Mengingat kemampuan pemerintah secararutin melalui APBN dan APBD yang sangat terbatas maka Pemerintahmengambil keputusan untuk melaksanakan penanganan perumahan danpemukiman kumuh melalui kegiatan NUSSP dengan menggunakan danapinjaman dari Asian Development Bank (ADB). Untuk melaksanakan konsepNUSSP di atas maka NUSSP memilih kelembagaan masyarakat dengannama Badan Keswadayaan Mayarakat (BKM).

Yani sebesar seluruhnya setelah dipotong pajak Rp. 578.421.072, (limaratus tujuh puluh delapan juta empat ratus dua puluh satu ribu tujuh puluhdua rupiah) dengan rincian sebagai berikut : Pada tanggal 15 November 2006 diterima sebesar Rp. 228.551.472,(dua ratus dua puluh delapan juta lima ratus lima puluh satu ribu empatratus tujuh puluh dua rupiah) yang berasal dari APBD Kota BengkuluTahun 2006 sebagai dana pendamping ; Pada tanggal 11 Desember 2006 diterima sebesar Rp.104.960.880, (seratus empat

Mengingat kemampuan pemerintah secararutin melalui APBN dan APBD yang sangat terbatas maka Pemerintahmengambil keputusan untuk melaksanakan penanganan perumahan danpemukiman kumuh melalui kegiatan NUSSP dengan menggunakan danapinjaman dari Asian Development Bank (ADB). Untuk melaksanakan konsepNUSSP di atas maka NUSSP memilin kelembagaan masyarakat dengannama Badan Keswadayaan Mayarakat (BKM).

No. 1618 K/PID.SUS/2009Sehingga total seluruhnya senilai Rp. 641.427.600, (enam ratus empatpuluh satu juta empat ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah)termasuk pajak PPn, yang berasal dari 60% dana dari LOAN ADB dan 40%dari dana pendamping APBD Kota Bengkulu ;Kemudian BKM Bunga Roos Kelurahan Kebun Roos menerimadana NUSSP Tahun 2006 dari pemerintah melalui Rekening Bank BKMBunga Roos Nomor Rekening 1130004705889 pada Bank Mandiri CabangA.

No. 1618 K/PID.SUS/2009rutin melalui APBN dan APBD yang sangat terbatas maka Pemerintahmengambil keputusan untuk melaksanakan penanganan perumahan danpemukiman kumuh melalui kegiatan NUSSP dengan menggunakan danapinjaman dari Asian Development Bank (ADB). Untuk melaksanakan konsepNUSSP di atas maka NUSSP memilin kelembagaan masyarakat dengannama Badan Keswadayaan Mayarakat (BKM).

Pasal 21 ayat(1) yang menyatakan bahwa pembayaran atas bebanAPBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasaditerima.b. Pasal 49 ayat (1) yang menyatakan bahwa barang miliknegara/daerah yang berupa tanah yang dikuasai oleh PemerintahPusat/Daerah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah RepublikIndonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan.Undangundang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan,a.

Pasal 21 ayat(1) yang menyatakan bahwa pembayaran atas bebanAPBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasaditerima.b. Pasal 49 ayat (1) yang menyatakan bahwa barang miliknegara/daerah yang berupa tanah yang dikuasai oleh PemerintahPusat/Daerah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah RepublikIndonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan.2. Undangundang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan,a.

MM, pada pokoknya dipersidanganmenerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluargadengan terdakwa.Bahwa Tugas pokok dan tanggung jawab selaku kepala Biro keuangansetda provinsi Bengkulu adalah Merencanakan dan mengkoordasikandalam menyusun perhitungan pembukuan yang baik dan benar,dengan kata lain saksi mengkoordinir pencatat realisasi APBD dalamtahun anggaran berjalan.Bahwa sesuai dengan SP2D nomor : 7727/019/LS/07 tanggal17 Desemebr 2007 maka dalam APBD Provinsi

Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRDuntuk dibahas dan ditetapkan bersama.5. Mengupayakan terlaksananya kewajiban Daerah.6. Mewakili daerahnya didalam dan diluar Pengadilan.Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan Peraturan Perundangundangan ; 170Menimbang, bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaiBupati Seluma terdakwa H. Murman Effendi, SH.

