Ditemukan 3577 data
51 — 169
Menimbang, bahwa halhal lain yang belum termuat dalam putusan ini selengkapnyatercatat dalam berita acara sidang dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan denganPUtUSAN 5 nnn nnn nn nnn nn nnn nnn nnn ncn nn nnn nnn cnn cccc nnn Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dalampemeriksaan perkara ini dan selanjutnya mohon putusan ; wanna TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMA Dalam KonpensiI Dalam Eksepsi Menimbang, bahwa Penggugat menggugat Tergugat dan Turut Tergugat padapokoknya
58 — 38
Pasal 6 ayat (1)huruf b Undang Undang Darurat Nomor 7 tahun1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan PeradilanTindak Pidana Ekonomi sebagaimana dalamdakwaan Pertama ;e Menjatuhkan hukuma terhadap' Terdakwa Hj.ELVIANA Binti BIRTA dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun 3 (tiga) Bulan dengan perintah agarTerdakwa ditahan ;e Menyatakan barang bukti berupa :1 (satu) unit mobil truck colt diesel FE 73 (4X2) M/T Tahun2009 warna kuning kombinasi No.Pol : BE9655TD No.Mesin :MD34TE00253, No.Rangka MHMFE73P29K013007
203 — 49
Dasar hukuma. Pasal 11 ayat (1) huruf a dan c dan 13 ayat 1(a) UndangUndang PPNPasal 11 ayat (1) UndangUndang PPN menyebutkan:Terutangnya pajak terjadi pada saat:a. Penyerahan Barang Kena Pajakb. Impor Barang Kena Pajakc. Penyerahan Jasa Kena Pajakd. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luarDaerah Pabeane. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabeanjf. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujudg. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujudh.
Hj. HERMI HENDRIANI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PAREPARE
Intervensi:
Hj. Maksida
169 — 93
PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEPENTINGAN HUKUMa. Bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum dalamhalmengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar.Dikatakan demikian oleh karena sangat jelas pada gugatan Penggugatmenyatakan bahwa dasar gugatan Penggugat adalah Sertipikat Hak MilikNomor 02831/Kel. Watang Soreang seluas 4.405 m? (empat ribu empatratus lima meter persegi) atas nama Abunawar, S.H.
17 — 1
Majelis hakim dan mohon putusan;Bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikankesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakantetap pada jawaban semula dan tidak keberatan bercerai dengan TergugatRekonvensi/Pemohon Konvensi dan mohon putusan dengan mengabulkangugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon;Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukuplah Hakimmenunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMA
1.MUHAMMAD KENAN LUBIS, SH
2.Randy Tumpal Pardede, SH
Terdakwa:
RUSLAN ABD GANI Als SEMBIR
22 — 14
Tanpa hak atau melawan hukumA.
Terbanding/Tergugat I : KSP TRIO ARTHA MAGELANG
Terbanding/Tergugat II : KANTOR KPKNL.SEMARANG Dkk
Terbanding/Tergugat III : Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian Koperasi cq Dinas Koperasi Kab. Magelang
Terbanding/Tergugat IV : KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Terbanding/Tergugat V : Pemerintah Republik Indonesia cq Bank Indonesia Pusat di Jakarta cq Bank Indonesia Semarang
Terbanding/Tergugat VI : Otoritas Jasa Keuangan
34 — 24
Nomor 43/Pdt.G/2019/PN Mkd berikut suratsurat lainnyayang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusanPengadilan Negeri Mungkid Nomor 43/Pdt.G/2019/PN Mkd tanggal 12Maret 2020;TENTANG DUDUK PERKARA :Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid padatanggal 20 Agustus 2019 dalam Register Nomor 43/Pdt.G/2019/PN Mkd, telahmengajukan gugatan sebagai berikut:Pokok Perkara dalam Gugatan Perbuatan Melawan HukumA
159 — 35
yang sah dan surat surat autentik, karena itutidak berkelebihan jika putusan dalam perkara ini dimohonkan untukdapat terlebih dahulu (putusan serta merta) meskipun TergugatRekonpensi melakukan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauankembali;Berdasarkan keseluruhan isi jawaban dalam pokok perkara, serta gugatanRekonpensi yang telah diajukan, maka Tergugat dan Tergugat V(Penggugat Rekonpensi / Il) mohon kepada Pengadilan Negeri Tenggarongyang mengadili perkara ini agar berkenan memberi putusan hukumA
ALFALAH
Termohon:
1.KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA cq KAPOLDA Cq KAPOLRES Cq KEPALA SATUAN RESERKRIMINAL KEPOLISIAN RESORT KARIMUNS
2.KEPALA KEPOLISIAN RESOR TANJUNG BALAI KARIMUN, cq KEPALA SATUA RESERSE KRIMINAL KEPOLISIAN KARIMUN
137 — 49
FAKTAFAKTA HUKUMA. Mediasi yang berakhir Penyekapan dan Persekusi1.
193 — 103
Menghukum Penggugat untuk membayar semua ongkos perkara yangtimbul dalam perkara ini;Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalamberita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggaptelah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada halhalyang diajukan lagi dan mohon putusan;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMA.
63 — 39
Menyatakan sebagai hukuma. Jual Beli antara TERGUGAT INTERVENSI I ( Penggugat asal) dengan TERGUGAT INTERVENSI II sebagaimana SuratPerjanjian dibawah tangan bermaterai cukup tertanggal 19 Juli2010 yang menyatakan bahwa TERGUGAT INTERVENSI I telahmembeli rumah/bangunan di Jalan Jenderal Sudirman No.217219, adalah cacat hukum oleh karenanya batal demi hukum ;b.
