Ditemukan 9040 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan PT SURABAYA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 21-12-2021 — Putus : 10-02-2022 — Upload : 10-02-2022
Putusan PT SURABAYA Nomor 901/PDT/2021/PT SBY
Tanggal 10 Februari 2022 — Pembanding/Penggugat : PT CAHAYA HIDUP BALI SENTOSA Diwakili Oleh : Lalu Abdi Mansyah, S.H
Terbanding/Tergugat I : PERKUMPULAN PEMILIK SATUAN RUMAH SUSUN KONDOMINIUM HOTEL THE EDEN KUTA
Terbanding/Tergugat II : EFENDI DJASMIN
Terbanding/Tergugat III : SUNARJO TIRTO
Terbanding/Tergugat IV : PT PAPAN UTAMA INDONESIA
Terbanding/Turut Tergugat I : COSMAS DIMAS DARMOYO DANISWORO, S.H., M.Kn
Terbanding/Turut Tergugat II : DEBBY SINTYAWATI TJAHJANTO, S.H., M.Kn.,
Terbanding/Turut Tergugat III : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Turut Tergugat IV : BUPATI BADUNG
Terbanding/Turut Tergugat V : PT. EDEN KUTA MANAGEMENT
253 — 121
  • Salah satu pihak dalam keadan pailit; 4). Salahsatu pihak dibawah pengampuan (curatele); 5). Persoalanyang dikuasakan telah dapat diselesaikan; 6).
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 13-01-2021 — Putus : 08-06-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN MANOKWARI Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk
Tanggal 8 Juni 2021 — Penuntut Umum:
INDAH PUTRI J BASRI, SH
Terdakwa:
WILLEM PIETER MAYOR
239 — 82
  • 80Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / JasaPemerintah, yaitu sebagai berikut;(1) Persyaratan Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan pengadaanadalah sebagai berikut:a.memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan untukmenjalankan usaha/kegiatan sebagai Penyedia Barang/Jasa;b. memiliki keahlian, pengalaman, kKemampuan teknis dan manajerialuntuk menyediakan barang/jasa;Halaman 97 dari 122 Putusan Nomor 1/Pid.SusTPK/2021/PN Mnk(2)(3)(4)(5)c. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-06-2015 — Putus : 09-11-2015 — Upload : 02-02-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tpg
Tanggal 9 Nopember 2015 — Raden Nurma Sapta Gumbira Bin Muhammad Wasmin (Alm)
65 — 12
  • Tpg Memiliki sertifikat Manajemen Mutu (ISO) dan sertifikatManajemen KeselematandanKesehatan Kerja (KJ) Memiliki surat dukungan keuangan dari Bank 10% dariHPS Memiliki personil inti dan peralatan utama Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit dantidak masuk dalam daftar hitam. Selanjutnya gambar rencana daftar kuantitas harga danspesifikasi teknis dilakukan pembahasan dengan PPK,setelah disetujui baru dilakukan pengumuman lelang.
    Perusahaan yang bersangkutan danmanajemennya tidak dalam pengawasanpengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidaksedang dihentikan dan atau direksi yang bertindakuntuk dan atas nama perusahaan tidak sedangmenjalani sanksi pidanaBahwa Alasan PT. Mitra Prabu Pasundan telah memenuhi penilaiankualifikasi yaitu :1.SIUJK (Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi)Arsitektur/BangunanbangunanNon Perumahan lainnya minimalgrade 4.. No.
