Ditemukan 3405 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sanksi sanusi sungai sangaji sanaji sangki sangsu sanggi sanosi sangsit
Pengadilan PN MATARAM Pidana Umum
Register : 07-07-2021 — Putus : 02-08-2021 — Upload : 04-08-2021
Putusan PN MATARAM Nomor 443/Pid.Sus/2021/PN Mtr
Tanggal 2 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
1.BAIQ NURJANAH,SH.
2.BAIQ NURUL HIDAYATI,SH.
Terdakwa:
AHMAD BAEHAKI
44 — 38
  • No. 8 tahun1999 tentang perlindungan konsumen, pelaku usaha wajib memberikaninformasi yang benar, jelas dan jujur untuk menjamin kualitas mutu,keamanan dan khasiat kosmetik tersebut sehingga tidak membahayakankesehatan konsumen ;Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku usaha bertentangandengan ketentuanpasal 8 ayat (1) huruf a UU.RI tahun 1999 tentangperlindungan konsumen dan diancam sangsi pidana berupa pidanapenjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp.2.000.000.000
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 18-06-2013 — Upload : 10-01-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 138 K/Pdt.Sus-PHI/2013
Tanggal 18 Juni 2013 — 1. Yani Maxsi, dkk. vs PT. Thiess Contractors Indonesia, yang diwakili oleh Samel Rumende, selaku Direktur, berkedudukan
122 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Para Tergugat telah mengakui dalampersidangan Mediasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten KutaiTimur tertanggal 1 Maret 2012 bahwa telah menjalani pertemuanpertemuan atauperundingan diuraikan tersebut di atas dan juga pertemuan di Balikpapan denganPenggugat;Bahwa atas tindakan/aksi mogok kerja tidak sah yang dipimpin atau diprakarsai olehPara Tergugat mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian yang sangat besar danjuga Penggugat mendapatkan tekanan dan sangsi dari klien Penggugat PT
Pengadilan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Perdata
Register : 12-04-2017 — Putus : 25-10-2017 — Upload : 09-11-2017
Putusan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Nomor 19/Pdt.G/2017/PN Mkd
Tanggal 25 Oktober 2017 — Penggugat:
NURKHOLIS
Tergugat:
1.PT.BPR KEMBANG PARAMA
2.Kementrian Keuangan Cq KPKLN Semarang
3.Badan pertanahan Kabupaten Magelang
4.BANK INDONESIA
5.OTORITAS JASA KEUANGAN
106 — 22
  • Muntilanberasarkan sertifikat hak Tanggungan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT Illyang Pembuatan Sertifikat Hak Tanggungan tersebut melanggar UndangUndang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 18 ayatHalaman 13 dari 33 Putusan Perdata Nomor 19/Pdt.G/PN Mkd25.26.27.28.(1) pada huruf (h) yang menyatakan : menyatakan bahwa konsumen memberkuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai,atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli olch konsumen secaraangsuran, dan sangsi
Pengadilan PN PALEMBANG Perdata Khusus PHI
Register : 08-12-2015 — Putus : 24-02-2016 — Upload : 11-05-2016
Putusan PN PALEMBANG Nomor 57/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Plg
Tanggal 24 Februari 2016 — - HAFIZ KURNIA, DKK lawan CV. VIZTA JAYA (INUL VIZTA FAMILY KTV) PALEMBANG
66 — 9
  • Bahwa masingmasing para Penggugat selama bekerja pada Tergugattidak pernah mendapat sangsi baik berupa teguran lisan atau punperingatan yang berkaitan dengan hubungan kerja;3. Bahwa hubungan kerja masingmasing para Penggugat denganTergugat berawal dari masa Training (3) bulan, serta untuk seterusnyamasingmasing para Penggugat mendatangani kontrak kerja, yangberpariasi antara Penggugat yang satu dengan Penggugat yang lain;4.
