Sehinggadalam hal ini tidak keterlibatan dari DPRD;Bahwa Dinas Pekerjaan Umum melaksanakan lelang pekerjaanberdasarkan DIPA Perubahan tahun anggaran 2015;Bahwa Terdakwa sebagai anggota DPRD Kabupaten Barito Selatanperiode 20142019 dari Partai Keadilan Sejahtera dan duduk di Komisi membidangi Pemerintahan sehingga bukan bermitra dengan DinasPekerjaan Umum tapi yang bermitra dengan Dinas Pekerjaan Umumadalah Komisi II;Bahwa kalau hanya pergeseran anggaran, tidak perlu melibatkan DPRDdan tidak ada kewajiban

pelaksanaannya tidaksesuai dengan ketentuan, maka hal tersebut harus dilaporkan kepada PimpinanDPRD kemudian dirapatkan dan selanjutnya akan diserahkan kepada Komisiyang bermitra kerja dengan SKPD yang melaksanakan kegiatan dimaksuduntuk selanjutnyanya dibicarakan, kemudian hasil dengar pendapat antaraKomisi dengan mitra kerja (SKPD) ini akan diparipurnakan;Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebutdiatas, Terdakwa selaku anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan periodetahun 20142019 dari Partai

Bahwa Gugatan Penggugat yang hanya menggugat 3 (tiga)pihak Tergugat I, Il, dan Ill saja merupakan proses partai tidaklengkap atau kurang pihak, sehingga melanggar azas hukumacara "Audi et alteram partem) ;2.

Bahwa, apabila gugatan Penggugat tidak menyertakan para abhiwaris Borot binti Kadut diatas, maka gugatan aquo melanggarazas hukum acara "audi et alteram partem", karena merekapara ahli ~=sewaris ~=wajib +=hukumnya untuk didengar pembelaanatau keterangannya agar proses partai menjadi lengkap ;10.

pada bagian duduk perkara, yangtelah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, sehingga dapatditerima sebagai alat bukti yang sah;Menimbang, bahwa terhadap buktibukti tertulis/surat yang diajukan olehPenggugat dan Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, akan ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 BW bahwasebuah akta autentik harus memenuhi unsurunsur (1) dibuat oleh atau dihadapanpejabat yang berwenang (2) Sengaja dibuat untuk alat bukti, (3) bersifat partai

, (4)atas permintaan partai, (5) mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, darikritera itu Majelis Hakim berpendapat bahwa P.1,P.2, P.3.

Kecamatan Danau Kembar ,diambil oleh terdakwa tampa suratkuasa dari Pemohon Proposal,serta uang tersebut diterima penuh olehterdakwa sesuai dengan yang disetujui dalam proposal,seperti pengakuansaksi Riva Rusadi,saksi Fitri;eBahwa perbuatan terdakwa tersebut menyalahi prosedur mengenai aturanpenggunaan Dana Bantuan Sosial sebagaimana tercantum dalam PeraturanBupati Nomor 13 Tahun 2009 dan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2010tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah, Bantuan Sosial, BantuanKeuangan pada Partai

ketiga,( terdakwa) tampa surat kuasa,kwitansi tandaterima tidak ditanda tangani oleh penerima bantuan Sosial,serta dana nyatidak dierima lansung oleh yang mengajukan proposal )e Bahwa dana yang disalahgunakan = terdakwamerupakan dana Bantuan Sosial Penggunaan danaBantuan Sosial yang dianggarkan dan diatur dalam APBDTahun 2009 dan Tahun 2010 serta Peraturan Bupati Nomor13 Tahun 2009 dan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2010tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah, BantuanSosial, Bantuan Keuangan pada Partai

.215.800.000, (dua ratus lima belas juta delapan ratus riburupiah );Bahwa dana yang disalahgunakan terdakwa merupakan dana Bantuan Sosialpada tahun Anggaran 2009 dan Tahun Anggaran 2010 dalam DIPA KabupatenSolok dianggarkan bantuan sosial untuk kesejahteraan masyarakat yang ada didalam wilayah Kabupaten Solok yang penggunaannya diatur dalam PeraturanBupati Solok No.13 Tahun 2009 dan Peraturan Bupati Solok Nomor 4 Tahun 2010tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuanganpada Partai

adalah sebagai berikut;bahwa sebagian besar proposal yang mengatas namakan pengurusorganisasi kemasyarakatan dan tidak ditandatangani proposal nya olehmereka,akan tetapi pencairan dana nya tidak sampai ke tangan mereka;e Bahwa perbuatan terdakwa tersebut menyalahi prosedur mengenai aturanpenggunaan Dana Bantuan Sosial sebagaimana tercantum dalamPeraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2009 dan Peraturan Bupati Nomor 4Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah, Bantuan Sosial,Bantuan Keuangan pada Partai

Putusan 10/G/2015/PTUN.PLKtanggal 6 Oktober 2009 tentang Perhitungan KerugianKeuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi padaBantuan Keuangan untuk Partai Politik DPC Partai DamaiSejahtera Tahun Anggaran 2006 dan 2007, yang telahdikuatkan dengan Putusan Majelis Hakim PTUNYogyakarta Nomor: 06/PLW/2010/PTUN.YK.Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Majelis HakimPTUN Yogyakarta menyatakan:Menimbang, bahvae terbitnya Surat Terlawan yaitu SuratKepala Pervakilan Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan

Perwakilan Provinsi Daerah IstimeneaYogyakarta Nomor: S3299/PW. 12/5/2009, tanggal 6Oktober 2009 Perihal: Perhitungan Kerugian KeuanganNegara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada BantuanKeuangan untuk Partai Politik DPC Partai Damai SejahteraTahun Anggaran 2006 dan 2007 atas nama tersangka Sar.Johanis Richard Riwoe.

Surat Tugas Pengawasan Nomor 031/PM.00.01/K.SB-14.01/01/2024 tanggal 26 Januari 2024;

badan negara tapi anggotanya tidak boleh anggota partai politik danbahkan dia tidak boleh terlibat dalam industry.Bahwa KPI dapat melakukan peneguran, seharusnya teguran tersebut dapatdijadikan dasar Kemeninfo untuk tidak memperpanjang izin atau mencabut izin.

Contohnya bahwa sesuai data iklankampanyekampanye Pileg dan Pilpres 2004 partai yang paling banyakiklannya adalah Hanura, kemudian Demokrat dan PAN, kenyataannyapartai pemenang adalah PDIP, kemudian GOLKAR sedangkan HANURAberada diururan 10; Bahwa menurut data yang saksi miliki, biaya iklan Pilpres yang paling besaradalah dari pasangan Prabowo Hatta sebesar Rp. 1,86 milyar,kenyataannya pemenang Pilpres adalah pasangan Jokiwi Yusuf Kalla;Halaman 57 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor :454/Pdt.G/

Menjadi pengurus partai politik;.

kepentingan umum;membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggotakeluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan / atau golonganmasyarakat tertentu;melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang,dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atautindakan yang akan dilakukannya;menjadi pengurus partai

Kas Pengeluaran Bank SULUT bulan Januari s/d Desember 2011;5. 12 (dua belas) eksemplar Photocopy Buku Kas Umum Manual bulan Januari s/d Desember 2011;6. 142 (seratus empat puluh dua) bundel dokumen untuk Kegiatan Bantuan Sosial Bidang Sosial Kemasyakatan Tahun 20117. 7 (tujuh) bundel dokumen untuk Kegiatan Bantuan Sosial Bidang Sosial Tahun 20118. 60 (enam puluh) bundel dokumen untuk Kegiatan Bantuan Sosial Bidang Pendidikan Tahun 20119. 6 (enam) bundel dokumen untuk Kegiatan Bantuan kepada Partai

Pasal 45 ayat (1) yangmenyatakan bahwa "Belanja BantuanSosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 huruf e digunakanuntuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosialkemasyarakatan dalam bentuk uang/ataubarang kepadakelompok masyarakat /anggota masyarakat dan partai politik.4.

Pasal 45 ayat (1) yang menyatakan bahwa *Belanja BantuanSosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 huruf e digunakanuntuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosialkemasyarakatan dalam bentuk uang/ataubarang kepadakelompok masyarakat /anggota masyarakat dan partai politik.4.

surat pencalonan besertapersyaratan pasangan calon paling lama 14 (empatbelas) hari sejak saat pemberitahuan hasilpenelitian persyaratan oleh KPU provinsi dan/ atauKPU kabupaten/ kota ; KPU provinsi dan/ atau KPU kabupaten / kotamelakukan penelitian ulang tentang kelengkapan dan/atau perbaikan persyaratan calon sebagaimanadimaksud pada ayat (3), ayat (3a) dan ayat (3b)sekaligus memberitahukan hasil penelitian tersebutpaling lambat 14 (empat belas) hari kepada pimpinanpartai politik atau gabungan partai

politik yangmengusulkannya atau calonperseorangan ;+Apabila hasil penelitian berkas calon sebagaimanadimaksud pada ayat (4) tidak memenuhi syarat danditolak oleh KPU Provinsi dan / atau KPU Kabupaten /Kota, partai politik atau gabungan partai politikatau calon perseorangan tidak dapat lagi mengajukanKetentuan lebih lanjut mengenai tata cara penelitianpersyaratan administrasi pasangan calon sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturanKPU ; ++ eeeMenimbang, bahwa ketentuan pasal 61 ayat

hukum yang tetap, karena melakukan suatutindak pidana kejahatan.e Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atautidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri/Pegawai negeri ini ataudiberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai BUMN/BUMD atau pegawaiswasta.e Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri/Pegawai negeri.e Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Republik Indonesia atau Negara lainyang ditentukan oleh Pemerintah.Tidak menjadi anggota atau pengurus partai

hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindakpidana kejahatan.e Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidakdengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri/Pegawai negeri ini ataudiberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai BUMN/BUMD atau pegawaiswasta.e Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri/Pegawai negeri.e Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Republik Indonesia atau Negara lain yangditentukan oleh Pemerintah.e Tidak menjadi anggota atau pengurus partai

Karena suatukeadilan bagi masyarakat Labuhanbatu adalah apabila terdakwaterdakwadibebaskan dari dakwaan pidana yang dituduhkan kepada mereka ;1 (satu) lembar asli surat dari Dewan Pimpinan Cabang Partai PersatuanPembangunan Kabupaten Labuhanbatu tanggal 20 April 2012 Perihal MohonPembebasan 7 (tujuh) orang Aktivis Islam selanjutnya ditandai Bukti T13 ;Surat ini menunjukkan harapan Partai Persatuan Pembangunan KabupatenLabuhanbatu mengharapkan keadilan untuk membebaskan terdakwaterdakwa.Karena suatu

Lembata menerima hasil laporan pansus ;Bahwa pada saat paripurna tanggal 26 Februari 2014 saksi tidak hadirkarena ada kader partai yang disebutsebut dalam pansus sehinggadipertimbangkan kehadiran kami dalam paripurna;Bahwa saat menerima dokumen dari Terdakwa Fransiskus Limawai tidaksempat tanya mengenai perbedaan;Bahwa Surat klarifikasi dari Lembaga DPRD Kab.

Lembata dari partai PKB sejakperiode 2009 2014 dan periode 2014 2019;Bahwa saksi sebagai anggota pansus ;Bahwa sepengetahuan saksi, yang menjadi alasan sehingga dibentukpansus , oleh karena pada tanggal 17 April 2013 ada rapat internal diruang Ketua DPRD Kab. Lembata dan hampir semua Anggota DPRDKab.

Lembata yang membatalkan SK 02 tahun 2014;Bahwa saksi tidak tahu ada yang melaporkan kepada Mahkamah Agungterkait dokumen palsu;Bahwa sepengetahuan saksi yang melapor ke polisi terkait dokumenpalsu adalah Bupati;Bahwa sepengetahuan saksi, Jika ada surat yang tidak diparaf surattersebut tidak sah;Bahwa saat laporan pansus tidak ada tanggapan dari fraksi;Bahwa saksi hadir pada saat paripurna tanggal 26 Februari 2014;Bahwa sepengetahuan saksia fraksi partai PDIP tidak hadir saatparipurna tanggal 26

Lembata dari tahun 2009 2014 dan 2014 2019 dari partai PKB;Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan dugaanpemalsuan dokumen pansus dan SK 02 tahun 2014;Bahwa saksi sebagai ketua pansus ;Bahwa sepengetahuan saksi, Pansus dibentuk berdasarkan SuratKeputusan No. 02 tahun 2013;Bahwa yang menjadi tim dari pansus adalah saksi sendiri sebagaiketua, Bediona Philipus sebagai wakil ketua, Fransiskus Limawai sebagaisekretaris, dan angotanya Frederikus W.

Lembata sejak periode2009 s/d 2014 dan periode 2014 s/d 2019 dari Partai PAN;Bahwa latar belakang lahir SK 02 tahun 2014 karena ada laporan pansusIBahwa Latar belakang dibentuknya pansus karena adanya pengaduanmasyarakat dan hasil kunjungan kerja DPRD ke daerah;Bahwa sepengetahuan Terdakwa Laporan pansus membahas 5 (lima)pokok masalah;Kriminalisasi Anggota DPRD Kab.

adalah minggu tenang;Bahwa massa yang masuk ke dalam kantor KPUD Dairi dan mengambil kotakalumunium kemudian membagibagikan suarat suara tersebut tidak memiliki izin daripihak KPUD Dairi;Bahwa massa berada di kantor KPUD Dairi karena menurut mereka terdapat suatumasalah pendistribusian surat suara, akan tetapi saksi tidak mengetahui secara jelasyang menjadi latar belakang aksi massa di kantor KPUD Dairi;Bahwa saksi tidak melihat massa yang berada di sekitar kantor KPUD Dairimenggunakan suatu atribut partai

ditangkap oleh BRIMOBsaat kerusuhan itu terjadi;Bahwa kegiatan yang dilakukan massa di sekitar kantor KPUD Dairi tidak memiliki izindari pihak yang berwenang;Bahwa massa yang masuk ke dalam kantor KPUD Dairi dan mengambil kotakalumunium tersebut tidak memiliki izin dari pihak KPUD Dairi;Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas yang menjadi latar belakang aksi massatersebut di kantor KPUD Dairi;Bahwa saksi tidak melihat massa yang berada di halaman depan kantor KPUD Dairimenggunakan suatu atribut partai

KotaBogor Barat Kota Bogor untuk menjual emas dan Saksi EDWIN bilangbahwa emas tersebut adalah hasil tambang kalau dijual di Bandungsusah partai besar (sambil melihatkan emas yang dibawanya ) lalu saksibilang besok pagi aja kerumah lagi, lalu besok paginya Saksi EDWINkerumah lagi dengan membawa emas kepingan sebanyak 5 (lima)keping dan emasnya oleh saksi dibawa ke tempat Sdr. WILIANTOROLEX yang beralamat di JI.

KotaBogor Barat Kota Bogor untuk menjual emas dan Saksi EDWIN bilangbahwa emas tersebut adalah hasil tambang kalau dijual di Bandungsusah partai besar (sambil melihatkan emas yang dibawanya ) lalu saksibilang besok pagi aja kerumah lagi, lalu besok paginya Saksi EDWINHalaman 24 dari 66 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN Bdgkerumah lagi dengan membawa emas kepingan sebanyak 5 (lima)keping dan emasnya oleh saksi dibawa ke tempat Sdr. WILIANTOROLEX yang beralamat di JI.

Sukabumi sedangkan saksi Euis Widaningsih,SE, MM caleg DPR RI, dari partai yang sama Partai Gerindra.

Bahwatindakan Para Penggugat adalah bertentangan dengan prinsip Partai Kontrakyang digariskan dalam 1340 KUH Perdata.

Menjadi pengurus partai politikh.

didalamnya terjadi penambahan anggaranyang menyimpang dalam rapat TAPD dan banggar;Bahwa atas ketidaksetujuan saksi selaku pimpinan tidak berpengaruh,karena APBD tersebut telah disahkan pada bulan Maret 2013 dan telah puladikirim ke Gubernur Sulawesi Selatan untuk dilakukan evaluasi;Bahwa saksi mengenal terdakwa sebagai salah seorang anggota Dewandari komisi Il;Bahwa pada tahun 2013 terdakwa masih sebagai anggota dewan;Bahwa tidak semua anggota dewan sebagai anggota banggar, hanya ketuakomisi dan ketua partai

bukti keterangan ahli;Menimbang, Terdakwa dalam memberikan keterangan baik padapemeriksaan tingkat penyidikan maupun di depan persidangan telah dilakukansecara bebas dan tanpa tekanan, maka keterangan Terdakwa sah sebagai alatbukti, oleh karenanya dapat menjadi dasar pertimbangan dalam putusan;Menimbang, berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukandiperoleh faktafakta hukum sebagai berikut: Terdakwa adalah Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto periode Tahun 2009sampai dengan Tahun 2014 dari Partai

danPenasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannnya tidak mengkaji danmenganasis terpenuhi tidaknya unsur ini;Menimbang, meskpun Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidakmengkaji dan menganalisis terpenuhi tidaknya unsur ini, Majelis Hakim tetap akanmengkaji dan menganalisis terpenuhi tidaknya berdasarkan fakta hukum yangterungkap di persidangan;Menimbang, fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwaadalah Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto periode Tahun 2009 sampai denganTahun 2014 dari Partai

Bahwa sebagai Kepala Daerah dari partai politik yang agamis eq Partai Bulan Bintang(kalau tidak salah) seharusnya Tergugat III beserta jajarannya harus melindungi danmenjaga "eksesekses dan dampak negative" yang mungkin timbul dari kegiatan usaharestaurant dan cafe yang juga menyediakan tempat karaoke, karena sudah menjadirahasia umum bahwa tempattempat "karaoke" patut diduga telah disalahgunakan untukhalhal yang diduga bersifat negative dan meresahkan warga schingga sudah seharusnyaTerguat III IV