Bahwa Pemohon dan Termohon sudah melakukan Penasehatan diBadan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian PerkawinanKecamatan Kabupaten dengan Berita AcaraPenasehatan Nomor pada tanggal 10 Juni Tahun 2013 dengankesimpulan bahwa sejak bulan Februari tahun 2013 samapi dengansekarang suami/istri tidak ada keharmonisan lagi dalam rumah tanggaHalaman 2 dari 15 Hal. Put. No./Pdt.G/2021/PA.Ppsdan tidak bisa disatukan kembali dan bersamasama ingin memutuskanuntuk bercerai;7.

Olehkarena itu menurut Hakim bukti tersebut secara formil dapat diterimasebagai bukti yang sah;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 menerangkan bahwaPemohon dan Termohon sudah pernah dilakukan upaya Penasehatanoleh Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)Kecamatan Kabupaten pada tanggal 10 Juni 2013.Sesuai dalam kesimpulan yang tertera bahwa sejak bulan Pebruari 2013Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi dalam rumahtangganya dan antara Pemohon dan Termohon sudah

pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukunlagi dalam rumah tangga, ditambah lagi Pemohon juga telah menentukansikapnya untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon;Menimbang, bahwa tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dapatdisimpulkan dari sikap Pemohon yang tetap pada pendiriannya untukmengikrarkan talak terhadap Termohon dan tidak mau lagimempertahankan perkawinannya dengan Termohon, serta Pemohon danTermohon sudah pisah rumah, disamping itu pihak keluarga dan BadanPenasihatan Pembinaan dan Pelestarian

dasardasar pertimbangan antara lain adalah: Keputusan Presiden Replublik Indonesia Nomor 23 tahun 1988tentang Status dan Pengelolaan Keraton Kasunanan = SurakartaHadiningrat; Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 430233 Tahun 2017Tentang Penetapan Status Dan Pengelolaan Keraton KasunananSurakarta; Nota Kesepahaman tanggal 22 Mei 2012 antara SDISKS PakuBuwana XIllHangabehi dengan SDISKS Paku Buwana XiIllHalaman 22 dari 50 halaman Putusan Nomor 545/PDT/2020/PT SMG17.18.19.20.Tedjowulan perihal Pelestarian

Bahwa dalam rangka pelestarian Keraton Kasunanan Surakarta yangmerupakan cagar budaya, tidak dapat dilepaskan keberadaan pemerintahdaerah dalam permasalahan a quo. Dalam hal ini Gubernur jawa Tengahselaku wakil pemerintah pusat didaerah dan Walikota Surakarta selakupelaksana amanah Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1988 tidak dapatdilepaskan keberadaannya dalam gugatan a quo ;.

Berdasarkan peraturan perundangundangan dan uraian tersebut makaPemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintahn Kota Surakartamempunyai hubungan langsung terkait pelaksanaan pelestarian KeratonKasunanan Surakarta, namun oleh Para penggugat justru tidak dimasukkansebagai pihak dalam perkara ini.

Dalam konteks ini kedua pihak tersebut adalah pihakpihak yang mengkoordinasikan pelestarian Keraton Kasunanan Surakartadan pelaksana amanat Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1988 tentangstatus dan Pengelolaan Keraton Kasunanan Surakarta. SementaraKementerian Dalam Negeri hanya menetapkan pihakpihak yangberkepentingan dalam pelaksanaan teknis pengelolaan pelestarian KeratonKasunanan Surakarta.

Dimana pelaksanaanpembinaan dan pengawasan tersebut didasari oleh adanya Bebadan yangmerupakan struktur organisasi Keraton Kasunanan Surakarta yangbertujuan untuk melaksanakan pengelolaan pelestarian cagar budayaKeraton Kasunanan Surakarta.

RIDWANNUR, M.Si selaku PPK dengan ASTUTI selaku Pelaksana untukpekerjaan Study Banding Pelestarian Kota Pusaka dengan NilaiKontrak 124.700.000..2 (dua) lembar Berita Acara Pelaksanaan Pekerjaan StudyBanding Pelestarian Kota Pusaka, masingmasing sebagaiberikut : Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 050 / 36 / 800FP /REK / VII / 2017, tanggal 24 Juli 2018 yang ditanda tangani Drs.H.M.Ridwan Nur, M.Si selaku PPK dengan ASTUTI selakuPelaksana.

Pelaksana untuk pekerjaan Study BandingPelestarian Kota Pusaka dengan Nilai Kontrak124.700.000..2 (dua) lembar Berita Acara Pelaksanaan Pekerjaan StudyBanding Pelestarian Kota Pusaka, masingmasing sebagalberikut : Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 050 / 36 / 800FP / REK / VIl / 2017, tanggal 24 Juli 2018 yang ditandatangani Drs. H.M.Ridwan Nur, M.Si selaku PPK dengarASTUTI selaku Pelaksana.

TAUFIK AKBAR yang lebihmengetahuhinya;Hal. 83 dari 122 hal, Put.No10/ PID.TPK/2020/PTMKSo Bahwa dapat saya jelaskan, awalnya saya tidaktahu, namun sekitar jam 14.00 wita setelah sdr.ANSAR (Kepala Bidang) datang kerumah sayadan menyampaikan bahwa dana kegiatan StudyBanding Pelestarian Kota Pusaka tersebut sudahcair dan masuk ke rekening Azman Traveldimana saat itu suami saya juga ada dirumahSaya kemudian sdr.

