Ditemukan 3405 data
46 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tanah seluas 31.350 m2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.732 Desa Manggisatas nama Pedanda Nyoman Sangsi dengan harga jual Rp.65.000.000, enam puluhlima juta) per areBahwa untuk penyewaan dan pembelian tanah seluas 97.730 m2 tersebutPenggugat telah mengirim uang sesuai permintaan Tergugat I dan Tergugat I melaluirekening valas (USD) atas nama Tergugat II pada Bank Permata Cabang SanurNo.5802143100 serta bertahap sebagai berikut :1 Melalui Konsultan Penggugat yang bernama Simon Jenour, yaitu :e
36 — 7
lain;e Bahwa saksi mengetahui, sekarang antara Pemohon dan Termohontelah sekitar 1 tahun pisah rumah, Termohon dan anakanaknya masihtetap tinggal di rumah tempat tinggal bersama sedangkan Pemohon pergimeninggalkan rumah tempat tinggal bersama dan sekarang tinggal diSalinan Putusan No. 0682/Pdt.G/ 2016/PA Skhhalaman 22 dari 38 halaman23mana Saksi tidak mengetahuinya;eBahwa saksi mengetahui, Pemohon semula pekerjaannya sebagaiDosen di Universitas Muhammadiyah Surakarta tetapi sekarang karenakena sangsi
77 — 28
Karena bertahuntahun menjadi istri kedua dari seseorang tanpa surat nikahmaka dikenakan sangsi sesuai pasal 106 ayat 1 huruf e Pergub 148 tahun2008, yaitu melanggar pasal 106, ayat 1 huruf e pelanggaran sikap danbudi pekerti yang sangsinya adalah pemberhentian dari calon pegawai BPRBKK, (prosedure pengiriman sudah sesuai SOP tentang surat menyurat diHalaman 17 dari 46 hal Putusan Nomor: 16/G/2012/PTUNSMGBPR BKK Ungaran).
210 — 126
dengandemikian sikap penggugat telah sengaja tidak beritikad baik sebagaimanapasal 7 ayat (2) huruf e Peraturan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 01 tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan menjelaskanbahwa pasal 7 (2) Salah satu pihak atau Para Pihak dan/atau kuasahukumnya dapat dinyatakan tidak beriktikad baik oleh Mediator dalam halyang bersangkutan: ayat (2) huruf e. tidak menandatangani konsepKesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah. makamajelis hakim harus memberikan sangsi
109 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kenapa atasan langsung tidak melaksanakan BAP pada bulan Januari2011 kalau Penggugat diyatakan bersalah dan sekaligus sangsi HukumanDisiplin. Padahal sesuai dengan ketentuan dalam peraturan pemerintahNomor 53 tahun 2010 serta PERKA BKN No 21 tahun 2010 tentangketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010;Pasal 5.
62 — 8
Unsur tanpa hak atau melawan hukum;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak dalam unsurini adalah tidak mempunyai hak atau tidak mempunyai kewenangan yang dapatdi benarkan oleh hukum sedangkan yang di maksud dengan Malawan Hukumadalah bahwa unsur melawan hukum (wederrechtelijk) adalah maksudperbuatan itu tidak menindahkan normanorma hukum yang berlaku danmelanggar peraturan hukum yang ada sangsi pidananya, dan juga bertentangandengan asasasas hukum tidak tertulis maupun asasasas yang bersifat
AGUNG CATUR UTOMO, SH, MH
Terdakwa:
HENGKI WIBOWO
114 — 71
Sumenep,walapun Terdakwa menyatakan sangsi jika anakHal 40 dari 45 hal Putusan Nomor 72K/PM.III12/AD/1V/2019Menimbangyang dilahirkan Saksi1 adalah anak dari hasilpersetubuhannya dengan Terdakwa.4.
107 — 39
mendidik kepadamasyarakat umum bahwa perbuatan yang dilakukan anak tersebuttidak benar (prevensi umum) ;Halaman 39 dari 44 halaman, Putusan Nomor 9/Pid.SusAnak/2017/PN SdwMenimbang , bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 60 ayat (3)dan (4) UndangUndang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang SistemPeradilan Pidana Anak, Hakim kemudian mempertimbangkan hasilPenelitian Kemasyarakatan yang dilakukan oleh Balai PemasyarakatanKelas Il Samarinda yang pada intinya Balai Pemasyarakatanmenyarankan supaya anak dijatuhi sangsi
40 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
sertifikat tanah (tanda bukti hak)milik pihak pertama;Pihak kedua bersedia mengembalikan sertifikat tanah (tanda bukti hak) milikpihak pertama paling lambat tanggal...... bulan .... tahun 2006;Pihak kedua bersedia dan berjanji akan mengembalikan sertifikat tanah (tandabukti hak) milik pihak pertama sebelum jatuh tempo apabila pihak pertama telahmelunasi kewajibannya atau pinjamannya sebesar Rp15.000.000,00 (lima belasjuta rupiah);Pinalti keterlambatanPihak pertama dan pihak kedua bersedia dikenakan sangsi
ANGGA WARDANA, S.H.
