Ditemukan 3400 data
31 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
seberat 1,06 gram yang terdapat dalamkotak bekas bedak, kemudian Sabu tersebut disita petugas bersama barangbukti lain beserta sepeda motor yang dipakai sebagai sarana untuk membeliNarkotika untuk diantar kepada teman Terdakwa bernama (Lasno/DPO),; Bahwa Sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dari Suheri alias Sisu (DPO)dengan menggunakan hand phone Nokia tipe 0168 sebagai saranakomunikasi untuk mendapatkan Narkotika tersebut;Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum yang berkenaan denganpenjatuhan berat ringan sangsi
53 — 20
Bahwa perbuatan seperti ini sangat terceladan agar tidak ditiru oleh prajurit lain, Majelisperlu. memberikan sangsi yang tegas dengan tujuanmemberikan efek jera kepada Terdakwa dan efek cegahterhadap prajurit TNI lainnya.4.
29 — 12
Bahwa dari riwayat hukuman Terdakwa yang mendapat HukumanDisiplin berupa penahanan berat 14 hari, UKP (Usulan KenaikanPangkat) ditunda 2 periode dan kesempatan mengikuti pendidikanjenjang karier ditunda 2 gelombang karena sering melakukan THTImenunjukkan Terdakwa seorang prajurit INI yang berdisiplin rendahkarena itu) apabila hukuman yang akan dijatuhi ini tidak membuatnyajera dan merubah sikapnya menjadi prajurit yang baik dan disiplin,dan Terdakwa tidak memperdulikan sangsi dalam perkara hukuman
29 — 13
Bahwa agar perbuatan Terdakwa tidak ditiru oleh prajurit lain10maka Majelis akan memberikan sangsi yang tegas terhadap perbuatanyang demikian dan Majelis masih memberikan kesempatan Terdakwauntuk memperbaiki sikap dan prilakunya serta kembali kepada jatidirinya sebagai prajurit TNI AU.Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata mata hanyamemidana orang orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapijuga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyafdan kembali menjadi warga negara
76 — 16
Tanah Laut No. 02/ PEM/SM/I/2007-2011 tanggal 11 Januari 2007 tentang Mekanisme Pemerintahan Desa, Besar Biaya Administrasi Pemerintahan Desa,Sangsi bagi warga yang melanggar Peraturan Desa yang ditandatangani sdr. Yoi Basori pada kolom Kepala Desa Sumber Mulia dan ditandatangani oleh Sdr. Sadariyah pada kolom Ketua BPD Sumber Mulia. Dikembalikan kepada Sdr SubarnoBarang bukti dari YOI BASORI sebagaimana penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarmasin No: 39/PN.
Tanah Laut No. 01/ PEM/ SM/XII/2011- 2007, tanggal 14 Januari 2012 Tentang mekanisme pemerintahan Desa, Besar Biaya Administrasi Pemrintahan Desa, Sangsi- sangsi bagi warga yang melanggar Peraturan Tentang Pasar Desa dan LSPBM;29. 1 (satu) lembar Tanda terima Insentif Ketua Rt.
.: 08 /Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjm 15Administrasi Pemerintahan Desa,Sangsi bagi warga yangmelanggar Peraturan Desa yang ditandatangani sdr> Yoi Basoripada kolom Kepala Desa Sumber Mulia dan ditandatangani olehSdr. Sadariyah pada kolom Ketua BPD Sumber Mulia.Dikembalikan kepada Sdr SubarnoBarang bukti dari YOI BASORI sebagaimana penetapan dariPengadilan Negeri Banjarmasin No: 39/PN. PLH/TPK/2013, tanggal 22Februari 2013.1) 2 (Dua) Lembar SK.
Pelaihari kab.Tanah Laut No. 01/ PEM/ SM/XII/2011 2007, tanggal 14 Januari2012 Tentang mekanisme pemerintahan Desa, Besar BiayaAdministrasi Pemrintahan Desa, Sangsi sangsi bagi warga yangmelanggar Peraturan Tentang Pasar Desa dan LSPBM;29) 1 (satu) lembar Tanda terima Insentif Ketua Rt.