AZMAN TRAVEL yang menjadiRekanan/penyedia kegiatan Study Banding Program Penataandan Pelestarian Kota Pusaka (P3KP) di Yokyakarta, berdasarkanKontrak Kerja yang telah ditandatangani bersama oleh PPK (M.Ridwan Nur) juga selaku Kepala Bapelitbang, di mana di dalamkegiatan tersebut saksi ASTUTI AZIS telah mempercayakankepada saksi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

dan ataupemanfaatan hutan yang dilakukan oleh pihak ketiga*;Bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (1) UndangUndang Nomor 41 Tahun1999 tentan Kehutanan, menyatakan Masyarakat berkewajiban untuk ikutserta memelihara dan menjaga kawasan hutan dari gangguan danperusakan*;Bahwa berdasarkan Pasal 73 UndangUndang Nomor 41 tahun 1999tentang Kehutanan, yang menyatakan:(1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan hutan,organisasi bidang kehutanan berhak mengajukan gugatan perwakilanuntuk kepentingan pelestarian

demikian luasan Kawasan Hutan diwilayah Provinsi Riau semakin menipis , hutan yang disebut sebagai paruparu dunia sebagaimana terdapat dalam salah satu butir yang dihasilkanpada Konfrensi Tingkat Tinggi di Rio Jeneiro (1992) telah menjadi rusak danberkurang, dan hal tersebut semakin memicu terjadinya pemanasan global(global warming), maka oleh sebab itu PENGGUGAT sebagai organisasiyang bergerak di bidang kehutanan yang didirikan dengan tujuan untukmeningkatkan peranserta masyarakat dalam upaya pelestarian

Riau semakin menipis, hutanyang disebut sebagai paruparu dunia sebagaimana terdapat dalam salahsatu butir yang dihasilkan pada Konferensi Tingkat Tinggi di Rio Jeneiro(1992) telah menjadi rusak dan berkurang dan hal tersebut Ssemakin memicuterjadinya pemanasan global (global warming) maka oleh sebab ituPENGGUGAT sebagai Organisassi yang bergerak dibidang kehutanan yangdidirikan dengan tujuan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalamupaya pelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup merasa

Batola danmenjabat sebagai Analis Pengelolaan Sumberdaya Ikan selama 9 tahun.Bahwa penangkapan ikan yang dilarang adalah yang menggunakan potas,pestisida, setrum, obat bius, alat peledak, dan lainlain yang membahayakandan merusak pelestarian lingkungan.

serok tersebut dimasukkanke dalam air yang mengakibatkan adanya setruman ke dalam air sehinggaikanikan akan terapung ke atas permukaan air dan Terdakwa dapat denganmudah menangkap ikanikan tersebut dengan menggunakan stik/serok dandimasukkan ke dalam baskom;Bahwa Terdakwa berhasil menangkap ikan jenis Gabusdan Papuyu sebanyak8 (delapan) Kg sebelum Terdakwa tertangkap tangan oleh pihak kepolisian;Bahwa Terdakwa mengetahui melakukan penangkapan dengan menggunakansetrum yang membahayakan dan merusak pelestarian

memberikan sengatan listrik yangmengakibatkan adanya setruman ke dalam air sehingga ikanikan akanterapung ke atas permukaan air dan Terdakwa dapat dengan mudahmenangkap ikanikan tersebut dengan menggunakan stik/serok dandimasukkan ke dalam baskom dimana Terdakwa berhasil menangkap ikanjenis Gabus dan Papuyu sebanyak 8 (delapan) Kg sebelum akhirnya Terdakwatertangkap tangan oleh pihak kepolisian; Bahwa Terdakwa mengetahui melakukan penangkapan dengan menggunakansetrum yang membahayakan dan merusak pelestarian

sengatan listrik yangmengakibatkan adanya setruman ke dalam air sehingga ikanikan akan terapung keatas permukaan air dan Terdakwa dapat dengan mudah menangkap ikanikan tersebutdengan menggunakan stik/serok dan dimasukkan ke dalam baskom dimana Terdakwaberhasil menangkap ikan jenis Gabus dan Papuyu sebanyak 8 (delapan) Kg sebelumakhirnya Terdakwa tertangkap tangan oleh pihak kepolisian;Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui melakukan penangkapan denganmenggunakan setrum yang membahayakan dan merusak pelestarian

Bahwa bila faktafakta diatas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 92UndangUndang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan danPengelolaan Lingkungan Hidup, yang redaksinya :Paragraf 6Hak Gugat Organisasi Lingkungan HidupPasal 92(1) Dalam rangka pelaksanaan tanggungjawab perlindungan danpengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhakmengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsilingkungan hidup ;(2) Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukantindakan tertentu

Menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasitersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsilingkungan hidup ; danc. Telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggarandasarnya paling singkat 2 (dua) tahun ;Secara hukum Yayasan Citra Keadilan sebagai badan hukum telah dapatditarik kKesimpulan memiliki kedudukan hukum (/egal standing) sebagaisubjek hukum Penggugat dalam perkara ini untuk mengajukangugatan ;E. Tentang Dalil Posita Gugatan.1. Bahwa PT.

