Bahwa setelah dikabulkannya permohonan Tergugat I, maka diterbitkan SuratKeputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor266/HM/BPN07.03/PERTANIAN/2014 tentang Pemberian Hak Milik atasnama Cuk Prihartadi dkk (40 Orang, 40 Bidang termasuk Tergugat 1!)

No. 254 K/PID.SUS/2019Y Fotokopi 1 (satu) set Nota Dinas Kepala Bagian Kadikpora Nomor266/Keagamaan/2011 tanggal 27 September 2011 perihal MohonBantuan Pencairan Dana untuk kegiatan peningkatan akhlakulkarimah dengan besaran Rp135.750.000,00 (seratus tiga puluh limajuta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) lengkap dengan SP2D Nomor5931/LS/DPKAD/2011 tanggal 24 Oktober 2011 dan disertai lampiranpendukung pencairan berupa SPM, SPPLS, Berita AcaraPembayaran, kuitansi, surat pernyataan, buku rekening

Tergugatsecara jelas dan terang mengenai luas unit masingmasing lantaiberdasarkan Surat Pesanan Nomor COL.S00143 tertanggal 22 Juli2008 dan Akta Jual Beli Nomor 234/2011 tertanggal 7 Juli 2011, SuratPesanan Nomor COL.AS00246 tertanggal 25 November 2009 dan AktaJual Beli Nomor 272/2011 tertanggal 18 Juli 2011, Surat PesananNomor COL.S00345 tertanggal 5 Oktober 2005 dan Akta Jual BeliNomor 269/2011 tertanggal 18 Juli 2011, Surat Pesanan NomorCOL.S00246 tertanggal 19 Oktober 2004 dan Akta Jual Beli Nomor266

unit yangdiperjanjiikan kepada Para Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugatberdasarkan Surat Pesanan Nomor COL.S00143 tertanggal 22 Juli2008 dan Akta Jual Beli Nomor 234/2011 tertanggal 7 Juli 2011, SuratPesanan Nomor COL.AS00246 tertanggal 25 November 2009 dan AktaJual Beli Nomor 272/2011 tertanggal 18 Juli 2011, Surat PesananNomor COL.S00345 tertanggal 5 Oktober 2005 dan Akta Jual BeliNomor 269/2011 tertanggal 18 Juli 2011, Surat Pesanan NomorCOL.S00246 tertanggal 19 Oktober 2004 dan Akta Jual Beli Nomor266

Termohon sering terjadi perselisihan danpertengkaran karena Termohon bila diberi nasehat oleh PemohonTermohon marah dan Pemohon juga sering berkata kasar dengannada tinggi terhadap Termohon, sehingga Pemohon pulang ke rumahorang tuanya di Besuki Kabupaten Situbondo sampai sekarangantara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selamakurang lebih 5 bulan ;3Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali;Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor266

,M.H. dan kawan,Para Advokat Pengacara Konsultan Hukum pada Law OfficeOentoeng Sutedja & Associates, berkantor di Jalan Veteran Nomor266 A, Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23September 2016:Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi dahuluTergugat/Pembanding;Lawan1. LIE LEE TJING, bertempat tinggal di Jalan KalilaranganNomor 147 Kota Surakarta;2. Ny. LIE TJHIOE INK alias DEW! SETIAWATI, bertempattinggal di Jalan Suryopranoto Nomor 51 Kota Surakarta;3.

bersama sama ;Menimbang, bahwa terhadap bantahan Termohon yangmenyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebutbukan disebabkan karena perselingkuhan Termohon denganketiga santri Pondok pesantren milik keluarga Pemohon,akan tetapi lebih disebabkan karena kesalah fahamanantara Pemohon dan Termohon atas kasus Termohon denganketiga = santri Pondok tersebut, maka Majelis merujukkepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI = Nomor534/K/Pdt/AG/1993 tertanggal 18 Juni 1993 joYurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor266

Menyatakan sita yang diletakkan berdasarkan Berita Acara Sita Nomor266/Pdt.G/2010/PA.Bji. tanggal 14 April 2011 sah dan berharga;3. Menetapkan ahli waris H. Syamsul Bahrum Hasibuan yang meninggalpada tanggal 3 Desember 1999, dengan isterinya Hj. Siti Aminah yangmeninggal pada tanggal 13 Juni 2000 adalah:3.1. Syamsiah Hasibuan binti H. Syamsul Bahrum Hasibuan;3.2. M. Yusuf Hasibuan bin H. Syamsul Bahrum Hasibuan;14153.3. Khairani Hasibuan binti H. Syamsul Bahrum Hasibuan;3.4. M.