KERETA API INDONESIA (PERSERO) UNTUKMENYELENGGARAKAN PRASARANA DAN SARANA KERETA APIBANDAR UDARA SOEKARNOHATTA DAN JALUR LINGKAR JAKARTABOGORDEPOKTANGERANGBEKASI, bukanlah = kegiatan yangmenggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) danAnggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) terkait.Seperti tersebut dalam Pasal 4 dari Peraturan Presiden No. 83 Tahun2011, tertanggal 24 November 2011 sebagai berikut : PendanaanPenyelenggaraan Prasarana dan sarana perkeretaapian dimaksuddalam Pasal 1

Kereta Api Indonesia (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara(BUMN) namun, khususnya program revitalisasi stasiun ini, tidak dibiayai olehAPBN maupun APBD;e Bahwa Saksi mengetahui, sebelum terbit putusan Komisi Informasi Pusat(KIP), tertanggal 6 Mei 2013, telah dilakukan hearing bertemu langsungdengan Pedagang selaku Pemohon Informasi. Para Pemohon Informasi jugapernah mengisi formulir permohonan informasi ke PT. Kereta Api Indonesia(Persero).

Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tersebut jelasmenerangkan bahwa suatu informasi publik yang demikian itu dikecualikanuntuk dibuka ke publik;Bahwa uji konsekuensi baru dapat dilakukan jika dokumen atau informasitersebut telah dikuasai dan didokumentasikan oleh Badan Publik;Bahwa yang dimaksud dengan Badan Publik Negara adalah lembagaeksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknyaberkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruhdananya bersumber dari APBN/APBD

atau organisasi non pemerintahsepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD,sumbangan masyarakat dan/atau luar negeri;Bahwa berdasarkan Pasal 14 UndangUndang No. 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaan Informasi Publik, BUMN dikategorikan sebagai Badan Publikyang Bukan Badan Publik Negara;Bahwa informasi tertentu yang dikecualikan diatur dalam Pasal 2 Ayat (4),Pasal 6, Pasal 17, serta Pasal 19 UndangUndang No. 14 Tahun 2008tentang Keterbukaan Informasi Publik;Bahwa dokumen Grand Design

Arief A,padahal pengadaan tsb tidak pernah ada dan kelompok nelayan tidakmemenuhi persyaratan untuk diusulkan dan ditetapkan sebagai penerimabantuan, bertentangan dengan UndangUndang RI Nomor : 1 Tahun 2004tentang Perbendaharaan Negara pasal 21 ayat ( 1 ) Pembayaran atasbeban APBN/APBD tidak boleh dilaksanakan sebelum barang/jasa diterima, Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 13 Tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 ayat ( 1 ) Setiappengeluaran belanja atas beban APBD

Bahwa uang sejumlah Rp. 275.000.000. ( dua ratus tujuh puluh lima jutarupiah ) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(APBD ) tersebut digunakan untuk kepentingan Terdakwa atau kepentinganpihakpihak lain yang tidak sesuai peruntukannya sebagaimana yang telahditentukan tsb diatas, sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa bersamasama dengan Saksi Ir. Andi Rifai, M.

Poso TahunAnggaran 2016 terdapat Pengadaan Perahu dan Rompong dalamkegiatan Pendampingan pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkapyang dananya bersumber dari APBD DAU Kab. Poso yang merupakanDana Terkait Kegiatan pada Bidang Perikanan Tangkap pada DinasPerikanan dan Kelautan Kab.

Poso; mengenai sumber Pendanaan kegiatan Pengadaan Perahu, Rumpon,Cool Box dan Mesin bersumber dari APBD DAU Kab. Poso yangmerupakan Dana Terkait Kegiatan pada Bidang Perikanan Tangkap padaDinas Perikanan dan Kelautan Kab. Poso TA 2016;Halaman 84 dari 122 Putusan Nomor 19/Pid.SusTPK/2019/PN.