Pelaihari kab.Tanah Laut No. 01/ PEM/ SM/XII/2011 2007, tanggal 14 Januari 2012Tentang mekanisme pemerintahan Desa, Besar Biaya AdministrasiPemrintahan Desa, Sangsi sangsi bagi warga yang melanggarPeraturan Tentang Pasar Desa dan LSPBM;29) 1 (satu) lembar Tanda terima Insentif Ketua Rt.
Tanah Laut No. 02/ PEM/SM/I/20072011 tanggal11 Januari 2007 tentang Mekanisme Pemerintahan Desa, BesarBiaya Administrasi Pemerintahan Desa,Sangsi bagi warga yangmelanggar Peraturan Desa yang ditandatangani sdr. Yoi Basoripada kolom Kepala Desa Sumber Mulia dan ditandatangani olehSdr. Sadariyah pada kolom Ketua BPD Sumber Mulia.Dikembalikan kepada Sdr SubarnoBarang bukti dari YOI BASORI sebagaimana penetapan dariPengadilan Negeri Banjarmasin No: 39/PN.
Tanah Laut No. 01/ PEM/ SM/XII/2011 2007, tanggal 14Januari 2012 Tentang mekanisme pemerintahan Desa, BesarPutusan No.: 08 /Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjm 16529.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.Biaya Administrasi Pemrintahan Desa, Sangsi sangsi bagiwarga yang melanggar Peraturan Tentang Pasar Desa danLSPBM;1 (satu) lembar Tanda terima Insentif Ketua Rt.
13 — 1
dikaruniai duaorang anak yang sudah menikah;Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan tidak bertegursapa karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dantidak transparan masalah pengelolaan keuangan rumah tangga (susahmengeluarkan uang);Bahwa Tergugat suka marah kepada Penggugat dengan merusakbarangbarang didekat Tergugat;Bahwa saksi tidak mengetahui rumah tangga Penggugat denganTergugatmenjadi retak disebabkan saksi menikah dan masuk agama Kristen Katolikkarena tidak membayar sangsi
22 — 12
Bahwa perbuatan seperti ini sangat tercela dan agar tidakditiru oleh prajurit lain, Majelis perlu) memberikan sangsi yangtegas dengan tujuan memberikan efek jera kepada Terdakwa dan efekcegah terhadap prajurit lainnya.Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata mata hanyamemidana orang orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapijuga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyafdan kembali menjadi prajurit dan warga negara yang baik sesuaifalsafah Pancasila dan Sapta Marga
54 — 28
Ali, sehinggatidak ada tanaman diatas tanah tersebut, lebihlebin dalam dakwaanjaksa Penuntut Umum hanya menyantumkan pasal 406 KUHP yangnotabene Terdakwa adalah sebagai pelaku petindak, padahal Terdakwamenyuruh Taufik untuk membajaknya, yang seharusnya dalam perkara aquo Terdakwa didukkan sebagai pelaku penyuruh, dengan memasukkanpasal 55 ayat 1e KUHP, sehingga seharusnya dakwaan Jaksa Penuniutumum tidak dapat diterapkan kepada Terdakwa.Bahwa mengenai keberatan lamanya sangsi pidana yang di jatuhkankepada
40 — 25
Pada dasarnya Terdakwa telah mengetahui bahwa Terdakwasebagai seorang Prajurit telah diikat dengan aturanaturan yang harus ditaati dan mempunyai kewajiban untuk melaksanakan kehadiran danapabila hal tersebut dilanggar maka akan di kenakan sangsi tetapiTerdakwa tetap melakukan perbutan pelanggaran tindak pidana dan haltersebut Terdakwa lakukan karena Terdakwa mempunyai mental disiplinyang jelek.2.