Pengadilan PTUN PALU TUN Pertanahan
Register : 13-10-2014 — Putus : 08-04-2015 — Upload : 29-10-2015
Putusan PTUN PALU Nomor 14/G/2014/PTUN.PL
Tanggal 8 April 2015 — - RAMSYAH S. YODJORULLAH vs 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALU, 2. DENNY CHANDRA, 3. Hj. ANDI BARA Dkk.
60 — 45
  • PP No. 24 Tahun 1997 Pasal 5 dan6 ayat (1) sebab jika tidak melaksanakan hal tersebut maka Kepala KantorPertanahan Kota Palu akan terkena sangsi administrasi sebagaimanadimkasud pada Pasal 63 selain itu juga dapat dituntut sebagaimanadimaksud dalam Pasal 3 dan 53 ayat (1) dan (2) huruf c.Berdasarkan alasanalasan tersebut diatas maka kami selaku Tergugatmemohon kepada Majelis yang ditunjuk untuk memeriksa dan Mengadili Perkara ini untuk membuat keputusan sebagai berikut : Dalam Eksepsi :1 Bahwa Objek
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 09-07-2015 — Upload : 17-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 539 K/Pdt/2015
Tanggal 9 Juli 2015 — RAHMAT GUNAWAN bin ABDUL KOHAR HIDAYAT, DKK VS Drs. ALIAMIN Gelar SUTAN TEMEGI RATU bin RAYA Gelar SUTAN TURUNAN SUTAN, DKK
46 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Aliaminsekeluarga besar;3.Siapa saja yang mengganggu barang tanaman ataupun orang yangbekerja di lokasi akan dikenakan sangsi hukum yang berlaku;Dilampirkan juga daftar hadir dan data terlapor serta data tanah yangdigarap terlapor (Bukti P.13);Bahwa Penggugat telah melaporkan perbuatan melawan hukum yangdilakukan oleh Para Tergugat terhadap tanah milik Penggugat tersebutkepada Kepolisian Resort Way Kanan pada tanggal 15 Desember 2009dengan Laporan Polisi Nomor LP/B314/XII/2009/SiagaOps, untukdilakukan
Pengadilan PN PASURUAN Pidana Umum
Register : 09-10-2018 — Putus : 29-11-2018 — Upload : 04-12-2018
Putusan PN PASURUAN Nomor 144/Pid.Sus/2018/PN Psr
Tanggal 29 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
JAINAH, SH.MH
Terdakwa:
M. TOWIL Bin ABD KADIR SOLEH
70 — 13
  • Untuk pelayanan dan pengedaran obatTrihexyphenidyl tersebut harus di apotek resmi, jadi untuk tokotoko yangmelakukan pelayanan dan pengedaran obat Trihexyphenidyl , atau obatkeras akan ditindak secara Administratif oleh dinas kesehatan denganbeberapa sangsi yaitu peringatan tertulis selama 3 (tiga) kali, lalupencabutan jjin dasar pasal 25 PERMENKES No. 992 / MENKES/PER/X/1993, dan yang memiliki Kewenangan untuk melakukan penyidikanadalah Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Surabaya;Bahwa untuk
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 02-01-2020 — Putus : 06-10-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr
Tanggal 6 Oktober 2020 — Penggugat:
BRIYAN APRIAN
Tergugat:
SINDIAN OSAPUTRA, SH., MKn
172 — 87
  • asistenTERGUGAT yang membuat dan memproses akte ini dihadapanPENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT TAPI NAMANYA TIDAKTERCANTUM DALAM AKTE PPJB NOMOR 45 TANGGAL 20 AGUSTUS2019Bahwa banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh TERGUGATSELAKU NOTARIS DI JAKARTA DALAM MEMBUAT AKTE PPJB INI ,MAKA AKTE INI HANYA MEMPUNYAI KEKUATAN PEMBUKTIANSEBAGAI AKTA DIBAWAH TANGAN. sebagaimana diatur dalam pasal 16ayat 8 dan pasal 41 Undang Undang nomor 30 tahun 2004.Bahwa dalam pasal 84 undang undang nomor 30 tahun 2004 tentangketentuan sangsi
Pengadilan DILMIL III 19 JAYAPURA Pidana Militer
Register : 19-10-2009 — Putus : 30-12-2009 — Upload : 29-02-2012
Putusan DILMIL III 19 JAYAPURA Nomor 176 PK/PM.III-19/AD/X/2009
