Ditemukan 3190 data
NAISE
Termohon:
Kepala Satuan Reserse Kriminal Kasat Reskrim Polres Probolinggo
15 — 9
- Menolak permohonan praperadilan Pemohon;
- Menyatakan Penghentian Penyidikan yang dilakukan Termohon Praperadilan sebagaimana tersebut dalam SP2HP tanggal 29 Agustus 2019 yang dilaporkan oleh Pemohon Praperadilan adalah sah dan berdasar hukum;
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar NIHIL;
80 — 45
Dalam Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan ( SP2HP )dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Manggarai Barat baik pada tanggal 27April 2010 dan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan( SP2HP ) tanggal 15 Desember 2012 yang berdasarkan pemeriksaansaksi saksi yang tercantum dalam SP2HP tersebut hanya nama namaini yang disebut sebagai orang yang menguasai, membagi, memberi,menerima, menjual dan atau. membeli atau terlibat secara langsungataupun tidak langsung terhadap tanah objek sengketa
Dalam kedua SP2HP tersebut jelas dan tergas disebut peran masing masing para Tergugat sebagai berikut :6.1. Tergugat 1 Nadi lbrahim menguasai sebagian tanah objek sengketayang menurut Tergugat 9 Adun berdasarkan jijin dari adikPenggugat 2 yaitu Yohanis Gampur alias Joni Gampur yangsekarang sudah meninggal dunia ( Vide SP2HP 27 April 2010angka10 ) dan menurut Tergugat 20 F. X.
dari Tua Adat lorahim Hanta( vide SP2HP 27 April 2010 angka 9 ) ;Tergugat 4 Frans Laman menguasai sebagian tanah objeksengketa dengan ukuran sekitar 12 x 100 Meter yang menurutnyaberdasarkan pembagian dari Almarhum lbrahim Hanta pda tahun1974 yang mana Ibrahim Hanta meminta tanah tersebut dari ulayatatas nama Ishaka dan membagikannya juga kepada Tergugat 3Gali Nasa ( vide SP2HP 27 April 2010 angka 9 ) dan menurut Tergugat 20 F.
Gampur alias Joni Gampur yangsekarang sudah meninggal dunia. ( vide SP2HP 27 April 2010angka 10 ) dan yang menurut Tergugat 20 F.
Sahadoen ( vide SP2HP 27 April 2010 angka 14 ) dan juga menurut Tergugat 4 Frans Laman bahwa Tergugat 20 FransiskusXaverius Erik Sahadoen juga menguasai sebagian objek sengketa(vide SP2HP 27 April 2010 angka 9 ) ;Tergugat 21 Paulus Bin yang menempati dan menguasai sebagianobjek sengketa dengan membuat rumah dan kios yang menurutnyabeli dari Tergugat 4 Frans Laman ;Tergugat 22 Tobias Mutis oleh karena perolehan tanahnyaberdasarkan jual beli dari Tergugat 19 Alex B .
NAISE
Termohon:
Kepala Satuan Reserse Kriminal Kasat Reskrim Polres Probolinggo
194 — 63
- Menolak permohonan praperadilan Pemohon;
- Menyatakan Penghentian Penyidikan yang dilakukan Termohon Praperadilan sebagaimana tersebut dalam SP2HP tanggal 29 Agustus 2019 yang dilaporkan oleh Pemohon Praperadilan adalah sah dan berdasar hukum;
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar NIHIL;
Bahwa Pemohon dalam kedudukanya sebagai pihak yang dirugikanakibat Penghentian Penyidikan sesuai SP2HP tanggal 29 Agustus2019;3. Bahwa dari uraian kejadian laporan Pemohan dapat Pemohonjelaskan bahwa pada bulan Desember 2018 telah terjadi dugaantindak pidana pencurian berupa 22 (dua puluh dua) batang pohonsengon milik Pelapor yang diduga dilakukan oleh terlapor dkk;4.
Menyatakan bahwa Penghentian Penyidikan yang dilakukan TermohonPraperadilan sebagaimana tersebut dalam SP2HP tanggal 29 Agustus2019 yang dilaporkan oleh Pemohon Praperadilan adalah tidak sah dantidak berdasar hukum;.
Tap/30.b/VIII/2019/Satreskrimtentang Penghentian Penyidikan tertanggal 28 Agustus 2019,selanjutnya diberi tanda T22;Potokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan(SP2HP) Nomor: B/49SP2HP Ke1/II/2019/Satreskrim tertanggal 28Februari 2019, Potokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan HasilPenyidikan (SP2HP) Nomor: B/140SP2HP Ke2/VI/2019/Satreskrimtertanggal 25 Juni 2019, Potokopi Surat Pemberitahuan PerkembanganHasil Penyidikan Nomor: B/355/VIII/2019/Satreskrim tertanggal 29Agustus 2019 selanjutnya
Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP).Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 Peraturan Kepala KepolisianNegara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2012 Tentang ManajemenPenyidikan Tindak Pidana menyatakan:(1) Penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15huruf I, dilakukan apabila:a. Tidak terdapat cukup dunia;b. Perkara telah kadaluarsa;c. Pengaduan dicabut (khusus delik aduan); dand.
Menyatakan Penghentian Penyidikan yang dilakukan Termohon Praperadilansebagaimana tersebut dalam SP2HP tanggal 29 Agustus 2019 yangdilaporkan oleh Pemohon Praperadilan adalah sah dan berdasar hukum;Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.Prap/2019/PN Krs3.
