Ditemukan 3405 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 16-07-2021 — Putus : 29-09-2021 — Upload : 10-11-2021
Putusan DILMIL III 12 SURABAYA Nomor 124-K/PM.III-12/AD/VII/2021
Tanggal 29 September 2021 — Oditur:
SAHRONI HIDAYAT, SH
Terdakwa:
DEDE BUDI PRASETIYO
8030
  • Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwasudah melanggar hukum dan mencemarkan namabaik TNI maka harus diberikan sangsi hukum pidanaserta harus diproses sesuai hukum yang berlaku.Atas keterangan Saksi2 tersebut, Terdakwamembenarkan seluruhnya.: Bahwa Saksi3 (Kinayah Wati Setyaningsih), Saksi4(Pingkan Ledhy Dhea Servia) dan SaksiSaksi telahdipanggil secara sah menurut Undangundang akan tetap!
Register : 11-09-2015 — Putus : 03-11-2015 — Upload : 05-11-2015
Putusan PN BREBES Nomor 100/Pid.Sus/2015/PN Bbs
Tanggal 3 Nopember 2015 — SEKHUDIN Als BODONG BIN KARSO
9817
  • trihexypenidil dan obat Detromethorphan bisa menyebabkanketergantungan, bahaya atau epek samping yang dapat dialami oleh pengkomsumsitersebut adalah : Dapat mengakibatkan kerusakan otak dan aritmia jantung atau iramadetak jantung tidak normal ;Bahwa terhadap penjual obat trihexypenidil dan obat Detromethorphan yang dilakukantidak memiliki keahlian dan kewenangan dibidang obat sediaan farmasi atau dibidang16obat kesehatan atau yang dilakukan oleh perorangan, maka terhadap sipenjual dapatdikenakan sangsi
Putus : 29-08-2016 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 724 K/Pdt/2016
Tanggal 29 Agustus 2016 — NYONYA ENNY TANAREZZA, DK VS NYONYA TUTY HIDAYAT, DKK
8752 Berkekuatan Hukum Tetap
  • hal ini Para Tergugat juga telahdiperiksa/dimintai keteranganketerangan hingga akhirnya terbit SKPKB(Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar) yaitu : subyek hukum WajibPajaknya adalah Para Penggugat, dengan besarnya jumlah pokok pajakyang kurang dibayarkan oleh Para Penggugat adalah sebesarRp846.511.718,00 (delapan ratus empat puluh enam juta lima ratussebelas ribu tujuh ratus delapan belas rupiah) sekaligus menjatuhkansanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% dari jumlah pajakkurang bayar dan sangsi
Register : 21-11-2018 — Putus : 13-03-2019 — Upload : 06-05-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 248/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bdg.
Tanggal 13 Maret 2019 — SUWITO; Melawan; PT. PAXAR INDONESIA ;
11025
  • perseratus), terhitung sejak Bulan April 2018 sampai dengan Desember 2018, dengan estimasisebagai berikut: Upah Upah ProsesDenda Total Upah50% (Rp) Diterima (Rp)Nama Terakhir selama 9(Rp) Bulan (Rp) SUWITO 4.141.546, 37.273.914, 18.636.957, 55.910.871, Terbilang : Lima Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Sepuluh RibuDelapan Ratus Tujuh Puluh Satu rupiah.17.Bahwa oleh karena permasalahan ini berawal darikejadian tanggal 1 Nopember 2017, yang mana Tergugat salah dalam menerapkan aturanhukum untuk memberikan sangsi
Putus : 23-04-2010 — Upload : 18-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 787 K/Pdt/2008
Tanggal 23 April 2010 — Tn. SAYUTI bin MUSLIM, DKK VS Tn. FERDI PATTIASINA
9397 Berkekuatan Hukum Tetap
  • quo, maka para Tergugat Intitelah dapat dinyatakan tidak memenuhi Prestasi aliasWanprestasi, karenanya pengajuan gugatan ini telah sesuaidengan ketentuan dimaksud ;Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan pada point 6 di atasmaka jelas dan teranglah bahwa para Tergugat Inti telah melakukantindakan Wanprestasi terhadap ketentuan yang diatur dalam AktaPelepasan Hak Nomor. 145 a quo, karenanya para Tergugat Inti harusbertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penggugat,karena akibat dan sangsi