Bustan Hardi, SHdiganti oleh Mirwansyah Kasim berdasarkan Keputusan Bupati PohuwatoNo. 242 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati PohuwatoNomor: 206.a Tahun 2008 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran(KPA) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) SKPD APBD diLingkungan Badan Lingkungan Hidup dan Tata Kota Kabupaten PohuwatoTahun 2008;Setelah itu, pada tanggal 30 November 2008, Terdakwa BambangHermanto Djafar bersamasama dengan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK) yaitu Mirwansyah

Bustan Hardi, SHdiganti oleh Mirwansyah Kasim berdasarkan Keputusan Bupati PohuwatoNo. 242 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati PohuwatoNomor 206.a Tahun 2008 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) SKPD APBD di LingkunganBadan Lingkungan Hidup dan Tata Kota Kabupaten Pohuwato Tahun 2008;Setelah itu, pada tanggal 30 November 2008, Terdakwa BambangHermanto Djafar bersamasama dengan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK) yaitu Mirwansyah

Menyatakan Barang bukti berupa:1).1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Bupati Pohuwato Nomor: 39tahun 2008 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang danJasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwatotanggal 5 Februari 2008;. 1 (Satu) bundel fotocopy Keputusan Bupati Pohuwato Nomor: 206.aTahun 2008 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) SKPD APBD diLingkungan Badan Lingkungan Hidup dan Tata Kota KabupatenPohuwato Tahun 2008 tertanggal 25

September 2008;. 1 (satu) lembar fotocopy Instrusksi dari PPTK dan KPA kepada panitapengadaan barang dan jasa Kabupaten Pohuwato TA. 2008 Nomor:800/BLHTKPHWT/1 15/IX/2008 bulan September 2008;. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Bupati Pohuwato Nomor: 242Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati PohuwatoNomor: 206.a Tahun 2008 tentang Penetapan Kuasa PenggunaAnggaran (KPA) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)SKPD APBD di Lingkungan Badan Lingkungan Hidup dan Tata KotaKabupaten Pohwato

Menetapkan barang bukti berupa:1) 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Bupati PohuwatoNomor: 39 tahun 2008 tentang Pembentukan PanitiaPengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PemerintahDaerah Kabupaten Pohuwato tanggal 5 Februari 2008;2) 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Bupati PohuwatoNomor: 206.a Tahun 2008 tentang Penetapan KuasaPengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pelaksana TeknisKegiatan (PPTK) SKPD APBD di Lingkungan BadanHal. 29 dari 71 hal. Put.

(limamilyar rupiah);Setelah mendengar pembacaan pembelaan terdakwa tanggal 06 Februari 2014yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan:1 Terdakwa merasa bersalah telah melaksanakan perintah Bupati danmemerintahkan Theopilis Rumaseb sebagai bendahara untuk membayarkanpinjaman kepada beberapa orang dan organisasi;2 Pemberian pinjaman tersebut pada dasarnya hanya untuk membiayai kegiatankegiatan Pemerintah Daerah yang pada saat itu penetapan APBD mengalamiketerlambatan;3 Terdakwa mempunyai

;= Mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);= Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;= Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan danpengeluaran kas daerah;= Melaksanakan pemungutan pajak daerah;= Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;= Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaanAPBD;= Menyimpan uang daerah;3232= Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola / menatausahakaninvestasi

Bupati Kabupaten Teluk Wondama Nomor: 821.211tanggal 07 Oktober 2009 terdakwa diangkat sebagai Kepala Dinas PendapatanPengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten TelukWondama;2 Bahwa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) KabupatenTeluk Wondama Tahun Anggaran 2010 tercantum dana bantuan sosial sebesarRp. 35.277.430.000.

dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Teluk Wondama;Menimbang, bahwa tugas pokok terdakwa sebagai Kepala DPPKAD adalah:78=>=>Menyiapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;Mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan danpengeluaran kas daerah;Melaksanakan pemungutan pajak daerah;Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;Mengusahakan

(dua milyarenam ratus sembilan puluh juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah);Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas dapat diketahui bahwa danabantuan sosial yang tercantum dalam APBD Kabupaten Teluk Wondama TahunAnggaran 2010 dapat dicairkan untuk dipinjamkan kepada terdakwa dan 21 (dua puluhsatu) orang, kelompok atau instansi yang jumlahnya sebesar Rp. 4.900.317.000.