(Pertimbangan Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMedan pada halaman 14 alinea ke3), yang redaksinya dikutipsebagai berikut :bahwa benar ternyata berdasarkan anggaran dasar yayasancitra keadilan (Penggugat/Terbanding) kepentingan pelestarianlingkungan hidup bukanlah tujuan didirikannya yayasan, karenaternyata tujuan utama yayasan bergerak dibidang pendidikankeagamaan, sedangkan pelestarian fungsi lingkungan hiduphanya sebagai kegiatan pelengkap Penggugat/Terbandingitupun dilakukan bukan

Bahwa tentang Penggugat/Terbanding/Pemohon' Kasasi tidakberkepentingan, tidak bertempat tiggal di mana bangunan TermohonKasasi Il berada dan bukan tujuan pelestarian lingkungan dariYayasaan Citra Keadilan hanya pelengkap saja (lengkapnya mohonlihat uraian poin 1 diatas) sebagai alasan dan pertimbangan bagiPengadil Tingkat Kedua menyatakan gugatan tidak dapat diterima(NO) sesungguhnya alasan yang tidak logis (akal sehat), tidakberdasarkan hukum dan peraturan perundangundangan, sebab bilakedudukan

alam, konservasi alam, cagar budaya,situs purba kala dan segala bentuk pengrusakan yang dapatmerugikan masyarakat untuk kepentingan pelestarianlingkungan hidup,telah jelas dan tegas tujuan didirikan Yayasan Citra Keadilan salahsatu. tujuan Yayasan Citra Keadilan adalah PelestarianLingkungan bukan tujuan pelengkap seperti yang disimpulkanJudex Facti, tidak ada kata dan kalimat serta fakta lain dalam ADdan ART Yayasan Citra Keadilan fungsi pelestarian lingkungansebagai tujuan pelengkap seperti yang

Bahwa sejak awal berdirinya hingga sekarang, WALHI tumbuh secaraswadaya di tengahtengah masyarakat dan bersama masyarakat,bergerak atas dasar kepedulian pada pelestarian fungsi lingkunganhidup, pemajuan, perlindungan, penegakan, penghormatan terhadaphukum, khususnya lingkungan hidup di Indonesia;3.3. Bahwa pada mulanya WALHI didirikan berdasarkan Akta Notaris,tanggal 10 Maret 1983, Nomor 11, yang dibuat di hadapan Notaris Drs.H.

Tahun 1920 dimulai pelestarian KEL, F.C.Van Heurn,seorang ahli geologi Belanda melakukan riset daneksplorasi minyak dan mineral yang banyak terdapat diKEL. Akan tetapi itu ditolak oleh Pemuka Adat setempatdan diganti menjadi Kawasan Konservasi Leuser(wildlife sanctuary) Leuser dan Gunung Leuserdianggap sebagai sakral (suci) oleh masyarakat adat diAceh;2.

Pelestarian dan peningkatan fungsi dan dayadukung lingkungan hidup untukmempertahankan dan meningkatkankeseimbangan ekosistem, melestarikankeanekaragaman hayati, mempertahankan danmeningkatkan fungsi perlindungan kawasan,melestarikan keunikan bentang alam danmelestarikan budaya nasional;2. Strategi untuk pelestarian dan peningkatan fungsidan daya dukung lingkungan hidup meliputi:a. Menetapkan kawasan strategis nasionalberfungsi lindung;b.

Hal sejalan dengan Qanun Aceh Tamiang Nomor 14 Tahun2013 tentang RIRW Kabupaten Aceh Tamiang Tahun20122032, Rencana Pola Ruang yaitu Kawasan lindung,kawasan budidaya dan pola ruang laut (Pasal 21nya).Kawasan lindung terdiri atas:a. kawasan hutan lindung;b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadapkawasan bawahannya;kawasan perlindungan setempat;kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagarbudaya;e. kawasan rawan bencana;f. kawasan lindung geologi;g. kawasan lindung lainnya.

Huruf B Lampiran Pergub Nomor 54/2013,yaitu:(1) melakukan upaya perlindungan dan pelestarian sumberair;(2) melakukan upaya pengawetan air;(3) melakukan upaya pengelolaan kualitas air danpengendalian pencemaran air;b.

Bahwa berdasarkan Pasal 73 UndangUndang Nomor 41 tahun 1999tentang Kehutanan, yang menyatakan :(1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan hutan,organisasi bidang kehutanan berhak mengajukan gugatan perwakilanuntuk kepentingan pelestarian fungsi hutan;(2).Organisasi bidang kehutanan yang berhak mengajukan gugatansebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :a. berbentuk badan hukum;b. organisasi tersebut dalam anggaran dasarnya dengan tegasmenyebutkan tujuan didirikannya

demikian luasan Kawasan Hutan diwilayah Provinsi Riau semakin menipis , hutan yang disebut sebagai paruparu dunia sebagaimana terdapat dalam salah satu butir yang dihasilkanpada Konfrensi Tingkat Tinggi di Rio Jeneiro (1992) telah menjadi rusak danberkurang, dan hal tersebut semakin memicu terjadinya pemanasan global(global warming), maka oleh sebab itu PENGGUGAT sebagai organisasiyang bergerak di bidang kehutanan yang didirikan dengan tujuan untukmeningkatkan peranserta masyarakat dalam upaya pelestarian

Bahwa, PENGGUGAT adalah merupakan badan hukum, yaitu sebuahorganisasi sosial kemanusiaan yang didirikan dengan salah satutujuannya, yaitu untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalamupaya pelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup secara swadayamasyarakat, hal ini sebagaimana dinyatakan secara tegas dalam Pasal 3ayat (2) huruf e Akta Pendirian yayasan Firmar Abadi. (Bukti P1 danBukti P2).5.

