Ditemukan 5194 data
19 — 12
Nama Lengkap : Dodi Efriandi Damanik Alias Dodi Bin)Rahmad Syah Damanik; QRTempat Lahir : Lubuik Pakam Sumatera Uta yyUmur / Tanggal Lahir : 35 Tahun / 1 April 1982.
16 — 5
Hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyyah yang terdapat dalam KitabAl Bayan halaman 38 yang berbunyi:Celleonall uta ple ptiis tial) jaArtinya : Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjagakemaslahatanMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telahberalasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 jo.
25 — 26
Hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyyah yangberbunyi:Celaall uta le ats dilnial Artinya : Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjagakemaslahatanMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasanhukum sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 jo.
25 — 10
Hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyyah yang terdapat dalam KitabAl Bayan halaman 38 yang berbuny/i:Gellncall uta (pie piuie tid ial! ysArtinya : Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjagakemaslahatanMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telahberalasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf (f ) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 jo.
11 — 0
(sal Wal yea4iily Aa gall Laginn CDA Ge call Jac 5 Uta) Gs 5 pallArtinya: Menurut Imam Malik, bahwa isteri berhak mengajukan gugatan ceralkepada hakim bila terdapat alasan bahwa suaminya telah membuatnyahal. 8 dari 11 hal.
14 — 2
Hal ini sesuai dengan qaidah fighiyyah yang terdapat dalam KitabAl Bayan halaman 38 yang berbunyi:Cella uta ple pte tial) jaArtinya : Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjagakemaslahatanMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telahberalasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf (f ) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 jo.
12 — 4
Hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyyah yang terdapat dalam KitabAl Bayan halaman 38 yang berbunyi:Cellncnall uta ple pita tid tall /52Artinya : Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjagakemaslahatanMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telahberalasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 jo.
15 — 9
BursY Bahwa usaha untuk merukunkan Penggligal dns Fer uta sudahdilakukan, namun tidak berhasil;Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakanmenerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkantanggapannya;Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukanapapun lagi dan mohon putusan;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segalasesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagaibagian yang tidak terpisahkan dari isi
WIDYA NUGRAHENY, S.H.
Terdakwa:
YULIANTO Bin SUTIKNO
50 — 47
tindak pidana Percobaan Dengan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya, sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp100.000.000,00 (seratus juta
9 — 1
of Amo 5M Atay Zalall (cal Lal goaAiily ABlb gal Lagin Cray Ge pZalll Jac 5 Uta) Gas pialArtinya: Menurut Imam Malik, bahwa isteri berhak mengajukan gugatan ceralkepada hakim bila terdapat alasan bahwa suaminya telah membuatnyamenderita sehingga ta tidak sanggup lagi melanjutkan bergaul dengansuaminya, misalnya karena suaminya suka memukul, memaki ataumenyakiti dengan cara lain yang tidak tertahankan lagi ataumemaksanya berbuat mungkar, baik tindakannya itu berupa ucapanatau perbuatan; bila dakwaan
9 — 0
yangsampai dengan perkara ini didaftarkan sudah selama sekitar 8 bulandan selama ituantara kedua belah pihak tidak pernah hidup bersamalagi itu, dapat dikategorikantelah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara kedua belahpihak dan tidak ada harapan bagi kedua belah pihak akan rukun lagi dalam rumahtangga;Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut sesuai dengan doktrin hukumIslam dalam Kitab Fighus Sunnah Jilid Il, halaman 248 yang berbunyi sebagaiberikut:a gle Cys 8 piel al go dee Uta
12 — 1
Kitab Tuhfah, Juz IV, halaman 132:(Agni) CUSiL 418 bel) 4d 18) uta gArtinya: "Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh."
7 — 5
pasal 3 Kompilasi Hukum Islamyaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang sakinah, mawaddah danrahmah seperti yang dimaksud dalam AlQuran surat ArRum ayat 21,tidak dapat terwujud, sehingga jika perkawinan keduanya dilanjutkan justruakan membuat madhorot bagi keduanya dan untuk menghindarkanmadhorot tersebut solusinya adalah perceraian, dalam hal ini Majelissependapat dengan ulama ahli Figh dalam kitab Fiqhu Al sunnah 2482yang berbunyi:VW G85 eg 5) a folgda 5 jl diy oe ll galls lye a cil ba7 ae Ye uta
17 — 3
.99/Pat.G/2019/PA.Ptksehingga mempertahankan rumah tangga yang semacam ini tidak adamanfaatnya dan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua pihak, sertaakan memberi peluang bagi Pemohon dengan Termohon untuk salingmenzalimi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghentikan perbuatansaling mendhalimi itu perlu dan Majelis Hakim perlu memperhatikan firmanAllah surat AlBagarah ayat 231 yang berbunyi:Lg pray OA ga yus g) Cig rar Cd gSuuald Gglal ald sluill ati 12) 4Adah alle 108 AN ads yas gatint ) uta
8 — 4
Hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyyah yang terdapat dalam KitabAl Bayan halaman 38 yang berbuny/i:Cellnet) uta ple pie tui iall jsArtinya : Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjagakemaslahatanMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telahberalasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 jo.
26 — 8
permohonan paraPemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dipersidangantelah terbukti bahwa antara Pemohon dan Pemohon II tidak ada hubungandarah dan persusuan, maka tidak terdapat halangan bagi mereka untukmelangsungkan pernikahan, karena itu tidak melanggar larangan perkawinansebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undangundang Nomor 1 tahun 1974;Mengingat ibarat dalam kitab anat althalibin juz IV halaman 254 yangberbunyi: ppo alag pritg airso 285 dlyol ole TISin sgcall dqJare sapbig uta
13 — 2
Hal ini sesuai dengan qaidah fighiyyah yang terdapat dalam KitabAl Bayan halaman 38 yang berbunyi:Cella uta ple pte tial) jaArtinya : Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjagakemaslahatanMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telahberalasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 jo.
76 — 23
Hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyyah yang terdapat dalam KitabAl Bayan halaman 38 yang berbunyi:Celleonall uta ple ptiis tial) jaArtinya : Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjagakemaslahatanMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telahberalasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf (f ) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 jo.
149 — 26
Hal ini Sesuai dengan qaidah fiqhiyyah yang terdapat dalam KitabAl Bayan halaman 38 yang berbuny/i:Colwell uta ple ais dLdall $152Artinya : Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjagakemaslahatanMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telahberalasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 jo.
16 — 2
Hal ini sesuai dengan qaidah fighiyyah yang terdapat dalam KitabAl Bayan halaman 38 yang berbunyi:Cella uta ple pte tial) jaArtinya : Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjagakemaslahatanMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telahberalasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 jo.