Ditemukan 3405 data
80 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa tidak ada satu pun fakta yang membuktikan bahwa telahterjadinya pelanggaran oleh Pemohon/dahulu Tergugat, sementaraskorsing diberikan sebagai sangsi administrasi atas pelanggarandisiplin. Sehingga dengan demikian bahwa pemberian skorsing kepadaPemohon/dahulu Tergugat tidak memenuhi syarat formil, yangmengakibatkan batal demi hukum.3.
103 — 29
menurut hukum atas perbuatannya;Menimbang, bahwa mengenai pidana Majelis Hakim tidak sependapatdengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan mempertimbangkan segala aspekbaik moral, social, dampak psikologi dan kemasyarakatan dengan melihat tujuanpemidanaan bukan sebagai upaya pembalasan atas perbuatan yang telahdilakukan oleh terdakwa, akan tetapi merupakan perbuatan preventif terhadapmasyarakat umum demi kepentingan terdakwa sendiri yaitu untuk introspeksi diri,mengevaluasi diri hingga nantinya dengan sangsi
524 — 273 — Berkekuatan Hukum Tetap
IV, TerlaporV, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor xX,Terlapor XII, Terlapor XIII, Terlapor XIV, Terlapor XVI, Terlapor XVII, danTerlapor XVIII untuk melaporkan dan menyerahkan salinan buktipembayaran tersebut ke KPPU;Bahwa, terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha,Pemohon Keberatan telah mengajukan alasan di depan persidanganPengadilan Negeri Bekasi agar memberikan putusan sebagai berikut:1.Menetapkan dan mengabulkan permohonan pemohon eyaitumembebaskan dari sangsi
40 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
NATAN KABE (kelompok BlokM), ini tentunya membuat kami sangsi atas keterangan saksi EKABINT KANDATI.
28 — 26
Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pengadilan Militer Tingkat Pertama sudah tepat dan benar memberikanpertimbangan sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum sehingga oleh karena itupertimbangan Pengadilan Militer Tingkat Pertama tersebut akan menjadi pertimbanganMajelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini.Menimbang, bahwa setelah mengkaji putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertamamaka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa atas perbuatannya Terdakwaperlu diberikan sangsi
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : Johana Josephina,SH
45 — 17
ini dalam tingkat banding; oleh karena telah tepat dan benardalam mempertimbangkannya; kecuali mengenai lamanya pidana yang telahdijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut Pengadilan Tinggi perludiperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut:wonnne Menimbang, bahwa selain memperhatikan halhal yang memberatkan danyang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Hakim TingkatPertama, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang bahwa dengandipidananya Terdakwa, Terdakwa akan mendapat sangsi
387 — 8
Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidakdilengkapi bersamasama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan ;20Menimbang bahwa memperhatikan bunyi unsur kedua dalam Pasal 50ayat (3) huruf h Jo Pasal 78 ayat (7) UU.No 41 Tahun 1999 tentangKehutanan maka yang menjadi delik atau perbuatan pidana yang dapatdikenakan sangsi pidana adalah setiap perbuatan yang dapat dikategorikansebagai perbuatan pengangkutan, penguasaan atau memiliki hasil hutan danhasil hutan tersebut tidak dilengkapi
40 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Setiapbentuk revisi desain / RAB harus dituangkan dalam berita acara revisi.Setiap bentuk perubahan baik terhadap target, desain, spesifikasi, danlainlain dianggap tidak sah bila tidak dilengkapi dengan berita acara revisi.Perubahan tanpa adanya berita acara revisi merupakan kelalaian ataupelanggaran yang akan mengakibatkan adanya sangsi terhadap pihakyang dianggap lalai.Beberapa prinsip revisi kegiatan antara lain : Jumlah alokasi bantuan pedesa yang sudah diputuskan oleh MAD harustetap (tidak bisa
Sebagaimana sangsi yang ditentukan dari pemerintah bahwajika hasil kegiatan tidak dikelola dengan baik seperti tidak terpelihara ataubahkan tidak bermanfaat atau pengembalian macet maka desa ataukecamatan tidak akan mendapat dana PNPM Mandiri pedesaan untuktahun berikutnya.Proses Pelestarian.Pelestarian kegiatan merupakan tahapan pasca pelaksanaan yang dikeloladan merupakan tanggung jawab masyarakat.
Perubahantanoa adanya berita acara revisi merupakan kelalaian atau pelanggaran yangakan mengakibatkan adanya sangsi terhadap pihak yang dianggap lalai.Bahwa Terdakwa selaku ketua Tim Pengelola Kegiatan tidak pernahmelaksanakan revisi seperti yang tertuang di dalam PTO (Petunjuk TeknisOperasional) (keterangan saksi Juhar Aksa, Samsul Anwar, Sahbudin Ali,Jahirman, Jono, Dahari, Azwar Edi, Muklis, Zailani, Mazlil Izani).Hal. 77 dari 80 hal. Put.