Tri Daya EkaPakerti, dimana dalam gugatan tersebut Yayasan Firmar Abadi (yangjuga Penggugat dalam Gugatan aquo) mengajukan gugatan /egalstanding hanya mendasarkan pada formalitas sebagaimana diatur dalamUU Kehutanan tetapi Pengadilan Negeri Bangkinang mempertimbangkanbahwa formalitas pengajuan gugatan /egal standing tersebut juga harusdilihat dari perspektif UU No. 32/2009 karena keterkaitan erat antarafungsi pelestarian hutan dan fungsi pelestarian lingkungan hidup.Bahwa, dengan demikian terbukti

Menegaskan didalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebutdidirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; danc. Telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnyapaling singkat 2 (dua) tahun;d.

., tanggal 12 Februari 2019 yang kesememuanya diberi tanda dansesuai dengan aslinya keculia Bukti PK 3 fotokopi dari fotokopi, berupa:BuktiPK 1 : Surat Keterangan Nomor 482/097/10.01/2019 tanggal 4Februari 2019;Bukti PK 2 : Surat Panggilan dari Koperasi Simpan Pinjam Jasa CabangKlaten Nomor 023/CCC/Js.Pst/V1I/2012 tanggal 4 Juni 2012;Bukti PK 3 : Keputusan Kepala Balai Pelestarian Peninggalan PurbakalaJawa Tengah Nomor 988/102.SP/BP3/P.IX/2005 tanggal 22September 2005 tentang Penetapan Benda Cagar

Tentang adanya novum:Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan bukti baru (novum)berupa: Surat Keterangan Pemerintah Kabupaten Kudus Nomor 432/097/10.01/2019 tanggal 4 Februari 2019 (PK1); Surat Panggilan Penyelesaian Pinjaman tanggal 4 Juni 2012 (PK2); Surat Keputusan Kepala Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala JawaTengah Nomor 988/102.SP/BP3/P.IX/2005 tanggal 22 September 2005(PK3);Bahwa Bukti PK2 berupa surat panggilan tidak ada relevansinyadengan perkara a quo sehingga tidak dapat dipertimbangkan

Beli Nomor 76/KTKDS/2004 atas Sertifikat Hak Milik Nomor 411atas nama Listiyanah binti Haji Asmichan dan Fatkhawati bintiAsmichan/Pemohon Peninjauan Kembali kepada Sri Sumarni (debitur)oleh Notaris Saraswati Retno Puspitasari, S.H. selaku PPAT dibuattanggal 16 Februari 2004 tidak pernah terjadi;Bahwa bangunan rumah adat Kudus yang ada dan berdiri di atas tanahSertifikat Hak Milik Nomor 411 adalah bangunan cagar budaya yangdilindungi oleh Undang Undang Nomor 11 Tahun 2010 dan KeputusanKepala Balai Pelestarian

Wayan MuliarsaJdSapaia Pelestarian Cagar Budaya GorontaloAlhnhetuk Nomor 100, Kelurahan Huangobotu. Kecamatan Dungingi,KotaGorontalo.Provinsi Gorontalo. Z.NRina Wirachmawati, SH. Statpada Bagian Bantuan Hukum, BiroJenderal Kementrian Pendidikan DanHukum Dan Organisasi SekretariatKebudayaan Alhnhahderal Sudirman Senayan Jakarta. .NSuprapti,SH JStafapada Bagian Bantuan Hukum, BiroJenderal Kementrian Pendidikan DanHukum Dan Organisasi SekretariatKebudayaan Alhnhahderal Sudirman Senayan Jakarta.

Kementerian Kebudayaan dan PariwisataRepublik Indonesia, Hak Pakai dalam jangka waktuselama tanah dipergunakan untuk lokasi pembangunanKantor Balai Pelestarian Peninggalan PurbakalaGorontalo dst....Diktum Keempat : Untuk memperoleh tanda bukti hak berupa Sertipikat,penerima hak harus terlebih dahulu mendaftarkan hakatas tanahnya dst....Apabila ketentuan Pasal 1 angka 9 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009dihubungkan dengan rumusan Keputusan Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Provinsi Gorontalo

Oleh karena iitu, Balai Pelestarian Peninggalan PurbakalaGorontalo telah melakukan pembelian atau pembebasan sebidang tanah denganpenjelasan sebagai berikut: a. Tanah tersebut pada awalnya adalah tanah hak milikH. Ahmad Husain dengana Sertipikat Hak Milik Nomor 256/Desa Huangobotu, Kecamatan Dungingi,Kota Gorontalo tertanggal 3 Maret 1992 dengan luas 7265 m2 (tujuh ribu duaratus enam puluh lima meter persegi).

