Ditemukan 205190 data
SAFRUDIN ALI
Termohon:
Kepolisian Resort Hulu Sungai Selatan
56 — 20
Pemohon:
SAFRUDIN ALI
Termohon:
Kepolisian Resort Hulu Sungai Selatan
24 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Afdel Risurdita bin Abu Thalib;Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sungai Penuh
21 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
KELOMPOK KERJA PROREFORMASI MASYARAKAT(JASIMAS) KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAHKALIMANTAN SELATAN ; HAJI MUHAMMAD THAMRIN BADERI ; MUHAMMAD NISPIANNOR ; HAJI UHAMMAD HS ; PT. DONINDO KARYA PRATAMA ; BUPATI HULU SUNGAI TENGAH ; KEPALA DINAS PU DAN RASARANA WILAYAH KABUPATEN HULU SUNGAI Cq. PEMIMPIN PROYEK, berkedudukan di Jalan Hasan Basri Barabai ; KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BARABAI ; PIMPINAN DPRD KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang
Termohon:
H.HAMZAH
19 — 0
Pemohon:
Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang
Termohon:
H.HAMZAH
42 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungai Penuh ; Riki Rinaldo bin Ismail ;
113 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI BRANTAS vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GRESIK, dkk
Putusan Nomor 519 K/TUN/2016menyebutkan bahwa Balai Besar Wilayah Sungai mempunyai tugasmelaksanakan Pengelolaan Sumber Daya Air di Wilayah Sungai yangmeliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi, Operasi dan Pemeliharaandalam rangka konservasi dan Pendayagunaan Sumber Daya Air danPengendalian Daya Rusak Air ;.
Bahwa Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Jawa Timur No 134Tahun 1997 tentang Peruntukan Tanah pada Daerah Sempadan Sungai kaliSurabaya, Kali Wonokromo, Kali Kedurus dan kali Porong di Provinsi DaerahTingkat Jawa Timur ;Pasal 5:Pada Daerah Sempadan Sungai dilarang :a. Membuang sampah, limbah padat dan atau car ;b. Mendirikan bangunan permanen untuk hunian atau tempat usaha ;.
TENTANG SEMPADAN SUNGAI :e Bahwa Penggugat pada posita angka 3 dan angka 4, halaman 5mendalilkan bahwa tanah milik Tergugat Il Intervensi yang tercatatdalam 14 SHGB (objek gugatan) adalah tanah sempadan sungai KaliSurabaya. Dalil tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum ;Bahwa Kali Surabaya adalah sungai yang melintasi Kabupaten Gresik,Sidoarjo dan Kota Surabaya, wilayah Propinsi Jawa Timur.Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Huruf (b) Peraturan Pemerintah (PP)Halaman 16 dari 28 halaman.
Oleh karena ituPenggugat tidak memiliki wewenang dan tanggungjawab untukmengurusi sempadan atau bantaran Sungai Kali Surabaya ;Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2011Tentang Sungai, disebutkan bahwa :(1) Pengelolaan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18dilakukan oleh :a. Menteri, untuk sungai pada wilayah sungai lintas provinsi,wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategisnasional ;b.
Gubernur, untuk sungai pada wilayah sungaiilintaskabupaten/kota; danc. Bupati/Walikota, untuk sungai pada wilayah sungai dalam satukabupaten/kota ;Bahwa kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan pengairanberdasarkan asas otonomi daerah juga diatur dalam UndangUndangNomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (sebagaipengganti Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 TentangPemerintahan Daerah). Kewenangan Pemerintah Propinsi TentangPengairan diatur dalam Pasal 12 ayat (1) C jo.
55 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
JAKSA/PENUNTUT UMUM KEJAKSAAN NEGERI SUNGAI PENUH ; vs. FERRY SISWADHI bin NUKMAN ;
Penuh yangmenerangkan, bahwa pada tanggal 15 Oktober 2004 Jaksa/Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Sungai Penuh telah mengajukan permohonan kasasiterhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;Memperhatikan memori kasasi bertanggal 26 Oktober 2004 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraanPengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 26 Oktober 2004 ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkandengan hadirnya
Tidak menerapkan hukum = atau menerapkan hukum tidaksebagaimana mestinya.Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh telahmengambil kesimpulan bahwa unsur : dengan sengaja memiliki tidakterbukti dengan pertimbangan :Hal. 7 dari 12 hal. Put.