., dkk, Penasihat Hukumdari Biro Pelayanan dan Bantuan Hukum (BPBH) Fakultas Hukum UniversitasJember yang berkedudukan di Jalan Kalimantan No. 37 Jember KampusTegalboto Jember, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor266/Pid.Sus/2021/PN Jmr tanggal 10 Mei 2021;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 266/Pid.Sus/2021/PNJmr tanggal 3 Mei 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2021/PN Jmr Penetapan

Majelis Hakim berpendapat telah terbukti halhal yang didalilkanPemohon tentang goyah/pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon,sehingga perkawinan menurut syariat Islam dan Undangundang Nomor 1tahun 1974 adalah ikatan lahir bathin untuk menciptakan rumah tanggabahagia, penuh ketenangan, mawaddah dan rahmah, oleh karenanya bilaunsur tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi, sehingga mempertahankanrumah tangga yang demikian adalah perbuatan siasia;Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor266

nyata Tergugat IV tidak melakukan tindakanhukum/melawan hukum yang berhubungan dengan materi gugatanPenggugat sehingga tidak tepat dimasukkan sebagai pihak berperkara.Untuk itu mohor Majelis Hakim mengeluarkan Tergugat sebagai pihakdalam perkara a quoKarena Tergugat IV bukan sebagai pembeli lelang obyek perkara a quodan juga Tergugat IV tidak melakukan perbuatan apa pun daiam perkaraHal 21 dari 32 Hal Putusan No. 266/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Selini, maka saya selaku Tergugat IV menghadiri perkara perdata nomor266

Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2020sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum RIDWAN,S.H berdasarkanSurat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriSumbawa Besar Nomor : 52/SK.PID/2020/PN Sbw tanggal 22 September 2020;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor266/Pid.B/LH/2020/PN Sbw tanggal 21 September 2020 tentang penunjukanMajelis Hakim; Penetapan

suatu bentuk penganiayaan yangbertentangan dengan semangat keadilan.Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pulayurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila antara suamiistri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tanggamereka telah pecah dan permohonan Pemohon telah memenuhiketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan MA Nomor266

NTB tanggal 20Maret 2017;8.1 (satu) lembar Surat Tabet Angsuran Pembiyaan PNS DenganTunjangan Sertifikasi;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yangdiajukan diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut: Bahwa Terdakwa dan Saksi Nurnani semula adalah pasangansuami istri yang telah bercerai sebagaimana Akta Cerai Nomor266/AC/2021/PA.Dp tanggal 27 April 2021; Bahwa pada awalnya Terdakwa dimintai uang sejumlahRp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) oleh Saksi Nurnani atasbagiannya dalam

Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 26 Juli 2016 Nomor266/Pen.Pid/2016/PN.Prp tentang Penetapan hari sidang untuk mengadili perkaraTerdakwa tersebut ; e. Suratsurat dan Risalah Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkaraTerdakwa tersebut ; 20+ === === =II. Setelah mendengar dan membaca : a. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum NO.REG.PERKARA : PDM31/PSP/07/2016tertanggal 21 Juli 2016 ; b.

Para Advokat yang tergabungdalam Posbakum Pengadilan Negeri Palopo, yang bertindak sebagai PenasehatHukum Terdakwa berdasarkan penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 18Desember 2019 Nomor 118/Pen.PH/2019/PN Plp;1dari 28 Halaman Perkara Nomor 266/Pid.Sus/2019Pengadilan Negeri tersebut ;Setelah membaca : Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor266/Pid.Sus/2019/PN.Plp, tertanggal 13 Desember 2019 tentangPenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; Surat Penetapan Ketua

Nomor266/PKWT/VII/2020 tanggal 01 Juli 2020, alat bukti tersebut telah sesualdengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, (bukti T.3);4. Flash Disk berupa rekaman vidio, (bukti T.4);5. Print Out Chatingan antara Pemohon dengan Termohon padatanggal 07 Agustus 2020 alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya,bermeterai cukup dan telah dinazegelen, (bukti T.5);6.

terjadiperselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakimmemandang tidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yangmenyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tanggaPemohon konvensi dan Termohon konvensi, akan tetapi fakta yang perludiungkap adalah tentang akibat pecahnya rumah tangga Pemohon danTermohon sebagaimana yang dimaksud dalam Yurisprudensi MahkamahAgung RI nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22081991 dan Nomor266

Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejaktanggal 12 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019;Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor266/Pid.B/2019/PN Kot tanggal 12 September 2019 tentangpenunjukan Hakim;Putusan Nomor 266/Pid.B/2019/PN Kot Halaman 1 dari 29 Penetapan Hakim Nomor 266/Pid.B/2019/PN Kot tanggal12 September 2019; Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan

anak hasil perkawinan yangsah tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR PenggugatKonvensi/Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;Menimbang, bahwa dari alatalat bukti yang diajukan oleh PenggugatKonvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu alat Bukti P1 berupa identitas PenggugatKonvensi/Tergugat Rekonvensi, Bukti P2 berupa Surat Perkawinan(Testimonium Matrimoni) Buku VI No.2476 yang diterbitkan oleh Paroki St.Aloysius Gonzaga, Bukti P3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor266

terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddahwarahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkandalam rumah tangga seperti itu, Suami dan istri tentu sudah tidak dapatmenjalankan hak dan kewajibannya masingmasing;Menimbang, bahwa dengan mengenyampingkan siapa yangtelebin dahulu melakukan kesalahan dan/atau apa yang menjadipenyebab terjadinya perselisihan dalam rumah tangga sebagaimanaditentukan dalam Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Juni 1994Nomor 534/K.AG/1994 dan tanggal 25 Juli 1994 Nomor266