Lay Tjok Nen Alias Anentoro
Termohon:
1.Direktur Reserse Kriminal UmumPolda Kalbar
2.Kepolisian Resor Sekadau
79 — 0
MENGADILI :
- Menolak Permohonan Praperadilan dari Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan Surat Pemberitahuan Pemberhentian Penyidikan (SP3) tanggal 12 Oktober 2010, Nomor : SP2HP/69/X/ 2010/Reskrim, adalah sah menurut hukum;
- Menyatakan Surat Penetapan Tersangka Nomor : B/148.a/XII/2019/Dit Reskrimum tanggal 2 Desember 2019, adalah sah menurut hukum;
- Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 5000
ARMIATI
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN DEPOK TIMUR POLRES SLEMAN POLDA DAERAH ISTIMEWA YOYAKARTA
226 — 34
Termohon telah melakukan MalAdministrasi dalam menerbitkan SP2HP dantransaksional, dapat Pemohon jelaskan sebagai berikut:a. SP2HP yang diterbitkan Termohon tidak sesuai dengan faktafakta yang ada(Manipulatif) dapat Pemohon jelaskan sebagai berikut:1.
Pada SP2HP ke4 tertanggal 12 Juli 2019 juga diterima Pemohonpada tanggal 17 September 2019 adalah yang paling Manipulatif; terbuktipada SP2HP ini tertanggal 12 Juli 2019, tetapi isi SP2HP ini mengenaiSurat Penyitaan Barang Bukti tanggal 19 Juli 2019. Sedangkan yangseharusnya tercantum adalah BAP Pemohon tanggal 8 Juli 2019 danPenyitaan Barang Bukti Nomor: STP/25.a/VII/2019/Sek Dpk Tmr tanggal 8Juli 2019 justru tidak tertera dalam SP2HP ini. Begitu juga rencanapemeriksaan Sdri.
Fotokopi dari asli SP2HP ke1 tanggal 21 Februari 2019, bertanda P4;8. Fotokopi dari asli SP2HP ke2 tertanggal 6 Maret 2019, bertanda P5;9. Fotokopi dari asli SP2HP ke3 tertanggal 26 April 2019, bertanda P6;10. Fotokop! dari asli SP2HP ke4 tertanggal 12 Juli 2019, bertanda P7;11. Fotokopi dari asli SP2HP ke5 tertanggal 25 Agustus 2019, bertanda P8;12. Fotokopi dari asli SP2HP ke6 tertanggal 24 Desember 2019, bertandaP9;13.
pertama, T29 SP2HP kedua, T30 SP2HP ketiga, T31SP2HP keempat, T32 SP2HP kelima, T33 SP2HP keenam, T34 SuratPerintah Penyitaan dan BA, T35 Surat Perintah Penyitaan, T36 SuratPersetujuan Sita ke PN Sleman, T37 Surat Perintah Penyitaan dan BA, T38gelar perkara kedua saksi nomor 3 dalam daftar presensi, T39 permohonanketerangan Ahli, T40 balasan dari FH UII Ahli yang ditunjuk Teguh Wahono,S.H., M.H, BA pemeriksaan Ahli, dan BA Sumpah Ahli, T41 Gelar Perkaraketiga rekomendasi agar diterbitkan SP3 dan
2019,penyitaan tanggal 8 Juli 2019, tapi tidak ada dalam surat tersebut, namundisebutkan tanggal 19 Juli 2019, bahwa tanggal 19 Juli 2019 ada penyitaan,tanggal 8 Juli 2019 tidak ditulis, dalam SP2HP tidak membuat rinciantahapan;= Bahwa tanggal 10 April 2019 saksi memberikan SP2HP pertama dankedua kepada Hariyudha Setiawan, mantan suami Pemohon; Bahwa SP2HP pertama dan kedua diberikan sekaligus, saksi lupa; Bahwa SP2HP dua, tiga, empat dan lima kepada Pemohon, adayang lewat kantor pos, ada juga dengan
RIZALDI
Termohon:
1.KAPOLRI Cq KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATERA UTARA
2.KAPOLDASU Cq KEPOLISIAN RESORT KOTA MEDAN
3.KEPALA UNIT TINDAK PIDANA EKONOMI POLRESTA MEDAN
85 — 45
2016(tercantum dalam dalil Pemohon).4) SP2HP Nomor: B/ 5327 / XI / 2016 / Reskrim tanggal 10 Nopember 2016.5) SP2HP Nomor: B/ 5841 / XI / 2016 / Reskrim tanggal 30 Nopember 2016.6) SP2HP Nomor: B / 6133 / XII / 2016 / Sat.
Reskrim tanggal 24 Desember2016 (tercantum dalam dalil Pemohon).7) SP2HP Nomor: B/ 21/1/2017 / Reskrim tanggal 09 Januari 2017.8) SP2HP Nomor: B/ 1887 / IV / 2017 / Reskrim tanggal 17 April 2017.9) SP2HP Nomor: B/ 498/1/ 2018 / Reskrim tanggal 25 Januari 2018.10) SP2HP Nomor: B / 5943 / X / RES.1.11 / 2018 / Reskrim tanggal 04Oktober 2018.Halaman 9 dari 18 HalamanPutusan Nomor 99/Pid.Pra/2018/PN.Mdnb.
Terhadap Laporan Polisi Nomor: LP / 2856 / K / XI / 2016 tanggal 28 Nopember2016, terkait proses penyidikan yang dilakukan Termohon II dan Ill secaraberkala telah diberitahukan kepada Pemohon sebagaimana SuratPemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) sebagai berikut:1) SP2HP Nomor: B/ 721/ II / 2017 / Reskrim tanggal 14 Pebruari 2017.2) SP2HP Nomor: B/1410/ Ill / 2017 / Reskrim tanggal 21 Maret 2017.3) SP2HP Nomor: B/ 2529 /VI/ 2017 / Reskrim tanggal 06 Juni 2017.4) SP2HP Nomor: B/ 2961
/ VII / 2017 / Reskrim tanggal 18 Juli 2017.5) SP2HP Nomor: B/661/1/ 2018 / Reskrim tanggal 24 Januari 2018.6) SP2HP Nomor: B / 752 /1/ 2018 / Reskrim tanggal 31 Januari 2018(tercantum dalam dalil Pemohon).7) SP2HP Nomor: B / 1030 / II / 2018 / Reskrim tanggal 13 Pebruari 2018.8) SP2HP Nomor: B / 1300 / II / 2018 / Reskrim tanggal 27 Pebruari 2018(tercantum dalam dalil Pemohon).9) SP2HP Nomor: B / 1769 / III / 2018 / Reskrim tanggal 19 Maret 2018(tercantum dalam dalil Pemohon).10) SP2HP Nomor: B
Fotocopy SP2HP Nomor: B / 5841 / XI / 2016 / Reskrim tanggal 30 Nopember 2016yang diberi tanda dengan bukti T 1, II, III 10 ;11.Fotocopy SP2HP Nomor: B / 21/1 / 2017 / Reskrim tanggal 09 Januari 2017 yangdiberi tanda dengan bukti T I, II, III 12 ;12.Fotocopy SP2HP Nomor: B / 1887/ IV/2017/Reskrim tanggal 17 April 2017 yangdiberi tanda dengan bukti T I, II, III 12.13.Fotocopy SP2HP Nomor B/498/I / 2018 / Reskrim tanggal 25 Januari 2018 yangdiberi tanda dengan bukti T I, II, III 13.14.
