Ditemukan 23750 data
6 — 3
(QS.An Nur:32)11Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan kaidahfiqh dan mengambilnya menjadi pendapat sendiri yaitu sebagai berikut:aabLooJL bygic ac,Jl Ws eLVI 9 paiArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;dan kaidah fighiyah yang berbunyi :blooJ!
19 — 1
Ca poiPemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, maka Majlis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telahberalasan menurut hukum, sehingga dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa perkara ini bidang permohonan maka biaya perkaradibebankan kepada Pemohon;Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundangundanganyang berlaku dan hukum Syari yang berkaitan dengan perkara ini;MENETAPKAN1.
14 — 1
Kompilasi Hukum Islam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah, Pasal 3 UndangUndang Nomor 4Tahun 1961 Tentang Perubahan atau Penambahan nama Keluarga serta SuratEdaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 477/81/SJ Tahun 2006, permohonanPemohon dan Pemohon II dapat dikabulkan dengan mengingat ibarah yangterdapat dalam Kitab alAsybah wa anNazhair halaman 128 yang telahdijadikan sebagai pendapat majelis hakim berbunyi sebagai berikut :Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya
11 — 10
Supiah binti Sarif tanggal lahir 01 Januari 1965;Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan pasal 34 ayat (2)Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah,maka permohonan para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan yang amarnyasebagaimana tersebut dibawah ini;Menimbang, bahwa untuk diterapbkan dalam perkara ini Majelis Hakimsependapat dengan berpedoman pada Kaidah Ushul Figh yang berbunyi sebagaiberikut :dates b gis dic ll le abe) Ca puetArtinya: Pemerintah mengurus rakyatnya
12 — 1
Dalam Kitab AlAsybah Wa alNadzair halaman 128, menerangkan:datiealy b gis dye ju) le Cajicil)Artinya: Tindakan Pemerintah/Hakim terhadap rakyatnya/pencari keadilanharus dikaitkan dengan kemashlahatan .Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'iberupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yangberbunyi:Penetapan Nomor 0148/Pdt.P/2018/PA.TDN hal. 8 dari 11 hal.Jae carly gly WI lS YArtinya : " Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali
10 — 0
Pasal 1 dan 34 PeraturanMenteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007, tentang PencatatanNikah, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 4122/860/SJ tahun2006, hal ini sesuai pula dengan dalil syari dalam kitab Asybah wan Nadhaairhalaman 83 yang berbunyi :SowuckL baw Ae ol a ale naArtinya: Pemerintah dalam mengurus rakyatnya sesuai dengankemaslahatannya;Menimbang, bahwa oleh karena perubahan atau perbaikan nama paraPemohon dan tempat tanggal lahir para Pemohon tersebut telah dikabulkan
9 — 1
Pasal 1 dan 34 Peraturan Menteri AgamaRepublik Indonesia Nomor 11 tahun 2007, tentang Pencatatan Nikah, danPenetapan Nomor 0257/Pdt.P/2019/PA.Kbm,Halaman 7 dari 10 halaman.Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 4122/860/SJ tahun 2006, sertasesuai pula dengan Dalil Syari dalam Kitab A/ Asybah wan Nadhaair halaman83 diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim berbunyi :doch bye Le de all GreArtinya: Pemerintah dalam mengurus rakyatnya sesuai dengankemaslahatannya;maka perubahan identitas ;1) Nama
15 — 6
Maha LuaspemberianNya lagi Maha Mengetahur;Firman Allah tersebut mrenunjukkan bahwa apabila telah ada kehendakmenikah dari anakanakmu dan mereka telah sanggup untuk memikul tanggungjawab sebagai suami isteri dan ayah serta ibu dari anak yang akan lahir, makanikahkanlah mereka.Menimbang, bahwa terhadap kaidah Fighiyyah yang berbunyi sebagaiberikut:Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarikkemaslahatan;aaboodh bois ac5il le ell 9 ju0iArtinya: "Kebijakan Imam/Pemerintah terhadap rakyatnya
12 — 6
TgrArtinya : Bahwa kebijaksanaan Pemerintah itu adalah selalumemperhatikan kemaslahatan rakyatnya .3. Qaidah fightyyah :hlasJl ub ole ero rawlaaoIl 5Artinya : Menolak terjadinva mafsadat lebih diprioritaskan daripadamenarik maslahat.
