Bkl, Halaman 3 dari 18dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, juncto SE BAKN 48 Tahun 1990,oleh karenanya pemeriksaan perkara ini bisa dilanjutkan setelah Penggugatmendapatkan surat izin untuk melakukan perceraian dari atasan dan atauPenggugat mengajukan surat pernyataan yang menerangkan Penggugat siapdengan segala sangsi yang akan diberikan oleh instansi dimana Penggugatbekerja;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Karyawan BUMN, belummemperoleh izin untuk melakukan perceraian dari atasan akan tetapipermohonan

Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat dalam rekonvensi ini, kamipenggugat sebagai karyawan swasta harus dikenakan sangsi pemotongangaji oleh perusahaan tempat kami bekerja setiap kali kami harus pulang kedesa memenuhi panggilan kepala desa, kemudian ke Singaraja mencariPengacara kemudian ke Pengadilan, mencari saksisaksi dll, sehinggasudah sepatutnya pengeluaranpengeluaran dan biayabiaya yangdikeluarkan oleh pihak Penggugat ditanggung oleh pihak Tergugat dalamrekonvensi;4.

Bahwa Terdakwa mengetahui sebagai anggota TNl,apabila akanmeninggalkan dinas harus mengajukan ijin ke Komandan dan denganmelalui prosedur yang telah ditentukan dan apabila tidak mengajukansesuai prosedur akan mendapat sangsi.7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa jjinDanyonif 713/ ST Terdakwa berada di tambang Emas Swawa Kab.MenimbangMenimbang6Gorontalo dan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannyakepada satuan baik lewat telepon maupun lewat surat.8.

AdministrasiJakarta Utara mengeluarkan Surat Anjuran Nomor 3344/L831 tertanggal19 Juli 2016 yang berpendapat bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)sepihak yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana tercantum dalampertimbanganhukum Mediator Suku Dinas Tenaga kerja Jakarta Utara pada poin 11(sebelas) "Target yang ditentukan oleh pihak Perusahaan terhadappekerjaHal. 6 dari 14 hal.Put.Nomor 504 K/Pdt.SusPHI/201713.14.15.16.diluar Kemampuannya, bukanlah bentuk kesalahan mutlak pekerja tetapijuga bawahannya, sehingga sangsi

Penuntut Umum dalam perkara ini bahwa terdakwaALAM Bin AMBO DAENG MANGUNG, telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana Gabungantindak pidana pencurian yang sebagaimana diatur dan diancam denganpidana dalam Pasal 362 KUHP jo Pasal 65 ayat (1), ayat (2) KUHP dan tidakditemukan adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf sehingga terhadapterdakwa ALAM Bin AMBO DAENG MANGUNG, harus dapatmempertanggungjawabkan perbuatannya dan terhadap Terdakwa patutdijatuhi sangsi

Demianus Ice, M.Th. oleh karena ParaPara Penggugat tidak mengindahkan segala bentuk aturan dan teguran dan bahkanpastoral, maka kepada Para Para Penggugat diberikan sangsi skorsing maupunpemberhentian tidak diberikan segala bentuk hakhaknya sebagaimana diatur dalamPasal 8 ayat 2 dan 4 Peraturan No. 4 tentang Pelayan Khusus;Bahwa oleh karena selama masa skorsing, Para Para Penggugat juga masih tetaptidak mengindahkan segala bentuk sangsi dan peringatan, dimana Para ParaPenggugat tidak mau tunduk dan

patuh pada aturanaturan Gereja dan tidak maukembali ke GMIH 1949 di Jalan Kemakmuran Tobelo Kabupaten Halmahera Utara.Para Para Penggugat lebih memilih tetap berada di GMIH Pembaruan yangberalamat di Vak 1 Kawasan Pemerintahan/depan Kantor Bupati Halmahera Utara.Maka setelah Para Para Penggugat diberi peringatan secara tertulis sebanyak 3(tiga) kali, maka oleh BPHSGMIH, setelah memberikan tahapan sangsi skorsing,kemudian disusul dengan pemberhentian Para Para Penggugat dari keanggotaanGereja GMIH