TANDI SUHELI
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH RIAU
85 — 87
Praperadilan menghadirinya;Bahwa pada tanggal 20 Mei 2020 Pemohon diberikan Surat PemberitahuanPerkembangan Penyidikan (SP2HP) dengan hambatanhambatan yang tetulisdidalam SP2HP dimana penyidik belum menemukan alamat keberadaan saksiAGUSTAR dan lain;Bahwa pada tanggal 22 Juli 2020 Pemohon dipanggil kembali untuk memberiketerangan berdasarkan surat panggilan No.S.Pgl/461/VII/2020/Reskrimumdimana dalam keterangan Pemohon tetap menyatakan dalam perkara ini tidakada sangkut pautnya dengan PT.
) A3 nomor : B/300.a/X/2019/Reskrimumtanggal 28 Oktober 2019;Menerbitkan surat perintah tugas nomor : Sprin.Gas/565/X/2019/Reskrimum tanggal 30 Oktober 2019;Menerbitkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan nomor :SPDP/109/X/2019/Reskrimum tanggal 31 Oktober 2019 kepadaKajati Riau;Menyampaikan tembusan SPDP dan SP2HP A3 langsung kepadaPEMOHON sesuai bukti pada buku ekspedisi yang ditandatanganioleh PEMOHON;Menerbitkan dan menyampaikan SP2HP A4 nomorB/300.b/I/2020/ Reskrimum tanggal 27 Januari
2020 kepadaPEMOHON sesuai bukti pada buku ekspedisi yang ditandatanganioleh pihak PEMOHON;Menerbitkan dan menyampaikan SP2HP A4.2 nomor : B/300.c/IV/2020/Reskrimum tanggal 9 April 2020 kepada PEMOHON sesuaibukti pada buku ekspedisi yang ditandatangani oleh pihakPEMOHON;Menerbitkan dan menyampaikan SP2HP A4.3 nomor : B/300.d/V/2020/Reskrimum tanggal 20 Mei 2020 kepada PEMOHON sesuaibukti pada buku ekspedisi yang ditandatangani oleh pihakPEMOHON;Menerbitkan dan menyampaikan SP2HP A4.4 nomor : B/300
)A3 nomor : B/300.a/X/2019/Reskrimum tanggal 28 Oktober 2019, selanjutnyadiberi tanda T10;Fotocopy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan nomor : SPDP/109/X/2019/Reskrimum tanggal 31 Oktober 2019 kepada Kajati Riau,selanjutnya diberi tanda T11;Fotocopy Buku ekspedisi bukti penyerahan tembusan SPDP dan SP2HP A3langsung kepada PEMOHON pada tanggal 31 Oktober 2019, selanjutnya diberitanda T12;Fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) A4nomor : B/300.b/I/2020/Reskrimum tanggal
27 Januari 2020 yang ditujukankepada PEMOHON, selanjutnya diberi tanda T13;Fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) A4nomor : B/300.c/IV/2020/Reskrimum tanggal 9 April 2020 yang ditujukan kepadaPEMOHON, selanjutnya diberi tanda T14;Fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) A4nomor : B/300.dIV/2020/Reskrimum tanggal 20 Mei 2020 yang ditujukan kepadaPEMOHON, selanjutnya diberi tanda T15;Fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP
144 — 51
Tidakterjadi tindakan sewenangwenang (willekeur) maupun penyalahgunaan45wewenang (detournement de pouvoir) dalam penerbitan SP2HP A.2 yangdapat menimbulkan kerugian bagi Penggugat.d. Adanya kerugian bagi korban;Bahwa tidak benar Tergugat menerbitkan SP2HP A.2 telah menimbulkankerugian bagi Penggugat.
SP2HP A.2, artinya Penggugat sarna, sekali tidak dirugikan.e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;Bahwa penerbitan SP2HP A.2 sebagai perwujudan tindakan Kepolisian atautindakan hukum pemerintahan merupakan pernyataan kehendak sepihak dariorgan pemerintahan dan membawa akibat pada hubungan hukum ataukeadaan hukum yang ada. Penerbitan SP2HP A.2 sebagai kehendak organpemerintahan yang mengandung carat hukum dapat menimbulkan akibatakibat menjadi tidak sahnya tindakan.
SP2HP A2 dengan SP.3tersebut adalah berbeda kalau SP.3 Penghentian terhadap Penyidikansedangkan SP2HP A2 laporan suatu tindak pidana masih dapat ditingkatkanke tahap Penyidikan apabila ditemukan alat bukti baru.
Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah mengeluarkan SP2HP A2 adalahperbuatan melawan hokum;2. Menyatakan SP2HP A2 tidak mempunyai kekuatan hokum;3.
Tuntutan agar SP2HP A2 dinyatakan tidak mempunyai kekuatanhukum dan.Ad.3 .