Register : 10-05-2017 — Putus : 02-08-2017 — Upload : 07-12-2017
Putusan PN PASIR PANGARAIAN Nomor 139/Pid.Sus/2017/PN Prp
Tanggal 2 Agustus 2017 — Penuntut Umum: RIKI SAPUTRA, SH Terdakwa: RESTU NASUTION ALS RESTU BIN RUSLI NASUTION
7029
  • Secaratanpahakataumelawanhukummenawarkanuntuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jualbeli, menukarataumenyerahkan Narkotika Golongan dalambentuktanaman;Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan tanpa hak dalam unsurini adalah tidak mempunyai hak atau tidak mempunyai kKewenangan yangdapat di benarkan oleh hukum sedangkan yang di maksud dengan malawanhukum adalah bahwa unsur melawan hukum (wederrechtelijk) adalahmaksud perbuatan itu tidak menindahkan normanorma hukum yang berlakudan melanggar peraturan hukum yang ada sangsi
Register : 16-05-2017 — Putus : 21-06-2017 — Upload : 13-09-2017
Putusan PN PARE PARE Nomor 19/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN Pre
Tanggal 21 Juni 2017 — Penggugat: PT. BCA FINANCE Lawan Tergugat: DRS. MUHAMMAD
18468
  • Dengan jeratan sangsi pidana penjarapaling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak 2 Milyar rupiah,sebagai mana dimaksud dalam pasal 62 UU No. 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen.Bahwa juga di dalam UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris jugadisebutkan bahwa didalam proses pembuatan satu akta harus dihadin olehpara penghadap, dihadiri oleh paling sedikit dua saksi, dibacakan saat itu jugaoleh notaris di depan para penghadap dan saksi, di tanda tangani saat itu jugaoleh notaris dan
Putus : 28-11-2014 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1795 K/Pdt/2013
Tanggal 28 Nopember 2014 —
11444 Berkekuatan Hukum Tetap
  • (Tergugat XV);Bahwa sampai saat ini (Baca Sejak gugatan ini didaftarkan melalui PengadilanNegeri Jakarta Pusat) Penggugat belum mendengar ataupun melihat bahwaTergugat I, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VU, Tergugat VII, Tergugat IX,Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, TergugatXVI dan Tergugat XVII diberikan teguran" apalagi sangsi tegas oleh pimpinan/direksi badan pengelola;Bahwa selanjutnya Penggugat melihat bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat IIyang Tidak melakukan
Register : 28-08-2017 — Putus : 28-09-2017 — Upload : 04-01-2018
Putusan PN DENPASAR Nomor 1/Pdt.G.S/2017/PN Dps
Tanggal 28 September 2017 — Penggugat:
I Ketut Sumerta
Tergugat:
Love F Hotel By Fashiontv
4836
  • Bahwa Tergugat sangat sangsi (ragu) atas tagihan yangdiajukan oleh Penggugat karena selama Tergugat mengoperasikanLOVE F HOTEL BY FASHION tidak pernah ada tagihan yang diajukanoleh Penggugat kepada Tergugat, namun setelah LOVE F HOTEL BYFASHION pengoperasiannya dilakukan oleh PT Para Bali Propertindo,baru Penggugat mengajukan tagihannnya kepada Tergugat ;4.5.
Register : 09-10-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 26-12-2019
Putusan PN TANJUNG PATI Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Tjp
Tanggal 18 Desember 2019 — Penuntut Umum:
HENGKI NELDO,SH
Terdakwa:
ANDESY JEKSON Pgl.ANDES
11511
  • Susilo (1985:13) kejahatan dalam pengertiansosiologis meliputi segala tingkah laku manusia, walaupun tidak atau di tentukandalam undang undang, karena pada hakekatnya warga masyarakat dapatmerasakan dan menafsirkan bahwa perbuatan tersebut menyerang dan merugikanmasyarakat sehingga secara sosiologis selalu di ikuti oleh sangsi tergantung darijenis kejahatan yang dilakukannya, sedangkan Pengertian Keadilan menurut AlQuran ataupun Alkitab ataupun Kitab Suci lainnya sendiri ada beberapa pengertianPutusan
Register : 31-03-2017 — Putus : 09-05-2017 — Upload : 30-07-2017
