Ditemukan 11604 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 09-03-2017 — Upload : 23-05-2017
Putusan PN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI Nomor 13/Pid B/2017/PN Slw
Tanggal 9 Maret 2017 — YUDA AJI PRASETYO Als. YUDA Bin AGUSTIAN
285
  • Beberapa perbuatan yang masingmasing harus dipandang sebagai suatuperbuatan yang berdiri sendirisendiri;Ad.1 Unsur Barangsiapa ;Menimbang, bahwa unsur pertama barang siapa, yang dimaksudbarangsiapa adalah menunjuk pada subyek pelaku perbuatan pidana yangHalaman 34 dari 42 halaman Putusan No 13 /Pid B/2017/PN Slwdidakwakan, yakni setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dankewajiban yang terhadapnya dapat dipertanggungjawabkan atas segalaperbuatannya, dengan demikian penekanan unsur ini adalah
Putus : 16-04-2013 — Upload : 07-05-2014
Putusan PN PUWAKARTA Nomor 1/Pid.Pra/2013/PN.Pwk
Tanggal 16 April 2013 — BUDI SUMARTO Bin USMAN LAWAN KEPALA KEPOLISIAN RESORT PURWAKARTA cq. KA SAT RESKRIM POLRES PURWAKARTA
25481
  • , untuk itu PengadilanNegeri akan mempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa yang dimaksud penyidikan dalam hubungannyadengan Penyidik adalah suatu tindakan kepolisian Negara Republik Indonesiaatau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undangundang untuk mencari dan mengumpulkan bukti menurut caracara yang diaturoleh undangundang, supaya tindak pidana yang ditemukan menjadi terangserta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya;Menimbang, bahwa oleh karena penekanan
Register : 16-09-2009 — Putus : 23-03-2010 — Upload : 11-10-2011
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 28/K-AD/PMT-II/IX/2009
Tanggal 23 Maret 2010 — Mayor Chb Irbarsyah Rudianto
16698
  • Bahwa Saksi membuat surat pencabutan pengaduandengan tulisan tangan Saksi sendiri yang merupakankeputusan bulat dari Saksi tanpa ada masukanmaupun penekanan dari orang lain.11. Bahwa atas perbuatan yang telah dilakukan olehTerdakwa dengan Saksi 1, Saksi telah memaafkanTerdakwa, namun belum dapat memaafkan Saksi 1sepenuhnya karena hingga saat ini Saksi belumkenal dengan Saksi 1.12.
Register : 02-04-2019 — Putus : 09-05-2019 — Upload : 18-07-2019
Putusan DILMIL I 04 PALEMBANG Nomor 45-K/PM.I-04/AD/IV/2019
Tanggal 9 Mei 2019 — Oditur:
Darwin Butar Butar, SH
Terdakwa:
Asril
5247
  • Bahwa selaku prajurit TNI, Terdakwa telah menerimapengarahan ataupun penekanan dari pimpinan TNI melalui pimpinandi kesatuannya tentang sangat dilarangnya prajurit TNI terlibat dalammasalah jual beli dan penyalahgunaan narkotika, selaku prajurit TNIseharusnya Terdakwa dapat menjadi contoh bagi masyarakat dilingkungan Terdakwa dalam berprilaku, utamanya dalam mentaatiaturan hukum dan ikut membantu aparat penegak hukum dalammemberantas kejahatan penyalahgunaan narkotika, atau setidaktidaknya Terdakwa
Putus : 18-01-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1235/B/PK/PJK/2015
Tanggal 18 Januari 2016 — PT. SAUDARA SEJATI LUHUR VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
22980 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapyserta aspek pendidikan (education aspect) dengan tidakmeninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function)..