SAKSI, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman diKecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Saksi memberikanketerangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;e Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat namun kenal denganTergugat namun saksi tidak ada hubungan dengan Tergugat; Bahwa Saksi tidak tahu masalah rumah tangga kedua pihak;e Bahwa saksi tahu dari cerita anak saksi yang bernama PRIA bahwa Dianmendapat sangsi administrasi dari Kantor di mana Dian bekerja di PolresBondowoso

Penggugatdengan lelaki bernama PRIA, sedangkan saksi tersebut mendengarkannya dariPRIA, namun oleh karena saksi tersebut mempunyai hubungan keluarga yangerat dengan PRIA, yaitu saksi adalah ayah kandung PRIA. maka keterangansaksi tersebut dapat dinilai kesaksiannya.Menimbang, bahwa saksi bernama SAKSI telah menerangkan yangpada pokoknya bahwa saksi tidak kenal Penggugat tapi kenal dengan Tergugatnamun tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat, saksi tahu dari Kantor dimana suami saksi bernama PRIA mendapat sangsi

Yang saksitahu dari cerita Tergugat kalau istrinya selingkuh dan Tergugat menunjukkanfotofoto perselingkuhan Penggugat.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SAKSI dan saksiSAKSI yang dinilai berhubungan dengan isi bukti T.1, telah membuktikanbahwa pada bulan April 2014 berdasarkan laporan Tergugat kepada PropamKepolisian Resort Bondowoso, bahwa PRIA mendapatkan sangsi administrasidari Kepolisian Resort Bondowoso berkaitan dengan hubungan cintaPenggugat dengan PRIA.

Bahwa terhadap perbuatan tersebut para Tergugat di berikan sangsi berupaSurat Peringatan pertama (SP I) sesuai PKB PT.BPG, akan tetapi paraTergugat menolak untuk dikenakan sangsi Surat Peringatan tersebut dengantidak bersedia menandatangani SPI;10.11.12.13.14.15.16.4Bahwa dengan tidak bersedianya menandatangani SPI tersebut pada tanggal18 Januari 2010 Penggugat mengabil langkah mutasi terhadap para Tergugatke bagian Printing karena atasan para Tergugat menolak untuk menerima,kembali para tergugat

Bahwa sangsi terhadap pelanggaran tersebut diatas telah diatur dalam pasal 71ayat 4 huruf b pada PKB PT.Busana Prima Global yang berbunyi : Kesalahan berat yang dapat menyebabkan Pemutusan Hubungan Kerja :Membujuk atau merayu teman sekerja untuk melakukan perbuatan yangmelanggar hokum di lingkungan perusahaan .22.Bahwa karena proses musyawarah Bipartit tidak mencapai kesepakatan, makaselanjutnya di tempuh upaya melalui mediator Dinas tenaga kerja dantransmigrasi kabupaten Bogor, dan pada tanggal

memberikan informasisecara lengkap dan benar;Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa Aan Sanusi alias Aan dan Terdakwa DidiSupriyadi alias Jois juga telah melanggar pasal 9 ayat 1 huruf a dan b yang bunyinyapelaku usaha dilarang menawarkan, mepromosikan, mengiklankan suatu barang atau jasasecara tidak benar dan dan atau seolah olahBahwa perbuatan Terdakwa Aan Sanusi alias Aan dan Terdakwa Didi Supriyadi alias Joisyang telah melanggar pasal 8 ayat 3 dan pasal 9 ayat 1 huruf a dan b dapat diancamdengan sangsi

tanpamemberikan informasi secara lengkap dan benar;Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa Aan Sanusi alias Aan dan TerdakwaDidi Supriyadi alias Jois juga telah melanggar pasal 9 ayat 1 huruf a dan b yangbunyinya pelaku usaha dilarang menawarkan, mepromosikan, mengiklankan suatubarang atau jasa secara tidak benar dan dan atau seolah olahBahwa perbuatan Terdakwa Aan Sanusi alias Aan dan Terdakwa Didi Supriyadi aliasJois yang telah melanggar pasal 8 ayat 3 dan pasal 9 ayat 1 huruf a dan b dapatdiancam dengan sangsi

informasi secara lengkap dan benarserta perbuatan yang dilakukan Terdakwa Aan Sanusi alias Aan dan Terdakwa Didi Supriyadi aliasJois juga telah melanggar pasal 9 ayat 1 huruf a dan b yang bunyinya pelaku usaha dilarangmenawarkan, mepromosikan, mengiklankan suatu barang atau jasa secara tidak benar dan danatau seolah olah, dikarenakan perbuatan Terdakwa Aan Sanusi alias Aan dan Terdakwa DidiSupriyadi alias Jois yang telah melanggar pasal 8 ayat 3 dan pasal 9 ayat 1 huruf a dan b dapatdiancam dengan sangsi