Bahwa Terdakwa ABDUL KADIR telah menggunakan dana Tunjangan Profesi guruPNS dalam APBD TA 2010 sebesar Rp. 286.445.780. (dua ratus delapan puluh enamjuta empat ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah), yang tidaksesuai dengan peruntukan pengunaannya. dengan tujuan memperkaya diri sendiri atauorang lain dengan telah melakukan beberapa perbuatan yang dapat dipandang sebagaiperbuatan berlanjut.

Bahwa dana yang telah digunakan oleh Terdakwa ABDUL KADIR yang merupakanalokasi dana Tunjangan Profesi guru PNS yang bersumber dari APBN yang ditransferke anggaran APBD Kab. Lombok Utara T.A 2010, yang setidaktidaknya perbuatanterdakwa telah menimbulkan kerugian negara, setidaktidaknya menyebabkanberkurangnya alokasi dana untuk sertifkasi guru.

Bahwa Terdakwa ABDUL KADIR telah menggunakan dana Tunjangan Profesi guruPNS dalam APBD TA 2010 sebesar Rp. 286.445.780. (dua ratus delapan puluh enamjuta empat ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah), yang tidaksesuai dengan peruntukan pengunaannya. dengan tujuan memperkaya diri sendiridengan telah melakukan beberapa perbuatan yang dapat dipandang sebagai perbuatanberlanjut.

Bahwa dana yang telah digunakan oleh Terdakwa ABDUL KADIR yang merupakanalokasi dana Tunjangan Profesi guru PNS yang bersumber dari APBN yang ditransferke anggaran APBD Kab. Lombok Utara T.A 2010, yang setidaktidaknya perbuatanterdakwa telah menimbulkan kerugian negara, setidaktidaknya menyebabkanberkurangnya alokasi dana untuk Tunjangan Profesi guru PNS.

OrganisasiKemasyarakatan, PKBM, Unit Pelaksana Teknis (UPT) danPerguruan Tinggi yang memenuhi Syarat sebagai lembagapenyelenggara pendidikan keaksaraan dan Pemerintah Pusatmelalui Dinas Pendidikan Nasional menyediakan BantuanOperasional Penyelenggaraan Pendidikan KeaksaraanFungsional untuk wilayah Kabupaten Tangerang yangdiperoleh dari anggaran APBN kurang lebihsebesar Rp. 15.977.168.000, (lima belas milyar sembilanratus tujuh puluh juta seratus enam puluh ~ delapan riburupiah) sedangkan dari anggaran APBD

OrganisasiKemasyarakatan, PKBM, Unit Pelaksana Teknis (UPT)dan Perguruan Tinggi yang memenuhi = syarat sebagailembaga penyelenggara pendidikan keaksaraan danPemerintah Pusat melalui Dinas Pendidikan Nasionalmenyediakan Bantuan Operasional PenyelenggaraanPendidikan Keaksaraan Fungsional untuk wilayah KabupatenTangerang yang diperoleh dari anggaran APBN kuranglebih sebesar Rp. 15.977.168.000, (lima belas milyarSembilan ratus tujuh puluh juta seratus enam puluhdelapan ribu rupiah) sedangkan dari anggaran APBD

;Akibat perbuatan terdakwa, sebanyak 165 warga obelajartidak mendapatkan pengajaran dan merugikan keuanganNegara Cq Dinas Pendidikan Propinsi Banten sebesar Rp.54.780.000, (lima puluh empat juta tujuh ratus delapanpuluh ribu rupiah) atau setidak tidaknya sejumlah itu ;Sebagaimana uraian tersebut di atas maka terdakwa telahsecara nyata menguntungkan diri sendiri atau orang laindan terdakwa selaku Ketua PKBM Bina Insani mengetahuibahwa dana Keaksaraan Fungsional (KF) tersebut berasaldari APBN dan APBD