MOCH SOLEH BIN IMAN SAFEI
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR BALIKPAPAN UTARA
58 — 16
BoppPelapor yang dirugikan dalam Penghentian Penyidikan dalam kasus ini.OBJEK PRA PERADILANSurat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) ke5, SuratNomor : B/522/X/2018/Reskrim, tertanggal 23 Oktober 2018, terkait penangananPerkara Laporan Polisi No. : LP/K/248/VII/2013/p. Kaltim/Res.Bpp/Sek Utr,tanggal 16 Juli 2013, dimana dalam SP2HP tersebut dinyatakan :2.
Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) nomorB/692/X/2017/Reskrim tanggal 09 Januari 2018 yang diberi tanda P8;.
Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) nomorB/151/III/2018 tanggal 16 Maret 2018 yang diberi tanda P7;10.Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) nomorB/287/V1/2018 Tanggal 04 Juni 2018 yang diberi tanda P10;11.Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) nomorB/491/X/2018/Reskkrim tanggal...... oktober 2018 yang diberi tandaHalaman 19 Putusan Pra Peradilan No 04 /Pid Pra /2019/PN. BppP;1112. Berita Acara Angsuran Pembayaran No.
T7 Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Asli ada padaPenyidikan (SP2HP) Nomor : B / 05 / / 2018/ TermohonReskrim tanggal 9 Januari 2018 kepada Sdr. Moch.Sholeh Bin Imam Syafel8. T8 Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Asli ada padaPenyidikan (SP2HP) ke3 Nomor : B / 157 / Ill // TermohonReskrim tanggal 16 Maret 2018 kepada Sdr. Moch.Sholeh Bin Imam Syafel9.
Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) ke4Nomor : B / 491 / X / 2018/ Reskrim tanggal Oktober 2018 kepada Sadr.Moch. Sholeh Bin Imam Syafei (vide bukti T 9 dan P 11) ;d. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) ke5Nomor : B / 525 / X / 2018/ Reskrim tanggal 25 Oktober 2018 kepada Sadr.Moch.
WAHYU HADI
Termohon:
Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi, Idham Aziz,Cq.Kepala Kepolisian Resort Poso
91 — 30
DanPoin 4 halaman 4; Bahwa Pemohon keberatan dikarenakantidak ada SP2HP diberikan oleh Termohon kepada Pemohonsejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan permohonanini diajukan ke Pengadilan Negeri Poso Kelas BTentang hal ini Termohon tolak karena tidak benar.
PenyidikTermohon telah memberikan surat pemberitahuanperkembangan hasil penelitian laporan (SP2HP) kepadaPemohon secara tertulis namun tidak mau diterima, selain ituKapolsek Poso Kota juga telah memberitahukan secaralangsung kepada Pemohon namun Pemohon sendiri yangmenolak dan tidak mau berurusan dengan Polsek Poso Kotadengan alasan bahwa laporannya diajukan di kantor PolresPoso;b.
Foto copy SP2HP, tertanggal 15 Januari 2019 dari Polres Poso, diberi tandaT.5.6. Foto copy Surat Perintah Penyelidikan Lanjutan, diberi tanda T.6.7. Foto copy Surat Perintah Tugas Penyelidikan Lanjutan, diberi tanda T.7.8. Foto copy SP2HP tanggal 17 Januari 2019, diberi tanda T.8.9. Foto copy Surat Permintaan keterangan atas nama Nikmat, diberi tanda T.9.10.
Menimban, bahwa sesuai alasan permohonan praperadilan pemohonpada angka 3 dan angka 4 bahwa pemohon tidak pernah menerima suratpemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan (SP2HP) yang telahdilaporkan oleh pemohon sejak tanggal 19 September 2018 di kepolisian resortPoso sesual bukti surat P.3, selanjutnya oleh karena tidak mendapatkan suratpemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan (SP2HP) pemohonmelaporkan mengenai penanganan laporan oleh kepolisian Resort Posokepada kepolisian daerah sulteng
Kapolri atas tidak diterimanya surat pemberitahuanHalaman 19 dari 22 Putusan Permohonan Praperadilan Nomor: 4/PidPrap/2020/PN Psoperkembangan hasil penyelidikan (SP2HP) oleh pemohon, selanjutnya apakahtindakan pemohon dapat dikualifikasikan bahwa termohon telah melakukanperbuatan melawan hukum ???
124 — 71
PolB/2790N/2010/Dit Reskrimum, tertanggal 4 Mei 2010, Perihal: PemberitahuanPerkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP ke VII) yang pada intinya menyatakanbahwa Termohon tidak dapat memenuhi permintaan Kejaksaan Tinggi Jawa Baratuntuk meminta visum dan melakukan penyitaan terhadap mobil, sehingga perkaraakan segera dihentikan penyidikannya dengan alasan tidak cukup bukti ;Bahwa atas Surat No.
Pot : B/2790/V/2010/Dit Reskrimum, tertanggal 4 Mei2010, Perihal: Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP ke VII)diatas, Pemohon mengirim surat yang ditujukan kepada Termohon, No. 397/LBH.MSN/2010, tertanggal 24 Mei 2010, Perihal: Tanggapan atas SP2HP ke VII dan permohonan untuk melaksanakan petunjuk dari Bapak Yulianto, selakuJaksa Penuntut Umum perkara a quo ;Bahwa setelah menunggu beberapa lama namun ternyata Termohon tidak jugamelaksanakan Petunjuk yang diberikan oleh Kejaksaan Tinggi
Foto copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) tanggal26 Oktober 2009 (Bukti P5) ;6. Foto copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) tanggal13 Nopember 2009 (Bukti P6) ;7. Foto copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) tanggal15 Desember 2009 (Bukti P7 ) ;8. Foto copy hal permohonan tindak lanjut LP Pol : 2768/K/TX/2009/SPK/UNIT ITtanggal 26 Januari 2010 (Bukti P8 ) ;9.
