Ditemukan 3405 data
66 — 9
Bahwa masingmasing para Penggugat selama bekerja pada Tergugattidak pernah mendapat sangsi baik berupa teguran lisan atau punperingatan yang berkaitan dengan hubungan kerja;3. Bahwa hubungan kerja masingmasing para Penggugat denganTergugat berawal dari masa Training (3) bulan, serta untuk seterusnyamasingmasing para Penggugat mendatangani kontrak kerja, yangberpariasi antara Penggugat yang satu dengan Penggugat yang lain;4.
60 — 45
PP No. 24 Tahun 1997 Pasal 5 dan6 ayat (1) sebab jika tidak melaksanakan hal tersebut maka Kepala KantorPertanahan Kota Palu akan terkena sangsi administrasi sebagaimanadimkasud pada Pasal 63 selain itu juga dapat dituntut sebagaimanadimaksud dalam Pasal 3 dan 53 ayat (1) dan (2) huruf c.Berdasarkan alasanalasan tersebut diatas maka kami selaku Tergugatmemohon kepada Majelis yang ditunjuk untuk memeriksa dan Mengadili Perkara ini untuk membuat keputusan sebagai berikut : Dalam Eksepsi :1 Bahwa Objek
214 — 560 — Berkekuatan Hukum Tetap
rencana KSO yang dapatdisamakan dengan MOU yang isinya hanya pokokpokoknya saja dan tidak memuat secara detail danmasih memerlukan tindakan hukum lanjutan berupatindak lanjut berupa kesepakatan dalam bentukPerjanjian KSO yang harus dibuat secaranotariildihadapan Notaris, jika ternyata faktanya KesepakatanPra KSO tersebut tidak terlaksana dan tidak ada tidaklanjut berupa Perjanjian KSO maka Kesepakatantersebut menjadi non exist karena dalam kesepakatantanggal 25 Januari 2013 tidak ada ketentuan sangsi
salah dengan pertemuantanggal 25 Januari 2013 karena merencanakanbentuk kerjasama antar pelaku usaha jasa Konstruksidengan rencana KSO adalah hal yang wajar,menyebut Member dan Leader jelasjelas sudah jelassebuah bentuk perencanaan KSO (bagaimanamungkin merencanakan KSO tidak menyebut namaPaketnya);Bahwa untuk realisasi KSO sesungguhnya masihmemerlukan tindakan hukum lanjutan yang berbataswakitu. sampai dengan sebelum PemasukanPenawaran dan ketika kesepakatan Pra KSO tidakterjadi maka tidak ada sangsi
apapun karenakesepakatan 25 Januari senyatanya tak ubahnyahanya merupakan Gentlemen Agreement atau MOUyang hanya memuat pokokpokok nya saja tidak detaildan tidak memuat sangsi sebagaimana telah kamiungkapkan dalam Kesimpulan Terlapor Il terkaitHalaman 31 dari 245 hal Put.
karena sanksi daftar hitam merupakan tindakanyang telah sesuai atau berdasar pada ketentuan PerpresNomor 54 Tahun 2010 juncto Perpres Nomor 35 Tahun2011 juncto Perpres Nomor 70 Tahun 2012 junctoPermen PU Nomor 07/PKT/M/2011, karena blacklistyang dikeluarkan oleh LPJK tidak sama dengan blacklistyang diatur dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010;Bahwa terhadap Pendapat Majelis Komisi di atas perlukami sampaikan bahwa dalam ketentuan dalam Perpres54 juncto Perpres 70 Tahun 2010 pada Pasal 118 (2)huruf b sangsi
pencantuman dalam daftar hitamselanjutnya diatur Pasal 118 ayat (4) mengaturPemberian sangsi sebagaimana di maksud pada ayat(2) huruf b dilakukan oleh PA/KPA setelah mendapatHalaman 60 dari 245 hal Put.
