Ditemukan 9031 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 02-04-2015 — Upload : 16-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2267 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 2 April 2015 — A F N I T A
66 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bank Riau Cabang Pembantu Rumbai,sebagaimana perkara a quo merupakan Kerugian Pemegang Saham(Pemerintah Provinsi Riau dan Kota Pekanbaru) sehingga merugikanKeuangan /Kekayaan Negara / Daerah, jika disimpulkan demikian,maka apakah hutang atau jika terjadinya pailit pada PT. Bank RiauCabang Pembantu Rumbai maka itu juga dapat dikatakan HutangPemegang Saham (Pemerintah Provinsi Riau dan Kota Pekanbaru)sehingga merupakan Hutang Negara/Daerah???
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Upload : 02-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 263 K/PDT.SUS/2011
PT. INDUSTRI SANDANG NUSANTARA; MUARIP, DKK. (241 ORANG)
47 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Industri SandangNusantara (Persero) Pasal 72 jo Pasal 73 jo Poasal 74 ditentukan, bahwaPemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan atau berhenti bekerja karena kerugianperusahaan selama 2 (dua) tahun berturutturut atau keadaan memaksa danatau Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena efisiensi dan atau PemutusanHubungan Kerja (PHK) karena perusahaan pailit, maka pekerja diberikan :a. Uang Pesangon dibayarkan 75 (tujuh puluh lima) kali penghasilan terakhir ;b.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 29-04-2014 — Upload : 04-09-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 130 PK/Pid.Sus/2013
Tanggal 29 April 2014 — FACHRUDIN YASIN, DK
423 — 851 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Arthabhama Textil Industri telah tetap melaksanakankewajibannya sebagai debitur, sehingga masih punya kemampuan untukmembayar dan tidak dapat dikategorikan sebagai debitur yang nakal ataudebitur yang pailit;e Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa tidakterbukti melakukan pelanggaran atau tindakan yang bertentangan denganketentuan atau tidak terbukti unsur perbuatan melawan hukumnya danperbuatan penyalahgunaan wewenangnya sebagaimana yang didakwakankepadanya, karenanya tidak terdapat
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-02-2016 — Putus : 13-06-2016 — Upload : 22-09-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 10/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 13 Juni 2016 — Pidana Korupsi - DR. ZAINAL SOLEMAN
105 — 29
  • Perusahaan Nomor : 0192/1824.271/14 tanggal19 Maret 2014.Surat keterangan Perusahaan Nomor : 0740/1.755/14 tanggal 19 Maret2014.SPT Tahunan tahun 2013 Nomor : 0051000075610 tanggal 21 April 2014.Surat Setoran Pajak (SSP) tertanggal 21 April 2014.m) SPT Tahunan 2013 PajakPenghasilan Wajib Pajak Badan Nomor 1771tanggal 21 April 2014 beserta lampirannya.Surat Keterangan Fiskal Nomor : SKFNon Bursa00041/WPJ.20/KP.0303/2014 tanggal 25 Juni 2014.Surat Pernyataan tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit
    DEARMA PINDO ; sejak tahun 2010hingga dikeluarkan surat keterangan tidak terdaftar sebagai perusahaanPailitSurat Pernyataan tidak dalam pengawasan Pengadilan,tidak pailit dantidak sedang dalam menjalani sangsi pidanaSurat Pernyataan bukan pegawai negeri yang masih aktif (PNS/Polri/TNI/Pegawai BI/BHMN/BUMNSurat Pernyataan tidak masuk dalam daftar hitam.Pajak bulanan tiga bulan terakhir bulan Juli, Agustus, September 2014Setoran Pajak Tahunan (SPT) Nomor : 039.10.00007644, tanggal 8 April2014, atas