Foto copy perihal surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (Sp2hp)tanggal 31 maret 2010 (Bukti P9 ) ;10. Foto copy perihal surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (Sp2hp)tanggal 20 April 2010 (Bukti P10 ) ;11. Foto copy perihal surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (Sp2hp)tanggal 4 mei 2010 (Bukti P11 );12. Foto copy Hal tanggapan atas Sp2hp ke VII dan permohonan kerjasama untukmelaksanakan petunjuk dari Bpk.
Termohon telah melakukanpemeriksaan terhadap saksisaksi dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan sertamenerbitkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) sehinggaPemohon mengetahui dengan pasti apa yang telah dilakukan oleh Termohon.Hal. 15 dari 21 hal. Put.
54 — 7
Bahwa Tergugat mengirimkan SP2HP dengan surat Nomor B/149/V1I/2015/Reskrim tanggal 25 Juni 2015 kepada Sdr. Tri Wahono, S.Eselaku Pelapor ;. Bahwa Pelapor/Penggugat berstatus sebagai Tahanan KejariWonogiri atas perkara Tipikor yang menempatkan Penggugat sebagaiTersangka ;Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan terhadap Pelapor, Tergugatmeminta ijin Pemeriksaan Tahanan ke Kajari Wonogiri dengan suratKapolres Wonogiri No:B/1975/VI/2015/Res.Wng tanggal 30 Juni2015 ;.
Bukti T4: Fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan HasilPenyelidikan (SP2HP) Nomor B/149/VI/2015/Reskrim tanggal 25 Juni2015 ;5. Bukti T5: Fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan HasilPenyelidikan (SP2HP) Nomor B/150/IX/2015/Reskrim tanggal 21September 2015 ;6. Bukti T6: Fotocopy Surat Kapolres Wonogiri kepada Kajari WonogiriNomor B/1957/V1/2015/Res. Wng, tanggal 30 Juni 2015 tentang ljinpemeriksaan terhadap tahanan an. Tri Wahono, S.E ;7.
/pengaduandengan benar dan sungguhsungguh.Menimbang, bahwa mengenai SP2HP tersebut, diatur dalam :Pasal 12 huruf c Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor16 tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik diLingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyebutkanpahwa SP2HP merupakan informasi publik yang merupakan hak daripihak pelapor ;.
Pasal 11 ayat (1) huruf a Peraturan Kepala Kepolisian Republik IndonesiaNomor 21 Tahun 2011 tentang Sistem Informasi Penyidikan (PerkabNomor 21 tahun 2011), yang menyebutkan bahwa informasi penyidikandiberikan dalam bentuk SP2HP kepada pelapor/pengadu atau keluarga ;Olehkarena itu untuk mengetahui perkembangan proses penyidikan yangsedang berlangsung, pihak pelapor dapat mengajukan permohonanuntuk dapat diberikan SP2HP kepada pihak kepolisian terkait,sebagaimana telah diatur dalam Pasal 11 ayat (
Bahwa apabila Penggugat tidak juga memperoleh informasi terkait prosespenyidikan terhadap laporan polisi yang dibuat, maka Penggugat sebagaiPelapor dapat mengajukan permohonan agar dapat diberikan SuratPemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) untukmemperoleh informasi terkait proses penyidikan terhadap laporan polisi/pengaduan yang telah dibuat, kepada pihak kepolisian terkait (Pasal 11ayat (1) huruf a Perkap No. 21 Tahun 2011 jo Pasal 12 huruf c PerkapNo. 16 Tahun 2010) ;3.
116 — 50
Bahwa, penanganan perkara yang dilakukan oleh Termohon terhadaplaporan Pemohon memakan waktu yang cukup lama (kurang lebih satutahun delapan bulan) yaitu sejak : 21 Juni 2013, kemudian baru padatanggal : 12 Februari 2015 diterbitkan Surat Pemberitahuan PerkembanganHasil Penyidikan (SP2HP) No. B/122/SP2HP/LP/381 .14/II/2015/Reskrim;7. Bahwa didalam Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan(SP2HP) No.
B/122/SP2HP/LP/381.14/II/2015/Reskrim, yangpada prinsipnya menerangkan tidak jauh berbeda dengan uraian yangtercantum dalam Surat Surat Pemberitahuan Perkembangan HasilPenyidikan (SP2HP) No.
penyidikannya;Bahwa, penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Termohonsebagaimana SP2HP tertanggal : 20 Mei 2015 tersebut diatas, kemudianditindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Ketetapan Kapolres JemberNomor : S.Tap/01/V/2015/Reskrim, tanggal : 20 Mei 2015 dan SuratPerintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPPP/01/V/2015/Reskrim,tanggal : 20 Mei 2015;10.Bahwa, apabila dilihat dari uraian Surat Pemberitahuan Perkembangan11.Hasil Penyidikan (SP2HP) No.
Bahwa, terhadap dalil permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan padaangka (18) Termohon menyatakan sependapat dengan apa yang didalilkanoleh Pemohon tersebut, hal ini telah diakui oleh Pemohon bahwa terhadapSurat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) No. B/374/SP2HP/LP/381.14/V/2015/Reskrim tanggal 20 Mei 2015 atas dasarpendapat Kejaksaan/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jember;11.
Fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan(SP2HP) No. B/122/SP2HP/LP/381 .14/II/2015/Reskrimtertanggal 12 Februari 2015, diberi tanda P2;3. Fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan(SP2HP) No.
272 — 66
Bahwa padahal dalam perkap kapolri nomor 21 tahun 2011 TentangSistem Informasi Penyidikan, telah jelas diatur dalam Pasal 11 yaitu (1) Informasi penyidikan melalui surat sebagaimana dimaksud dalamPasal 10 huruf a, diberikan dalam bentuk SP2HP yang disampaikankepada:a. pelapor/pengadu atau keluarga;(2) SP2HP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurangkurangnyamemuat:a. pokok perkara;b. tindakan yang telah dilaksanakan penyidik dan hasilnya;danc. permasalahan/kendala yang dihadapi dalam penyidikan.