No. 61 K/Pid/2005dengan UndangUndang Nomor 5 tahun 2004 dan peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILIMengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/ PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Sungai Penuh tersebut ;Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh No.27/Pid.B/2004/PN.SPN., tanggal 4 Oktober 2004 ;MENGADILI SENDIRI Menyatakan Terdakwa Ferry Siswadhi bin Nukman telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatansebagaimana dalam dakwaan Primair
300 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
JUMRIAH JURI BINTI BAHRAN vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN;
109 — 0
BAHTERA SUNGAI JEDINE. Dkk.
Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang
Termohon:
Yupa
69 — 18
Pemohon:
Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang
Termohon:
Yupa
CHENDRY CHAESAR
Tergugat:
BALAI WILAYAH SUNGAI NUSA TENGGARA 1
112 — 40
Penggugat:
CHENDRY CHAESAR
Tergugat:
BALAI WILAYAH SUNGAI NUSA TENGGARA 1
36 — 12
MT Kepala Balai Besar Wil Sungai Pompengan Jeneberang
Tergugat:
PT.SUBUR AGRO MAKMUR PT.SAM
Turut Tergugat:
1.Bupati Hulu Sungai Selatan
2.BADAN PERTANAHAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
41 — 11
DARLAN
Tergugat:
PT.SUBUR AGRO MAKMUR PT.SAM
Turut Tergugat:
1.Bupati Hulu Sungai Selatan
2.BADAN PERTANAHAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
80 — 27
BIMA PUTRA BANGSA;KEPALA BALAI WILAYAH SUNGAI KALIMANTAN I PROPINSI KALIMANTAN BARAT;
BB. 1 Pontianak ,Kalimantan Barat. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal24 Juni 2011, untuk selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT /PEMBANDING;MELAWANWILAYAH SUNGAI KALIMANTAN I PROPINSIKALIMANTAN BARAT, berkedudukan di Jalan Achmad SoodNo. 6 Pontianak, dalam hal ini memberi Kuasa kepada :1.TITI KARTIKA SARI, SH. M. Kn.2. HIKMAD BATARA REZA, SH. MH.3. MILA KAYANTHI, SH.4. DEWI NUR ASTUTI, SH.5. ARIEF BUDI YULIANTO, SH. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ;Telah membaca : 6.
YUYUN SIMALUNGA, Amd. kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PegawaiNegeri Sipil pada Kantor Balai Wilayah Sungai Kalimantan IKalimantan Barat, beralamat di Jalan Achmad Sood No. 06Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 695 / HK.0202 / BESK. I / 2011 tanggal 23 September 2011, untukselanjutnya disebut sebagai TERGUGAT/TERBANDING ; 1.
KEPALA BALAI WILAYAH SUNGAI NUSA TENGGARA I
Termohon:
HASNAWATI
92 — 26
Pemohon:
KEPALA BALAI WILAYAH SUNGAI NUSA TENGGARA I
Termohon:
HASNAWATI
Tergugat:
PT.SUBUR AGRO MAKMUR PT.SAM
Turut Tergugat:
1.Bupati Hulu Sungai Selatan
2.BADAN PERTANAHAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
82 — 16
DARLAN
Tergugat:
PT.SUBUR AGRO MAKMUR PT.SAM
Turut Tergugat:
1.Bupati Hulu Sungai Selatan
2.BADAN PERTANAHAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATANSAM (Subur Agro Makmur), yangtelah diterbitkan ijin Hak Guna Usahanya oleh pemerintah yaitu TurutTergugat ( Bupati Hulu Sungai Selatan) melalui Turut Tergugat II( Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Hulu Sungai Selatan).. Bahwa ketika Penggugat berusaha menanyakan kebenarannya,kemudian dari pihak perusahaan PT.