    adalah:1) memiliki Akte Pendirian Perusahaan/Perubahan, meliputi pengasahankehakiman;2) memiliki surat izin untuk menjalankan kegiatan/usaha sub bidangmekanikal elektrikal/elektronika yang masih berlaku;3) perusahaan harus memiliki surat keterangan domisili perusahaan darikelurahan dan diketahui kecamatan yang masih berlaku sertaditandatangani direktur;4) Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajakterakhir;5) perusahaan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan,tidak pailit
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-02-2015 — Upload : 10-09-2015
Putusan PN SAMARINDA Nomor 28/Pid.Tipikor/2014/PN Smr
Tanggal 11 Februari 2015 — HAMDANI, ST Bin NAJAMULHUDA
77 — 17
  • dalammelaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh PPTK.Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseoranganyang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa.Persyaratan penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan adalahsebagai berikut :a. memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan untukmenjalankan usaha/kegiatan sebagai penyedia barang/jasa;b. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerialuntuk menyediakan barang/jasa;c. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit
    mengikuti proses pelelangan umumdengan pascakualifikasi sesuai Sesuai dengan Keppres No. 80 Tahun 2003dan perubahannya pada Pasal 11 ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut:Persyaratan penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan adalahsebagai berikut:a. memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan untuk menjalankanusaha/kegiatan sebagai penyedia barang/jasa;b. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untukmenyediakan barang/jasa;c. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-03-2016 — Upload : 02-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.SRG.
Tanggal 10 Maret 2016 — Dr.H.TOHA,M.Pd
44 — 22
  • diserahkan kepada saksi dalam bentuk softCopy ,Bahwa saksi melaksanakan proses lelang dengan Sekretaris dananggota Pantia Lelang melalui LPSE Kota Serang ,dan hasilnyadimenangkan perusahaan CV.Viefar Mediatama denganDirekturnya saksi M.Nurdin Afrizal ;Bahwa sebelum pelaksanaan lelang sekitar bulan Oktober 2013saksi M.Nurdin Afrizal datang menemui saksi dan menyarankankepada saksi untuk menambahkan persyaratan kepada pesertalelang berupa : Surat Keterangan dari Pengadilan bahwaperusahaan peserta tidak pailit
Pengadilan PN TANGERANG Perdata Perjanjian
Register : 28-12-2018 — Putus : 15-06-2015 — Upload : 28-12-2016
Putusan PN TANGERANG Nomor 325/Pdt.G/2014/PN Tng
Tanggal 15 Juni 2015 — PT. HALMAHERA SHIPPING Lawan 1. PT. BANK PERMATA, Tbk 2. PT. BANK PERMATA, Tbk KANTOR CABANG MENARA JAMSOSTEK 3. PT. BANK PERMATA, Tbk, DIVISI CONSUMER LOAN COLLECTION 4. PT. BALAI LELANG PRATAMA 5. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA cq KANTOR WILAYAH DJKN BANTEN cq KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SERPONG 6. JUNIATI TEDJAPUTERA, SH
163 — 57
  • jaminan yang dilakukan langsung olehkreditur dengan bantuan Kantor Lelang Negara tanpa persetujuan pemilikbenda jaminan dan tidak perlu meminta fiat eksekusi dari pengadilan disebutPARATE EKSEKUSI;Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 93/PMK.06/2010 tanggal 23 April2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, disebutkan bahwa "LelangEksekusi termasuk tetapi tidak terbatas pada: Lelang Eksekusi Panitia UrusanPiutang Negara (PUPN), Lelang EksekusiPengadilan, Lelang Eksekusi Pajak,Lelang Eksekusi Harta Pailit
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 20-08-2021 — Putus : 05-01-2022 — Upload : 11-01-2022
Putusan PN SURABAYA Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby
Tanggal 5 Januari 2022 — Penuntut Umum:
DIMAS RANGGA AHIMSA, S.H.