Drs. Akhmad Taufik M.Pd Bin Asnawi Djemawi
Termohon:
Kapolda Kalimantan Tengah Cq Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Tengah
101 — 17
bukti Kepemilikan dalam Perkara PerdataNomor: 03/Pdt.G/2015/PN.PIk dan Perkara Perdata Nomor45/Pdt.G/2018/PN.Plkserta telah digunakan untuk pembuatan Peta BidangNo 49.2.55.162.16.7 tanggal 29 Agustus 2017 atas nama TersangkaKasumansyah SE,Bahwa Perbuatan Pemalsuan digolongkan kejahatan penipuan yakniKasumansyah SE memberikan gambaran dengan menggunakan martabatpalsu, maka cukup menjadi bukti Tersangka atas nama Kasumansyah SEselain ditetapkan sebagai pembuat dan pemakai Surat Palsu yangdikenakan sangsi
pidana sebagaimana dimaksud didalam Pasal 263 ayatayat (1) dan ayat (2) KUHPjuga cukup menjadi alasan hukum Tersangkaatas nama Kasumansyah SE dikenakan sangsi pidana pasal 378 KUHPsebab untuk mencapai maksud dan tujuan pembuatan kelima surat Aquopalsu tersebut Tersangka atas nama Kasumansyah SE menggunakanmartabat Palsu, yakni seolah olah secara hukum telah sah untuk bertindaksebagai Ketua RT 03 RW VI Kelurahan menteng, sehingga kedua Pasaltersebut yakni Pasal 263 KUHP dengan Pasal 378 KUHP saling
Pembanding/Penggugat II : SITI ROBITHOH Diwakili Oleh : INDRA GUNAWAN, SE.SH
Terbanding/Tergugat I : TAUFIK HIDAYAT
Terbanding/Tergugat II : NUNUK DEWI YUNIARTI
Terbanding/Tergugat III : PT. BTN PERSERO Tbk.PT BANK TABUNGAN NEGARA KANTOR CABANG SEMARANG Tbk. PT BANK TABUNGAN NEGARA KC MAGELANG
Terbanding/Tergugat IV : ANA MARWATI , SH.
Terbanding/Tergugat V : HIASINTA YANTI SUSANTI TAN ,SH.MH.
Terbanding/Tergugat VI : KEMENTRIAN AGRARIA Cq KANTOR WILAYAH BPN JATENG Cq KANTOR BPN MAGELANG
Terbanding/Tergugat VII : KEMENTRIAN KEUANGAN Cq KPKNL SEMARANG
Terbanding/Tergugat VIII : KANTOR OTORITAS JASA KEUANGAN RI Cq KANTOR OJK WILAYAH JATENG
126 — 1345
31 Mei2019 oleh TERGUGAT I, II dan Ill dengan hutang Rp 1.500.000.000;Adalah kewajiban TERGUGAT VIII guna memberi sangsi/nhukuman atasperbuatan TERGUGAT III.22. Bahwa sebelumnya ada Addendum 00013.01.05.000785.9tertanggal 30 desember 2018.23.
Bahwa dari plafondering kemudian dibuat AddendumPerjanjian Kredit nomor: 0001301050007859 yang ditanda tanganipada tgl 31 Mei 2019 oleh TERGUGAT I ,II dan III dengan hutangRp 1.500.000.000; Adalah kewajiban TERGUGAT VIII gunamemberi sangsi/nukuman atas perbuatan TERGUGAT III. Bahwa sebelumnya ada Addendum 00013.01.05.000785.9tertanggal 30 desember 2018.