Putusan PN PASIR PANGARAIAN Nomor 88/Pid.Sus/2017/PN Prp
Tanggal 9 Mei 2017 — Penuntut Umum: JUNAIDI ABDILLAH SIREGAR, SH.,MH Terdakwa: MISIPAH Als EVA Binti JIO
2316
  • Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum;Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan tanpa hak dalam unsurini adalah tidak mempunyai hak atau tidak mempunyai kKewenangan yangdapat di benarkan oleh hukum sedangkan yang di maksud dengan malawanhukum adalah bahwa unsur melawan hukum (wederrechtelijk) adalahmaksud perbuatan itu tidak menindahkan normanorma hukum yang berlakudan melanggar peraturan hukum yang ada sangsi pidananya, dan jugabertentangan dengan asasasas hukum tidak tertulis maupun asasasas yangbersifat
Register : 09-11-2015 — Putus : 02-03-2016 — Upload : 21-03-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 221/Pdt.Sus PHI/2015/PN/BDG
Tanggal 2 Maret 2016 — JONNY SIMANJUNTAK; LAWAN ; PT. HOLCIM INDONESIA TBK;
11156
  • haridengan alasan ada keperluan di luar pulau, tapi saksi hanyamengabulkan selama 7 harie Bahwa setahu saksi Penggugat tinggal di Perumahan holcim di Bogordan didepan komplek Perumahan tersebut ada klinike Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Penggugat telah menerima uangsebesar Rp. 31.000.000 ( tiga puluh satu juta rupiah )e Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa Penggugat telahmengembalikan uang tersebut kepada Perusahaane Bahwa saksi tidak mengetahui kesalahan kesalahan Penggugatsehingga menerima sangsi
Register : 13-03-2012 — Putus : 20-02-2013 — Upload : 04-03-2015
Putusan PN PADANG Nomor 30/Pdt.G/2012/PN.Pdg
Tanggal 20 Februari 2013 — NURUSIN SUTAN MAHARAJO, Dkk melawan AMRIL AGUS, Dkk
5317
  • mengenai kondisi tanah tersebute Bahwa yang mencek kondisi tanah yang di Anggunan oleh Debitur Hosen Indraadalah BOBY ;e Bahwa BOBY mengatakan kepada saksi dilihat dari Dokumentanah dikuasai olehTanti Indra secara fisik saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanaha tersebut ;e Bahwa saksi tidak ada bertanya siapa yang menguasai tanah tersebut secara fisik ;e Bahwa saksi tidak tahu berapa Anggunan yang di Anggun kan oleh Hosen Indrayang saya tahu lebih dari 1 Sertifikat ;e Bahwa saksi tidak tahu apa sangsi
Register : 25-10-2010 — Putus : 16-02-2011 — Upload : 12-05-2011
Putusan PA KETAPANG Nomor 331/Pdt.G/2010/PA.Ktp
Tanggal 16 Februari 2011 — SAINI BIN SAHARI, Dkk Vs SYAMSUDIN BIN UNTAT, Dkk
9418
  • Jika berita acara gugatanpara Penggugat' tidak benar,mohon agar Majelis Hakimuntuk memberi sangsi/hukumanyang seberat beratnya kepadaparaPenggugat je
Putus : 16-04-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 86 PK/Pdt/2015
Tanggal 16 April 2015 — HENDRI PRASTOWO VS SENDI BINGEI PURBA SIBORO dan 1. ALEKS TJAHJADI, dkk.
353121 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Karenaeksepsi tersebut, yaitu keberatan Para pihak dimaksud terkait denganupaya mendapatkan kebenaran subtansial dan menghindari pembatalanputusan yang tidak berorientasi pada keadilan karena pihak yang dihukumtidak ditarik dalam perkara ini untuk memberikan penjelasannya, lagi pulaputusan Pengadilan tidak akan dapat menjangkau atau membebani ataumelepaskan sangsi kepada pihak yang tidak menjadi bagian dari perkaraini; Selanjutnya pula, meskipun eksepsi Pelawan merupakan upayaPelawan untuk mencoba
Register : 28-07-2021 — Putus : 30-11-2021 — Upload : 01-12-2021
Putusan PN ENDE Nomor 16/Pdt.G/2021/PN End
Tanggal 30 Nopember 2021 — Penggugat:
YOHANES DAMASENUS DHAI SILLI
Tergugat:
UMBU MOHAMAD bin MOHAMAD H. HASAN SUFALI
15888
  • Maka dari itu, Surat perjanjian selalu menyertakankonsekwensi atau sangsi hukum yang mengatur semua pihak.12.
