Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe sejaktanggal 12 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 10 Desember 2012 ;Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yangbernama TOMAS GINTING, SH berdasarkan Surat Penetapan Nomor 363/PID.B/2012/PN.Khj ; 722222 20 o nnn nnn nnn nnn nnn nn enePengadilan NEgen T6iSGDUt ja

Ep.122011 ;Setelah membava Penetapan Ketua Pengadilan Negen Mojokerio Nomor124Pen, Pah 201 1) PN.M&t, tertanggal 17 Pebruum 2011 tentang penunjukan Hakim danPantera Pengyanti untuk memeriksa dan mengadili perkaru imi, ++Setelah membacu Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Mojokerio No.124Pen Pid) 2011/PN MEL, tanggal 17 Pebruan 2011 tentang Penetapan han sidang perkaratersebut;~> Setelah membaca suratsurat beserta lampiranlampirannya dalam berkas petkara ini, Setelah mendengar kelerangan saksisakst

berwenang mengadili sengketa aquo adalah ARBITRASESINGAPURA;Bahwa dapat dibuktikan, dalam hal ini telah adanya kekeliruan yang dilakukan olehpihak PENGGUGAT, karena ketidaktelitian terhadap gugatan tersebut, yangseharusnya Penggugat mengajukan gugatanpada Badan Arbitrase Singapurabukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;Bahwa sebagai referensi dalil TERGUGAT IV dapat dilihat dalam Pasal 3Undangundang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif PenyelesaianSengketa, menjelaskan bahwa;Pengadilan Negen

tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yangtelah terikat dalam peranyjian arbitrase.Selanjutnya di Pasal 11 (1) dan (2) juga dijelaskan, bahwa :(1)Adanya suatu peranjian Arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untukmengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalampenanyjiannya ke Pengadilan Negen.(2)Pengadilan Negen wajib menolak dan tidak akan ikut campur tangan di dalamsuatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecualidalam halhal

Hal. 28Pengadilan Negen tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yangtelah terikat dalam peranyjian arbitrase.Selanjutnya padapasal 11 ayat (1) dan ayat (2) juga dijelaskan, bahwa :(1)Adanya suatu peranjian Arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untukmengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalampenanyjiannya ke Pengadilan Negen.(2)Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan ikut campur tangan di dalamsuatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui

Hal. 30Bahwa dapat dibuktikan, dalam hal ini telah adanya kekeliruan yang dilakukan olehpihak PENGGUGAT, karena ketidaktelitian terhadap gugatan tersebut, yangseharusnya Penggugat mengajukan gugatanpada Badan Arbitrase Singapurabukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;Bahwa sebagai referensi dalil TERGUGAT IV dapat dilihat dalam Pasal 3Undangundang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif PenyelesaianSengketa, menjelaskan bahwa ;Pengadilan Negen tidak berwenang untuk mengadili sengketa

para pihak yangtelah terikat dalam penanjian arbitrase.Selanjutnya di Pasal 11 (1) dan (2) juga dijelaskan, bahwa :(1)Adanya suatu penyanjian Arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untukmengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalampenanyjiannya ke Pengadilan Negen.(2)Pengadilan Negen wajib menolak dan tidak akan ikut campur tangan di dalamsuatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecualidalam halhal tertentu yang ditetapkan dalam undangundang

UU No. 24 Tahun 2013 tentangPerubahan UU no 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada ayat (1)menyebutkan Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapanpengadilan negen tempat pemohon;Menimbang, banwa sebelum Hakim mempertimbangkan isi dan maksudpermohonan Pemohon tersebut, terlebin dahulu akan dipertimbangkan apakahPengadilan Negeri Sleman berwenang untuk memeriksa permohonan ini (vide Pasal52 ayat (1) UU no 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yangmenyebutkan

Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapanpengadilan negen tempat pemohon);Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai PermohonanPenetapan tentang perubahan nama yang diajukan dan ditanda tangani diatas kertasbermaterai cukup oleh Pemohon, sebagaimana surat permohonannya tertanggal 13November 2018, serta permohonan tersebut diajukan dan dialamatkan kepada KetuaHalaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 355/Pat.P/2018/PN SmnPengadilan Negeri Sleman yang daerah hukumnya meliputi alamat

Watu Pawon Rt.001 Rw.005 DesaKawengen Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang .Bahwa Pemohon sekarang berumur 24 tahun, lahir Kabupaten Semarang padatanggal 16 Mei 1987 .Bahwa saksi menikah dengan AMRON pada tahun 16 Januari 1985 danPemohon anak saksi Nomor 1 dari hasil pernikahan saksi dengan AMRONtersebut ; Bahwa Pemohon sampai sekarang belum pernah menikah ,Bahwa Pemohon hingga sampai sekarang belurn mempunyai Akte Kelahirankarena lalai dan belum tahu ;Bahwa saksi tahu Pemohon ke Pengadilan Negen

Bertentangan dengan angka 9 penielasan umum Undangundang HakTanggungan (UUHT) Nomor : 4 tahun 1996 yang menyatakan agar adakesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketertuan tersebut, makaditegaskan lebih lanjut dalam Undangundang ini, bahwa sebelum adaPeratuan PerundangUndangan yang mengatumya, Maka Peraturanmengenai Eksekusi Hyohotek yang diatur dalam HIR/RBG berlaku terhadapEksekusi Hak Tanggungan;3) Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPerdata yang mengharuskan lelangmelalui Pegawai Umum Pengadilan Negen