Tanggal 30 Desember 2009 — TERDAKWA
101 — 30
  • .: Bahwa setelah memperhatikan pertimbanganpertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai atasperbuatannya yang mengkonsumsi bahkan menyalurkanPsikotropika jenis Shabushabu tersebut tidak dapatMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbang39ditolerir lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapatterdapat cukup alasan yang kuat bahwa Terdakwadipandang sudah tidak layak lagi untukdipertahankan dalam Dinas Militer, oleh karenanyaMajelis Hakim akan memberikan sangsi yang tegas dankeras terhadap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 22-12-2015 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 933/B/PK/PJK/2015
Tanggal 22 Desember 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT SEBANGUN BUMI ANDALAS WOOD INDUSTRIES
33 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dihitung denganperhitungan sebagai berikut:1 Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 26 2.830.808.4002 Tarif PPh Pasal 26 20%3 PPh Pasal 26 terutang ~566.161.6804 Kredit Pajak5 PPh pasal 26 kurang bayar 566.161.6806 Sanksi Administrasi 2%7 Jumlah bunga yang dikenakan sangsi 248 Jumlah sanksi administrasi bunga ~ 271.757.6069 PPh Pasal 26 masih harus dibayar ~ 837.919.286" Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Peneliti berpendapatbahwa penerbitan SKPKB Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor00004/204/08/308
Pengadilan DILMIL III 12 SURABAYA Pidana Militer
Putus : 08-07-2009 — Upload : 24-09-2012
Putusan DILMIL III 12 SURABAYA Nomor 69-K/PM.III-12/AU/V/2009
Tanggal 8 Juli 2009 — - Antonius Galih Pulunggono, Serma / 517138
77 — 43
  • EkaSulistiyarini / Saksi1) sering bertengkar karena berbeda prinsip, yangmana istri Terdakwa (Saksi1) tidak mendukung misi Terdakwa yaitumenyiapkan masa depan bagi anakanak Terdakwa, sebelumberlakunya Undangundang KDRT Terdakwa pernah menampar istrinya2 sampai 3 kali, tetapi setelah diberlakukan Undangundang KDRTTerdakwa tidak pernah melakukan kekerasan terhadap istrinya, karenatakut sangsi hukumannya dan bila bertengkar Terdakwa menghindardan pergi dari rumah, Terdakwa menampar istrinya (Saksi1)
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata Khusus PHI
Putus : 24-05-2017 — Upload : 24-08-2017
Putusan PN SAMARINDA Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2017/PN. Smr
Tanggal 24 Mei 2017 — PT. Kaltim Prima Coal Lawan GAzali
115 — 24
  • Kaltim Prima Coaladalah Sangsi tentang PHK; Bahwa Saksi tidak tahu apakah kalau sudah berdamai apakah tetap di PHKkarena tidak mengurus surat tersebut, karena surat itu sudah terjadi baruSaksi masuk; Bahwa sepengetahuan Saksi kalau sudah berdamai maka masalah sudahselesai, tapi kalau pihak korban keberatan maka dilanjutkan ; Bahwa pengetahuan Saksi sewaktu kejadian sdr.Gazali PKB yangdipakai adalah PKB tahun 20152017; Bahwa sepengetahuan Saksi kalau kasus sudah sampai ke HRDkebanyakan di PHK; Bahwa
Pengadilan PN PADANG Perdata Perjanjian
Register : 28-12-2010 — Putus : 04-10-2011 — Upload : 10-03-2015
Putusan PN PADANG Nomor 128/Pdt.G/2010/PN Pdg
Tanggal 4 Oktober 2011 — Ir. Syofialdi, MM CS melawan 1. Rektor Universitas Andalas Padang selaku Pengguna Anggaran CS
138 — 29
  • MS.e Bahwa saksi adalah sebagai panitia pengadaan barang berupa mobil dinas untuk FakultasKedokteran dan rekanan pemenang tender adalah CV Gumera Sofita;e Bahwa Penggugat pernah meminta tanda tangan berita acara sedangkan barang tidak ada,oleh karenanya saksi tidak mau menandatanganinya; Bahwa mobil pesanan baru diantar setelah lewat waktu masa kontrak, sekitar 2 hari;e Bahwa atas keterlambatan tersebut penggugat tidak ada mendapat sangsi, saksi maumenerima mobil hanya karena rasa kemanusiaan saja