144 — 46
Menyatakan tidak sah dan batal demi hukumA. Permintaan Lelang oleh Pelaku Usaha kepada Kantor Pelayanankekayaan negara dan Lelang (KPKNL) Padangsidimpuan terhadapagunan yang menjadi jaminan konsumen kepada Pelaku Usaha yaituberupae Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 232 Desa/ Kel Pahieme berupasebidang tanah berikut segala yang ada di atasnya seluas 2.997M?
173 — 73
Menyatakan tidak sah dan batal demi hukumA. Permintaan Lelang oleh Pelaku Usaha kepada Kantor Pelayanankekayaan negara dan Lelang (KPKNL) Padangsidimpuan terhadapagunan yang menjadi jaminan konsumen kepada Pelaku Usaha yaituberupae Sertifikat Hak Milik (GHM) nomor 304 Desa/ Kel pahieme berupasebidang tanah berikut segala yang ada di atasnya seluas 270 M?
265 — 264
Bahwa salah satu unsur yang harus dipenuhi dalam suatu gugatanperbuatan melawan hukuma dalah kerugian yang diderita. Sejalandengan jal tersebut, dalam bukunya M. Yahya Harahap menyatakan:kepada siapa dipikulkan beban wajib bukti untuk membuktikan haltersebut Pasal 1365 KUHPerdata, dipikulkan kepada pihak yangmenuntut adanya perbuatan melawan hukum (M. Yahya Harahap SH,Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta 2004, him 536);b.
97 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
FAKULTAS HUKUMA. Laboratorium Hukum351. PC 20 unitMerk/Type : HP/Slimline 5389D352. Printer 10 unitMerk/Type : epson/t11353. Printer Laserjet 2 unitMerk/Type : Cannon/LBP3050354. Mesin Tik Manual 1 unitMerk/Type : BROTHER/MT2000355. Mesin Tik Electronic 1 unitMerk/Type : Brother/GX8250356. Handycam 1 unitMerk/Type : sony/HDRXR150E357. Camera Digital 1 unitMerk/Type : Sony/DSCHX5V/B358. Audio System 1 unitMerk/Type : Costum359.
FAKULTAS HUKUMA. Laboratorium Hukum unit351. PC 20 unitMerk/Type : HP/Slimline 5389D302. Printer 10 unitMerk/Type : epson/t11353. Printer Laserjet 2 unitMerk/Type : Cannon/LBP3050354. Mesin Tik Manual 1 unitMerk/Type : BROTHER/MT2000305: Mesin Tik Electronic 1 unitMerk/Type : Brother/GX8250356. Handycam 1 unitMerk/Type : sony/HDRXR150E357. Camera Digital 1Merk/Type : Sony/DSCHX5V/B unit358. Audio System 1Merk/Type : Costum unit359.
174 — 49
peraturanperundangundangan adalah:1) Undangundang dasar tahun 19452) Ketetapan MPR3) UndangUndang/Perpu4) Peraturan Pemerintah5) Peraturan Presiden6) Peraturan Daerah Provinsi7) Peraturan DaerahSedangkan peraturan Menteri Keungan RI (In Cassu) Nomor:93/PMK.06/2010 yo PMK No: 106/PMK.06/2013 tidak masuk jenisperaturan perundangundangan, Apalagi Pasal 26 UndangUndang Haktanggungan No 4 1996 tidak ada memerintahkan bahwaperaturanpelaksanaannya adalah peraturan Menteri Keuangan.Menyatakan tidak sah dan batal demi hukumA
Terbanding/Tergugat IV : MULYANINGSIH
Terbanding/Tergugat II : Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Purwodadi Kabupaten Grobogan
Terbanding/Tergugat III : Kementrian Keuangan Republik Indonesia
Terbanding/Tergugat I : PT.Bank Negara Indonsia PerseroTbk Pusat JAKARTA CQ PT. Bank Negara Indonsia PerseroTbk Cabang Kudus
Turut Terbanding/Penggugat IV : AGUS RIYANTO
Turut Terbanding/Penggugat II : SUGENG HARIYONO,S.Pd
Turut Terbanding/Penggugat I : ISTANTO
105 — 102
SIFAT MELAWAN HUKUMA. SIFAT MELAWAN HUKUM DALAM PERBUATAN MELAWANHUKUM1. Bahwa PerbuatanPerbuatan PARA TERGUGAT merupakanPerbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam :1). Pasal 1365 Tiap perbuatan melanggar hukum yangmembawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkanorang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu,mengganti kerugian tersebut2).
71 — 37
, bahwa setelah selesai pembuktian, pihak Penggugat dan ParaTergugat mengajukan kesimpulan pada tanggal 11 Oktober 2021, melaluipersidangan secara elektronik;Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yangtermuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagianyang tak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat , Para Tergugat dan Turut Tergugatmenyatakan tidak ada halhal yang diajukan lagi dan mohon putusan;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMA
172 — 41
Membebankan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yangberlaku;SUBSIDAIR : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono).Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatatdalam berita acara persidangan yang bersangkutan, maka untukmempersingkat uraian putusan ini cukuplah menunjuk kepada berita acaratersebut yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMA.
Hj. HERMI HENDRIANI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PAREPARE
Intervensi:
Hj. Maksida
206 — 133
PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEPENTINGAN HUKUMa. Bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum dalamhalmengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar.Dikatakan demikian oleh karena sangat jelas pada gugatan Penggugatmenyatakan bahwa dasar gugatan Penggugat adalah Sertipikat Hak MilikNomor 02831/Kel. Watang Soreang seluas 4.405 m? (empat ribu empatratus lima meter persegi) atas nama Abunawar, S.H.