Terdakwa:
SILWANUS anak dari SANSA alm
154 — 38
Ahli Raymondus Octavianus, A.Md anak dari Octavianus Daud, yangdibacakan dipersidangan pada pokoknya memberikan pendapat sebagaiberikut: Bahwa perbuatan mengangkut kayu olahan tanpa dilengkapi denganSurat keterangan Sahnya hasil Hutan Kayu Kayu Olahan (SKSHHKKO)maka perbuatan tersebut tidak dapat dibenarkan dan menyalahi peraturanperundangan undangan dan dapat dikenai sanksi hukum pidana, Makaperbuatan tersebut dapat dikenakan sangsi sesuai UndangUndang Nomor 18tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan
73 — 23
No. 57/Pdt.SusPHI/201 7/PN.Bdg Bahwa Selama saksi bekerja di tempat tersebut karyawan suka adayang terlambat bahkan saksi sendiri pernah terlambat akan tetapi tidakmendapatkan sangsi atau teguran atau surat Peringataan . Bahwa saksi mendapatkan upah total, dan kalau tidak ada prestasihanya dapat gaji pokok saja , tapi insentif dibawah UMK.
107 — 33
2014 tepatnya padatanggal 21 Pebruari 2014 sedangkan perselisihan ini sudah adam sejak tahun 2013, olehkarena itu penerima kuasa belum sah untuk mewakili Penggugat, selaku penerima kuasadalam mewakili Penggugat di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriBandung.DALAM PROVISI1 Bahwa Tergugat menolak dalil provisi Penggugat untuk seluruhnya.2 Bahwa tuntutan provisi Penggugat tidak beralasan hukum maka sepatutnya ditolak.3 Bahwa Penggugat telah melakukan kesalahan berat, yang diberikan sangsi
KARYONO, SH.
Terdakwa:
1.YULIANTO, S.E., S.H. Bin SUKARDI Alm
2.SUPARMAN Bin YASIR
85 — 17
Asmoro Jati Subur diberi sangsi oleh Pihak Pertamina; Bahwa merujuk keterangan ahli Pidana Prof.Dr. Mahmutarom,H.R.
Asmoro Jati Subur diberi sangsi olehPihak Pertamina; Bahwa merujuk keterangan ahli Pidana Prof.Dr. Mahmutarom, HR.
Asmori JatiSubur diberi sangsi oleh Pihak Pertamina;Perbuatan kedua terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalamPasal 335 ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1)ke1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana jo.
41 — 12
Bahwa persyaratan yang harus dimiliki18perorangan atau Badan Usaha untuk bisamelakukan pengangkutan BBM jenis solar,sesuai PP 36 tahun 2004 tentang kegiatanusaha hilir minyak dan gas bumi pasal 26.Bahwa pengangkutan BBM yang diperbolehkanadalah hanya badan usaha, usaha peroranganyaitu sudah mendapat ijin usaha daripemerintah sesuai dengan UU No.22 Tahun 2001tentang minyak dan Gas Bumi dan Pasal 23Ayat (1) apabila melakukan pengangkutandapat dikenakan sangsi pisana sesuai UUNo,22 Tahun 2001 Pasal
Zul Fadli, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Zulfikar
100 — 37
seharusnya dapat menjaga dirinamun justru) Terdakwa menjerumuskan diri dalampenyalahgunaan narkotika yang dapat berpengaruh burukterhadap kemampuan fisik Terdakwa dalam pelaksanaantugas pokok di kesatuan serta akan mempengaruhipembinaan disiplin prajurit karena setiap prajurit TNIsenantiasa dituntut untuk taat kepada hukum danmemegang teguh disiplin keprajuritan.Bahwa meskipun kejahatan narkotika mendapat perhatianserius dari pemerintah dan pimpinan TNI dalam upayapemberantasannya dengan diberikan sangsi
103 — 19
Bina Aksara Jakarta, 1985, halaman: 54sampai dengan halaman 57, menyebutkan yang dimaksud dengan perbuatanpidana (strafbaar feit) adalah: perobuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukumlarangan mana disertai ancaman (sangsi) yang berupa pidana tertentu, bagibarang siapa yang melanggar larangan tersebut. Antara larangan danancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian danorang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan yang erat pula.
56 — 7
terpenuhi,maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanmelakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer telah terbukti makadakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;Bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu) = akanmempertimbangkan apakah Perbuatan Pidana yang dilakukan oleh Terdakwatersebut disertai adanya Pertanggungjawaban Pidana sehingga terhadapTerdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi sangsi
68 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
XXII dan XXIll UU Minerba) danancaman pidananya diatur dalam Pasal 158 UU Minerba.Apabila dalam hal ini, Mahkamah Agung tidak sependapatdengan pemohon kasasi, pertanyaan yang muncul:terhadap tahap kegiatan dari usaha pertambangan, selainusaha penambangan (seperti penyelidikan umum, studikelayakan, konstruksi, pengolahan dan pemurnian,pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang) yangtidak memiliki IUP, apabila tidak dapat diterapbkan Pasal158 UU Minerba, maka akan diterapkan ketentuan manadari sangsi
34 — 6
Dan dengan tanpaadanya surat izin dari atasan tersebut Penggugat telahmembuat surat pernyaataan yang isinya siap menanggungresiko atau sangsi :eee ee Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasildan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk menuntut ceraidari Tergugat, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkandengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinyatetap dipertahankan oleh Penggugat ; Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut ,Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah memberikan
79 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
Maka peraturan produksi tidak bisa dijadikandasar hukum dalam penegakan disiplin dan pemberian sangsi kepadapekerja/ouruh ;Maka atas dasar dan buktibukti tersebut di atas sudah sepatutnya dalil eksepsiTergugat dapat diterima sebagai dalil yang benar, oleh karenanya mohondengan hormat kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini kiranyaberkenan memutuskan :1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;2.