    sengketa gugatan dalam lingkungan peradilan Tata UsahaNegara.Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlinat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menggunakan dasar hukumyang tidak tepatdengan cara memaksakan penerapan UU PTUN agar dapat dilaksanakandalam UU PP yang mana memiliki hukum acara sendiri yang sudah jelas danterperinci.Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (Sumber:http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PP Berita/PP%20dibawah%20MA.pdf)sangatlah jelas diberi penekanan
    Di samping itu, hukuman pidana perpajakanpada hakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan pada aspekpencegahan (deterrence aspect) dan dalam upaya untuk meningkatkan shocktherapy serta aspek pendidikan (education espect), sehingga tujuan utamadari hukuman pidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian dan pemenuhanakan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajak dalam menggalakanfungsi penerimaan Negara (budgetair function
Register : 14-09-2020 — Putus : 03-12-2020 — Upload : 18-12-2020
Putusan PN SUMBER Nomor 298/Pid.Sus/2020/PN Sbr
Tanggal 3 Desember 2020 — Penuntut Umum:
GINANJAR NUGRAHA SH
Terdakwa:
MOH FAUZI Bin NONO SUKARNO
287
  • Tentang Setiap Orang.Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2020/PN SbrMenimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah Subyek hukumberupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum,didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakankepadanya dalam surat Dakwaan, untuk itu penekanan setiap orang ini adalahadanya Subyek hukum tersebut, dan tentang Apakah ia terbukti atau tidakmelakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tergantung padapembuktian pada unsur
Register : 13-11-2020 — Putus : 10-02-2021 — Upload : 04-03-2021
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 218-K/PM.II-08/AD/XI/2020
Tanggal 10 Februari 2021 — Oditur:
Upen Jaya Supena
Terdakwa:
Erfan Febrianto
23981
  • Bahwa di dalam lingkungan TNI program pemerintah tersebutditindaklanjuti dengan dikeluarkannya ST Panglima TNI dandilanjutkan dengan penekanan dari masingmasing KomandanKesatuan termasuk di Kesatuan Terdakwa , selain itu Terdakwa dipersidangan menerangkan sudah sering mendengar penekanantentang penyalahgunaan Narkotika baik didalam penyuluhansatuan maupun melalui media sosial, namun hal ini tidak pernahdiindahkan oleh Terdakwa dan justru Terdakwa ikut terlibat didalamnya padahal Terdakwa selaku anggota
Putus : 10-03-2016 — Upload : 16-05-2016
Putusan PN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI Nomor 27/Pdt.G/2015/PN Slw
Tanggal 10 Maret 2016 — Penggugat; 1. ISTANTO 2. SAWONG ARIS PRABOWO, S.H., S.E 3. DWI EFENDI Tergugat: 1. PT.DIPO STAR FINANCE Pusat Jakarta cq. PT DIPOSTAR FINANCE Cabang Semarang 2. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) PUSAT JAKARTA cq. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) TEGAL
12656
  • Belum ada definisi bakuHalaman 36 dari 42 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2015/PN Slw.mengenai pengertian advokasi akan tetapi apabila diamati dari pola tindakanatau gerakan yang dilakukan maka gerakan advokasi dapat berupa tindakantindakan pendampingan, penekanan, dan tindakan mempengaruhi.
Register : 29-01-2020 — Putus : 17-03-2020 — Upload : 20-07-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 75/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 17 Maret 2020 — Pembanding/Penggugat : H. Dedi Djaja Permana, Direktur Utama CV. Setia Kawan Diwakili Oleh : MISTADI, SH
Terbanding/Tergugat : P.T. Bank MNC International, Tbk
6048
  • berusahamenekan PENGGUGAT untuk membayar bunga pinjamandengan caraTERGUGATtelah mengirimkan somasi sebanyak 2 (dua) kali kepadaPENGGUGAT, TERGUGAT mengajukan permohonan PKPU diPengadilan Niaga Jakarta Pusat yang pada pokoknya putusanpermohonan PKPU di tolak Majelis Hakim Pengadilan Nlaga JakartaPusat dan TERGUGAT 2 (dua) kali membuat Laporan Polisi di PolresJakarta Pusat dan Polda Metro Jaya melaporkan PENGGUGATmelakukan perbuatan pidana penggelapan, sehingga hal tersebut dapatdikatagorikan sebagai upaya penekanan
Register : 15-10-2021 — Putus : 14-12-2021 — Upload : 14-12-2021
Putusan PA MERAUKE Nomor 330/Pdt.G/2021/PA.Mrk
Tanggal 14 Desember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
187120
  • dan sisi nilai mutah yangdiberikan ;Menimbang bahwa dilihat dari sisi cara memberikan maka pemberianmutah harus dilakukan dengan cara yang baik dan etika yang santun, karenaakan bertentangan atau berlawanan dengan asas kepatutan jika memberisesuatu kepada orang lain tetapi cara memberikannya menyakiti hatipenerima ;Menimbang bahwa dilihat dari sisi nilai jumlah mutah harus patutmempunyai hubungan yang erat dengan asas sesuai kemampuan yang bisadiketahui menurut syariat, adat dan akal, akan tetapi penekanan
Upload : 16-10-2015
Putusan DILMILTI I MEDAN Nomor 39-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2015
6832
  • Duplik kami Penasihat HukumTerdakwa yang berjumlah 8 halaman bukanlah sekedar mengulangulang yangdisampaikan pada Pleidooi namun lebih memiliki penekanan dan lebihmelengkapi sebagai tanggapan atas Replik Oditur Militer supaya argumentasihukum kami Penasehat Hukum Terdakwa tidak bisa terbantahkan lagi.Memang kalimat kami dalam Duplik halaman 8 pada paragraph terakhirsebelum paragraph penutup ada yang berbunyi : sehingga dengan ini kamitetap pada pendirian kami semula dan permohonan kami atas diri
Register : 10-06-2013 — Putus : 13-03-2014 — Upload : 07-06-2018
Putusan PN SANGATTA Nomor 21/Pdt.G/2013/PN.Sgt
Tanggal 13 Maret 2014 — HATTA Melawan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur cq Dinas Pengendalian Lahan dan Tata Ruang, Dkk
14864
  • Bahwa isi perjanjian demikian menurutpengadilan adalah merupakan penyelundupan kepentinganddengan itikad tidak baik dan adanya penyalahgunaankeadaan oleh Tergugat IIT karena Tergugat II sudahmemperoleh pembeli yaitu Tergugat I, maka segala caradilakukan untuk mengundang BAHARUDDIN KUDU ke rumahKUNDING dan surat perjanjian sudah dipersiapkan dandilakukan penekanan agar BAHARUDDIN KUDU menandatanganisurat perjanjian dimaksud ;Menimbang, bahwa oleh karena bukti TII8 tersebut ternyatadidasarkan atas
Register : 10-07-2019 — Putus : 02-09-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Smr
Tanggal 2 September 2019 — Pemohon:
TRIADI SULISTIO Anak Dari THIO SUY TJONG
Termohon:
1.KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEPOLISIAN R.I DAERAH KALIMANTAN TIMUR
2.JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR
19548
  • 9.570.000.000 kepada Pemohon sebagaipenggugat dalam perkara tersebut, sehingga sangatlah tidak beralasanhukum apabila laporan Widodo Agus Hartono dijadikan dasar untukmemproses perkara Tindak Pidana Pencucian Uang yang berujung padapenetapan tersangka terhadap Pemohon, padahal 7 (tujuh) bulansebelumnya telah terdapat putusan perkara perdata Nomor:70/PDT.G/2015/PN.Smr, 22 Februari 2016 yang telah berkekuatan hukumtetap (in kracht van gewijsde), tentunya hal ini adalah akalakalan Termohon untuk melakukan penekanan
Register : 18-09-2018 — Putus : 29-10-2018 — Upload : 06-11-2019
Putusan PN Labuan Bajo Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN Lbj
Tanggal 29 Oktober 2018 — Pemohon:
DOS SANTOS RODRIGUES MARIA DO ROSARIA
Termohon:
Kementrian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara CQ. Otoritas Bandar Udara Wilayah IV Cq. ELIZABETH ALEXANDRA dan Tim Penyidik pegawai negeri Sipil
3619924
  • Lebih lanjutPasal 117 ayat (1) KUHAP menentukan: keterangan tersangka dan atau saksikepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapa pun dan atau dalambentuk apapun;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dapat dimaknaibahwa tersangka dalam memberikan keterangan harus bebas dan dalamkesadaran nurani, tidak boleh dipaksa dengan cara apapun baik penekanan fisikdengan tindakan kekerasan dan penganiayaan, maupun dengan tekanan daripenyidik maupun dari pihak luar;Menimbang, bahwa dalam persidangan
Putus : 17-12-2012 — Upload : 23-01-2014
Putusan PN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI Nomor 163/Pid.Sus/2012/PN.Slw
Tanggal 17 Desember 2012 — ELANDA DICKY SAPUTRA bin SUNANTO
503
  • Dengan demikian penekanan unsur setiap orangbertitik tolak dari kemampuan dan pribadi seseorang sebagai subyek hukum untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya ;Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukanElanda Dicky Saputra bin Sunanto selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatuperistiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keteranganTerdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara in, Terdakwa memilikikemampuan
Register : 23-09-2016 — Putus : 17-11-2016 — Upload : 20-12-2016
Putusan DILMIL III 12 SURABAYA Nomor 121-K / PM.III-12 / AD / IX / 2016
Tanggal 17 Nopember 2016 — CAHYO PURNOMO, Serka NRP 21990109231278
7633
  • Bahwa selaku prajurit TNI, Terdakwa telah sering menerimapengarahan ataupun penekanan dari pimpinan TNI melalui pimpinan dikesatuannya tentang sangat dilarang dan sangat berbahayanya prajuritTNI terlibat dalam masalah penyalahgunaan narkotika, termasukdiantaranya mengkonsumsi sabusabu, dan juga ancaman pemecatandari dinas militer bagi prajurit yang terlibat dalam masalah narkotika.MenimbangMenimbang25 Bahwa dengan adanya efek yang merusak mental dan kejiwaanpemakainya, ditambah lagi dengan ancaman
Putus : 02-07-2013 — Upload : 12-03-2014
Putusan PN AMUNTAI Nomor 90 / Pid. Sus / 2013 / PN. Amt.
Tanggal 2 Juli 2013 — - HENDRA RENALDI Als HENDRA Bin ERMUNADI
3710
  • Penyidik pun mengatakan pemeriksaanterhadap Terdakwa tidak ada penekanan dan atau paksaan, dan keterangan PenyidikTersebut tidak dibantah oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya, sehingga Hakimberpendapat pencabutan keterangan Terdakwa dalam perkara ini tidak beralasan dan tidakdapat diterima dan dapat dijadikan sebagai petunjuk dalam menentukan bersalah atautidaknya Terdakwa dan ini merupakan petunjuk atas kesalahan terdakwa didalammemberikan keterangan, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung
Register : 20-06-2014 — Putus : 18-09-2014 — Upload : 21-10-2014
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 165-K/PM II-08/AD/VI/2014
Tanggal 18 September 2014 — HAMSAH, SERTU
10746
  • Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakikatnya karena adanya keinginan untuk me ndapatkan kenikmatansesaat tanoa mempertmbangkan nommanomma yang belaku serta akibatnya, hal tersebut dapat terlihat daripengakuan Terdakwa yang sebelumnya sudah pernah menggunakan Narkotika sebanyak 4 (empat) kali,walaupun Terdakwa mengetahui penyalahgunaan Narkotka dilarang dan bahkan Komandan satuan seringmemberikan penekanan agar setiap anggota menjauhi Narkoba.3.
Putus : 05-06-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 567 K/Pdt.Sus-BPSK/2017
Tanggal 5 Juni 2017 — ASLI PURBA VS PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk. Cabang Sibolga
109100 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Termohon masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilaimampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi (cetakantebal: penekanan dari Tergugat);c. Berdasarkan ketentuan restrukturisasi pada huruf b di atas, makapermohonan restrukturisasi kredit hanya dapat disetujui oleh Bankapabila Termohon masih memiliki prospek usaha yang baik danberdasarkan cash flow usaha Termohon tersebut bank meyakini bahwaTermohon akan mampu membayar seluruh kewajibannya kepada BankHalaman 16 dari 41 hal.
Register : 22-10-2015 — Putus : 26-04-2016 — Upload : 25-07-2016
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1643/Pid. Sus/2015/PN. JKT. UTR.
Tanggal 26 April 2016 — AFIF JUNAEDI;
5529
  • orang menurutYurisprudensi Mahkamah Agung No. 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995adalah sama dengan terminology kata Barang Siapa, jadi yang dimaksudsetiap orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadiTerdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan(sebagaimana ketentuan yang dituangkan dalam pasal 1 angka 15 KUHAP) jadiorang disini adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukanperbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebabitu penekanan