Pembelian hak atas tanah tersebutdilakukan oleh Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Gorontalo denganbiaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari KementerianKebudayaan dan Pariwisata cq Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala KotaGorontalo sesuai dengan DIPA Nomor 0085/040 04.2.01/26/2011 tanggal 20Desember 2010.c Setelah pelepasan hak atas tanah dilakukan, Tergugat II Intervensi 2mengajukan permohonan hak pakai atas tanah tersebut kepada Kepala KantorPertanahan Kota Gorontalo dengan

tanggal 30 Juni 2011 ( BuktiT.ILinterv.25);b Surat Walikota Gorontalo Nomor 050/B.Pemb/1050 tanggal 22 Agustus 2011yang ditujukan kepada Kepala Balai Pelestarian Peninggalan PurbakalaGorontalo, perihal persetujuan pembigunan lokasi kantor Balai PelestarianPeninggalan Purbakala Gorontalo di Kelurahan Huangobotu, KecamatanDungingi, Kota Grontalo ( Bukti T.IL.Interv.26);c Surat pernyataan dari Pemilik tanah (H.

Daya Alam Hayatidan Ekosistemnya bahwa Konservasi Sumber Daya Alam Hayati adalahpengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukansecara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediannya dengantetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dannilainya ;Bahwa kawasan hutan Konseervasi Tuti Adagae adalah merupakankawasan hutan wisata alam hutan konservasi fungsinya adalah merupakantaman wiasata alam, yang mana pengertian dari taman wisata alam itusendiri adalah kawasan pelestarian

mendapatkan ijin dari pihak Balai BesarKSDANTT ;Bahwa akibat yang dialami dari tindakan para terdakwa adalah dari sisijasa dan fungsi ekosistemnya yang meliputi pengatur udara, pengaturiklim mikro, pengatur gangguan, pengatur tata air, penjaga ketersedian air,penjaga erosi, sedimentasi, pembentukan lapisan tanah, siklus nutrien,pengelolaan limbah, penyerobukan, pengontrol biologi, refugia., produksipangan, bahan baku, sumber daya genetik, rekreasi, budaya, pendidikandan penelitian ;Bahwa Kawasan Pelestarian

Alam terdiri dari : Taman Nasional, TamanHutan Raya dan Taman Wisata Alam dan Pasal 30 menyatakan bahwaKawasan Pelestarian Alam mempunyai fungsi Perlindungan SistemPenyangga Kehidupan, Pengawetan Keanekaragaman Jenis tumbuhanhalaman 18 dari 35 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2016/PN KIbdan Satwa, serta Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayatidan ekosistemya ; Bahwa Bila merujuk pada peraturan perundangundangan diatas makakawasan Taman Wisata Alam Tuti Adagae merupakan salah satuKawasan Pelestarian

alam untuk tujuan koleksitumbuhan dan atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan atau bukanasli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan,pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi ;Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 14 Undangundang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 tentang KONSERVASISUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA yang dimaksud denganTaman wisata alam adalah kawasan pelestarian alam yang terutamadimanfaatkan untuk

saksi YUSUF LANGKAMING adalahmenyapu / membersihkan serbuk kayu pada saat mesin sensor sedangmemotong kayu jati tersebut;Menimbang, bahwa setelah kayu tersebut terdakwa olah menjadi papandan balok yaitu papan dengan ukuran 4 x 20 Cm panjang 2 Meter denganrincian tebal 4 Cm, Lebar 20 Cm dan panjang 2 Meter sedangkan ukuran balokukuran 6 X12 Cm panjang 2 Meter dengan rincian tebal 6 Cm, lebar 12 Cm danpanjang 2 Meter, di tebang dalam kawasan Taman Wisata Alam Tuti Adagaeyang merupakan satu Kawasan Pelestarian

Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang saatkeluarnya objek sengketa a quo bertugas di lingkup pemerintahanHalaman 4 dari 72 halaman Putusan No. 12/G/2019/PTUN.Kdidaerah Kabupaten Buton Utara sebagai Kepala BidangPengolahan Layanan, Pelestarian dan Pembinaan KearsipanDinas Perpustakaan dan Kearsipan Pemerintah Daerah Kab.Buton Utara; 220 0= nnn non noe nnn nnn nnn non nnn ncnnn. Bahwa Penggugat telah dirugikan akibat telah diterbitkannyaObjek Sengketa oleh Tergugat yaitu : a.

DAN ALASAN GUGAT AN; 0 202000 2ncneenenenncnencn en1:Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkatberdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku, melalui Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Sulawesi Tenggara Nomor : Sk.821.12.2/Mn/24811 Tanggal 30Nopember 1990 ; 202 22 222 222 22222Bahwa Penggugat adalah pegawai negeri sipil yang saatkeluarnya objek sengketa a quo bertugas di lingkupPemerintahan Daerah Kabupaten Buton Utara sebagai KepalaBidang Pengolahan Layanan, Pelestarian

nnn ene nnnHalaman 62 dari 72 halaman Putusan No. 12/G/2019/PTUN.KdiBahwa PENGGUGAT adalah pegawai negeri sipil yang diangkatberdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku,melalui KEPUTUSAN Gubernur Kepala Daerah Tingkat SulawesiTenggara, Nomor : SK.821.12.2/MN/24811, tanggal 30 November 1993 ;Bahwa PENGGUGAT adalah pegawai negeri sipil yang sebelum keluarnyaobjek sengketa a quo bertugas dilingkup pemerintahan daerah KabupatenButon Utara sebagai Kepala Bidang Pengolahan Layanan, Pelestarian

Bahwa selanjutnya di dalam Pasal 69 ayat (1) UndangUndangNomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, disebutkan Masyarakatberkewajiban untuk ikut serta memelihara dan menjaga kawasan hutandari gangguan dan perusakan Bahwa seterusnya di dalam Pasal 73 UndangUndang Nomor 41 tahun1999 tentang Kehutanan, disebutkan :(1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan hutan,organisasi bidang kehutanan berhak mengajukan gugatan perwakilanuntuk kepentingan pelestarian fungsi hutan;(2) Organisasi bidang kehutanan

yang berhak mengajukangugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhipersyaratan 29 22 nn nnn nn nnn nnn nnn n nn nnn eensa. berbentuk badanb. organisasi tersebut dalam anggaran dasarnya dengantegas menyebutkan tujuan didirikannya organisasi untukkepentingan pelestarian fungsihutan, dan000c. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaranCasSarnya; 220 nn nnn nn nnn ne nn nn nnn nn nc nc nnn nc ncnnne4.

Bahwa PENGGUGAT adalah badan hukum, yang didirikan untukmelakukan berbagai kegiatan social kKemanusianan, yang salah satu diantaranya adalah untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalamupaya pelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup secara swadayamasyarakat, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (2)huruf e Akta Pendirian Yayasan Wahana Sinergi Nusantara (Vide:BuktiP1, Bukti P2, Bukti P3, dan Bukti P4) ;0022205.

Bahwa PENGGUGAT telah melaksanakan kegiatan sesuaidengan anggaran dasarnya, yaitu telah melakukan Investigasi di bidangkehutanan, melakukan upaya pelestarian fungsi hutan dan lingkunganhidup melalui jalur litigasi (legal standing) di bidang Kehutanan danbidang Lingkungan Hidup.(Vide : Bukti P5, Bukti P6, Bukti P7, Bukti P8, Bukti P9, Bukti P10 dan Bukti P11) ;6.

alam dan hutan pelestarian alam (b) kawasan hutan yang secararuang di cadangkan untuk digunakan bagi pengembangan transmigrasi,permukiman, pertanian, perkebunan (ayat (3)).

Bahwa Penggugat telah berusaha keras menyelesaikanperselisihan tersebut dengan meminta bantuankeluarga kedua belah pihak bahkan Penggugat sudahdatang dan meminta nasihat dari Badan PenasihatanPembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) KecamatanGondokusuman Yogyakarta namun tidak membuahkanhasil sebagaimana Penggugat harapkan; 7.

Alam Perairan TamanNasional Komodo tanggal 31 Maret 1999 seluas 132.572 Ha;12) Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 172/KptsI/2000tanggal 29 Juni 2000, tentang Penetapan Kawasan Pelestarian AlamPerairan Taman Nasional Komodo seluas 132.572 Ha;13) Keputusan Dirjen PHKA : SK.No. 65/Kpts/DJV/2001 tanggal 30 Mei2001 tentang Zonasi Taman Nasional Komodo;14) Keputusan Dirjen PHKA No.: SK.21/IVSET/2012 tanggal 24 Februari2012 tentang Review Zonasi Taman Nasional Komodo;15) Surat Keputusan Direktur

Bahwa dalam fakta persidangan terungkap yaitu dalam pengajuan Eksepsi danJawaban dari Tergugat tanggal 19 Desember 2017 hal. 5 dalam pokok perkarapoin 3 huruf a angka 13 yang menyatakan Keputusan Menteri Kehutanan danPerkebunan No. 172/Kptsll/2000 tanggal 29 Juni 2000, tentang PenetapanKavasan Pelestarian Alam Perairan Taman nasional Komodo seluas 132.572Ha, sedangkan obyek sengketa telah menjadi milik Para Pembanding/ semulaPara Penggugat Tahun 1997.

(Vide bukti T3);Halaman24 dari 54 halaman Putusan Nomor117/PDT/2018/PTKPG11)Berita Acara Tata Batas Kawasan Pelestarian Alam Perairan TamanNasional Komodo tanggal 31 Maret 1999 seluas 132.572 Ha. (Videbukti T5);12)Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 172/KptsI/2000tanggal 29 Juni 2000, tentang Penetapan Kawasan Pelestarian AlamPerairan Taman Nasional Komodo seluas 132.572 Ha.

Berita Acara Tata Batas Kawasan Pelestarian Alam Perairan TamanNasional Komodo tanggal 31 Maret 1999 seluas 132.572 Ha;Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 172/KptsI/2000tanggal 29 Juni 2000, tentang Penetapan Kawasan Pelestarian AlamPerairan Taman Nasional Komodo seluas 132.572 Ha;. Keputusan Dirjen PHKA : SK.No. 65/Kpts/DJV/2001 tanggal 30 Mei 2001tentang Zonasi Taman Nasional Komodo;.

Bukti Surat T5 berupa Berita Acara Tata Batas Kawasan Pelestarian AlamPerairan Taman Nasional Komodo seluas 132.572 ha tertanggal 31 Maret1999;Bukti Surat T6 berupa Keputusan Menteri Kehutanan dan PerkebunanNomor 172/kptslIV2000 tertanggal 29 Juni 2000, tentang PenetapanKawasan Pelestarian Alam Taman Nasional seluas 132.572 ha;.