24 — 4
yang menghubungi terdakwa adalah EVA dankemudian terdakwa menerima panggilan handphone tersebut lalu EVAberkata bang , siapa setau abang yang jual obat lalu terdakwa bertanya: kenapa rupanya lalu EVA menjawab: Suntuk aku, mau on sama kakakkulalu terdakwa berkata: sebentar ya aku telephone dulu kawanku, kali berapadan setelah itu hubungan handphone terputus dan sekitar 5 menit kemudianEVA mengirim SMS dengan katakata kali berapa bang lalu EVA kembalimengirim SMS kembali dengan katakata Tidak usah sangsi
73 — 8
Bahwa menurut adat tidak dibolehkan melenjangi dan mendokumentasikanserta mengancam akan mengunduh fotofoto telanjangnya ke internet,karena yang telah disepakai hanyalah dikenakan sangsi adat saja.Putusan Nomor 194/Pid.B/2O16/PN.PINN.....ccccccccsssessessescescsescssscessessecsscessseaseases Halaman 20 Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah para Terdakwa ditahanoleh pihak berwajib, karena kakaknya Terdakwa (Zainal) datang kerumahsaksi memberitahukan hal tersebut; Bahwa pada waktu kejadian
47 — 20
UnsurSecaraTanpa Hak Atau MelawanHukum Menanam,Memelihara, Memiliki, Menyimpan, MenguasaiAtauMenyediakanNarkotika Golongan Dalam Bentuk Tanaman;Menimbang, bahwaYang dimaksud dengan tanoa hak dalam unsurini adalah tidak mempunyai hak atau tidak mempunyai kKewenangan yangdapat di benarkan oleh hukum sedangkan yang di maksud dengan malawanhukum adalah bahwa unsur melawan hukum (wederrechtelijk) adalahmaksud perbuatan itu tidak menindahkan normanorma hukum yang berlakudan melanggar peraturan hukum yang ada sangsi
30 — 23
Bahwa, pada awalnya Penggugat sangat sayang danperhatian kepada Tergugat dan selalu berusaha melakukan yangterbaik dan mengupayakan kesembuhan' Tergugat, walausejujurnya terkadang Penggugat sendiri merasa agak sangsi,bingung dan bertanyatanya dengan Penyakit yang dideritaTergugat.
115 — 16
saatsosialisasi;Bahwa saksi tidak tahu wakil pengurus SP yang baru;Bahwa QC dan FC satu ruangan dan hanya beda departemen nya saja;Bahwa akibat perkataan Penggugat operator enggan meningkatkan targetnya;Bahwa saksi sering bercanda dengan Saudari Sulasmi;Bahwa atasan pernah memberitahu saksi kalau saudari Sulami dipindah kebagian produksi;Bahwa setelah saudari Sulami masuk kebagian produksi dan memproteskenaikan target saksi langsung melaporkan ke atasan saksi;Bahwa saksi tidak tahu Penggugat/Sulasmi diberi sangsi
42 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dihitung denganperhitungan sebagai berikut: 1 Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 26 2.572.294.2002 Tarif PPh Pasal 26 20%3 PPh Pasal 26 terutang 514.458.8404 Kredit Pajak5 PPh pasal 26 kurang bayar 514.458.8406 Sanksi Administrasi 2%7 Jumlah bunga yang dikenakan sangsi 248 Jumlah sanksi administrasi bunga 246.940.2439 PPh Pasal 26 masih harus dibayar 761.399.083Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Peneliti beroendapat bahwapenerbitan SKPKB Pajak Penghasilan Pasal 26 #Nomor00001/204/08/308/12 tanggal
34 — 35
Asaljangan melarang PEMOHON bertemu dan mengajak jalan anak.Seandainya itu terjadi PEMOHON memohon kepada Majelis hakimmeminta agar ada sangsi di karenakan selama ini PEMOHON sangatsusah bertemu dan mengajak anak jalan.KEDUA: TERMOHON mengatakan bahwa, khawatir jika PEMOHONmenikah lagi apa ada jaminan TERMOHON tidak menikah dikemudian hari.KETIGA: PEMOHON khawatir nanti Ssuatu) saat TERMOHONmenikah lagi, dan khawatir anak PEMOHON dan TERMOHON diterlantarkan sama dengan ANAK PEREMPUAN TERMOHON yangsebelumnya
Terbanding/Penuntut Umum : RIKA ANDRIANI, SH
36 — 18
Dengan dasar pertimbanganaspek dimensi perumusan sanksi pidana bahwa maksimum pidana yangdi jatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diamcam terhadapperbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari pada maksimum pidana yangberbakat di tambah sepertiga, sehingga jika seluruh peraturan tersebutdigabung maka terkait sangsi pidana menurut undangundang yangmenjerat terdakwa adalah makimal 20 tahun, tentunya pendapat danpertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang salah dankeliru menerapkan hukum
135 — 99 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hakim berpendapat putus hubungan kerja dengan Tergugat dengankualifikasi pemutusan hubungan kerja karena indisipliner sebagaimanaketentuan Pasal 161 ayat (1) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan, hal tersebut didasarkan pada bukti T74 danT75 berupa memorandum yang substansinya menyatakan memanggilPenggugat untuk menghentikan mogok kerja dan bekerja kembali sepertibiasa, serta bukti T56 berupa pengumuman keputusan rapat DireksiNomor 1/DIRAJP/2014 tentang Pemberian Sangsi
70 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
negarapada khususnya serta masyarakat pada umumnya;Bahwa memperhatikan faktafakta yang terungkap di persidangan danpertimbangan lain di atas, kami memohon untuk dipertimbangkan rasa keadilanterutama dilihat dari keadaan bangsa dan negara kita yang sekarang ini sedangdilanda dampak krisis dari keuangan global dan krisis ekonomi, hal tersebutmengingat nilai kerugian perekonomian negara yang timbul sebagai akibatperbuatan Terdakwa dan dimaksudkan untuk menimbulkan efek jera bagipelaku tindak pidana dan sangsi
51 — 22
Gufran dkk untukmengajukan gugatan ke Pengadilan Agama, dengan kata lain ada dua pipilterhadap obyek yang sama, maka dari itu Para Pembanding semula ParaTerlawan/para Terbantah akan melakukan pengecekan kepada Instansi terkaitterhadap pipil yang dijadikan dasar oleh melakukan gugatan ke PengadilanAgama tersebut, dan wajib akan dilakukan cek lab forensic untuk mengetahuikeabsahan dari pipil tersebut, dan apabila ditemuak pemalsuan tentu akanmenjadi peristiwa pidana lain yang sedah pasti aka nada sangsi
74 — 269
Tergugatmengakui dirinya kena sangsi administrasi olehKantornya, namun latar belakang permasalahnnyabukan hal tersebut, peristiwa yang terjadi adalahTergugat diwajibkan untuk mengikuti Diklat diJakarta saat Tergugat dinas di Kalimantan Baratselama 2 minggu. Karena jarak antara jakarta danBekasi tidak jauh, maka Tergugat yang seharusnyatidur di tempat yang telah disiapkan dari kantor.Dirinya malah pulang dan tidur di Bekasi.