Bahwa berdasarkan Perkap Kapolri tersebut diatas maka SP2HP nomor :B/01/11/2017/Reskrim tanggal 10 Februari 2017 adalah surat yang tidaksah karena tidak pernah memuat hasil perkembangan perkara melainkanmemuat penghentian penyidikan;7.
) kepadaPemohon dan keluarganya sebagai berikut:a) Pengiriman SP2HP No.Pol : B/O01/VIII/2016/Reskrim Tanggal 20 Agustus2016 yang diterimah oleh Pemohon/Keluarganya yang tercatat padabuku Ekspedisi sesuai surat :b) Pengiriman SP2HP No.Pol : B/02/X/2016/Reskrim Tanggal 8 Oktober2016 yang diterimah oleh Pemohon/Keluarganya yang tercatat padabuku Ekspedisi sesuai surat :c) Pengiriman SP2HP No.Pol : B/01/II/2017/Reskrim Tanggal 20 Februari2017 yang diterimah oleh Pemohon/Keluarganya yang tercatat padabuku
Pada gugatan pemohon poin 8 dan 9 dapat Termohon jelaskan bahwa sesuaidengan SP2HP yang dikirimkan kepada Pemohon/keluarganya pada intinyabersifat pemberitahuan tetang perkembangan hasil penyelidikan (SP2HP)bukan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana perzinahan yang dilaporkanoleh Pemohon dan apabila dikemudian hari ditemukan bukti baru (novum),maka kasus tersebut dapat diangkat atau di buka kembali untuk di lakukanproses penyidikan, hal ini sebagaimana telah dijelaskan dalam SP2HP (suratpemberitahuan
)kepada Pelapor saudari NAEDA KAMAL Nomor:B/01/VIII/2016/Reskrim, tanggal 20 Agustus 2016.Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil penyelidikan (SP2HP)kepada Pelapor saudari NAEDA KAMAL Nomor:B/02/X/2016/Reskrim, tanggal 08 Oktober 2016.Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil penyelidikan (SP2HP)kepada Pelapor saudari NAEDA KAMAL Nomor:B/01/1I/2017/Reskrim, tanggal 20 februari 2017.Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil penyelidikan (SP2HP)kepada Pelapor saudari NAEDA KAMAL NomorB/02/V/2017/Reskrim,
YOULA F.F.N. RARUNG
Termohon:
DIRRESKRIMUM POLDA METRO JAYA
103 — 57
Fotokopi dari Surat Pemberitahuan Perkembangan HasilPenyidikan (SP2HP) Nomor: B/6165/XII/RES.1.9./2019/Direskrimumtanggal 20 Desember 2019, diberi tanda P1112. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan(SP2HP) Nomor: B/848/II/RES.1.9./2020/Direskrimum tanggal 19Februari 2020, diberi tanda P12;13.
Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan(SP2HP) Nomor: B/2148/V/RES.1.9./2020/Direskrimum tanggal 14 Mei2020, diberi tanda P13;Halaman 48 dari 57 Putusan Perkara No.78/Pid.Prap/2021/PN.JKT.SEL14. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan(SP2HP) Nomor: B/2324/VI/RES.1.9./2020/Direskrimum tanggal 3 Juni2020, diberi tanda P14;15.
Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan(SP2HP) Nomor: B/7414/X/RES.1.9./2020/Direskrimum tanggal 26Oktober 2020, diberi tanda P15;16.
Selanjutnya diberitanda T56;Fotokopi Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan (SP2HP) ke1. Selanjutnyadiberi tanda T57;Fotokopi Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan (SP2HP) ke2. Selanjutnyadiberi tanda T58;Fotokopi Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan (SP2HP) ke3. Selanjutnyadiberi tanda T59;Fotokopi Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan (SP2HP) ke4. Selanjutnyadiberi tanda T60;Fotokopi Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan (SP2HP) ke5.
Selanjutnyadiberi tanda T61;Fotokopi Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan (SP2HP) ke6. Selanjutnyadiberi tanda T62;Fotokopi Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan (SP2HP) ke7. Selanjutnyadiberi tanda T63;Fotokopi Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan (SP2HP) ke8. Selanjutnyadiberi tanda T64;Fotokopi Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan (SP2HP) ke9. Selanjutnyadiberi tanda T65;Fotokop!
Tengku Rahmad Ali
Termohon:
Kepolisian Republik Indonesia
76 — 35
/10/IX/2017/Reskrim, tanggal25 September 2017 Nomor : SP2HP/11/IX/2017/Reskrim dan tanggal 28Februari 2018 Nomor : SP2HP/01/II/2018/Reskrim;Bahwa terhitung semenjak dilaporkannya perbuatan Joni Piter Suplus kepadaTermohon hingga diajukan permohonan praperadilan ini ternyata Termohontidak ada melakukan penyidikan sama sekali dan tanpa alasan yang jelasseolaholah laporan tersebut lenyap tanpa adanya penyelesaian dan/ataudengan kata lain tidak ada tindak lanjutnya;Bahwa seharusnya selaku seorang Penyidik
JONI PITER SUPLUS.Pada Tanggal 08 September 2017 setelah melakukan introgasi terhadappelapor (pemohon) termohon telah memberikan SP2HP A1 kepadapelapor (Pemohon).Pada Tanggal 14 September 2017 melakukan introgasi terhadap saksi A.n.FIDRI GUNAWAN , H. ASWIN, KAHAR dan DASRIZAL.Pada Tanggal 20 September 2017 melakukan introgasi terhadap Sdr.