OrganisasiKemasyarakatan, PKBM, Unit Pelaksana Teknis (UPT) danPerguruan Tinggi yang memenuhi syarat sebagai lembagapenyelenggara pendidikan keaksaraan dan Pemerintah Pusatmelalui Dinas Pendidikan Nasional menyediakan BantuanOperasional Penyelenggaraan Pendidikan KeaksaraanFungsional untuk wilayah kabupaten tangerang yangdiperoleh dari anggaran APBN kurang lebih sebesar Rp.15.977.168.000, (lima belas milyar Sembilan ratus tujuhpuluh juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah)sedangkan dari anggaran APBD

pekerjaan;e Bahwa semua pihak termasuk Tergugat/Terbanding tahu bahwaPembanding mengerjakan pekerjaan a quo telah selesai dikerjakan;e Bahwa Penggugat/Pembanding dari mulai sampai dengan selesaimengerjakan pekerjaan a quo adalah tanpa Surat Perintah Kerja(SPK) dan atau tanpa membuat ikatan tertulis dengan pihakTergugat/Terbanding;Hal18 dari 28 hal PTS No. 133/PDT/2017/PT.SMR.e Bahwa semua. perkerjaanperkerjaan in casu yang dikerjakanPenggugat/Pembanding apabila telah tertata atau telah masuk dalamDIPA APBD

Namun padakenyataannya bahwa proyek yang dikerjakan ini tidak masuk dalamDIPAAPBD maka tidak tunduk pada Kepres No.80 tahun 2003;e Bahwa, terlepas apakah pekerjaan dimaksud tertata atau telah masukdalam DIPA APBD Kota Bontang akan tetapi pekerjaan a quo adalahjenis pekerjaan yang karaktetristiknya adalah menjadi tanggung jawabPemerintah in casu Pemerintah Kota Bontangcqg.

pekerjaan pembangunan pihak pemerintah dalam halini Tergugat/Terbanding sebagai pihak yang bertanggung jawab ataspekerjaanpekerjaan Pemerintah termasuk pekerjaan yang dikerjakanoleh Penggugat/Pembanding yang mengerjakan pekerjaanpekerjaanyang demikian in casu ada 31 (tiga puluh satu)jenis pekerjaan yangdikerjakan sama dengan Penggugat/Pembanding (tanpa melalui suatumekanisme yang diatur) dan Tergugat/Terbanding sangatmengetahuibahwa pekerjaan a quo sama sekali belum merupakanproyek yang dibiayai oleh APBD

Akan tetapi Tergugat/Terbanding membiarkanteruS sampai pekerjaan a quo selesai dikerjakan olehPenggugat/Pembanding kendati Tergugat/Terbanding tahu persis danmenyadari bahwa pekerjaan a quo tidak ada anggarannya karenabelum tertata dalam APBD/DIPA Kota Bontang.

UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara:Pasal 18 ayat (3) Pejabat yang menandatangani dan/ ataumengesahkan dokumen yang berkaitan dengansurat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atasbeban APBN/APBD bertanggung jawab ataskebenaran material dan akibat yang timbul daripenggunaan surat bukti dimaksud.c.

Buton dan sudah ada SPP serta tersedia anggaran di APBD Kab.Buton TA. 2018;Bahwa sebelum saksi menandatangani SPM dan SP2D sudah dilakukanvalidasi oleh staf perbendaharaan;Bahwa benar barang bukti surat berupa SPM No.

Buton menerimadana hibah dari Pemerintan Daerah Kabupaten Buton sejumlah Rp.8.000.000.000, (delapan milyar rupiah) yang bersumber dari AnggaranPendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2018;Yang mengelola anggaran tersebut adalah saksi berdasarkan Surat Kuasadari Bendahara Umum KONI Kab. Buton yakni dari saudara Drs.

Buton dengan jumlahRp. 8.000.000.000, (delapan milyar rupiah) yang bersumber dari AnggaranPendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2018;Bahwa mekanisme sehingga pemerintah daerah menghibahkan anggarandaerah ke KONI Kab. Buton untuk kegiatan Pekan Olaraga Provinsi(Porprov) Kab.