ELINA FLORI, SH
Terdakwa:
JONNER RAJAGUKGUK
178 — 37
padahalaman 8 dengan judul Tangkap Dan Penjarakan Marukkil Gultom TerkaitKematian Devisiska Hidayah Moka Br ButarButar tersebut adalah penulisberita yaitu Terdakwa, narasumber yaitu Manuppan ButarButar dan ShintaParulian Br Manik serta Heri Kurniawan selaku Pemimpin Redaksi atauPenanggungjawab koran dan/atau Surat kabar Media Berantas Kriminaltersebut;Bahwa Surat Kabar Media Berantas Kriminal tersebut sesuai denganPendataan Pers Nasional tahun 2015 tidak terdaftar dalam SerikatPerusahaan Pers (SPS);Bahwa sangsi
1.BAIQ NURJANAH,SH.
2.BAIQ NURUL HIDAYATI,SH.
Terdakwa:
AHMAD BAEHAKI
44 — 38
No. 8 tahun1999 tentang perlindungan konsumen, pelaku usaha wajib memberikaninformasi yang benar, jelas dan jujur untuk menjamin kualitas mutu,keamanan dan khasiat kosmetik tersebut sehingga tidak membahayakankesehatan konsumen ;Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku usaha bertentangandengan ketentuanpasal 8 ayat (1) huruf a UU.RI tahun 1999 tentangperlindungan konsumen dan diancam sangsi pidana berupa pidanapenjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp.2.000.000.000
ANDI SUDIRMAN, SH
Terdakwa:
ABD. JAMAL
209 — 74
Parigi Moutongdan ia keberatan tentang tanda tangan dalam persetujuan cerai;Bahwa Ketika ada komplain kemudian tetap diproses dan saksi telahmenandatangani surat Surat pemberian cerai apa dampak jikaterbuktitandatangan itu palsu maka dalam undangundang Aparatur Sipil Negara ketikaASN itu terbukti bersalan maka ada sangsi bagi yang bersangkutan;Bahwa Rekomendasi ada 2 yang di usul ke Bupati yaitu Rekomendasi dariOrganisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Rekomendasi dari BadanKepegawaian Daerah (BKD);Bahwa
122 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
Para Tergugat telah mengakui dalampersidangan Mediasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten KutaiTimur tertanggal 1 Maret 2012 bahwa telah menjalani pertemuanpertemuan atauperundingan diuraikan tersebut di atas dan juga pertemuan di Balikpapan denganPenggugat;Bahwa atas tindakan/aksi mogok kerja tidak sah yang dipimpin atau diprakarsai olehPara Tergugat mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian yang sangat besar danjuga Penggugat mendapatkan tekanan dan sangsi dari klien Penggugat PT
NURKHOLIS
Tergugat:
1.PT.BPR KEMBANG PARAMA
2.Kementrian Keuangan Cq KPKLN Semarang
3.Badan pertanahan Kabupaten Magelang
4.BANK INDONESIA
5.OTORITAS JASA KEUANGAN
106 — 22
Muntilanberasarkan sertifikat hak Tanggungan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT Illyang Pembuatan Sertifikat Hak Tanggungan tersebut melanggar UndangUndang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 18 ayatHalaman 13 dari 33 Putusan Perdata Nomor 19/Pdt.G/PN Mkd25.26.27.28.(1) pada huruf (h) yang menyatakan : menyatakan bahwa konsumen memberkuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai,atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli olch konsumen secaraangsuran, dan sangsi