/01/II/2018/Reskrim A.1.b, diberi meterai secukupnya sesualdengan aslinya lalu diberi tanda P5;Foto copy SP2HP/10/IX/2017/Reskrim A1, diberi meterai secukupnya sesuaidengan aslinya lalu diberi tanda P6;Foto copy SP2HP/11/IX/2007/Reskrim A.la, diberi meterai secukupnya sesualdengan aslinya lalu diberi tanda P7;Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalildalil bantahannya, Termohontelah mengajukan buktibukti surat yaitu :1.2.Foto copy Laporan Pengaduan Rahmad T.Ali, diberi meterai secukupnyasesuai dengan
JONI PITERSUPLUS.Pada Tanggal 08 September 2017 setelah melakukan introgasi terhadappelapor (pemohon) termohon telah memberikan SP2HP Ai kepada pelapor(Pemohon).Pada Tanggal 14 September 2017 melakukan introgasi terhadap saksi A.n.FIDRI GUNAWAN , H. ASWIN, KAHAR dan DASRIZAL.Pada Tanggal 20 September 2017 melakukan introgasi terhadap Sdr.
/01/II/2018/Reskrim A.1.b, P6 berupa Foto copy SP2HP/10/IX/2017/Reskrim A1, dan P7 berupa Foto copy SP2HP/11/IX/2007/ReskrimA.la yang secara bersesuaian menerangkan mengenai pemberitahuanperkembangan hasil penelitian laporan proses penyelidikan yang dilakukan olehTermohon terhadap Laporan PemohonNo.
85 — 15
SP2HP No. Pol. : B/451/III/2013/Reskrim, tanggal 3 April 2013 (A1);2. SP2HP No. Pol. : B/870/IV/2013/Reskrim, tanggal 29 April 2013 (A3) ;3. SP2HP No. Pol. : B/951/V1I/2013/Reskrim, tanggal 24 Juni 2013 (A3).Bahwa berdasarkan SP2HP No. Pol. : B/870/IV/2013/Reskrim, tanggal 29April 2013 diterangkan bahwasanya Termohon TELAH MENEMUKANBUKTI PERMULAAN YANG CUKUP BAHWA TELAH TERJADI TINDAK PIDANA dan selanjutnya akan memulai penyidikan;Bahwa selanjutnya, di dalam SP2HP No.
SP2HP No. Pol. : B/476d/IX/2013/Reskrim, tanggal 17 September2013 (A4) ;2. SP2HP No.
Pol. : B/870/IV/2013/Reskrim, tanggal 29 April 2013 dan SP2HP No. Pol. : B/951/V1/2013/Reskrim, tanggal 24 Juni 2018 ;Bahwa selanjutnya, di dalam SP2HP No. Pol. : B/476d/IX/2013/ Reskrim,tanggal 17 September 2013 (A4) menyatakan : Gelar perkara di ruanggelar perkara Dit Reskrimum Polda riau, tanggal 29 Juli 2013 bahwadari hasil gelar perkara menyatakan PERKARA TERSEBUT TIDAKMERUPAKAN TINDAK PIDANA (PERDATA) ;Bahwa sedangkan SP2HP No.
Pol. : B/476d/IX/2013/ Reskrim, tanggal 17 September2013 dan SP2HP No.
Pol.B/476d/IX/2013/Reskrim,tanggal 17 September 2013 (A4), sesuai denganaslinya;18.Bukti P18 : Fotocopy SP2HP No.
SUKIRAN
Termohon:
Kepala Kepolisian Resort Kediri
29 — 7
) sebagaimanaketentuan dalam pasal 12 huruf c Peraturan Kepala Kepolisian RepublikIndonesia nomor: 16 tahun 2010 tentang Tata cara pelayanan informasipublic di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yangmenyebutkan bahwa SP2HP merupakan informasi public yang merupakanhak dari pihak pelapor/pengadu atau keluarga.Perlu difahami pula bahwa Praperadilan sendiri diatur dalam UU nomor 8Tahun 1981 tentang KUHAP, khusunya pasal 1 angka 10, pasal 77 s/d pasal83, pasal 95 ayat (2) dan ayat (5), Pasal
)Nomor: B/131/V/RES.1.24/2019, tangal 9 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda T7;Asli dan Fotocopy Buku Register Pemberitahuan Perkembangan HasilPenyidikan (SP2HP) Nomor: B/131/V/RES.1.24/2019, tangal 9 Mei 2019,selanjutnya diberi tanda T8;Asli dan Fotocopy Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP)Nomor: B/228/VIII/RES.1.24/2019, tangal 9 Agustus 2019, selanjutnya diberitanda T9;Asli dan Fotocopy Buku Register Pemberitahuan Perkembangan HasilPenyelidikan (SP2HP) Nomor: B/228/VIII/RES.1.24
/2019, tangal 9 Agustus2019, selanjutnya diberi tanda T10;Asli dan Fotocopy Laporan Pelaksanaan Gelar Perkara, Tanggal 6 Februari2020, selanjutnya diberi tanda T11;Asli dan Fotocopy Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/1.b/II/2020/Satreskrim, tanggal6 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda T12;Asli dan Fotocopy Buku Verbal Surat Ketetapan Nomor:S.Tap/1.b/II/2020/Satreskrim, tanggal 6 Februari 2020, selanjutnya diberi tandaT13;Asli dan Fotocopy Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP)Nomor B
/30/SP2HP/II/Res.1.24/2020, tanggal 6 Februari 2020, selanjutnyadiberi tanda T14;Asli dan Fotocopy Buku Register Pemberitahuan Perkembangan HasilPenyelidikan (SP2HP) Nomor B/30/SP2HP/II/Res.1.24/2020, tanggal 6 Februari2020, selanjutnya diberi tanda T15;Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hallagi ke persidangan dan mohon putusan;Putusan Pra Peradilan Nomor : 2/Pid.Pra/2021/PN Gpr Halaman 11 dari 15Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segalasesuatu