Register : 04-08-2017 — Putus : 18-12-2017 — Upload : 21-12-2017
Putusan PTUN DENPASAR Nomor 19/G/2017/PTUN.DPS
Tanggal 18 Desember 2017 — PARA PENGGUGAT: -COK NGURAH SUGIANTARA, DK TERGUGAT: -KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KLUNGKUNG;<br< PARA TERGUGAT II INTERVENSI: -COK BAGUS SUBAGAWIRYA, DKK
185145
  • UndangUndang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1997Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan menyatakanKepala Kantor Pertanahan/Kotamadya hanya dapat melakukanpendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran Peralihan hak atas tanahsetelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak; Pasal 26 ayat (3) UU RI No.21 Th.1997 tentang Bea Perolehan Hak AtasTanah Dan Bangunan menyatakan : Kepala Kantor PertanahanKabupaten/Kotamadya, yang melanggar sebagaimana dimaksud dalam pasal24 ayat (3), dikenakan sangsi
Register : 02-08-2018 — Putus : 02-10-2018 — Upload : 09-07-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 443/PDT/2018/PT DKI
Tanggal 2 Oktober 2018 — Pembanding/Penggugat : Sri Mulyawati Diwakili Oleh : RIDHA SJARTINA
Terbanding/Tergugat : PT Harmas Jalesveva
Terbanding/Turut Tergugat : Real Estate Indonesia REI
336857
  • Diantaranya adalah yang mengaturketerlambatan pembayaran Harga Jual Beli, tidak dilaksanakan kewajibanbagi pihak Pembeli selaku penerima fasilitas pinjaman dari bank (KPA),sanksi atas keterlambatan pembayaran biaya pengelolaan, dan atau biayapenggunaan/utilitas dan sangsi apabila terjadi pembatalan PPJB.Maka oleh karena tidak ada ketentuan dalam pasal 10 PPJB yangmenyebutkan Tergugat harus membayar denda keterlambatan, makamohon Majelis Hakim untuk menolak dan mengabaikan point 7 gugatanHalaman 20
Register : 02-07-2014 — Putus : 16-09-2014 — Upload : 10-12-2014
Putusan PN PALEMBANG Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.Plg
Tanggal 16 September 2014 — - PT. PLN (Persero) WS2JB LAWAN ADAS SUSANTO
132174
  • bahwa Penggugat tidak melakukanPemeriksaan atas dugaan Pelanggaran Disiplin yang dituduhkankepada Tergugat sesuai dan/mengacu pada Perjanjian Kerja Bersama(PKB) beserta lampirannya (Peraturan Disiplin Pegawai) sebagaimanadijelaskan pada point s/d 11 diatas.Oleh karenanya pula kami menyatakan Pemeriksaan atas dugaan PelanggaranDisiplin yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat tidaklah cukupPutusan Nomor : 13/Pdt.SusPHI/2014/PN.Plg, halaman 11 dari 39untuk dijadikan dasar untuk menjatuhkan sangsi
Putus : 18-01-2016 — Upload : 26-09-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 117/PID.SUS-TPK/2015/PN.Smg
Tanggal 18 Januari 2016 — Drs. PURWANTO,SH.,MM (TERDAKWA)
6818
  • Dalam hal ini sekolah swastapengambilan keputusan tersebut harus melibatkanpenyelenggara sekolah.7) Berkomunikasi untuk menciptakan dukungan intensif dariorangtua, peserta didik dan masyarakat.8) Menjaga dan meningkatkan motivasi kerja pendidik dantenaga kependidikan dengan menggunakan sistempemberian penghargaan atas prestasi dan sangsi ataspelanggaran peraturan dan kode etik.9) Menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif bagipeserta didik.10) Bertanggungjawab atas perencanaan partisipatif
    Dalam hal ini sekolah swasta pengambilan keputusan tersebutharus melibatkan penyelenggara sekolah.e Berkomunikasi untuk menciptakan dukungan intensif dari orangtua, pesertadidik dan masyarakat.eMenjaga dan meningkatkan motivasi kerja pendidik dan tenagakependidikan dengan menggunakan sistem pemberian penghargaan atasprestasi dan sangsi atas pelanggaran peraturan dan kode etik.e Menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif bagi peserta didik.e Bertanggungjawab atas perencanaan partisipatif mengenai
    Menjaga dan meningkatkan motivasi kerja pendidik dan tenagakependidikan dengan menggunakan sistem pemberian penghargaanatas prestasi dan sangsi atas pelanggaran peraturan dan kode etik.2.
    Dalam hal ini sekolah swasta pengambilan keputusan tersebutharus melibatkan penyelenggara sekolah.e Berkomunikasi untuk menciptakan dukungan intensif dari orangtua, pesertadidik dan masyarakat.Halaman 129 dari 148 putusan Nomor 117/Pid.susTPK/2015/PN.Smge Menjaga dan meningkatkan motivasi kerja pendidik dan tenagakependidikan dengan menggunakan sistem pemberian penghargaan atasprestasi dan sangsi atas pelanggaran peraturan dan kode etik.e Menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif bagi peserta