Buton tersebutmenerima dana hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Buton sejumlah Rp8.000.000.000, (delapan milyar rupiah) yang bersumber dari AnggaranPendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2018 dengan pencairan dilakukan2 (dua) Tahap melalui Rekening KONI Kab.

Raya Ketintang Selatan No.53Surabaya dengan Nomor Kontrak : 32/SPKPL/WASPJJ/BM/APBD/VII/2013tanggal 05 Juli 2013 dengan nilai kontrak Rp 35.500.000, (tiga puluh lima jutalima ratus ribu rupiah). Bahwa saksi IWAN HUJAYANTO Bin Drs.

Raya Ketintang SelatanNo.53 Surabaya dengan Nomor Kontrak : 932/SPKPL/WASPJJ/BM/APBD/VII/2013 tanggal 05 Juli 2013 dengan nilai kontrak Rp35.500.000, (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa saksi IWANHUJAYANTO Bin Drs. H.

CENTRUM KOSULINDO.Bahwa yang menunjuk Konsultan Pengawas dalam pekerjaanpeningkatan jalan Bragung Prancak Kecamatan PasongsonganKabupaten Sumenep tahun 2013 berdasarkan undangan dari PejabatHalaman 63 dari 156 Putusan No. 209/Pid.Sus/TPK/2016/PN.SbyPengadaan Barang dan Jasa Nomor : 36/UPLPL/WASPJJ/BM/APBD/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013, berdasarkan SuratPerintah Kerja Nomor : 36/UPLPL/WASPJJ/BM/APBD/VII/2013 tanggal05 Juli 2013 dengan paket pekerjaan Pengawasan Teknis PeningkatanJalan BragungPrancak

Raya Ketintang Selatan No.53 Surabaya denganNomor Kontrak : 32/SPKPL/WASPJJ/BM/APBD/VII/2013 tanggal 05 Juli 2013dengan nilai kontrak Rp 35.500.000, (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).Bahwa IWAN HUJAYANTO Bin Drs. H.

014/111 tanggal 30 Maret 2012, dana Rp.1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah);

- SPM Nomor : 00064 tanggal 25 Juli 2012 dan SP2D Nomor : 817160X/014/111 tanggal 27 Juli 2012, dana Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);

- SPM Nomor : 00125 tanggal 07 Desember 2012 dan SP2D Nomor : 663839A/014/111 tanggal 12 Desember 2012, dana Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

7) Foto copy dilegalisir SPM dan SP2D alokasi dana APBD

.4.410.000.000,00 (empat milyar empat ratus sepuluh juta rupiah);

d. SPM Nomor : 900/032/SPM-BTL/2012 tanggal 24 Oktober 2012 uang sejumlah Rp.1.985.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah);

SP2D Nomor : 900/057/SP2D/BTL/2012 tanggal 24 Oktober 2012 uang sejumlah Rp.1.985.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah);

8) Foto copy dilegalisir surat Kepala Badan PMD / Kepala BPMPD tentang transfer dana APBD

Khusus pencairan dana APBD Kab. Ogan Ilir tahunanggaran 2007 dan tahun anggaran 2008 proses pencairannyamelalui rekening giro Bank Sumsel Babel Cabang Indralaya No.Rek. 1713010606 atas nama BPPK PNPM PPK Tanjung Raja;b. Pencairan dana APBN dan dana APBD Kab. Ogan Ilir tahunanggaran 2009 s/d 2012 melalui buku tabungan Simpedes BRIUnit Tanjung Raja No. Rek. 564701007510534 atas namaBPPK PNPM PPK Tanjung Raja sebagai buku rekeningpenerimaan BLM dana PNPM MP;c.

Setiap penerimaan dana BLM tersebut diatas tercatatdalam Buku Bank BPPK kecuali penerimaan dana APBD tahunanggaran 2007 dan tahun anggaran 2008 karena tercatattersendiri dalam buku khusus penerimaan dana dari BankSumsel Babel (bukunya hilang);d.

