Ditemukan 3405 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sanksi sanusi sungai sangaji sandri sangki sangsu sanggi sanosi sangsit
Pengadilan PA TAHUNA Perdata Agama Perceraian
Register : 01-08-2019 — Putus : 14-10-2019 — Upload : 15-10-2019
Putusan PA TAHUNA Nomor 33/Pdt.G/2019/PA.Thn
Tanggal 14 Oktober 2019 — Penggugat VS Tergugat
37 — 14
  • Tergugat tidak puasdengan melapor ke polisi besoknya tergugat melapor saya ke kantor DinasPendidikan Kabupaten dengan tujuan supaya saya dapat diambil satutindakkan atau sangsi dari atasan. Dengan sikap yang mempermalukansaya,saya sebagai pengugat sudah tidak sanggup lagi hidup berumahtanggadengan tergugat.
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 08-12-2020 — Putus : 12-01-2021 — Upload : 15-01-2021
Putusan PTUN PALU Nomor 32/P/FP/2020/PTUN.PL
Tanggal 12 Januari 2021 — Pemohon:
PT. BANGUN BUMI INDAH
Termohon:
BUPATI MOROWALI UTARA
137 — 67
  • Menjatuhkan sangsi administratif kepada bawahan yang melakukanPelanggaran sebagaimana diatur dalam Undangundang ini;16. Bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) butir a dan b UU No.30 tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan telah ditegaskan bahwa Pejabat Pemerintahanmemiliki kewajiban antara lain:a) Membuat Keputusan dan/atau tindakan sesuai kewenangannya;b) Mematuhi AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)sesuai dengan ketentuan peraturan PerundangUndangan yang berlaku;17.
Pengadilan PN KISARAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 06-12-2017 — Putus : 27-02-2018 — Upload : 01-11-2018
Putusan PN KISARAN Nomor 1103/Pid.Sus/2017/PN Kis
Tanggal 27 Februari 2018 — Penuntut Umum:
Fauzan Arif Nasution
Terdakwa:
1.Alan Robi Firmansyah Als Robi
2.Anju Fernando Turnip Als Anju
60 — 9
  • terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidanasebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidakmenemukan halhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwaharus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
Pengadilan PN KISARAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 17-07-2018 — Putus : 03-09-2018 — Upload : 05-09-2018
Putusan PN KISARAN Nomor 714/Pid.Sus/2018/PN Kis
Tanggal 3 September 2018 — Penuntut Umum:
Junita Sitorus
Terdakwa:
Rudi Antono Als Aseng
25 — 3
  • perbuatannya dan meminta keringanan hukuman, sehinggahal tersebut akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana kepada diriTerdakwa;Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
Pengadilan PA LAMONGAN Perdata Agama Perceraian
Register : 13-11-2013 — Putus : 20-08-2014 — Upload : 16-09-2014
Putusan PA LAMONGAN Nomor 2426/Pdt.G/2013/PA.Lmg
Tanggal 20 Agustus 2014 — PEMOHON KONVENSI DAN TERMOHON KONFENSI
31 — 3
  • Untuk itu saya (Pemohon)menyatakan dengan sebenarnya bersedia menerima sangsi apapun dari atasansaya (Pemohon), jika perceraian tetap dilanjutkan tanpa ijin atasan Selanjutnyasetelah Pemohon tetap bersikeras untuk melanjutkan perkara ini denganmelampirkan surat pernyataan Pemohon tersebut diatas, maka prosespemeriksaan perkara permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon initetap dilanjutkan;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Kutipan Akta Nikah (P.1) danpengakuan Pemohon dan Termohon serta keterangan
Pengadilan PT PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-10-2014 — Putus : 08-12-2014 — Upload : 13-09-2016
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 8/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK.
Tanggal 8 Desember 2014 — dr. H.YUENDRI IRAWANTO,M.KeS
67 — 35
  • dikirim setelah batas waktupenyerahan barang, dan penyedia dikenakan denda 1/1000 perhari selama 50hari, dan sebelum tutup tahun anggaran harus diputus kontrak, selain ituseharusnya sesuai dengan Peraturan presiden No 54 Tahun 2010 pasal 89 ayat(4) pembayaran termin untuk pekerjaan dilakukan senilai pekerjaan yang telahterpasang bukan membayarkannya terlebin dahulu secara melawan hukumHalaman 21 dari 64 hal Put No.08/PID.SUSTPK/2014/PT.PLK.dengan merekayasa berita acara tersebut dan tidak mengenakan sangsi
    IRAWANTO,M.Kes memberikan sanksi denda apabila barang dikirim setelah batas waktupenyerahan barang, dan penyedia dikenakan denda 1/1000 perhari selama 50hari, dan sebelum tutup tahun anggaran harus diputus kontrak, selain ituseharusnya sesuai dengan Peraturan presiden No 54 Tahun 2010 pasal 89 ayat(4) pembayaran termin untuk pekerjaan dilakukan senilai pekerjaan yang telahterpasang bukan membayarkannya terlebin dahulu secara melawan hukumdengan merekayasa berita acara tersebut dan tidak mengenakan sangsi
Pengadilan PN GIANYAR Perdata
Register : 27-12-2017 — Putus : 13-09-2018 — Upload : 08-10-2018
Putusan PN GIANYAR Nomor 222/Pdt.G/2017/PN Gin
Tanggal 13 September 2018 — Penggugat:
1.I Ketut Adi Putra
2.I Nyoman Jengki
Tergugat:
I Wayan Yanto ,ST
70 — 39
  • Pernyataan lalai pada dasarnyabertujuaan menetapkan tenggang waktu (yang wajar) kepada Debituruntuk memenuhi prestasinya dengan sangsi Tanggung Gugat ataskerugian yang dialami oleh Kreditur.
    Pernyataan lalai pada dasarnya bertujuan menetapkantenggang waktu (yang wajar) kepada Debitur untuk memenuhiprestasinya dengan sangsi Tanggung Gugat atas kerugian yang dialamioleh Kreditur. Menurut undang undang, peringatan (Somatie) Krediturmengenai lalainya Debitur harus dituangkan dalam bentuk tertulis (videpasal 1238 KUH Perdata). Jadi lembaga Pernyataan lalai merupakanupaya hukum untuk sampai pada fase Debitur dinyatakan wanprestasi.
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 26-08-2020 — Putus : 18-12-2020 — Upload : 13-01-2021
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 34/G/2020/PTUN.SMD
Tanggal 18 Desember 2020 — Penggugat:
JOKO ISWIDODO,S.P.
Tergugat:
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
351 — 198
  • TentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatanatau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya DenganJabatan dan Penggugat telah menerima Surat Keputusan Nomor :880/IV.1 3808 / TUUA /BKD Tanggal 27 Mei 2020 sesuai denganBerita Acara Serah Terima Berkas tanggal 13 Juli 2020 ;7.Bahwa Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat atau suratkeputusan yang menjadi obyek sengketa tersebut mengenaipemberhentian tidak dengan hormat kepada Penggugat merupakanpenjatuhan sangsi disiplin
    Tentang Pemberhentian Karena MelakukanTindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana KejahatanYang Ada Hubungannya Dengan Jabatan yang pada pokoknyamerupakan pemberian sangsi Disiplin berupa pemberhentian tidakdengan hormat terhadap Penggugat sebagai PNS ternyata jugabertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dimanahukuman pidana yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimanaPutusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 668/K/PID.Sus/2019 tidak mencapai 2 (dua) Tahun sedangkan dalam
Pengadilan PN MEMPAWAH Perdata
Register : 03-06-2021 — Putus : 05-08-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN MEMPAWAH Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Mpw
Tanggal 5 Agustus 2021 — Penggugat melawan Tergugat
38 — 4
  • selalu antar jemput mereka sekolah;Bahwa Tergugat kurang memperhatikan dan sering memarahi kedua anaknya,sehingga kedua anaknya lebin dekat dengan Penggugat, maupun kakek danneneknya, hal ini dapat dibuktikan, karena sejak kepergian Tergugat taggal 21April 2021 hingga saat ini, kedua anaknya biasabiasa saja dan tidak mencaricari ibunya/Tergugat;Bahwa oleh karena sanksi adat cerai dalam putusannya telah disetujui olehTergugat, mengenai Hak asuh kedua anak mereka dipercayakan kepadaPenggugat dan Bahwa sangsi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 17-10-2016 — Upload : 21-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1635 K/Pdt/2016
Tanggal 17 Oktober 2016 — KASIH, DK VS SUMIATUN alias MISNARI
75 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa atasrekayasa hukum yang dilakukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampittersebut Pembanding dan Pembanding II dalam waktu dekat akanmelaporkan Majelis Hakim dan Panitera tersebut kepada Ketua MahkamahAgung, kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah dan ke KomisiYustisia agar pendekar Hukum tersebut diberi sangsi;Bahwa tuduhan yang Para Pembanding pada point 15 dan 16 tersebut di atasbukan tanpa alasan dan bukan pula hanya sekedar mendugaduga, hal itudapat kami buktikan dengan seyakinyakinnya
Pengadilan DILMIL II 09 BANDUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 21-07-2005 — Upload : 19-09-2011
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 145-K/PM.II-09/AD/VII/2005
Tanggal 21 Juli 2005 — Sertu ABDUL RAHMAN DKK 1 (SATU) ORANG
23 — 17
  • Bahwa tindakan kekerasan oleh prajurit TNI dirasakan menjadisorotan masyarakat dan mass media, dan keadaan ini sangat tidakmenguntungkan posisi dan citra INI oleh karenanya guna memberikanefek jera bagi para Terdakwa dan efek cegah bagi prajurit INI yanglain, maka Majelis akan memberikan sangsi yang keras dan tegasterhadap kejahatan seperti ini.Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata mata hanyamemidana orang orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapijuga mempunyai tujuan untuk mendidik
Pengadilan PN KISARAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 16-10-2020 — Putus : 23-11-2020 — Upload : 25-11-2020
Putusan PN KISARAN Nomor 1143/Pid.Sus/2020/PN Kis
Tanggal 23 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
Clara H. Siregar, SH
Terdakwa:
Muhammad Sabri Alias Sabri
29 — 8
  • halhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawabanpidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, makaTerdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah danHalaman 23 dari 26 Putusan Nomor 1143/Pid.Sus/2020/PN Kismeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakandalam dakwaan alternatif pertama dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 23-06-2021 — Putus : 27-10-2021 — Upload : 04-11-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 651/Pdt.Bth/2021/PN Dps
Tanggal 27 Oktober 2021 — Penggugat:
Suin Purwanti
Tergugat:
PT. Cimb Niaga Auto Finance
157 — 180
  • Menyatakan Terlawan telah melanggar Undang Undang perlindungankonsumen, Peraturan Otoritas jasa keuangan dan Peraturan Bank IndonesiaMenghukum Terlawan membayar sangsi administrasi kepada Otoritas jasaKeuangan sesuai aturan yang ditetapkanMenyatakan perjanjian pokok dan perjanjian accesoir atas pembiayaan no415101901607 antara Pelawan dan Terlawan batal demi hukum dan tidakmemiliki kekuatan hukum mengikat.
Pengadilan PN KUTAI BARAT Pidana Khusus
Register : 19-07-2018 — Putus : 30-08-2018 — Upload : 05-09-2018
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 65/Pid.Sus-LH/2018/PN Sdw
Tanggal 30 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
AGUSTIN DWI RIA MAHARDIKA, S.H.