Pengadilan DILMIL II 09 BANDUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 04-10-2007 — Upload : 21-09-2011
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 132-K/PM.II-09/AD/IX/2007
Tanggal 4 Oktober 2007 — Pratu RUDIANTO
44 — 28
  • Bahwa perbuatan poligamy banyak ditiru) dan dilakukan olehprajurit TNI di wilayah Jawa Barat, dan akibat perbuatan inibanyak berpengaruh pada harmoni' kehidupan prajurit NI sertamempengaruhi tatanan disiplin prajurit, oleh karena itu agarmemberikan efek jera bagi Terdakwa dan efek cegah bagi prajuritTNI lainnya, Majelis perlu) memberikan sangsi yang tegas bagiperbuatan Terdakwa tersebut.Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata mata hanyamemidana orang orang yang ber salah melakukan tindak
Pengadilan PTUN DENPASAR TUN Kepegawaian
Register : 05-11-2007 — Putus : 31-03-2008 — Upload : 27-09-2012
Putusan PTUN DENPASAR Nomor 14/G.TUN/2007/PTUN.Dps
Tanggal 31 Maret 2008 — PENGGUGAT:
- IDA BAGUS PUTRA MANUABA, SE, dkk;
TERGUGAT:
- DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KARANGASEM
146 — 137
  • Bahwa setiap karyawan dalam suatu perusahaan sudah wajib untuk loyal kepadaperusahaan dan atasan serta memenuhi segala aturanaturan yang berlaku dalamperusahaan dimana dia bekerja ; Bahwa Para Penggugat adalah karyawan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)Karangasem yang sudah semestinya tunduk pada segala aturan yang berlakudilingkungan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Karangasem, namunkenyataannya Para Penggugat adalah Para Karyawan yang tidak taat denganaturan, sehingga oleh Tergugat dikenakan sangsi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 23-12-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 873/B/PK/PJK/2015
Tanggal 23 Desember 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. SEBANGUN BUMI ANDALAS WOOD INDUSTRIES
36 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dihitung denganperhitungan sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 26 2.714.796.0002 Tarif PPh Pasal 26 20%3 PPh Pasal 26 terutang 542.959.2004 Kredit Pajak5 PPh pasal 26 kurang bayar 542.959.2006 Sanksi Administrasi 2%7 Jumlah bunga yang dikenakan sangsi 248 Jumlah sanksi administrasi bunga 260.620.4169 PPh Pasal 26 masih harus dibayar 803.579.616Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Peneliti berpendapat bahwapenerbitan SKPKB Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor00003/204/08/308/12 tanggal
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 13-03-2017 — Putus : 31-05-2017 — Upload : 20-09-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 61/PDT.SUS-PHI/2017/PN BDG
Tanggal 31 Mei 2017 — WIDODO ADI KUSUMA LAWAN PT. YOUNG KHARISMA UTAMA JAYA
43 — 11
  • Hendi tidak pernahdatang kembalidanbekerjasertatidakadakabarnyasertameninggalkan kerjaan, sedangkan libur Hari Raya diberikankesempatan oleh Perusahaan Libur Hari Raya Lebaran selama 14(empta belas hari) selebihnya wajib masuk kembali seperti biasanya danyang tidak masuk setelah habis Hari Raya akan mendapat sangsi tertulisdari Perusahaan sebagaimana Surat Pernyataan tertanggal 03 Mei2014 yang telah ditandatangani oleh Buruh Harian Lepas Tersebutkepada Tergugat ;.