8 — 4
Tahun 1974penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan, dan hal ini telahdilakukan oleh para Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, makaMajelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon untuk menikahkananaknya dipandang lebin besar maslahah dan manfaatnya dari padamafsadatnya, sesuai dengan qaidah fighiyyah:Asybah wan Nadhaair halaman 83;Artinya: Pelayanan/pengurusan pemerintah terhadap rakyatnya
12 — 2
eSArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah berhasilmembuktikan dalildalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohonpatut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angkatiga (3), Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa perkara ini termasuk dalamlingkup bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undangundang
9 — 1
Pendapat Ahli Figih dalam Kitab AlAsybah Wan Nadzair halaman128:ELnXpU+ EurY EvIRU aeni PYi7 ORX7Artinya : Pemerintah mengurus' rakyatnya sesuai dengankemaslahatan;Menimbang, bahwa pernikahan anak kandung Pemohon dengancalon isterinya tidak ada halangan menurut ketentuan syari maupunperaturan perundangundangan yang berlaku dan dapat dibenarkanmenurut hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;Menimbang, bahwa yang menjadi dasar permohonan Pemohonmengajukan dispensasi kawin terhadap
8 — 1
8 wetArtinya: Pemerintah dalam mengurus rakyatnya sesuai dengankemaslahatannya;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut, oleh karenanyapetitum angka 2 permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan,maka sesuai Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundangundangan danhukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;MENETAPKAN1
16 — 1
Pasal 2 dan Pasal7 Kompilasi Hukum Islam, dan pasal 1 dan 34 ayat (2) Peraturan MenteriAgama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007, tentang Pencatatan Nikah,serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 4122/860/SJ tahun 2006, halini sesuai pula dengan dalil syari dalam kitab Asybah wan Nadhaair halaman83 yang berbunyi :arbadhl boio as Jl We el 9 paiArtinya: Pemerintah dalam mengurus rakyatnya haruslah sesuai dengankemaslahatannya;Menimbang bahwa oleh karena perubahan atau perbaikan namatersebut
15 — 9
seorang lakilaki bernama Syahman Natajaya bin Suparman,hal ini Sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) UndangUndang Nomor 16tahun 2019 tentang perubahan UndangUndang Nmor. 1 tahun 1974 Pasal 7ayat (1);Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, MajelisHakim sependapat dengan qaedah fighiyah yang tercantum dalam kitab AlAsybah wannazhair halaman 128 sebagai berikut:Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2020/PA.Smd. 9arbaol L beio ats JI ale plo VI os suasArtinya : Pemerintah (berkewajiban) mengurus rakyatnya
8 — 1
Pendapat Ahli Figih dalam Kitab AlAsybah Wan Nadzair halaman 128 :Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah berhasilmembuktikan dalildalil permohonannya, karena itu. permohonan Pemohonpatut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angkatiga (3), Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa perkara ini termasuk dalamlingkup bidang
9 — 1
Pendapat Ahli Figih dalam Kitab AlAsyobah Wan Nadzair halaman 128 :Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah berhasilmembuktikan dalildalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohonpatut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angkatiga (3), Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa perkara ini termasuk dalamlingkup bidang
10 — 2
G yetArtinya: Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengankemaslahatan,Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (2) UndangUndangNomor 1 Tahun 1974, dan dengan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon tersebut dapat dikabulkan denganmenetapkan memberi Dispensasi Kawin kepada anak lakilaki para Pemohonyang bemama Anak Pemohon untuk menikah dengan seorang perempuanyang bernama Khusnul Khotimah binti Achyar sesuai dengan ketentuanperundangundangan yang berlaku;Menimbang,
13 — 0
) PeraturanPenetapan Nomor : 0098/Pdt.P/2016/PA.Kbm.Halaman 7 dari 9 halamanmenteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007, tentang PencatatanNikah, Pasal 6 Undangundang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan NamaKeluarga, serta surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 4122/860/SJ tahun2006, demi kemaslahatan yang lebih diutamakan maka hal ini Sesuai dengandalil syari dalam kitab Asybah wan Nadhaair halaman 83 yang berbuny/i:do LelL aus AS yi ( ae ale) a aArtinya: Pemerintah dalam mengurus rakyatnya
15 — 13
Bukhary)selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil naqlytersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2016/PA.Tgr9Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbanganpertimbangan diatas, Majelis Hakim juga perlu mengemukakan kaidah fighiyah dalamkitab AlAsybah wa AnNazha ir halaman 128 sebagai berikut:arbaol L beic ate JI le plo VI cd fasArtinya: Pemerintah (berkewajiban) mengurus rakyatnya sesual dengankemashlahatan.Menimbang, bahwa wali nasab yang