46 — 18
Bahwa Saksi jarang berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon; Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dahulu harmonissekarang sudah pisah rumah; Bahwa Pemohon dan Termohon pisah sejak kejadian tanggal 7 September 2012malam Jum'at jam 01.00 malam saat Saksi datang lakilaki bernama Wibisonosudah terikat kemudian mereka di bawa ke Polresta; Bahwa sekarang Termohon tinggal di rumahnya sedangkan Pemohon tinggal dirukonya berjarak 500 m dari rumah Pemohon dan Termohon; Bahwa Termohon diberi Sangsi
Abad Efendi, AM, Kep. Bin H. Hosni
Termohon:
Farah Maisuro AM, Keb. Binti H. Abd. Rahman
74 — 26
No.9 Tahun 1975 dan pasal116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan ijin dari atasan bukanmerupakan perangkat hukum acara akan tetapi merupakan aturan disiplin diInternal instansi dimana Pemohon bekerja yang mana Pemohon sudahdianggap mengetahui kewajiban atau sangsi apabila melanggarnya karenanyaeksepsi tentang permohonan prematur harus ditolak, dan putusan tingkatpertama yang memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj ikepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sumenep
36 — 24
Ini dapatdipandang sebagai orang tua yang tidak mampu mengawasi anaknya;~~~ Menimbang, bahwa dalam suatu tindak pidana lebihlebih tindak pidana kesusilaan, makasuatu sangsi harus ada bagi pelaku, agar di dalam masyarakat itu ada keseimbangan magis, olehkarena itu Majelis Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa penerapan hukum yang tepat dalamperkara ini adalah dengan hukuman badan sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UndangUndang RI Nomor 23 Tahun 2002.
36 — 20
Pada dasarnya Terdakwa telah mengetahuibahwa Terdakwa sebagai seorang Prajurit telahdiikat dengan aturan aturan yang harus di taatidan mempunyai kewajiban untuk melaksanakankehadiran dan apabila hal tersebut dilanggarmaka akan di kenakan' sangsi tetapi TerdakwaMenimbangMenimbangMenimbang13tetap melakukan perbutan~ pelanggaran tindakpidana dan hal tersebut Terdakwa lakukan karenaTerdakwa mempunyai mental disiplin yang jelek.2.
53 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 98 PK/Pdt.Sus/2012keputusannya yang membenarkan tindakan PHK yang dilakukan olehTermohon Peninjauan Kembali dengan didasarkan pada Pasal 65 ayat 14Perjanjian Kerja Bersama (PKB).3.1.Bahwa kalau pun mogok kerja yang dilakukan oleh PemohonPeninjauan Kembali dinyatakan tidak sah atau tidak sesuai denganperaturan yang berlaku, maka seharusnya Yang Mulia Majelis HakimKasasi serta Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Bandung didalammenerapkan sangsi
tanda baca " / " adalah bersifatalternatif bukan komulatif, maka dengan demikian mogok kerja yangdilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak juga diwajibkanmengikuti Pasal 70 PKB tetapi mogok kerja dapat dilakukan sesuaidengan peraturan perundangundangan, bahwa selanjutnyakalaupun mogok kerja yang dilakukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tidak sesuai peraturan perundangundangan maka sangsiPasal 65 ayat 14 tidak dapat diterapkan mengingat didalam UU No.13 Tahun 2003 Pasal 142 ayat (2) bahwa sangsi
426 — 429 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Pasal 21 ayat (2) UU KUP menyatakan bahwa ketentuan tentanghak mendahulu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pokokpajak, sangsi administrasi berupa bunga, denda, kenaikan, dan biayapenagihan pajak ;8. Bahwa Pasal 21 ayat (3) UU KUP menyatakan bahwa hak mendahuluuntuk tagihan pajak melebihi segala hak mendahulu lainnya kecualiterhadap:a. Biaya perkara yang sematamata disebabkan suatupenghukuman untuk melelang suatu barang bergerakdan/atau barang tidak bergerak ;b.