Pengadilan PN BANJARNEGARA Pidana Khusus
Register : 25-04-2019 — Putus : 11-07-2019 — Upload : 28-08-2019
Putusan PN BANJARNEGARA Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Bnr
Tanggal 11 Juli 2019 — Penuntut Umum:
1.TAUPIK HIDAYAT, S.H.,M.H.
2.DIPO IQBAL S.H.
3.YUNIATI, SH.
4.SETIATI, SH
Terdakwa:
TJAN LIN ENG als JOHAR LIN ENG
311 — 105
  • Kemudian TerdakwaHalaman 4 dari 127 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Bnrmengatakan akan menegur dan memberikan sangsi kepada Wasitnya.Kemudian Terdakwa memanggil Saksi Priyanto alias Mbah Pri selakuKomisi Wasit di Porprov Jawa Tengah memperkenalkan kepada SaksiLasmi Indaryani, Terdakwa mengatakan bahwa Saksi Priyanto alias MbahPri akan membantu Persibara Banjarnegara akan tetapi Terdakwa memintaagar Saksi Priyanto alias Mbah Pri dirumati atau diopeni (diperhatikan) laluTerdakwa mengatakan bahwa urusan
    Kemudian Terdakwamengatakan akan menegur dan memberikan sangsi kepada Wasitnya.Kemudian Terdakwa memanggil Saksi Priyanto alias Mbah Pri selakuKomisi Wasit di Porprov Jawa Tengah memperkenalkan kepada SaksiLasmi Indaryani, Terdakwa mengatakan bahwa Saksi Priyanto alias MbahPri akan membantu Persibara Banjarnegara akan tetapi Terdakwa memintaagar Saksi Priyanto alias Mbah Pri dirumati atau diopeni (diperhatikan) laluTerdakwa mengatakan bahwa urusan selanjutnya silahkan berhubunganlangsung dengan Saksi
    Kemudian Terdakwamengatakan akan menegur dan memberikan sangsi kepada Wasitnya.Kemudian Terdakwa memanggil Saksi Priyanto alias Mbah Pri selakuKomisi Wasit di Porprov Jawa Tengah memperkenalkan kepada SaksiLasmi Indaryani, Terdakwa mengatakan bahwa Saksi Priyanto alias MbahHalaman 10 dari 127 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN BnrPri akan membantu Persibara Banjarnegara akan tetapi Terdakwa memintaagar Saksi Priyanto alias Mbah Pri dirumati atau diopeni (diperhatikan) laluTerdakwa mengatakan bahwa
Pengadilan DILMIL III 17 MANADO Pidana Militer Kesusilaan
Register : 13-09-2016 — Putus : 20-10-2016 — Upload : 20-01-2017
Putusan DILMIL III 17 MANADO Nomor 73-K/PM.III-17/AD/IX/2016
Tanggal 20 Oktober 2016 —
146 — 94
  • Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit TNI telah mengetahui danmenyadari tindakan yang dilakukan dengan saksi3 adalah merupakanperbuatan yang melanggar hukum dan terhadap pelakunya dapatdikenakan sangsi pemidanaan, namun Terdakwa tetap melakukannya,hal ini menunjukkan adanya sifat kesengajaan pada diri Terdakwa.2.
Pengadilan PN KISARAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 09-10-2018 — Putus : 29-11-2018 — Upload : 04-12-2018
Putusan PN KISARAN Nomor 1006/Pid.Sus/2018/PN Kis
Tanggal 29 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
Erwin Napitupulu, SH
Terdakwa:
Syahnia Alias Nia
35 — 5
  • Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaanalternatif kKedua dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi