Penyidik pun mengatakan pemeriksaanterhadap Terdakwa tidak ada penekanan dan atau paksaan, dan keterangan PenyidikTersebut tidak dibantah oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya, sehingga Hakimberpendapat pencabutan keterangan Terdakwa dalam perkara ini tidak beralasan dan tidakdapat diterima dan dapat dijadikan sebagai petunjuk dalam menentukan bersalah atautidaknya Terdakwa dan ini merupakan petunjuk atas kesalahan terdakwa didalammemberikan keterangan, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung

Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakikatnya karena adanya keinginan untuk me ndapatkan kenikmatansesaat tanoa mempertmbangkan nommanomma yang belaku serta akibatnya, hal tersebut dapat terlihat daripengakuan Terdakwa yang sebelumnya sudah pernah menggunakan Narkotika sebanyak 4 (empat) kali,walaupun Terdakwa mengetahui penyalahgunaan Narkotka dilarang dan bahkan Komandan satuan seringmemberikan penekanan agar setiap anggota menjauhi Narkoba.3.

Termohon masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilaimampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi (cetakantebal: penekanan dari Tergugat);c. Berdasarkan ketentuan restrukturisasi pada huruf b di atas, makapermohonan restrukturisasi kredit hanya dapat disetujui oleh Bankapabila Termohon masih memiliki prospek usaha yang baik danberdasarkan cash flow usaha Termohon tersebut bank meyakini bahwaTermohon akan mampu membayar seluruh kewajibannya kepada BankHalaman 16 dari 41 hal.

orang menurutYurisprudensi Mahkamah Agung No. 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995adalah sama dengan terminology kata Barang Siapa, jadi yang dimaksudsetiap orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadiTerdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan(sebagaimana ketentuan yang dituangkan dalam pasal 1 angka 15 KUHAP) jadiorang disini adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukanperbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebabitu penekanan

Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya hanya karenaTerdakwa tidak disiplin, tidak patuh dan taat pada aturan hukum maupunkedinasan yang berlaku , padahal sudah seringkali mendapat himbauandari Pemerintah maupun penekanan dari Pimpinan agar setiap Prajuritmenghindari perbuatan yang berkaitan dengan penyalahgunaannarkotika, namun pada kenyataannya tetap saja Terdakwa mencobacoba melakukannya.

) SKSHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)diterbikan oleh penerbit SKSHHK yang merupakan karyawanPemegang Izin/Pengelola Hutan/Industri Primer/TPTKB yang memilikikualifikasi GANISPHPL sesuai kompetensinya.Penerbitan dokumen SKSHHKB untuk IUPHHK, IPPKH dan/atau IPKdilakukan melalui SIPUHH on line sedangkan dokumen selainSKSHHKB yaitu Nota Angkutan untuk IPHHK dilakukan secara manualoleh orang yang memiliki kualifikasi GANISPHPL sesuaikompetensinya;Bahwa Dalam pasal ini yang menjadi penekanan

Dengan demikian penekanan Unsur setiap orang bertitik tolakdari kemampuan dan pribadi seseorang sebagai subyek hukum untuk bertanggung jawab atasperbuatan yang dilakukannya ;23Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara im Penuntut Umum telah mengajukanSyaroni Ramadhani bin Umahad selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwatindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiriternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan

yang penguasaannya terhadap barang disebabkankarena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upahuntuk itu ;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut :Ad. 1 Unsur barangsiapa;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah manusia/orang selaku subyek hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum yang60didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana termuat dalam dakwaan penuntutumum, oleh karena itu penekanan

;Bahwa dalil/alasan Penggugat pada halaman 11 angka 10.2 yang padaintinya menyatakan bahwa Penggugat dalam proses pemeriksaan olehtim pemeriksa terkait telah melakukan penekanan dan intimidasi dst......Bahwa Dalil /alasan Penggugat pada halaman 11 angka 10.2 adalahsangat tidak benar dan mengadaada, karena dalam Berita AcaraPemeriksaan tanggal 29 September 2015, pada jawaban ataspertanyaan nomor 17, Penggugat memberikan jawaban tidak beradadalam paksaan.