) yang jugatermuat di dalam Buku Register Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan(SP2HP) Nomor B/30/SP2HP/II/Res.1.24/2020, tanggal 6 Februari 2020, (T15)Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menilai apakah penghentianpenyidikan oleh Termohon adalah sah secara hukum;Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (2) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981tentang KUHAP menyebutkan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakanpenyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undangundang ini untukmencari serta mengumpulkan
65 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
tanggal 11 Juli 2015 (selang satu hari) setelan Terdakwa JohanesKurniawan mendapatkan laporan SP2HP dari Polsek Gajah Mungkur,Terdakwa Johanes Kurniawan memposting tulisan di facebook milikTerdakwa Johanes Kurniawan dengan akun = jojo kurniawan(https://www.facebook.com/waone/070) yang isinya:DPO KEPOLISIAN nama NYAUW GUNARTO;Mohon bantuan pencarian Tersangka : nama NYAUW GUNARTO;Berdasarkan surat yang diterbitkan oleh Kepolisian Sektor Gajah MungkurKota Semarang mengacu pada SP2HP tanggal 1 September
tanggal 11 Juli 2015 (selang satu hari) setelan Terdakwa JohanesKurniawan mendapatkan laporan SP2HP dari Polsek Gajah Mungkur,Terdakwa Johanes Kurniawan memposting tulisan di facebook milikTerdakwa Johanes Kurniawan dengan = akun = jojo kurniawan(https:/Awww.facebook.com/waone/070) yang isinya:DPO KEPOLISIAN nama NYAUW GUNARTO;Mohon bantuan pencarian Tersangka : nama NYAUW GUNARTO;Berdasarkan surat yang diterbitkan oleh Kepolisian Sektor Gajah MungkurKota Semarang mengacu pada SP2HP tanggal 1 September
tanggal 11 Juli 2015 (selang satu hari) setelan Terdakwa JohanesKUrniawan mendapatkan laporan SP2HP dari Polsek Gajah Mungkur,Terdakwa Johanes Kurniawan memposting tulisan di facebook milikTerdakwa Johanes Kurniawan dengan akun = jojo kurniawan(https://www.facebook.com/waone/070) yang isinya:DPO KEPOLISIAN nama NYAUW GUNARTO;Mohon bantuan pencarian Tersangka : nama NYAUW GUNARTO;Berdasarkan surat yang diterbitkan oleh Kepolisian Sektor Gajah MungkurKota Semarang mengacu pada SP2HP tanggal 1 September
tanggal 11 Juli 2015 (selang satu hari) setelan Terdakwa JohanesKUrniawan mendapatkan laporan SP2HP dari Polsek Gajah Mungkur,Terdakwa Johanes Kurniawan memposting tulisan di facebook milikTerdakwa Johanes Kurniawan dengan = akun = jojo kurniawan(httos:/Awww.facebook.com/waone/070) yang isinya:DPO KEPOLISIAN nama NYAUW GUNARTO;Mohon bantuan pencarian Tersangka : nama NYAUW GUNARTO;Berdasarkan surat yang diterbitkan oleh Kepolisian Sektor Gajah MungkurKota Semarang mengacu pada SP2HP tanggal 1 September
2014 NomorB/61/IX/Sek.Gjhm dan SP2HP tanggal 10 Juli 2015 NomorB/24.b/VII/2015/Sek.Gjhm;Hal. 11 dari 23 hal.
MUSTIKA RENY
Termohon:
KEPOLISIAN RESORT METROPOLITAN JAKARTA UTARA
70 — 39
Jelas tersebut dalam SP2HP ke4 mengenai hak Pemohon yaitu adanyaSP2HP ke1 Nomor: B/2476/XII/2014/Reskrim tanggal 30 Desember 2014,dan karena tidak diberikan oleh Termohon maka menjadi pertanyaan apasebenarnya isi dari SP2HP tersebut dan kapan diberikan kepada Pemohonin casu Pelapor berkenaan dengan LP/2828/K/XII/2014/PMJ/Resju.2.
Jelas tersebut dalam SP2HP ke4 mengenai hak Pemohon yaitu adanyaSP2HP ke2 Nomor: B/316/II/2015/Reskrim tanggal 18 Februari 2015, dankarena tidak diberikan oleh Termohon maka menjadi pertanyaan apasebenarnya isi dari SP2HP tersebut dan kapan diberikan kepada Pemohonin casu Pelapor berkenaan dengan LP/2828/K/XII/2014/PMJ/Resju.3.
Jelas tersebut dalam SP2HP ke4 mengenai hak Pemohon yaitu adanyaSP2HP ke3 Nomor: B/2225/XI/2015/Reskrim tanggal 27 November 2015,dan karena tidak diberikan oleh Termohon maka menjadi pertanyaan apasebenarnya isi dari SP2HP tersebut dan kapan diberikan kepada Pemohonin casu Pelapor berkenaan dengan LP/2828/K/XII/2014/PMJ/Resju.4.
STEVEN HAKIM dalam kapasitassebagai saksiBukti T 42Surat Kuasa tertanggal 18 Februari 2015 dalam rangka pengecekan rekening diBank BCABukti T 43Surat Kapolres Metro Jakarta Utara Nomor : B/2476/XII/2014/Reskrim, tanggal30 Desember 2014 perihal SP2HP ke 1Bukti T 44Surat Kapolres Metro Jakarta Utara Nomor : B/316/II/2015/Reskrim, tanggal 18Februari 2015 perihal SP2HP ke 2Bukti T 45Surat Kapolres Metro Jakarta Utara Nomor : B/2225/X1/2015/Reskrim, tanggal30 November 2015 perihal SP2HP ke 3Bukti T 46Halaman
Tidak diberikan adanya SP2HP ke1 Nomor: B/2476/XII/2014/Reskrimtanggal 30 Desember 2014, maka menjadi pertanyaan apa sebenarnyaisi dari SP2HP tersebut dan kapan diberikan kepada Pemohon in casuPelapor berkenaan dengan LP/2828/K/XII/2014/PMJ/Resju.2. Tidak diberikan SP2HP ke2 Nomor: B/316/II/2015/Reskrim tanggal 18Februari 2015, maka menjadi pertanyaan apa sebenarnya isi dari SP2HPtersebut dan kapan diberikan kepada Pemohon in casu Pelaporberkenaan dengan LP/2828/K/XII/2014/PMJ/Resju.3.