/PN WgwSawa, Anano, Kentiole, TuwuTuwu, dan Moromaho) dan perairan Pulau WangiWangi, Kaledupa, Tomia, Binongko, Perairan Pulau Runduma, Moromah,Perairan Karang Gurita, Perairan Karang Kapota, Karang Kaledupa, Tomia,Karang Koromaha, Perairan Karang Koko sampai dengan Perairan PulauMoromaho; Bahwa tujuan Kabupaten Wakatobi ditetapkan sebagai Kawasan TamanNasional adalah untuk memastikan terjaminnya sistem penyangga kehidupandalam rangka pelestarian keanekaragaman hayati sebagai perwakilan ekosistemwilayah

Melakukan Kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona lain daritaman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam;Menimbang, bahwa Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alamyang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yangdimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan,menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi, sedangkan Taman hutan rayaadalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atausatwa yang alami atau buatan, jenis asli dan

atau bukan asli, yangdimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan,menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi dan yang dimaksuddengan Taman wisata alam adalah kawasan pelestarian alam yang terutamadimanfaatkanuntuk pariwisata dan rekreasi alam.Menimbang, bahwa pada tanggal 26 Desember 2019 sekitar pukul 10.00WITA Para Terdakwa bersama dengan saksi Tono La Munu ditangkap oleh timdari petugas Pol Airud Polres Wakatobi yang terdiri saksi Marjono, Munawir danAchsary

,adalah merupakan zona perlindungan bahari yang artinya adalah bagian tamannasional yang karena letak, kondisi dan potensinya mampu mendukungkepentingan pelestarian pada zona inti dan zona pemanfaatan;Menimbang, bahwa kegiatan yang diperbolehkan dalam kawasan zonaperlindungan bahari hanyalah meliputi : perlindungan dan pengamanan olehpetugas Balai TNW, inventarisasi dan monitoring sumber daya alam hayatidengan ekosistemnya, penelitian, wisata alam terbatas, pemanfaat jasalingkungan, kegiatan penunjang

/PN Wgw7. 2 (dua) buah BOX gabus kapasitas 60 kg;8. 1 (Satu) buah masker selam;9. 1 (Satu) buah ACCU;10. 2 (dua) buah regulator berwarna hitam;11. 1 (Satu) unit mesin kompresor merk Shark berwarna orens.Barang bukti tersebut Semuanya adalah alat dan hasil untuk melakukankejahatan maka dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;Menimbang, bahwa taman nasional wakatobi yang merupakan zonaperlindungan bahari adalah suatu. wilayah yang karena letak, kondisi danpotensinya mampu mendukung kepentingan pelestarian

Bahwa seterusnya di dalam Pasal 73 UndangUndang Nomor 41 tahun1999 tentang Kehutanan, disebutkan:(1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan hutan,organisasi bidang kehutanan berhak mengajukan gugatan perwakilanuntuk kepentingan pelestarian fungsi hutan;(2) Organisasi bidang kehutanan yang berhak mengajukan gugatansebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan;a. berbentuk badan hukum;b. organisasi tersebut dalam anggaran dasarnya dengan tegasmenyebutkan tujuan didirikannya

Bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (5) UndangUndang Nomor 11 Tahun2020 tentang Cipta Kerja, disebutkan Untuk menjamin perlindungan hutanyang sebaikbaiknya, masyarakat diikutsertakan dalam upaya perlindunganhutan;Bahwa Penggugat adalah badan hukum, yang didirikan untuk melakukanberbagai kegiatan sosial kemanusianan, yang salah satu diantaranyaadalah untuk melakukan kegiatan yang sifatnya meningkatkan peran sertamasyarakat dalam upaya pelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidupsecara swadaya masyarakat

, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal3 ayat (2) huruf e Akta Pendirian Yayasan Menata Nusa Raya (MENARA);Bahwa Penggugat telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggarandasarnya, yaitu. telah melakukan investigasi di bidang kehutanan,melakukan upaya pelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup melaluijalur litigasi (hak gugat organisasi//egal standing) di bidang kehutanan;Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas (poin 4 dan poin 5), makadengan demikian Penggugat, telan memenuhi syarat

Organisasi tersebut dalam anggaran dasarnya dengan tegas menyebutkantujuan didirikannya organisasi untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan;danc.

Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelestarian hutan danlingkungan hidup secara swadaya masyarakat;f. Menyebarluaskan hasil investigasi di bidang kehutanan dan lingkungan hidupkepada pihakpihak yang memerlukan;g. Menekan lajunya kerusakan hutan dan lingkungan hidup akibatpembangunan dan pemanfaatan hutan yang tidak terkendali melaluipemberdayaan pengawasan masyarakat;h.

Apalagi menjadi juru kunci Asta Sunan WirokromoBlingi ; OBYEK SENGKETA MELANGGAR PERDA KABUPATEN SUMENEPNOMOR 6 TAHUN 2014 PASAL 10 Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 10 menyatakan:(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pelestarian cagar budaya ; wane anne nnn e anne enna nnn nn een nnn ene nen nenHalamani19dari99, Put. Perkara No. : 197/G/2018/PTUN.SBY(2) Peran serta masyarakat dalam pelestarian cagar budayasebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi: a.

Bahwa berdasarkan ketentuan dalampasal 63 ayat (3) peraturan daerahkabupaten sumenep No. 6 th 2014tentang pelestarian cagar budaya perlumenerbitkan izin pemanfaatan Bahwa pertimbangan obyek sengketa huruf c tersebut justrubertentangan dengan Peraturan DaerahKabupatenSumenep Nomor6 Tahun 2014 pasal 63.