Namun setiap penarikan dari yang bersumber dari BLM(APBN/APBD) tercatat didalam Buku Kas Harian BPPK danLaporan Bulanan Fasilitator Kecamatan; Bahwa peruntukan dana PNPM MP tersebut diatas digunakanuntuk :Halaman 77 dari 245 halaman Putusan nomor 13/Pid.Sus TPK/2020/PN.PIgPembangunan infrastruktur : Minimal tujuh puluh lima persen;b. SPP (Simpan Pinjam Perempuan) : Maksimal dua puluh limapersen;c. Operasional UPK : dua persen;d.

Mengadakan rapat koordinasi bulanan di kecamatan Bahwa total dana yang dianggarkan untuk kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan tahun 2007 s/d tahun 2012 dan diterima UPK Kec.Tanjung Raja adalah sejumlah Rp.12.650.000.000,00 (dua belasmilyar enam ratus lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari APBNdan dana Sharring APBD Kab. Ogan Ilir ditahun anggaran berjalanmulai tahun anggaran 2007 s/d tahun anggaran 2012, denganperincian :APBN Rp.10.600.000.000,00 (Sepuluh milyar enam ratus juta rupiah);APBD Kab.

Total dana PNPM MP pada Tahun 2007 sampai dengan Tahun2012 bersumber dari APBN dan Cost Sharing APBD kabupaten Oganllir sejumlah Rp.12.650.000.000,00 (Dua Belas Milyar Enam RatusLima Puluh Juta Rupiah) dengan alokasi maksimal dua puluh limapersen atau sejumlah Rp.1.496.100.000,00 (Satu Milyar Empat RatusSembilan Puluh Enam Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk dana SPP(Simpan Pinjam Perempuan).

yangdianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiappengeluaran belanja.

untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan,dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam rangkapelaksanaan APBD pada SKPD.

APBD, pasal 122 ayat (5), menyebutkan Jumlah belanja yangdianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiappengeluaran belanja.

Lahat.Suratsurat lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsipenyimpangan dana Perubahan APBD Ta.2012 BPBD Kab.

Permohonan Para Pemohon harus dinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, danperubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biayaperkara ini dibebankan Para Pemohon, oleh karena perkara ini merupakanitsbat nikah terpadu yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten PenukalAbab Lematang Ilirmaka biaya perkara dibebankan kepada APBD

untuk kerugian in Materiil sebesar Rp. 751.620.000, (TujuhRatus Lima Puluh Satu Juta Enam Ratus Dua Puluh RibuPasal 3Bahwa pihak Penggugat dan Tergugat sepakat untuk pembayarannyadilaksanakan untuk 2 (dua) kali dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun denganketentuan :Pembayaran tahap sebesar Rp. 1.1.00.000.000, (Satu MilyarSeratus Juta Rupiah setelah penetapan Akte Perdamaian;Pembayaran tahap Il sebesar Rp. 1.530.670.000, (Satu MilyarLima Ratus Tiga Puluh Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)setelah APBD

No. 506 K/Pid.Sus/2016Pasal 3 ayat 3:Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaranatas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluarantersebut tidak tersedia atau tidak mencukupi;. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005Pasal 54 ayat (1) yang menyatakan bahwa SKPD dilarang melakukanpengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidaktersedia anggarannya;.

No. 506 K/Pid.Sus/201620.21.22.23.penaksiran nilai harga atas objek Tanah adalah sebesar Rp175.000,00permeter;Bahwa, pada tanggal 17 Februari 2012, Kepala Dinas Pertanian danPeternakan Kabupaten Nias Selatan mengajukan Proposal PembangunanBalai Benih Induk (BBI) di Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2012(Melalui APBD Kabupaten Nias Selatan);Bahwa, pada hari yang sama tanggal 17 Februari 2012, Plt. SekretarisDaerah Kabupaten Nias Selatan (Drs.