Terdakwa:
1.AKHMADAN Bin TASINSYAH
2.JUMLI Bin JAKRANI
398 — 51
  • PengesahLaporan Hasil Produksi, Kepala Bagian Pemangkuan Hutan, KomandanPos Pengawasan Lalu Lintas Kayu, Kursus Kursus atau Diklat yangpernah diikuti yaitu Diklat PPKBRI, Diklat PolHut, Diklat Kebakaran Hutan; Bahwa, ahli menerangkan perbuatan mengangkut kayu olahan tanpadilengkapi dengan Surat keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu KayuOlahan (SKSHHKKO) maka perbuatan tersebut tidak sesuai denganperaturan perundanganundangan dan dapat dikenai sanksi hukumpidana, maka perbuatan tersebut dapat dikenakan sangsi
Pengadilan PN KISARAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 15-01-2019 — Putus : 13-03-2019 — Upload : 11-08-2021
Putusan PN KISARAN Nomor 27/Pid.Sus/2019/PN Kis
Tanggal 13 Maret 2019 — Penuntut Umum:
Muhardani Budi Septian, SH
Terdakwa:
1.Hery Lesmana Siregar
2.Beny Kurniawansyah
32 — 5
  • dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2019/PN KisMenimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalamdakwaan alternatif kedua dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 28-04-2015 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 19 PK/Pdt.Sus-PHI/2015
Tanggal 28 April 2015 — KRISTOFORUS UMBU YOGAR VS PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. WILAYAH DENPASAR, yang diwakili oleh Irianto, sebagai Pemimpin Wilayah PT Bank Rakyat Indonesi (Persero) Tbk. Denpasar
105 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Semesti harus melewatitahapantahapan tersebut diatas, termasuk kepada Penggugat Rekonvensi;Namun dalam kenyataannya, ketika Penggugat Rekonvensi terindikasimelakukan pelanggaran disiplin, ternyata Tergugat Rekonvensi tidakmelakukan tahapantahapan sangsi/nukuman disiplin sebagaimana diaturdalam ketentuan Pasal 8 Ayat (2) di atas yang kemudian dijabarkan lebihlanjut dalam ketentuan Pasal 11 tentang penjatunan hukuman disiplinberupa peringatan tertulis, Pasal 12 tentang hukuman disiplin berupateguran
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 17-08-2009 — Putus : 26-04-2011 — Upload : 21-07-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 191/Pid/B/2010/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 26 April 2011 —
74 — 35
  • masuk keIndonesia ; Bahwa ada persyaratan untuk bisa mengimport masuk ke Indonesia yaitu angka pengenalImportir ; Bahwa tanpa adanya angka pengenal importir bisa masuk ke Indonesia tetapi di PPn terkenalebih dari 2,5% dan kalau ada hanya terkena 2,5% ; Bahwa pengimport harus memberikan keterangan yang sebenarnya atas pengiriman barangtersebut dan ini ada aturannya ; Bahwa keterangan itu dituangkan di Deklarasi Nilai Pabean ; Bahwa kalau dalam dokumen ternyata ada yang dipalsukan bisa dikenakan sangsi
    Mangkubuana Hutama Jaya tetapi PT CatoAric Indah; Bahwa terhadap sangsi tersebut biasanya ada Nota Pembetulan ; Bahwa aturannya ada terhadap sangsi tersebut hanya peraturannya suka berubahubah ; Bahwa nama sangsi tersebut adalah denda Administrasi terhadap kesalahan pemberitahuanharga barang dan selanjutnya ada nota pembetulan ; Bahwa Saksi tidak tahu karena bukan domin saksi ; Bahwa pernah ada importirt memberiukan nilai harga fiktif ; Bahwa Bea cukai untuk menentukan nilai barang ada 6 metode yaitu
    ditemukannya ada selisih harga dalam pasal 103 Undangundang ke Pabeanan kalaudiketahui ada perbedaan dan ditemukan bukti yang berbeda itu adalah pemalsuan dan itumerupakan tindak pidana yang diancam 2 sampai dengan 8 tahun ; Bahwa terkait dengan pendapatan Negara karena ada dendanya juga antara 500 juta sampaidengan 5 milyar ; Bahwa dalam pasal 16 ayat 4 apabila Importir yang salah memberitahukan nilai pabeanuntuk perhitungan bea masuk sehingga mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masukdikenakan sangsi