Putusan Nomor 0028/Pdt.G/2017/PTA.Bjmpaling tepat merawat anak adalah Pembanding sebagai ayahkandungnya ; Walaupun Pembanding juga bekerja namun ada ibu kandung, kakakkandung serta bibi Pembanding yang dapat mengasuh dan merawatanak, disamping itu Pembanding sudah dekat dengan anak dan anaktersebut sudah akrab dengan anakanak kakak Pembanding ; Pembanding bertanggung jawab penuh akan mendidik anak sampaikuliah di perguruan tinggi, akan tetapi jika hak asuh diberikan kepadaTerbanding maka Pembanding sangsi

Waemantar, sehinggasanksinya hanyalah ~ sangsi Administrasi belaka,bukan merupakan kesalahan mutlak sebagai manaDakwaan Jaksa Penuntut Umum Pasal 55 UU RI Nomor 22Tahun 2001.Bahwa unsur perbuatan melawan Hukum yang diuraikanoleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan maupuntuntutannya oleh pertim bangan Majelis Hakim sudahterpenuhi, tetapi apakah niat daripada melawanHukum tersebut sudah terpenuhi atau tidak.Bahwa seseorang tidak dapat di hukum apabila niatdaripada per butan Hukum yang dilakukannya tidakdapat

Saksi Adecharge, Buyuang menerangkan di bawah sumpahyaitu. sesuai dengan pengakuan tukang urut/pijit KARImenurut nenek Leni yang memperkosa/menyetubuhi Leniberkali kali adalah kakeknya sendiri Pakiah RajoPangulu, sehingga neneknya sangsi dan ragu meninggalkanLeni dengan kakeknya ini ;6. Saksi Arkandi Aziz Sucipto ;Saksi mengetahui bahwa Terdakwa mempunyai kebun danpedagang pisang, JTerdakwa orangnya baik dan tidakpernah melakukan perkosaan terhadap Leni ;7.

Pencabutan izin;Bahwa, dari ketentuan Pasal 218 ayat (1) di atas, maka jelas menuruthukum Tergugat dapat mengenakan sangsi administratif kepada Penggugatberupa pembekuan izin dan/atau pencabutan izin, apabila armada taksiPenggugat yang beroperasi melanggar ketentuan Pasal 211, yaituterjadinya pencemaran udara atau kebisingan;Bahwa, disamping itu ditinjau dari hierarkhi Pemerintahan, Izin OperasiTaksi Penggugat diberikan berdasarkan Keputusan Gubernur.

uraian fakta tersebut di atas, maka unsur ad. 2dari ketentuan Pasal 480 ayat (1) KUHP dinilai telah terpenuhi pula adanya;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam Pasal 480 ayat(1) KUHP telah terpenuhi, maka dakwaan Penuntut Umum tersebut telah pula terbukti,sehingga terhadap terdakwa tersebut harus pula dinyatakan terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaantersebut dan oleh karenanya sudah sepatutnya pula diberikan sangsi

Bahwa perbuatan seperti ini dapat mempengaruhi' disiplinprajurit dan agar tidak ditiru~ oleh prajurit NI yang lain,Majelis perlu memberikan sangsi yang tegas dengan tujuanmemberikan efek jera kepada Terdakwa dan efek cegah terhadapprajurit TNI lainnya.Menimbang ...Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata mata hanyamemidana orangorang yang ber salah melakukan tindak pidana,tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapatinsyaf dan kembali menjadi prajurit dan warga negara yang

Bahwa alasan mutasi dari bagian keamanan kebagian produksi yangdilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, sangat tidak relepankarena : Penggugat tidak mempunyai keahlian dibagian produksi ; Di bagian produksi tidak kekurangan tenaga kerja bahkan padawaktu Penggugat dimutasi Tergugat merumahkan sekitar 500(lima ratus) orang pekerja bagian produksi ;Bahwa karena menolak mutasi, Penggugat sudah diberikan sangsisecara sepihak oleh Tergugat berupa Surat Peringatan 1, 2 dan3;Bahwa sangsi tersebut tidak

Incasu Terdakwa dengan sangsi pidana yang demikiandiharapkan dapat kembali menjadi warga Negara yang baik.