Perkara No. : 197/G/2018/PTUN.SBYdari Direktorat Pelestarian Cagar Budaya Dan Permusiuman pada empattahun yang lalu, agar supaya di Kabupaten Sumenep dibentuk Tim AkhliCagar Budaya paling sedikit beranggotakan sebanyak 7 orang yang terdiridari berbagai disiplin ilmu diantaranya Arkeolog, Arsitek, Sejarawan,Hukum, dan Tokoh Keturunan Keraton Sumenep.

Perkara No. : 197/G/2018/PTUN.SBYMenimbang, bahwa Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten SumenepNomor 6 Tahun 2014 tentang Pelestarian Cagar Budaya, menyebutkan bahwaPemerintah Daerah berkerja sama dengan setiap orang dalam melakukanpendaftaran.

Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep No. 6 Tahun2014 tentang Pelestarian Cagar Budaya, maka prosedur yang harus dilalui agarsuatu Situs cagar budaya dapat ditetapkan sebagai Cagar Budaya adalah : 1. Adanya pendaftaran, dimana pemerintahn daerah bekerja sama dengansetiap orang meskipun tidak memiliki atau menguasainya dengan dilengkapidengan deskripsi dan dokumentasinya.

(Vide Bukti P.2 Akta Notaris Arman Lany, SH Nomor 01Tanggal 3 Agustus 2012).Bahwa berdasarkan anggaran dasar dan statuta organisasi, ketua,sekretaris dan bendahara memiliki tanggung jawab atas tindakanorganisasi baik secara internal maupun eksternal.Bahwa tujuan organisasi Walhi didirikan adalah untuk kepentinganpenyelamatan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 3 Statuta Walhi.Pasal 2Azas, Sifat dan Tujuanayat (3)"Walhi bertujuaan mendorong terwujudnya

(Vide Bukti P.3 Statuta Walhi Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 3)Bahwa jelas dalam Pasal 92 UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnyadisebut UndangUndang PPLH) menjelaskan dalam Pasal 92,menyatakan yaitu:1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan danpengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhakmengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsilingkungan hidup;2) Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk

Menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasitersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsilingkungan hidup dan;c.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 103 K/TUN/2010 dalam perkaragugatan Tata Usaha Negara antara Walhi melawan Kepala KantorPelayanan Perizinan;Berdasarkan uraian di atas membuktikan bahwa organisasi PemohonKasasi/Pengugat/Pembanding adalah organisasi yang nyata telahmembuktikan sebagai organisasi masyrakat yang jelas dengan penuhkesunguhan menjalankan fungsi pelestarian lingkungan hidup sebagaipemenuhan dalam penegakan hukum lingkungan hidup karena itueksepsi Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding

;Tuntutan:Bahwa berdasarkan selurun uraian yang Pemohon Kasasi uraikan di atasterbukti secara hukum bahwa Pemohon Kasasi berhak mengajukan gugatanlegal standing sebagai hak gugat dalam fungsi pelestarian lingkungan hiduptetapi juga sebagai upaya contro/ social terhadap Pejabat Tata Usaha Negarayang menerbitkan Izin Usaha dan Kegiatan yang tidak prosedur;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut MahkamahAgung berpendapat:Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena

Batola danmenjabat sebagai Analis Pengelolaan Sumberdaya Ikan selama 9 tahun.e Bahwa penangkapan ikan yang dilarang adalah yang menggunakan potas,pestisida, setrum, obat bius, alat peledak, dan lainlain yang membahayakandan merusak pelestarian lingkungan.

menggunakan stik/serok dan dimasukkan ke dalam baskom;e Bahwa para Terdakwa melakukan penyetruman secara bergantian yaitu disaatTerdakwa I melakukan penyetruman maka Terdakwa SAMID Bin RANI yangmengayuh jukung begitu juga sebaliknya dan setelah satu jam masingmasingberhasil menangkap ikan jenis Gabusdan Papuyu sebanyak 3 (tiga) Kgsebelumpara Terdakwa tertangkap tangan oleh pihak kepolisian;e Bahwa para Terdakwa mengetahui melakukan penangkapan denganmenggunakan setrum yang membahayakan dan merusak pelestarian

menggunakan stik/serok dan dimasukkan ke dalam baskom;Bahwa para Terdakwa melakukan penyetruman secara bergantian yaitu disaatTerdakwa BAHRI Bin AHMAD melakukan penyetruman maka Terdakwa IIyang mengayuh jukung begitu juga sebaliknya dan setelah satu jam masingmasing berhasil menangkap ikan jenis Gabus dan Papuyu sebanyak 3 (tiga) Kgsebelum para Terdakwa tertangkap tangan oleh pihak kepolisian;Bahwa para Terdakwa mengetahui melakukan penangkapan denganmenggunakan setrum yang membahayakan dan merusak pelestarian

dan dimasukkan ke dalam baskom dimana paraTerdakwa melakukan penyetruman secara bergantian yaitu disaat Terdakwa IBAHRI Bin AHMAD melakukan penyetruman maka Terdakwa II SAMID BinRANI yang mengayuh jukung begitu juga sebaliknya dan setelah satu jammasingmasing berhasil menangkap ikan jenis Gabus dan Papuyu sebanyak 3(tiga) Kg sebelum para Terdakwa tertangkap tangan oleh pihak kepolisian;e Bahwa para Terdakwa mengetahui melakukan penangkapan denganmenggunakan setrum yang membahayakan dan merusak pelestarian