77 — 33
Unsurtanpa hak atau melawan hukum memiliki;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam unsur iniadalah tidak mempunyai hak atau tidak mempunyai kewenangan yang dapat dibenarkan oleh hukum sedangkan yang di maksud dengan malawan hukum*adalah bahwa unsur melawan hukum (wederrechtelijk) adalah maksudperbuatan itu tidak menindahkan normanorma hukum yang berlaku danmelanggar peraturan hukum yang ada sangsi pidananya, dan jugabertentangan dengan asasasas hukum tidak tertulis maupun asasasas yangbersifat
Terbanding/Tergugat : Ridha Hafni
139 — 96
Berdasarkan halhal tersebut diatas, mohon Kepada Ketua PengadilanNegeri Cibinong memberikan putusanputusan sebagai berikut:10.Membatalkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menolak pernyataan Penggugat perihal penguasaan dan pemanfaatanproperti oleh Tergugat;Menetapkan kepemilikan properti yang beratasnamakan Tergugat adalahmilik Tergugat;Menolak permohonan sita jaminan (Conversatoir Beslag) yang diajukanPenggugat terhadap properti yang kepemilikannya sah secara hukumberatasnamakan Tergugat;Memberikan sangsi
94 — 22
adalah prestasi dan motivasiKGS, jonsnsnnsseemee=Bahwa perfomance Tergugat masihbaik ;Bahwa alasan Tergugat sering P1 karena sering terlambatBahwa Saksi menyimpulkan Tergugat sulit untuk mengikutiperaturan ;Bahwa Saksi berusaha mengingt karena yang dipotong premi dan itutidak hanya berlaku bagi Tergugat namun juga kepadateamnya ;Bahwa Saksi, Tergugat masih di perawang karena pernah ketemu dijalan ;Bahwa Saksi sekarang tidak bekerja lagi :Bahwa Tergugat telah mengambil cuti pribadi lebih kurangBahwa Sangsi
68 — 8
Anak 2 pembimbing kemasyarakatanmerekomendasikan untuk diberikan sangsi pidana pembinaan dalam lembagadengan ditempatkan di LPKA Blitar ;Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid. SusAnak/2018/PN. Mg.Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Anak yang bernama anak1. Anak 1 2.
203 — 5
Bkasi Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, denganSertifikat Hak Milik No. 6223/Bintara Gambar Situiasi tariggal 82 Juni 1990, No.12135/1999, seluias 91 M7;Menimbarig, bahwa dalari pasal 7 Akta Pefigaklian Hutang tersebut diatur ffigngenai sangsi jika Penggugat lalai memenuhi kewajibanhya sebanyak 3 (tiga)kali berturutturut, yaitu Perigguigat harus menyerahkan jarninan hutananya besertasrilidi dokiimen pendukting kepada Terguigat I: Menimbang, bahwa dari bunyi pasal 4 dan pasal 7 Akta Perigakian Hutangtersebut
35 — 34
denganmenggunakan SPB yang telah habis masa berlaku melanggar rumusan Pasal219 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang Undang Nomor : 17 Tahun 2008 tentangPelayaran yaitu : setiap kapal yang berlayar wajib memiliki surat persetujuanberlayar yang dikeluarakan oleh syahbandar dan surat persetujuan berlayartidak berlaku apabila kapal dalam waktu 24 Jam setelah persetujuan berlayardiberikan, kapal tidak bertolak dariBahwa perbuatan Terdakwa sebagai nahkoda KM Ampri 02 tersebut tidakdapat dibenarkan dan dapat dancam dengan sangsi
65 — 50
Menimbang bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwaterdakwadisamping untuk memberikan sangsi effek jera kepada terdakwaterdakwa agar iatidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut.
113 — 51
Korneliuskepada Terdakwa Lettu Cba Lukman yang pada kenyataannya OditurMiliter IIl16 Makassar tidak melakukan Banding kepada Kapten Arh AriefKornelis, Oditur Militer IIl16 Makassar melakukan BANDING untukTerdakwa Lettu Cba Lukman NRP 21930125110473 RASA KEADILANYANG DITEGAKKAN UNTUK MEMENUHI UNSUR HUKUM YANG AKANMENJADI PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM TINGGI SURABAYA dimanaTerdakwa selalu dinilai sebagai Prajurit yang menunjukkan Rendahnya DisiplinPrilaku yang tidak Baik juga dijadikan Contoh Tindakkan Sangsi
161 — 124
Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI telah mengetahui danmenyadari adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum adat danagama serta terhadap pelakunya dapat dikenakan sangsi pemidanaan,namun Terdakwa tetap melakukannya, hal ini menunjukan adanya sifatkesengajaan pada diri Terdakwa.a, Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut isteri dan anakanakserta cucu Terdakwa merasa dirugikan karena jarang/tidak pernahbertemu dengan Terdakwa sebagai suami, ayah dan kakeknya sehinggaSaksi Bessye Panambunan sebagai
18 — 9
Bahwa atas kelakuan Pemohon tersebut di atas,Termohon melaporkan Pemohon yang berstatus sebagaiPegawai Negeri Sipil Bantul kepada Sekda dan Bupati Bantul.Karena terbukti bersalah maka Badan Kepegawaian DaerahKabupaten Bantul menjatuhkan sangsi disiplin per tanggal tetap berpangkat Pengatur Muda II A selama empat (4) tahunlagi, dan selanjutnya bisa naik pangkat jika berkelakuan baik.Hal ini jelas bahwa semua ini sesungguhnya berawal dariperilaku dan sifat Pemohon;Bahwa menanggapi alasan poin ke5,