Hukuasa Nadruru, M.AP. di persidangan benarbenar mengakui dan mengetahui bahwa kegiatan pengadaan tanah untukBBI tidak tertampung dalam Anggaran APBD Kabupaten Nias SelatanTahun 2012 tersebut, karena yangn dianggarkan di APBD Tahun 2012adalah untuk Pembebasan Lahan Bandara Silambo dan PembangunanKantorkantor Pemerintah Daerah dan pada saat penandatangananSidang Paripurna APBD Tahun 2012 tersebut, Terdakwa Drs.

Terdakwa mengetahui kegiatan pengadaan lahan untuk Balai BenihInduk (BBI) tidak ada ditampung dalam APBD Kabupaten Nias Selatanpada Tahun 2012;Hal. 89 dari 109 hal. Put. No. 506 K/Pid.Sus/20162. Terdakwa tetap menandatangani Surat Keputusan Bupati Nias SelatanNomor : 39 Tahun 2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang PenetapanLokasi Pembebasan Lahan Untuk Pembangunan Balai Benih Induk diKabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2012;3.

KabupatenNias Selatan Tahun 2012, sedangkan kegiatan tersebut tidak ada ditampungdalam APBD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2012, telah cukup membuktikanadanya kerjasama secara sadar dan lengkap antara Terdakwa dengan Drs.Asaaro Laia, M.Pd. selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah, dan FeriamanSarumaha selaku Ketua Tim Penaksir Harga serta Firman Adil Dachi selakupenjual tanah, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah danmeyakinkan;.

wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah;

Parigi, kabupaten Donggala (dahulu), sekarang Kecamatan Parigi Barat, Kabupaten Parigi Moutong;

AgamaKecamatan Parigi, Parigi Barat dan Parigi Selatan dalam rangka penerbitanbuku nikah dan akta kelahiran sepenuhnya dibebankan kepada APBDPemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2018, maka sesuai Pasal5 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentangPelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan PengadilanAgama/Mahkamah Syariyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, BukuNikah dan Akta Kelahiran, maka biaya yang timbul dalam perkara inidibebankan kepada negara melalui APBD

Biaya perkara sejumlah Rp 91.000, (Sembilan puluh satu ribu rupiah)dibebankan kepada Negara melalui APBD Pemerintah Daerah KabupatenParigi Moutong Tahun 2018;Demikian penetapan ini dijatuhkan di Kecamatan Parigi, Kabupaten ParigiMoutong dalam Sidang Pelayanan Terpadu pada hari Rabu tanggal 15 Agustus2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Dzulhijjah 1439 Hijriyah, olehMazidah, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Parigi.Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Baratnomor 810/3303set disdik tentang penetapan sekolah penerimabantuan pengadaan alat/ media pembelajaran untuk SD dan SMPyang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2011(fotocopy legalisir sesuai dengan aslinya);17.

Bahwa Kelompok Kerja IV Unit Layanan Pengadaan Propinsi JawaBarat kemudian melakukan pengumuman pengadaan alat peraga TKSD satu atap melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)pada tanggal 22 September 2011 sebagai berikut :Nama paket pekerjaan : Paket pengadaan pengembangan .alatperaga TKSD satu atap.HPS : Rp. 2.435.675.000,00Sumber dana : APBD Propinsi Jawa BaratTaL5.16.hun Anggaran : 2011Bahwa saksi UU SURYA PERDANA Bin H.

Bahwa, benar jumlah dana yang dialokasikan untuk kegiatan tersebutsebesar Rp.2.443.750.000, (dua milyar empat ratus empat puluh tigajuta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) bersumber dari APBD PropinsiJawa Barat ;3.

Surat Keputusan Kepala Dinas PendidikanProvinsi Jawa Barat nomor 810/3303set disdik tentangpenetapan sekolah penerima bantuan pengadaan alat/media pembelajaran untuk SD dan SMP yangbersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat tahunanggaran 2011(fotocopy legalisir sesuai denganaslinya);17.

148 R.Bg, Permohonan Para Pemohon harus dinyatakangugur,Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, danperubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biayaperkara ini dibebankan kepada Para Pemohon, oleh karena perkara inimerupakan Itsbat Nikah Terpadu yang diselenggarakan oleh Pemerintah KotaPrabumulih, maka biaya perkara ini dibebankan kepada APBD