    HPS.Salah satu dan atau semua pengurus badan usaha tidak tidak masuk dalamdaftar hitam.Memiliki kemampuan untuk menyediakan fasilitas/ peralatan/ perlengkapandalam melaksanakan pekerjaan.Memiliki kKemampuan untuk menyediakan tenaga ahli dan tenaga terampildan teknis yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian.Memiliki laporan kKeuangan tahun 2012 yang di audit akuntan publik dan fotocopy rekening koran 3 bulan terakhir.Perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalampengawasan pengadilan, tidak pailit
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-02-2015 — Upload : 10-09-2015
Putusan PN SAMARINDA Nomor 28/Pid.Tipikor/2014/PN Smr
Tanggal 11 Februari 2015 — HAMDANI, ST Bin NAJAMULHUDA
80 — 17
  • dalammelaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh PPTK.Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseoranganyang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa.Persyaratan penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan adalahsebagai berikut :a. memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan untukmenjalankan usaha/kegiatan sebagai penyedia barang/jasa;b. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerialuntuk menyediakan barang/jasa;c. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit
    mengikuti proses pelelangan umumdengan pascakualifikasi sesuai Sesuai dengan Keppres No. 80 Tahun 2003dan perubahannya pada Pasal 11 ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut:Persyaratan penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan adalahsebagai berikut:a. memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan untuk menjalankanusaha/kegiatan sebagai penyedia barang/jasa;b. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untukmenyediakan barang/jasa;c. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 03-11-2020 — Putus : 03-12-2020 — Upload : 03-12-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 173/PDT/2020/PT SMR
Tanggal 3 Desember 2020 — Pembanding/Tergugat II : PT. DHARMA PUTRA KARSA Diwakili Oleh : Dadang Idris Soeanda, SH
Terbanding/Penggugat : HAWANI BACHTIAR
Turut Terbanding/Tergugat I : BACHTIAR
Turut Terbanding/Tergugat III : PT. CAHAYA ENERGI MANDIRI,
579 — 514
  • CEM setelahditegur lalai melakukan kewajibannya, atau jatuh pailit, maka PENANGGUNGakan menggantikan kedudukan PT CEM ....
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-02-2019 — Putus : 17-06-2019 — Upload : 28-06-2019
Putusan PN PALEMBANG Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Plg
Tanggal 17 Juni 2019 — Penuntut Umum:
M.IKIBAL,SH.,MH
Terdakwa:
BRIYO AL KHOIR Bin LUTFIH ISHAK
133 — 37
  • Binuriang Karya Mandiri
  • Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP)
  • Surat Perintah Tugas Pelelangan Pembangunan Akademi Komunitas Negeri (AKN) Musi Rawas Utara;
  • Surat-Surat Pernyataan
  1. Kinerja Baik dan Tidak Masuk Daftar Sanksi atau Daftar Hitam
  2. Bahwa Perusahaan Tidak Dalam Pengawasan Pengadilan Tidak Pailit, Kegiatan Usaha Kami Tidak Sedang di Hentikan Dan Atau Pimpinan Perusahaan Kami Tidak Sedang Menjalani Sanki Pidana
  3. Persetujuan
    Nanda Sungai Melintang
  4. Surat Penyataan terdiri dari :
    1. Perusahaan dan Manajemen atau Peserta Perorangan Tidak Dalam Pengawasan Pengadilan, Tidak Pailit, Kegiatan Usaha Tidak Sedang Dihentikan dan atau Direksi yang bertindak dan atas nama perusahaan atau peserta perorangan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana.
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN Perijinan
Register : 13-03-2014 — Putus : 22-10-2014 — Upload : 05-12-2014
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 08 / G / 2014 / PTUN.BJM
Tanggal 22 Oktober 2014 — PT. ARUTMIN INDONESIA IBUPATI TANAH LAUT PT. ALAM DUTA KALIMANTAN
125 — 41
  • Perkara Nomor : 08/G/2014/PTUN.BJMIUP dan IUPK berakhir karena :a. dikembalikan ;b. dicabut ; atauc. habis masa berlakunya ;Pasal 119IUP atau IUPK dapat dicabut oleh Menteri, gubernur, ataubupati/walikota sesuai dengan kewenangannya apabila :a. pemegang IUP atau JIUPK tidak memenuhi kewajibanyang ditetapbkan dalam IUP atau IUPK serta peraturanperundangundangan ;b. pemegang IUP atau IUPK melakukan tindak pidana sebagaimanadimaksud dalam UndangUndang ini ; atauc. pemegang IUP atau IUPK dinyatakan pailit
Pengadilan PN JAYAPURA Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-05-2010 — Putus : 13-04-2011 — Upload : 24-05-2012
Putusan PN JAYAPURA Nomor 232/Pid.B/2010/PN-Jpr
Tanggal 13 April 2011 — SUTRISNO SUMARTONO, S.Sos
95 — 39
  • Central Mas Electronica karena yangBerita Acara Negosiasi kewajawan harga pengadaan kapal;Owner estimate (lampiran berita acara negosiasi pengadaan kapal);Owner Estimate (OE);Berita acara evaluasi hasil penawaran;Berita acara pembukaan penawaran;Daftar hadir pembukaan penawaran;Lampiran pembukaan penawaran;Surat penawaran;RAB (Rencara Anggaran Biaya);Bill Of Quantitie;Surat pernyataan tunduk Keppres;Surat pernyataan tidak pailit dan bukan Pegawai Negeri Sipil;Surat pernyataan akan menggunakan produksi
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-08-2019 — Putus : 10-09-2019 — Upload : 18-09-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 32/PID.TPK/2019/PT DKI
Tanggal 10 September 2019 — Pembanding/Penuntut Umum : EVALINDASARI, S.Kom., SH.
Terbanding/Terdakwa : MINARSI
184 — 111
  • Aloma Kreasi Kayangan ;5 (Lima) lembar Fotocopy Surat Pernyataan yang terdiri dari Suratpernyataan Tidak Masuk Dalam Daftar Hitam, Surat Pernyataan TidakDalam Menjalani Sanksi Pidana, Surat Pernyataan Perusahaan danManajemennya Tidak Dalam Pengawasan Pengadilan, Tidak Pailit danKegiatan Usahanya Tidak Sedang Dihentikan, Surat Pernyataan Minat,Surat Pernyataan Bersedia Memberikan Jaminan Masa Efektif danPencurian yang ditandatangani oleh ACHMAD KAVERO selaku DirekturUtama dari PT.
Pengadilan PN RANTAU Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-04-2011 — Putus : 16-11-2011 — Upload : 23-05-2012
Putusan PN RANTAU Nomor 93/Pid.Sus/2011/PN.Rtu
Tanggal 16 Nopember 2011 — -H. MASKUNI, S.Sos., M.A.P. -HASAN SYAIRAZI, S.Hut, Msi. -SUGENG TRI HUDOYO, S.P, Msi. -RACHMAD HIDAYAT, S.T. -ANETA FAHRIANA, S.E.
217 — 154
  • Surat Pernyataan yang menyebut bahwa yang bersangkutan mempunyaikapasitas menandatangani kontrak, perusahaan / yang bersangkutan tidaksedang dinyatakan pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang menjalanisanksi pidana atau sedang dalam pengawasan pengadilan dan tidak pernahdihukum berdasarkan putusan pengadilan dan tindakan yang berkaitandengan kondite profesionalnya ;d. Menyerahkan data perusahaan yang terdiri dari :1.
    Surat Pernyataan yang menyebut bahwa yang bersangkutan mempunyaikapasitas menandatangani kontrak, perusahaan / yang bersangkutan tidaksedang dinyatakan pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang menjalanisanksi pidana atau sedang dalam pengawasan pengadilan dan tidak pernahdihukum berdasarkan putusan pengadilan dan tindakan yang berkaitandengan kondite profesionalnya,d. Menyerahkan data perusahaan yang terdiri dari :1. Data adminisatrasi (nama perusahaan, status dan alamat).2.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 28-11-2018 — Putus : 06-02-2019 — Upload : 12-03-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 768/PDT/2018/PT.DKI
Tanggal 6 Februari 2019 — YU JING >< PROSPER CHINA INVESTMENTS LIMITED CS
322 — 205
  • Sebaliknya, proses pengangkatandimaksud melalui mekanisme circular resolution telah memilikikekuatan yang sah berdasarkan Pasal 91 UU Perseroan Terbatas.Selain itu, Tergugat XIII dan XIX memenuhi syarat untuk diangkatmenjadi Komisaris sesuai dengan Pasal 93 ayat (1) UU PerseroanTerbatas dan Tergugat XIII dan XIX juga bukan merupakan pihak yangdilarang diangkat sebagai komisaris sebab Tergugat VIII dan XIV tidakpernah pailit; Tergugat XIII dan XIX tidak pernah dinyatakan bersalahsebagai anggota Direksi
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-08-2015 — Putus : 29-12-2015 — Upload : 23-06-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tpg
Tanggal 29 Desember 2015 — M. Zaini Yahya (Terdakwa)
106 — 25
  • pesertalelang Pekerjaan Pembangunan Kebun Raya Batam di Batam TA. 2014untuk dapat melanjutkan proses lelang berikutnya adalah:1)Form isian kualifikasi ditandatangani oleh direktur utama ataupimpinan perusahaan.Memiliki izin usaha sesuai peraturan perundangundangan. lIzin jasakonstruksi, Sertifikat Badan Usaha (SBU).Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban pajak terakhir.Menyampaikan pernyataan tertulis bahwa perusahaan yangbersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasanpengadilan, tidak pailit
    memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP)sebagai berikut:SKP = KP PKP =nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan:a) untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukansebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; danb)untuk usaha non kecil, nilai Kemampuan Paket (KP)ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua)N.P= jumlah paket yang sedang dikerjakan.N= jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapatditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5(lima) tahun terakhir.tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit
Pengadilan PN BANDUNG Perdata
Register : 11-10-2017 — Putus : 14-08-2018 — Upload : 27-09-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 431/Pdt.G/2017/PN Bdg
Tanggal 14 Agustus 2018 — Ny. OEY HUEI BENG LAWAN Nelson Gunawan, DKK
256 — 78
  • Pataya tidak mampulagi beroperasi sebagaimana mestinya karena sedang di ambangkebangkrutan/pailit. Kemudian untuk kepentingan PT.
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 02-02-2021 — Putus : 20-05-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jmb
Tanggal 20 Mei 2021 — Penuntut Umum:
1.INSYAYADI
2.RUDI FIRMANSYAH,SH
3.Cepy Indra Gunawan, SH
Terdakwa:
REDO SETIAWAN, A.Md Bin ISKANDAR WAHID
116 — 36
  • Memiliki surat keterangan tidak pailit.19. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen20. Pakta IntegritasDan oleh karena pada saat pembuktian kualifikasi, PT. BORIANDY PUTRAtidak dapat memperlihatkan dokumendokumen asli sebagaimanadipersyaratkan dalam Lembar Data Kualifikasi (LDK), maka PT. BORIANDYPUTRA digugurkan dalam pelelangan, pada saat itu pihak PT. BORIANDYPUTRA sempat meminta penundaan jadwal pembuktian kualifikasi kepadaPOKJA dan pihak PT.
    persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakilikemitraan tersebut;. memiliki Kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk UsahaMikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil serta Kemampuan pada subbidangpekerjaan yang sesuai untuk usaha nonkecil;. memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha nonkecil, kecuali untukPengadaan Barang dan Jasa Konsultansi.. khusus untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya, harusmemperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP)tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 17-05-2013 — Putus : 20-08-2015 — Upload : 27-12-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 312/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 20 Agustus 2015 — PT. PACIFIC SAMUDRA PERKASA Lawan 1. PT. BARA PRIMA MANDIRI 2. H. ANDI ANZHAR CAKRA WIJAYA, 3. YUDHA TRISNO, 4. SAURABH JHUNJHUNWALA, 5. MARGARETHA MONALISA WULAN, 6. PRAMOD KUMAR JAIN, 8. ANKIT PATNI, Penggugat: PT PACIFIC SAMUDRA PERKASA Tergugat: 1.PT BARA PRIMA MANDIRI 2.H ANDI ANZHAR CAKRA WIJAYA 3.YUDHA TRISNO 4.SAURABH JHUNJHUNWALA 5.MARGARETHA MONALISA WULAN 6.PRAMOD KUMAR JAIN 7.SUWARNO 8.ANKIT PATNI 9.SKP OVERSEAS PTE,LTD 10.HADI JUANA 11.OLFITRIAN 12.PT CAKRA KARYA BERSAMA 13.PT SOLUSINDO NUSANTARA 14.TRADE CONSORTIUM PTE LTD 15.NOTARIS SITI SAFARIJAH 16.NOTARIS SHELLA FALIANTI,SH 17.KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK IDONESIA 18.MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA
581 — 2505
  • Bahwa lagipula tidak terdapat halangan bagi Tergugat VII untukdiangkat sebagai Komisaris karena dalam 5 (lima) tahun sebelummyatidak pernah dinyatakan pailit, tidak pernah menjadi anggota Direksi atauanggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan pailit,dan/atau dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikankeuangan negara dan/atau. yang berkaitan di sektor keuangansebagaimana ditentukan dalam Pasal 110 ayat (1) UUPT.Bahwa dengan demikian, dalildalil Gugatan Penggugat yang padapokoknya
Pengadilan PN BANTUL Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 23-01-2018 — Putus : 31-01-2019 — Upload : 19-12-2019
Putusan PN BANTUL Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Btl
Tanggal 31 Januari 2019 — - Penggugat 1. Drs. Purwanta - Tergugat 1. NUNIK HARMINI 2. IRMA FARA MURWANI 3. SUGENG RIYADI 4. PARYANA - Turut Tergugat 5. BANK MUAMALAT CABANG MANGKUBUMI 6. Bank BPR Chandra Mukti Artha Cabang Gedongkuning 7. MUSTIKA RAHAYU, SH. 8. ESTI ROPHIKIN, SH., M.Kn. 9. ALBERTUS PRIYO PURWANTO, SH. 10. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BANTUL
170 — 87
  • Orang yang ditaruh dibawah pengampuan (seperti cacat, gila, boros, telahdinyatakan pailit oleh pengadilan, dsb);3. Seorang istri.