PemerintahKabupaten Hulu Sungai Selatan.Bahwa demikian juga penyebutan Bupati Hulu Sungai Selatanmenurut hukum berbeda pertanggung jawaban hukumnyadengan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, kalaupenyebutan Bupati adalah terkait dengan Jabatan sedangkanpenyebutan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatanadalah terkait dengan Kantor/institusinya , pertangungjawaban hukum Bupati terkait dengan Jabatan adalahtermasuk ruang lingkup Peradilan Tata Usaha Negara,sedangkan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai
Menyatakan Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor246 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk KeperluanPembangunan Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Subur AgroMakmur tertanggal 2 Agustus 2007 sah menurut hukum;3. Menyatakan Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor381 Tahun 2007 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa SawitPT. Subur Agro Makmur Di Kabupaten Hulu Sungai Selatantertanggal 18 Desember 2007 sah menurut hukum;4.
Selatan;Bahwa demikian penyebutan Bupati Hulu Sungai Selatan menurut hukumberbeda pertanggungjawaban hukumnya dengan Pemerintah KabupatenHulu Sungai Selatan, kalau penyebutan Bupati adalah terkait dengan jabatansedangkan penyebutan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalahterkait dengan kantor/institusinya, pertanggungjawaban hukum Bupati terkaitdengan jabatan adalah termasuk ruang lingkup Peradilan Tata UsahaNegara, sedangkan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terkaitdengan pertanggungjawaban
daerah Hulu Sungai Selatan, dikarenakan Bupati Hulu SungaiSelatan menurut hukum berbeda pertanggung jawaban hukumnya denganPemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, kalau penyebutan Bupatiadalah terkait dengan Jabatan sedangkan penyebutan PemerintahKabupaten Hulu Sungai Selatan adalah terkait dengan Kantor/institusinya ,pertangung jawaban hukum Bupati terkait dengan Jabatan adalah termasukruang lingkup Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan PemerintahKabupaten Hulu Sungai Selatan terkait dengan
25 — 3
MT Kepala Balai Besar Wil Sungai Pompengan Jeneberang
Ratulangi No. 58 Maros Telp. (0411) 371317371318KABUPATEN MAROS (90511)PENETAPANNomor 108/Pdt.P/2019/PN MrsDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG ESAPengadilan Negeri Maros yang memeriksa dan memutus perkarapermohonan pada pengadilan tingkat pertama yang diajukan oleh :Kepala Balai Besar Wil Sungai Pompengan Jeneberang, Ir Suparji,S.St.Mt, tempat kedudukan Jalan Sekolah Guru Perawat No. 3Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatandalam hal ini diwakilioleh Kuasa Hukumnya Ir.Kristian Simak, M.Si dkk
40 — 6
MT Kepala Balai Besar Wil Sungai Pompengan Jeneberang
Sungai Pompengan Jeneberang,bertempat dan memilin domisili hukum tinggal di JalanSekolah Guru Perawat No. 3 Kota Makassar, PropinsiSulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili kuasanya Ir. KristianSimak, M.Si., Muhammad Saleh Talib, ST., MT., Nasira, ST.
Sungai Pompengan Jeneberang sebesar Rp.542.075.158, (lima ratus empat puluh dua juta tujuh puluh lima ribu seratusHalaman 3 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 115/Pdt.P/2019/PN Mrslima puluh delapan rupiah) untuk pembayaran penitipan uang konsinyasikepada Termohon atas nama Arfandy;Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakahpermohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum sehinggacukup beralasan untuk dikabulkan ataukah sebaliknya ;Menimbang, bahwa berdasarkan surat
44 — 13
MT Kepala Balai Besar Wil Sungai Pompengan Jeneberang
Ratulangi No. 58 Maros Telp. (0411) 371317371318 KABUPATEN MAROS (90511)PENETAPANNomor 99/Pdt.P/2019/PN MrsDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Maros yang memeriksa dan memutus perkara permohonan padapengadilan tingkat pertama yang diajukan oleh :Kepala Balai Besar Wil Sungai Pompengan Jeneberang, Ir Suparji, S.St.Mt,tempat kedudukan Jalan Sekolan Guru Perawat No. 3 Kota Makassar,Propinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;Terhadap :Arsyad, bertempat
32 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SUNGAI PENUH ; BENI EFREN Bin BUJANG PRAN,