Bahwa pada tanggal 19 September 2014 sampai dengan 23 September 2014TERGUGAT (kreditur) melalui Bapak Dede F Alui (Area RecoveryManager) melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) pemerasan,penekanan dan tindakan memaksa kepada Turut TERGUGAT V (suamiTurut Tergugat IV Muhammad Thamrin Bopeng) untuk segera berusahameyetor danasebesar Rp. 70.000.000, (tujuh puluh juta rupiah) dalamwakiu yang ditentukan 34 hari, dan sisanya diselesaikan selambatlambatnyatanggal 17 Oktober 2014 hari Jumat.

Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakikatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan pada aspekpencegahan (deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shocktherapy serta aspek pendidikan (education aspect) dengan tidakmeninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function);7.

sengketa gugatan dalam lingkungan peradilan Tata UsahaNegara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlinat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (Semula Terbanding) telah menggunakan dasar hukumyang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UU PTUN agar dapatdilaksanakan dalam UU PP yang mana memiliki hukum acara sendiri yangsudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (sumber: hittp://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PPBerita/PP%20dibawah%20MA.pdf)sangatlah jelas diberi penekanan

Putusan Nomor 156 B/PK/PJK/2016pada hakikatnya lebin mengedepankan dan memiliki penekanan padaaspek pencegahan (deterrence aspect) dan dalam upaya untukmeningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (education aspect),sehingga tujuan utama dari hukuman pidana pajak adalah agar PemohonPeninjauan Kembali tidak meninggalkan atau) mengesampingkanmengenai penenuaian dan pemenuhan akan hakhak dan kewajibanhukum di bidang perpajakan dalam menggalakkan fungsi penerimaannegara (budgetair function), dan

sengketagugatan dalam Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlihat jelas bahwaTermohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telahmenggunakan dasar hukum yang tidak tepat dengan caramemaksakan penerapan UU PTUN agar dapat dilaksanakan dalamUU PP yang mana memiliki hukum acara sendiri yang sudah jelasdan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (sumberhttp://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PPBerita/PP%20dibawah%2OMA.pdf) sangatlah jelas diberi penekanan

Di samping itu, hukumanpidana perpajakan pada hakekatnya lebin mengedepankan danmemiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dandalam upaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan(education aspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkanfungsi penerimaan Negara (budgetair function);Bahwa dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak, yaitu Pasal13 ayat (5) dan 15 ayat (4) UndangUndang KUP Nomor 28 Tahun2007 menjadi tidak relevan dalam hal ini karena Putusan MAtersebut merupakan

Disamping itu, hukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebin mengedepankan dan memiliki penekanan pada aspekpencegahan (deterrence aspect) dan dalam upaya untuk meningkatkanshock therapy serta aspek pendidikan (education aspect), sehingga tujuanutama dari hukuman pidana pajak adalah agar Pemohon PeninjauanKembali tidak meninggalkan atau) mengesampingkan mengenaipenenuaian dan pemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum dibidang perpajakan dalam menggalakan fungsi penerimaan Negara(budgetair function

Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapyserta aspek pendidikan (education aspect) dengan tidakmeninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function);.

sengketa gugatan dalam lingkungan peradilanTata Usaha Negara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlihat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menggunakan dasar hukumyang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UU PTUN agar dapatdilaksanakan dalam UU PP yang mana memiliki hukum acara sendiri yangsudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (Sumber:http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PPBerita/PP%20dibawah%20MA.pdf)sangatlah jelas diberi penekanan

Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakdalam menggalakan fungsi penerimaan Negara (budgetair function

Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapyserta aspek pendidikan (education aspect) dengan tidakmeninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function):.

sengketa gugatan dalam lingkungan peradilan TataUsaha Negara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlinat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menggunakan dasar hukumyang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UU PTUN agar dapatdilaksanakan dalam UU PP yang mana memiliki hukum acara sendiri yangsudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (Sumber:http://www. setpp.depkeu.go.id/DataFile/PPBerita/PP%20dibawah%20MA.pd)sangatlah jelas diberi penekanan

Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakikatnya lebih mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakandalam menggalakkan fungsi penerimaan negara (budgetair function

Kemudian secarasepihak Tergugat yang sebenarnya bermaksud mengamankan posisinyasebagai kreditur, membuatkan dan atau mengarahkan Tergugat II sebagaidebitur untuk membuat suatu akta otentik dengan seolah olah yang terjadiadalah hubungan hukum jual beli obyek tanah/bangunan agar secarasepihak mudah dalam melakukan penekanan (pemerasan) dan ataueksekusi;5.