    dari PP Nomor 22 tahun 1996 adalah bisa jadi kesalahan yang dilakukanoleh suplier mencantumkan harga sehingga menurut importir tidak benar dan tentunya harusada pembuktian secara korespondensi sehingga Bea dan cukai mendasar pada buktibuktidan menentukan apakah itu kesalahan biasa atau sengaja yang harus di pidana ; Bahwa tujuan dari Nota Pembetulan adalah untuk mencegah orang melakukanpemberitahuan harga secara rendah dan tujuannya adalah agar importir patuh dan kalautidak patuh akan dikenakan sangsi
Pengadilan PN Parigi Pidana Khusus
Register : 05-03-2019 — Putus : 11-10-2019 — Upload : 24-10-2019
Putusan PN Parigi Nomor 29/Pid.Sus/2019/PN PRG
Tanggal 11 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
ANDI SUDIRMAN, SH
Terdakwa:
H. MOCH AMIN BADAWI
174 — 58
  • atau Direktur Utama dalam membuat suatu keputusanatau kebijakan selalu harus mengacu pada UndangUndang yang berlaku, iaharus bisa memahami dan juga melaksanakan amanat dari undangundangdalam kegiatannya termasuk pada saat ketika melaksanakan kegiatan usahasecara konvensional dan atau berdasarkan prinsip bank syariah semua adaaturan mainnya, ada SOP, ada peraturan OJK ada peraturan bank Indonesiasemua aturan itu harus dilaksanakan dan setiap melakukan tindakanpenyimpangan atau pelanggaran pasti ada sangsi
    Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus/2019/ PN PrgBahwa Rapat Umum Pemegam Saham akan dilakukan 1 (satu) kali dalam 1(Satu) tahun kecuali ada direksi yang melakukan pelanggaran sehingga harusmengganti pengurus yang baru jadi walaupun belum sampai 1 (Satu) tahun itubisa dilakukan Rapat Umum Pemegam Saham;Bahwa jika anggota komisaris melakukan kepengurusan dalam suatu bankmaka itu melanggar larangan kalau melanggar larangan tentunya adasangsinya tetapi siapa yang berhak memberi sangsi pada komisaris tentunyaDewan
    tentunya akan merugikan Pemegam Saham maka oleh Pemegamsaham setidaknya 1/10 dari pemegam saham maka tentu akan dilakukanRapat Umum Pemegam saham untuk memintai pertanggung jawabankomisaris yang melanggar larangan;Bahwa Sesuai dengan UndangUndang Perseroan Terbatas itu. tidakmungkin kalau hanya satu pemegam sahamnya karena perseroan terbatasdidirikan atas dasar perjanjian dan yang namanya perjanjian tentu lebih darisatu orang;Bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak memiliki kKewenangan untukmemberi Sangsi
    pada direksi atau komisaris, Otoritas Jasa Keuangan (OJK)hanya dapat memberi sangsi pada perusahaan yang bersangkutankatakanlah dengan mencabut izin usahanya tapi untuk memberhentikananggota dewan komisaris atau anggota direksi tidak memiliki kewenangantetapi ketika suatu bank dalam kondisi tidak sehat dan ditempatkan dalampengawasan khusus maka oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyarankanagar salah satu langkah penyelesaian adalah mengganti anggota Direksi ataumengganti anggota Komisaris, kapan
Pengadilan PN KISARAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 30-09-2019 — Putus : 28-10-2019 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN KISARAN Nomor 740/Pid.Sus/2019/PN Kis
Tanggal 28 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
Gusmira F. Warman, SH
Terdakwa:
Muhammad Hijrah
69 — 7
  • halhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawabanpidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, makaTerdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah danHalaman 23 dari 26 Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2019/PN Kismeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakandalam dakwaan alternatif pertama dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 25-02-2011 — Upload : 31-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 128 K/PID.SUS/2011
Tanggal 25 Februari 2011 — HUSNUL HAFIL, S. Sos., M.Si ;
112 — 94 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Suhartini, MM masih dapat secara bebas untuk menentukan sikapapakah akan memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa apakah tidak,karena tidak ada sangsi apapun apabila saksi Suhartini tidak memenuhipermintaan tersebut, saksi Suhartini tidak dalam posisi bawahan dariTerdakwa dan tidak ada sedikitpun kewenangan Terdakwa yang dapatmempengaruhi kedudukan atau jabatan saksi Suhartini, hal mana telahdipahami betul oleh saksi Drh.