Apabila Kuratortidak memenuhi, kewajiban pelunasan utang pajak sebagaimana tersebutdi atas maka berdasarkan ketentuan Pasal 41 A ayat (3) UU PPSP dapatdikenakan sangsi pidana ;Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Niaga pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat Nomor: 22/Pailit/2007/PN.Niaga/Jkt.Pst, tanggal 13Januari 2009 adalah sebagai berikut :Mengabulkan Permohonan Pemohon Keberatan/Pelawan dan PemohonKeberatan/Pelawan II untuk sebagian ; Memerintahkan Kepada Kurator untuk memperbaiki kembali DaftarPembagian
77 — 63
Bdg.Saksi mengetahui bahwa ada Peraturan Perusahaan;Saksi mengetahui bahwa Peraturan Perusahaan tersebut telah diketahui olehpara pegawai dan tempat merokok disediakan didekat kantin bertuliskansmoking area;Saksi mengetahui bahwa pada saat mulai masuk kerja para pegawai diberikanorientasi selama 3 (tiga) hari dan diberikan buku saku tentang PeraturanPerusahaan;Saksi mengetahui bahwa dalam Peraturan Perusahaan sangsi untuk kasusmerokok di area larangan merokok adalah PHK seketika tanpa adanya SuratPeringatan
Prakarsa AlamSegar, bahwa apabila melakukan kesalahan yang termasuk dalam katagorikesalahan berat, maka sangsi yang diberikan adalah PHK seketika tanpa harusHalaman 40 dari 50, Putusan Nomor 129/Pdt.SusPHI/2015/PHI.
Prakasa Alam Segarperiode 20142016 yang menyatakan bahwa setiap pekerja yang melakukanpelanggaran terhadap Tata Tertib Kerja dan Disiplin Kerja, Pelanggaran Hukumatau yang merugikan Pengusaha dapat dikenakan sangsi Pemutusan HubunganHalaman 44 dari 50, Putusan Nomor 129/Pdt.SusPHI/2015/PHI. Bdg.Kerja dan dilaksanakan sesuai dengan Prosedur Undangundang dan Peraturanyang berlaku.
24 — 18
Bahwa dari catatan pelanggaran diatas, Majelis menilaisesungguhnya Terdakwa sudah tidak patut lagi dipertahankan sebagaimiliter, karena apabila Terdakwa kembali ke kesatuan setelahmenjalani pidana nya ini, maka dikhawatirkan bagi prajurit TNI ADlainnya akan menilai bahwa pelanggaran yang berulang ulang tidakmendapat sangsi yang tegas dan keras, namun demikian Majelis perludengan bijaksana memberikan kesempatan terakhir bagi Terdakwauntuk memperbaiki prilakunya.Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah
55 — 8
Parbukitan Sianturikerumahnya dan setelah bertemu dengan saksi Danson Parbuktian Sianturiterdakwa bersama dengan Fajar berkata kepada saksi Danson Parbuktian Sianturi pak mau masukkan mobil hasil tarikan, 2 (dua) unit enam puluh juta dan saksiDanson Parbukitan Sianturi menjawab besar kali apa ga bisa empat puluh jutakemudian terdakwa berkata kembali ini biaya pengembalian tarikan lima puluh jutadua unit dan saksi Danson Parbukitan Sianturi berkata amanya itu dan kemudianterdakwa berkata kembali ga usah sangsi
164 — 47
Penggugat berniat untuk mendekati Ruthsya Kusuma,oleh karenanya Penggugat pernah menjemput disekolah dan mengajak Sdri Ruthsyauntuk naik kemobilnya,10.Bahwa tidak benar apabila Tergugat mencemarkan nama baik Penggugat, wajarbila Tergugat memberitahukan hai ini kepada atasan Penggugat dikarenakanterhadap Istri selalu berbohong dan selalu mengatakan lembur kalau puiang larutmalam, hal ini sering terjadi terus menerus, apabila ditanyakan selalu marah;11.Bahwa kalaupun Penggugat di tegur atau dikenai sangsi
48 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa selama Penggugat / Terbanding / Pemohon Kasasi menjalankantugas tidak pernah melakukan halhal yang bertentangan dengan hukum danmengenai pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penggugat /Terbanding / Pemohon Kasasi seharusnya sangsi atau hukuman disiplin yangditerima sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun2003 pasal 9 yaitu. teguran tertulis, penundaan mengikuti pendidikan palinglama 1 Tahun, penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikanpangkat untuk paling lama