Terdakwa:
RIANG KULUP PRAYUDA
319 — 172
  • Jawa Timur Per 31 Agustus 2013, tanggal 31 Agustus 2013 ;
  • 1 (satu) bendel Surat Persetujuan atas nama ENY DARWATI selaku yang memberi persetujuan kepada KOESNAN selaku yang menerima persetujuan tanggal 26 Nopember 2012 ;
  • 1 (satu) bendel Salinan Putusan Nomor : 10/Pdt.Sus.Pailit/2017/PN.Niaga.Sby, tanggal 14 Juni 2017 ;
  • 1 (satu) bendel Pemberitahuan Perihal Kepailitan dan Undangan Rapat Kreditor Pusat Koperasi Industri Susu Sekar Tanjung (Dalam Pailit
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum
Register : 25-01-2022 — Putus : 13-06-2022 — Upload : 15-06-2022
Putusan PN SURABAYA Nomor 212/Pid.B/2022/PN Sby
Tanggal 13 Juni 2022 — Penuntut Umum:
1.R. HARWIADI, SH.
2.DARWIS, SH
3.FURKON ADI HERMAWAN, SH
Terdakwa:
1.LIM VICTORY HALIM
2.ANNIE HALIM
218 — 68
  • Berkat Bumi Citra (dalam pailit);

    • Fotokopi Perjanjian Penerbitan Madium Term Note, Nomor 02693E04/MTN/XII/2015 a.n. Endry Sutjiawan, bukti T-1.1;
    • Fotokopi Perjanjian Penerbitan Madium Term Note, Nomor 02887E04/MT/II/2016 a.n. Endry Sutjiawan, bukti T-1.2;
    • Fotokopi Formulir Penempatan Medium Term Note Nomor B000024 tertanggal 15 April 2016 a.n.
Pengadilan PN JAYAPURA Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-05-2010 — Putus : 12-04-2011 — Upload : 24-05-2012
Putusan PN JAYAPURA Nomor 230/Pid.B/2010/PN-Jpr
Tanggal 12 April 2011 — MARULIN
89 — 35
  • diterbitkan oleh Bank Papua dengan dasar pengajuan SPKtidak termasuk dalam disket;6 Berita Acara Negosiasi kewajawan harga pengadaan kapal;7 Owner estimate (lampiran berita acara negosiasi pengadaan kapal);8 Owner Estimate (OE);9 Berita acara evaluasi hasil penawaran;10 Berita acara pembukaan penawaran;11 Daftar hadir pembukaan penawaran;12 Lampiran pembukaan penawaran;13 Surat penawaran;14 RAB (Rencara Anggaran Biaya);15 Bill Of Quantitie;16 Surat pernyataan tunduk Keppres;17 Surat pernyataan tidak pailit
Pengadilan PN BANDUNG Perdata
Register : 11-10-2017 — Putus : 14-08-2018 — Upload : 27-09-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 431/Pdt.G/2017/PN Bdg
Tanggal 14 Agustus 2018 — Ny. OEY HUEI BENG LAWAN Nelson Gunawan, DKK
247 — 78
  • Pataya tidak mampulagi beroperasi sebagaimana mestinya karena sedang di ambangkebangkrutan/pailit. Kemudian untuk kepentingan PT.
Pengadilan PT PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 31-08-2022 — Putus : 29-09-2022 — Upload : 18-11-2022
Putusan PT PALEMBANG Nomor 27/PID.TPK/2022/PT PLG
Tanggal 29 September 2022 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : ARAN HARYADI BIN HAMBALI RAHMAN
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum II : DIAN FEBRIANI, SH
Terbanding/Penuntut Umum I : AHMAD NURIL ALAM,SH.MH
370 — 63
  • Judianto;
    1 (satu) Bundel fotocopy laporan hasil pertemuan PT Gatramas Internusa tanggal 07 Juli 2017;
    1 (Satu) bundel foto copy Dokumen kepailitan PT Gatramas Internusa beserta purusan pengadilan terkait;
    1 (Satu) bundel foto copy surat No: 409/TK-Gatramas/IV/2018, hal: pemeberitahuan tentang jadwal pelaksanaan lelang eksekusi harta pailit milik PT.
    Gatramas Internusa dan undangan untuk menghindari lelang eksekusi harta pailit;
    1 (Satu) bundel foto copy Informasi Debitur OJK atas nama debitur Gatramas Internusa, posisi data tanggal 19 Juli 2018;
    1 (Satu) bundel foto copy Informasi Debitur OJK atas nama debitur Herry Gunawan Internusa, posisi data tanggal 19 Juli 2018;
    1 (Satu) bundel foto copy Informasi Debitur OJK atas nama debitur Agustinus Judianto, posisi data tanggal 19 Juli 2018;
    1 (Satu) bundel foto copy surat
    Gatramas Internusa (dalam pailit) sejak tanggal 27 November 2017;
    1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama Penjaminan Kredit antara PT (Persero) Asuransi kredit Indonesia dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Banka Belitung dengan Nomor : PPK/PKS/23/III/2010 / Nomor : 017/DIR/P/2010 tanggal 08-03-2010;
    1 (satu) bundel Addendum I Perjanjian Kerjasama Penjaminan Kredit Antara PT. (Persero) Asuransi Kredit Indonesia dengan PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 19-08-2008 — Upload : 21-01-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 445PK/PDT/2007
Tanggal 19 Agustus 2008 — BANK AMERICA NATIONAL TRUST COMPANY ; MORGAN STANLEY & CO. INCORPORATED, dkk. ; PT. INDAH KIAT PULP & PAPER Tbk ; THE DEPOSITORY TRUST COMPANY, dkk.
462 — 968 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 445 PK/Pdt/2007Putusannya juga terbukti telah lalai dalam mempertimbangkan bahwagugat dan petitum provisi yang diajukan oleh Termohon PK, yangmana menuntut larangan terhadap para Tergugat, termasuk PemohonPK, untuk mengajukan gugatan perdata atau permohonan pailit, padadasarnya tidak mempunyai hubungan atau kaitan erat dengan materipokok perkara dari Gugatan yang diajukan oleh Termohon PK dalamperkara a quo;Amar Putusan Provisi No. 05 yang dikeluarkan oleh Judex FactiPengadilan Tingkat Pertama
    Halini jelas merupakan bukti nyata atas adanya kelalaian yang dilakukanoleh Judex Facti Pengadilan Tingkat Banding dan bahkan merupakanbukti nyata adanya pelanggaran hukum serta kekeliruan yang nyatayang dilakukan oleh Judex Juris dalam mengeluarkan Putusan;Putusan yang dikeluarkan oleh Judex Facti mengenai tindakansementara yang melarang para Tergugat (termasuk Pemohon Pk)untuk mengajukan gugat perdata dan permohonan pailit, padadasarnya adalah cacat hukum dan bahkan bertentangan denganketentuan
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 28-01-2016 — Upload : 02-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2015/PN.SRG.
Tanggal 28 Januari 2016 — NENG ULFAH, S.Sos.M.Si
86 — 37
  • Srg.surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pekerjaan dengantepat waktu;surat pernyataan kesanggupan menyerahkan jaminanpelaksanaan;surat pernyataan mempunyai kinerja baik dan tidak masuk dalamdaftar hitam perusahaan;surat yang pernyataan bukan pegawai atau anggota TNI/POLRI;surat pernyataan tidak dalam pengawasan pengadilan;surat pernyataan tidak dalam keadaan pailit;surat pernyataan tunduk pada Perpres No. 54 tahun 2010;m) form isian modal kerja; Bahwa yang menandatangani dokumendokumen tersebut
    kualifikasi;data adminstrasi CV.SUKALIMAS PERKASA;surat pernyataan kebenaran dokumen;surat pernyataan minat mengikuti pengadaan barang dan jasa;surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pekerjaan dengantepat waktu;surat pernyataan kesanggupan menyerahkan jaminanpelaksanaan;surat pernyataan mempunyai kinerja baik dan tidak masuk dalamdaftar hitam perusahaan;surat pernyataan bukan pegawai atau anggota TNI/POLRI;surat pernyataan tidak dalam pengawasan pengadilan;surat pernyataan tidak dalam keadaan pailit
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 06-09-2017 — Putus : 23-10-2017 — Upload : 15-07-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 31/PID.TPK/2017/PT DKI
Tanggal 23 Oktober 2017 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : Dr. EKO BUDIWIYONO, MBA
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : Burhan Ashshofa, SH., MH
259 — 124
  • Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisarisdibebaskan dari tanggung jawab sebagaimana dimaksud apabilaterbukti bahwa keadaan tersebut bukan karena kesalahannya.Tanggungjawab Direksi sehubungan dengan Kepailitan Bank :Setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawabatas selurun kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit, dalam halkepailitan Bank terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan hartapailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Bank dalamkepailitan tersebut
    Tanggung jawab setiap anggota Direksi ini jugaberlaku terhadap mantan anggota Direksi yang salah atau lalai yangpernah menjabat sebagai anggota Direksi dalam jangka waktu 5(lima) Tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.Anggota Direksi tidak bertanggungjawab atas kepailitan Bank apabiladapat membuktikan bahwa kepailitan tersebut bukan karena kesalahanatau kelalaiannya, telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehatihatian, dan penuh tanggungjawab untuk kepentingan Perseroan dansesuai
    Hal tersebut tidak mengurangi tanggung jawab yangbersangkutan terhadap terjadinya pailit akibat kesalahan atau kelalaiandalam menjalankan tugasnya.Tanggung jawab Direksi lainnyaKetentuan mengenai tanggung jawab Direksi atas kesalahan dan kelalaiannyayang diatur dalam Undangundang tentang Perseroan Terbatas tidakmengurangi ketentuan yang diatur dalam UndangUndang tentang HukumPidana.Tugas dan Wewenang Khusus Direktur Utama berdasarkan Bab Ill1.Lampiran SK Direksi No. 316 Tahun 2010 Tanggal 20092010Tugas
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-02-2015 — Upload : 10-09-2015
Putusan PN SAMARINDA Nomor 27/Pid.Tipikor/2014/PN Smr
Tanggal 11 Februari 2015 — SURIANSYAH, S.E, M.Si Bin MUHAMMAD JAMLAN
58 — 15
  • .= Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseoranganyang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa.Persyaratan penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan adalahsebagai berikut :a.memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan untukmenjalankan usaha/kegiatan sebagai penyedia barang/jasa;memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerialuntuk menyediakan barang/jasa;tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanyatidak sedang dihentikan, dan
    dalam mengikuti proses pelelangan umumdengan pascakualifikasi, sesuai dengan Keppres No. 80 Tahun 2003 danperubahannya pada Pasal 11 ayat (1) huruf b sebagai berikut :Persyaratan penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan adalahsebagai berikut :a. memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan untuk menjalankanusaha/kegiatan sebagai penyedia barang/jasa;b. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untukmenyediakan barang/jasa;c. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit
Pengadilan DILMILTI II JAKARTA Pidana Khusus
Register : 07-11-2018 — Putus : 26-03-2019 — Upload : 31-05-2019
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 57-K/PMT-II/AL/XI/2018
Tanggal 26 Maret 2019 — Mulyono, A.Md, Mayor Laut (S)
247 — 424
  • Ketika saksi1 akan menarikmodal kepada Terdakwa kemudian Terdakwabalikbertanya kenapa akan ditarik Sun kemudian Terdakwamemberikan janjijanji yang membuat Saksi1semakin yakin tidak menarik modalnya dan Terdakwamenunjukkan asetnya berupa deposito Bank BRI, Bankmandiri, Bank BCA, Bank BNI dan ATM prioritasnya danTerdakwa mengatakan jka ada apaapa (pailit) sayasanggup menggantikan modalnya.4.
Pengadilan PN TANGERANG Pidana Khusus Perpajakan
Register : 19-03-2018 — Putus : 31-05-2018 — Upload : 03-12-2018
Putusan PN TANGERANG Nomor 557/Pid.Sus/2018/PN Tng
Tanggal 31 Mei 2018 — WENDY LINGGA TAN
542 — 243
  • dankewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan; Pada angka 6 dari pasal tersebut menjelaskan Nomor Pokok WajibPajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalamadministrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atauidentitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya;Dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya tersebut, Wajib Pajakdiwakili dalam hal: badan oleh pengurus, badan yang dinyatakan pailit
    badanlainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap; Selanjutnyapada angka 6 dari pasal tersebut menjelaskan Nomor Pokok Wajib Pajak adalahnomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasiperpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas WajibPajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya; Dalammenjalankan hak dan kewajiban perpajakannya tersebut, Wajib Pajak diwakilidalam hal: badan oleh pengurus, badan yang dinyatakan pailit
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 15-03-2022 — Putus : 03-08-2022 — Upload : 16-08-2022
Putusan PN PALEMBANG Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg
Tanggal 3 Agustus 2022 — Penuntut Umum:
1.AHMAD NURIL ALAM,SH.MH
2.DIAN FEBRIANI, SH
Terdakwa:
ARAN HARYADI BIN HAMBALI RAHMAN
134 — 39
  • Judianto;
  • 1 (satu) Bundel fotocopy laporan hasil pertemuan PT Gatramas Internusa tanggal 07 Juli 2017;
  • 1 (Satu) bundel foto copy Dokumen kepailitan PT Gatramas Internusa beserta purusan pengadilan terkait;
  • 1 (Satu) bundel foto copy surat No: 409/TK-Gatramas/IV/2018, hal: pemeberitahuan tentang jadwal pelaksanaan lelang eksekusi harta pailit milik PT.
    Gatramas Internusa dan undangan untuk menghindari lelang eksekusi harta pailit;
  • 1 (Satu) bundel foto copy Informasi Debitur OJK atas nama debitur Gatramas Internusa, posisi data tanggal 19 Juli 2018;
  • 1 (Satu) bundel foto copy Informasi Debitur OJK atas nama debitur Herry Gunawan Internusa, posisi data tanggal 19 Juli 2018;
  • 1 (Satu) bundel foto copy Informasi Debitur OJK atas nama debitur Agustinus Judianto, posisi data tanggal 19 Juli 2018;
  • 1 (Satu) bundel
    Gatramas Internusa (dalam pailit) sejak tanggal 27 November 2017;
  • 1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama Penjaminan Kredit antara PT (Persero) Asuransi kredit Indonesia dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Banka Belitung dengan Nomor : PPK/PKS/23/III/2010 / Nomor : 017/DIR/P/2010 tanggal 08-03-2010;
  • 1 (satu) bundel Addendum I Perjanjian Kerjasama Penjaminan Kredit Antara PT. (Persero) Asuransi Kredit Indonesia dengan PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 08-04-2014 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 30 PK/Pdt/2014
Tanggal 8 April 2014 — P.T. BANK CENTURY, Tbk. (sekarang P.T. BANK MUTIARA, Tbk.) Pusat Jakarta VS GO LlNAWATI, Dkk
222 — 120 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • keseluruhan bukti tersebut merujuk kepada PT KuoCapital Raharja untuk produk reksadana dan Turut Termohon PeninjauanKembali untuk produk Discretionary Fund yang menerbitkan KonfirmasiInvestasi bukti Termohon Peninjauan Kembali, P17s/d P 41;Bahwa saat ini walaupun izin usaha PT Antaboga Delta SekuritasIndonesia (dalam hal ini Turut Termohon Peninjauan Kembali) telahdicabut oleh Bapepam dan LK (Bukti T 33 B), namun yang bersangkutansebagai suatu Badan Hukum masih tetap berdiri dan belum pernahdinyatakan pailit