorialcontohnya lelang pelaksanaan putusan pengadilan, lelang harta pailit

Bahwa sekiranya lelang sukarela dibedakan dengan lelang eksekusiyaitu lelang yang dilakukan guna melaksanakan titel eksekutorialcontohnya lelang pelaksanaan putusan pengadilan, lelang harta pailit,lelang eksekusi hak tanggungan, lelang aset fidusia, lelang eksekusibarang rampasan kejahatan, lelang eksekusi pajak, dan lainnya dimanamekanisme lelang sukarela dan lelang eksekusi sangatlah berbeda;11.7.

Keanggotaan Pembina berakhir apabila:a.b.Meninggal dunia;Mengundurkan diri ataS permintaan sendiri denganmemberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebutkepada Yayasan paling lambat 30 (tiga puluh hari) sebelumtanggal pengunduran dirinya;Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan;Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundangundanganyang berlaku;Diberhentikan berdasarkan Keputusan Rapat Pembina;Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusanpengadilan yang diancam dengan

Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan;. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang undangan yangberlaku;. Diberhentikan berdasarkan Keputusan Rapat Pembina;Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yangdiancam dengan hukuman kurungan penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;.

dengan debitur terutama secara tanggung menanggungadapun Sertifikat Hak Tanggungan No. 01357/2015 hanyalahsebagai bentuk legalitas dari jaminan yang diberikan Penggugatuntuk menjamin hutang Tergugat Ill dan Tergugat II tanpamenghilangkan hak dari Penggugat untuk menuntu barangbarang debitur lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasihutang Tergugat Ill dan Tergugat Il, debitur tidak pernahmengajukan suatu tangkisan yang hanya mengenai dirinya sendirisecara pribadi, debitur tidak pernah dinyatakan pailit

Menurut Andiperyataan Bagir tersebut dilatarbelakangi oleh banyaknya putusan sertamerta yang tidak bisa dilaksanakan, karena jaminan yang diberikan olehPemohon eksekusi nilainya tidak setara/sesuai dengan nilai obyek eksekusi;Di sisi lain, pada perkara kepailitan, putusan pailit pada tingkat pertama(Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri) dapat dilaksanakan terlebihdahulu, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum(lihat Pasal 8 ayat 7 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan danPenundaan

Dengan demikian, terhadappelaksanaan putusan pailit yang juga termasuk putusan serta merta inidalam praktiknya dapat terlaksana dengan baik;Kesimpulannya, mMengenai pelaksanaan putusan serta merta ini ada yangdapat terlaksana dengan baik, ada pula yang tidak mudah pelaksanaannya;Bahwa apabila merujuk pada Pedoman Pelaksanaan Tugas danAdministrasi Pengadilan Buku II Cetakan Ke 4 Mahkamah Agung RITahun 2003 halaman 127 angka 36 mengenai Putusan Serta Mertamenyatakan sebagai berikut:36.1.

Ketahun;Pimpinan saksi yaitu pak Alex; Bahwa saksi tidak tahu di PT Anugerah Pratama Inpirasi di Bengkuluada PKWT apa tidak ; Bahwa HRDnya di PT Anugerah Pratama Inpirasi di Bengkulu adalahPak Albert Pangihutan Pardede; Albert Pangihutan Pardede adalah penggugat ; Saksi tidak tahu kenapa karyawan di rumahkan karena apa covit apatidak yang saksi tahu karena bahanbahannya yang tidak ada ; bahwa pada saat saksi mau bekerja saksi membuat lamaran kerja; pada saat karyawan di rumahkan perusahaan ada pailit

Lelang Eksekusi Pasal 6 UUHT, Lelang Eksekusi Fiducia, dan LelangEksekusi Fiducia, dan Lelang Eksekusi Harta Pailit dengan Nilai Limitpaling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);Halaman 46 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Stbc. Bank kreditur akan ikut menjadi peserta pada Lelang Eksekusi Pasal 6UUHT atau Lelang Eksekusi Fiducia.40.