Kemudian secara sepihak Tergugat Konpensi yangsebenarnya bermaksud mengamankan posisinya sebagai kreditur,membuatkan dan atau mengarahkan Penggugat Rekonpensi sebagai debituruntuk membuat suatu akta otentik dengan seolah olah yang terjadi adalahhubungan hukum jual beli obyek tanah/bangunan agar secara sepihakmudah dalam melakukan penekanan (pemerasan) dan atau eksekusi;Bahwa Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.: 22 tanggal 8 Oktober2018 merupakan akibat dari adanya rentetan kronologis yang salingberhubungan

Bahwa hakekatnya Terdakwa sebagai seorang aparat menyadaribenar akan tugas dan perannya dalam ikut berperang memberantasperedaran narkotika dimana negara Republik Indonesia dalamkeadaan darurat narkotika dan pemerintah telah menyatakan perangterhadap peredaran narkotika akan tetapi Terdakwa melakukanperbuatan yang bertentangan dengan penekanan dari pemerintah danPanglima TNI.

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa salahdalam memilih teman bergaul dan Terdakwa malah menjadi perantaradalam jual beli narkotika jenis shabushabu serta mengkonsumsinarkotika jenis shabushabu yaitu untuk mendapatkan kenikmatansesaat setelah mengkonsumsi narkotika jenis shabushabu, hal initentunya bertentangan dengan penekanan dari pemerintah danPanglima TNI agar prajurit TNI berperan serta dalam pemberantasannarkotika akan tetapi Terdakwa malah terlibat di dalamnya peredarannarkotika.b

kepada Prajurit TNI dijajarannya/bawahannya tentang larangan bagi Prajurit TNI untuk tidakmelakukan : hubungan seksual dengan sesama jenis(homoseksual/lesbian), persetubuhan di luar nikah yang sah, hidupbersama dengan wanita/pria tanpa dasar perkawinan yang sah yangharus dipatuhi dan ditaati dalam pelaksanaan tugas dan berperilakuseharihari sebagai Prajurit TNI bertujuan agar tercipta sikap, perilakudan perbuatan sebagai Prajurit TNI yang bermartabat dan menjagakehormatan diri dan dilanjutkan dengan penekanan

dari masingmasingKomandan Kesatuan termasuk di kesatuan Terdakwa, hal ini sudahsering dilakukan dan Terdakwa sendiri di persidangan telah mengakuisudah sering mendengar penekanan tersebut baik di dalam apel pagimaupun dalam jam komandan namun hal ini tidak pernah diindahkanoleh Terdakwa dan justru Terdakwa melakukan perilaku seks yangmenyimpang dengan sesama jenis dan terlibat komunitas LGBT.Perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan tugas dankewajiban Terdakwa selaku prajurit TNI yang

penentuan pemberian mutah harus berlandaskan dan ditegakkandi atas asas kebajikan, asas itikad baik, asas kepatutan dan asas sesualkemampuan;Menimbang, bahwa dalam konteks menentukan besarnya jumlah mutah makaasas yang sangat urgen untuk diperhatikan dan ditegakkan adalah asas kepatutandan asas sesuai kemampuan;Menimbang, bahwa dilihat dari sisi nilai jumlah mutah harus patut mempunyaihubungan yang erat dengan asas sesuai kKemampuan yang bisa diketahui menurutsyariat, adat dan akal, akan tetapi penekanan

ketentuan khusus;Tanggapan Pemohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) :(1) Bahwa ilustrasi Majelis, PPN sebagai Pajak Objektifsebagaimana contoh Pengusaha Kena Pajak yangmelakukan penyerahan beras kepada orang lain diPulau Batam, tidak akan memungut PPN Keluaran.tidak adanya PPN Keluaran disebabkan karenaobjeknya yaitu penyerahan beras (nonBKP) bukansubjeknya (orang lain di Pulau Batam).(2) Bahwa ilustrasi tersebut sangat tepat untukmenunjukkan bahwa PPN adalah sebagai pajakObjektif karena penekanan

Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantaradalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifatalternatif, dimana apabila salah satu dari alternatif tersebut telah terpenuhi makaseluruh unsur dinyatakan telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa walaupun bersifat alternatif namun penekanan dari unsurini adalah kepada jual beli, dimana filosofinya adalah upaya semaksimal mungkinuntuk memutus jaringan