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 07-04-2016 — Upload : 23-08-2016
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tjk
Tanggal 7 April 2016 — - LIONES WANGSA
106 — 38
  • Lalu dilanjutkan ke tahapevaluasi kualifikasi.Evaluasi lKualifikasi moeliputi penilaian terhadap kesesuaian jjinusaha,pernyataan tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit,tidak masuk daftar hitam, bukti pelunasan pajak, pengalamanpekerjaan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun, kemampuanmenyediakan fasilitas/ peralatan dan personil, serta kelengkapankualifikasi yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan. Pada tahapini, PT.
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-03-2016 — Upload : 02-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.SRG.
Tanggal 10 Maret 2016 — Dr.H.TOHA,M.Pd
45 — 22
  • diserahkan kepada saksi dalam bentuk softCopy ,Bahwa saksi melaksanakan proses lelang dengan Sekretaris dananggota Pantia Lelang melalui LPSE Kota Serang ,dan hasilnyadimenangkan perusahaan CV.Viefar Mediatama denganDirekturnya saksi M.Nurdin Afrizal ;Bahwa sebelum pelaksanaan lelang sekitar bulan Oktober 2013saksi M.Nurdin Afrizal datang menemui saksi dan menyarankankepada saksi untuk menambahkan persyaratan kepada pesertalelang berupa : Surat Keterangan dari Pengadilan bahwaperusahaan peserta tidak pailit
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 21-12-2012 — Upload : 25-06-2013
Putusan PN SAMARINDA Nomor 20/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda
Tanggal 21 Desember 2012 — C. BERNARD ROBERT, S.T.P. M.T Anak dari YULIUS ROBERT
51 — 13
  • )e)8)h)1)))k)97Bahwa diperbolehkan penyedia barang/jasa melakukan JO hal ini diatur dalamPasal 11 Keppres No. 80 tahun 2003;Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 Keppres No. 80tahun 2003 diatur bahwa persyaratan penyedia barang/jasapemerintah adalah :memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai penyedia barang/jasa;memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untukmenyediakan barang/jasa;tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 06-11-2018 — Putus : 16-01-2019 — Upload : 17-09-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 678/PDT/2018/PT DKI
Tanggal 16 Januari 2019 — Pembanding/Tergugat : INGGARYANTI ONGKOWINARTO Diwakili Oleh : Dewi Aripurnamawati SH
Terbanding/Penggugat : PERHIMPUNAN PENGHUNI RUMAH SUSUN HUNIAN. PPRSH PURI GARDEN APARTEMEN
223 — 136
  • MPS secara hukum tidak pernah dinyatakan bubar (likuidasi)dan/atau dinyatakan Pailit, dan bahkan berdasarkan PutusanPengadilan Negeri Jakarta Barat No. 089/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Brttertanggal 10 Juli 2013 telah diputuskan memberikan hak dan kuasakepada TATY SUHARTATY (dalam kedudukannya sebagai salahsatu Direktur PT. MPS) yang masih ada untuk mewakili PT.