disampaikan pada saat permohonanlelang terdiri dari:Halaman 9 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pat.G/2021/PN Mtp19.20.1) Salinan/fotokopi Perjanjian Kredit;2) Salinan/fotokopi Sertifikat Hak tanggungan dan Akta Pemberian HakTanggungan;3) Fotokopi sertifikat hak katas tanah yang dibebani Hak Tanggungan;4) Salinan/fotokopi Perincian Hutang/jumlah kewajiban debitor yangharus dipenuhi;5) Salinan/fotokopi bukti bahwa :a) Debitor wanprestasi, antara lain suratsurat peringatan;b) Debitor telah pailit

yangditetapbkan dalam IUP atau IUPK serta peraturan perundangundangan; b. pemegang JIUP atau IUPK melakukan tindak pidanasebagaimana dimaksud dalam UndangUndang ini; atau Cc. pemegang IUP atau IUPK dinyatakan paillit; PENGGUGAT telah memenuhi segala kewajibannya sebagaimana yangditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 162tahun 2010 tanggal 26 April 2010 serta peraturan perundangundanganyang berlaku, bahkan pemegang IUP sama sekali tidak melakukan tindakpidana, apalagi dinyatakan pailit

memundurkan waktu pemasukandokumen selama 1 (satu) hari ;Kelengkapan dokumen yang menjadi syarat untuk suatu dokumenpenawran adalah :e Akte pendirian perusahaane SIUPe SITUe Rencana Anggaran dan Biaya (RAB)e lsian kualifikasie Surat dukungan, surat jaminan mutu, surat garansi dan suratjaminan purna jual serta brosur dari dealere Fiskal daerahe Surat rekomendasi Inspektorate Dokumen yang berkaitan dengan pajak dalam 3 (tiga) bulanterakhire Pengalaman kerjae Surat pernyataan yang berkaitan dengan tidak pailit

:::eee Anggota@ Tin Karningsih, ST... eeeeeeeeeeeeeeeeeees Anggota Yustin Tarawini, SaA bse: sscsecewesensecnmeannns ss AnggotaPendaftaran dan pengambilan dokumen pelelangan pada tanggal 23Pebruari 2013 ;Saksi memasukan dokumen penawaran pada tanggal 6 Maret 2013 ;Persyaratan untuk mengajukan penawaran adalah memilikiSITU,SIUP,TDP,Formulir isian kualifikasi peernyataan tertulisperusahaan tidak pailit, tidak dalam pengawasan pengadilan dan tidaksedang dihentikan usahanya, tidak masuk dalam daftar

Tergugat berupaHal 71 dari 88 Putusan Perdata Nomor 30/Pdt.G/2014/PN.Blaperjanjian tukar menukar tersebut sehingga Penggugat saat ini memberikan modalsejumlah Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan menyediakan tanahpengganti kepada Tergugat yang selanjutnya diserahterimakan kepada Turut TergugatII;Menimbang, bahwa perihal kecakapan adalah mengenai kemampuan didepanhukum subjek subjek yang mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut, misalnyadibawah pengampuan, belum dewasa, dalam keadaan pailit

Orang yang ditaruh dibawah pengampuan (seperti cacat, gila, boros,telah dinyatakan pailit oleh pengadilan, dsb);Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati dan meneliti bukti P1/T2 dan bukti P2/T2 berupa perjanjian pengakuan hutang tanggal 30November 2017 dan addendum pengakuan hutang tanggal 2 Oktober 2018,dapat terlinat Penggugat dan Tergugat adalah orang yang sudah dewasa danjuga tidak orang yang dibawah pengampuan sehingga Penggugat dan Tergugatcakap untuk melakukan perbuatan hukum, dengan demikian

Tergugat Ssemenamenamenerbitkan sertifikat hak milik atas nama orang lain (pemegang saham).Bersesuaian dengan UU Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007 pasal 142ayat (1) dan (3) yang berbunyi :Ayat (1) : pembubaran Perseroan terjadi : (a) berdasarkan keputusanRUPS, (b) karena jangka waktu berdirinya ditetapkan dalam anggarandasar telah berakhir, (c) berdasarkan penetapan pengadilan, (d)dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niagayang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit

Tob.mengambil alin dan atau menyimpan di bawah penguasaannya bendabergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentinganpembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan Benda yang beradadalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untukkepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjangmemenuhi ketentuan;Bahwa Sita Jaminan diatur dalam pasal 227 ayat (1) HIR, pasal 261 ayat (1)RBG atau pasal 720 Rv Penyitaan barang selama