Incasu Terdakwa dengan sangsi pidana yang demikiandiharapkan dapat kembali menjadi warga Negara yang baik.

mengisinkan dokter yangtidak memiliki SIP untuk melakukan praktik kedokteran di sarana pelayanankesehatan tersebut ;% Bahwa sehingga dengan demikian jikalau terjadi hal dimana Surat IzinPraktek Kedokteran (SIP) dan Surat Tanda Registrasi (STR) habis masaberlakunya, sebagai penanggung jawab sudah otomatis Kepala atau Direkturyang memiliki sarana pelayanan kesehatan (by system) jadi semua pihak ikutbertanggung jawab ;% Bahwa seharusnya dari semua kewajiban diatas tidak perlu ada sangsipidana, tetapi sangsi

diatas menurut pendapat Ahli ada 2 (dua)subyek hukum yaitu Penanggung Jawab Tenaga Kesehatan dan TenagaKesehatan yang mengetahui bahwa surat izinnya telah habis, selambatlambatnya 3 (tiga) bulan kedepan, penanggungjawab Tenaga Kesehatanwajidb mengurus perpanjangan (bukan orangnya/Nakes tapi penanggungjawab Nakes) kalau yang bersangkutan praktik di 3 (tiga) Rumah Sakit makake3 (ketiga) Kepala Rumah Sakit tersebut ikut pula bertanggung jawab danterhadap Penanggung jawab Nakes tersebut tidak dikenakan sangsi

medis yang ia pekerjakan, entah itu diRumah Sakit atau Puskesmas sesuai dengan izin yang diberikan oleh Pemerintahsetempat melalui Dinas Kesehatan, sehingga dengan demikian jikalau terjadi haldimana Surat Izin Praktek Kedokteran (SIP) dan Surat Tanda Registrasi (STR)habis masa berlakunya, sebagai penanggung jawab sudah otomatis Kepala atauDirektur yang memiliki sarana pelayanan kesehatan (by system) jadi semua pihakikut bertanggung jawab dan seharusnya dari semua kewajiban diatas tidak perluada sangsi

pidana, tetapi sangsi administrasi, sebagaimana kita ketahui secaraumum, kompetensi itu bisa diartikan sebagai kondisi atau persyaratan agar dapatdilaksanakan tugas dan menjalankan peran (the condition of being capable atau thecapacity to perform task or rule), Kembali kepada filosofi dan sumpah dokter apamungkin ketika pasien masih membutuhkan perawatan seorang dokter, tapi dokterHalaman 66 dari 75 halaman Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2016/PN.

diatas menurut pendapat Ahli ada2 (dua) subyek hukum yaitu Penanggung Jawab Tenaga Kesehatan dan TenagaKesehatan yang mengetahui bahwa surat izinnya telah habis, selambat lambatnya3 (tiga) bulan kedepan, penanggungjawab Tenaga Kesehatan wajib mengurusperpanjangan (bukan orangnya/Nakes tapi penanggung jawab Nakes) kalau yangbersangkutan praktik di 3 (tiga) Rumah Sakit maka ke3 (ketiga) Kepala RumahSakit tersebut ikut pula bertanggung jawab dan terhadap Penanggung jawab Nakestersebut tidak dikenakan sangsi

Subjek Hukumberhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa untuk beracaradalam perkara a quo;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil kalau akanmelakukan perceraian harus mendapatkan ijin dari atasannya, namun sampaibatas waktu yang ditetapkan surat ijin untuk melakukan perceraian dari atasanbelum ada;Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah menyampaikansurat pernyataan tertanggal 3 Maret 2015 yang isinya tetap akan melanjutkangugatan perceraian dan sanggup menerima sangsi