Sehingga TDAK SAH, Sehingga PelaksanaanParate Eksekusi Harus Melalui Fiat Ketua Pengadilan Negen;Halaman 3 dari 27 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.SusBPSKkK/2016/PN Dum6) Bertentangan dengan Undangundang Nomor: 12 tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan yang menyebutkan Jenis, Hirarki PeraturanPerundangundangan adalah :1 Undangundang Dasar tahun 1945;2 Ketetapan MPR;3 Undangundang /Perpu;4 Peraturan Pemerintah;5 Peraturan Presiden;6 Peraturan Daerah Provinsi;7 Peraturan Daerah;Sedangkan Peraturan Menteri

Pelaksanaan atau hukumacaranya dari Pasal 26 Undangundang Hak Tanggungan adalah merujuk pada Pasal224 HIR258 Rbg, Maka Pelaksanaan Eksekusinya maupun Lelangnya harus melaluiFiat Eksekusi melalui Pengadilan Negeri, Bukan Melalu Perantara Kantor Pelayanandan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL); Bahwa menurut Yursprudensi Mahkamah Agung Republik Ihdonesia Nomor3210.K/PDT1/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa PelaksanaanPelelangan yang tidak dilaksanakan atas PenetapanFiat Ketua Pengadilan Negen

menjualnya (Bukan Pelaku Usaha yang meminta kepada Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang/KPKNL Dumai);5) Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa PelaksanaanPelelangan yang tidak dilaksanakan atas Penetapar/ Fiat Ketua Pengadilan Negeri,Maka lelang umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG.Sehingga TIDAK SAH, Sehingga Pelaksanaan Parate Eksekusi Harus Melalui FiatKetua Pengadilan Negen

,sebagai Hakim Ketua Majelis, Elvin Adrian, SH., MH dan Firman Khadafi Tjindarbumi,SH. masing masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalamsidang yang terouka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2016 oleh HakimKetua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Hakim anggota Majelis tersebutserta dibantu oleh Zainah selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negen Dumai dan dihadinioleh Pemohon Keberatan dan dihadiri oleh Termohon Keberatan;HAKM HAKM ANGGOTA HAKM KETUA

Bahwa berdasarkan pasal 52 ayat (1) Undang Undang No 23 Tahun2006 tentang Administrasi Kependudukan yang bunyi petikanya ; Pencatatan perubahan nama di laksanakan berdasarkan penetapanPengadilan Negen Tempat PemohonSehingga PEMOHON perlu untuk mendapatkan ijin / penetapan dariPengadilan..

Bahwa berdasarkan pasal 52 ayat (1) Undang Undang No 23 Tahun2006 tentang Administrasi Kependudukan yang bunyi petikanya ; Pencatatan perubahan nama di laksanakan berdasarkan penetapanPengadilan Negen Tempat PemohonSehingga PEMOHON perlu untuk mendapatkan ijin / penetapan dariPengadilan.8.

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negen Negara, sejak tanggal 12 Januari 2017sampai dengan 12 Maret 2017;Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negen Negara, Nomor170/Pen.Pid/2016/PN.Nga., tanggal 13 Desember 2016 tentang PenunjukanMajelis Hakim; Penetapan Majelis Hakim Nomor 170/Pen.Pid/2016/PN.Nga, tanggal 13Desember 2016 tentang Penetapan Hari Sidang; Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh PenuntutUmum didakwa dengan dakwaan tunggal sebagai berikut:Bahwa terdakwa PUTU AGUS OKTARIANTA Alias NYANYUT, pada hariRabu tanggal 5 Oktober 2016 sekitar pukul 12.30 WITA atau setidaktidaknya padasuatu hari dalam tahun 2016, bertempat di kamar tidur rumah milik saksi korban PUTU ANOM SUPERTAMA di Dusun Baluk Il Desa Baluk Kecamatan NegaraKabupaten Jembrana atau setidaktidaknya pada tempat lain yang masih termasukdi dalam daerah Hukum Pengadilan Negen

,MH., masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidangterobuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi ParaHakim Anggota tersebut, dibantu oleh NI MADE CISTA DEWI, SH., PaniteraPengganti pada Pengadilan Negen Negara, serta dihadin oleh IVAN PRADITYAPUTRA, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara dan Terdakwa.HAKIMHAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA,M. HASANUDDIN HEEFNI, SH., MH. DAMERIA F.

ThtDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negen Tebing Tinggi Deli yang mengadili perkara pidana denganacara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikutdalam perkara Terdakwa:1. Nama Lengkap : DAHLIA BORU PANDIANGAN alias MAK NORA;2. Tempat lahir : Sei Martebing;3. Umur/anggal lahir : 52 Tahun/24 Agustus 1962;4. Jenis Kelamin : Perempuan;5. Kebangsaan : Indonesia;6.

Tempat Tinggal : Dusun Sei Marlebing, Desa Paya Bagas, KecamatanTebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai;Agama : Kristen Protestan;Pekerjaan : Tani;Pendidikan : SMA;Terdakwa tidak ditahan;Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negen Tebing Tinggi Deli tanggal 22 Desember2014 Nomor 715/Pen.Pid/2014/PN.Tbt tentang penunjukan Majelis Hakim; Penetapan Majlis Hakim Pengadilan Negen Tebing Tinggi Dell tanggal 24Desember 2014

dimaksud sebagaiTerdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telahdidakwa seseorang yang bernama DAHLIA BORU PANDIANGAN aliasMAK NORA, dengan identitas telah di bacakan secara lengkap di depanpersidangan;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi danpembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalampersidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa DAHLIA BORUPANDIANGAN alias MAK NORA yang sedang diadili di depan persidanganPengadilan Negen

Maka jelaslah sudahbahwa pengertian barangsiapa yang dimaksudkan dalam aspek in adalahTerdakwa DAHLIA BORU PANDIANGAN alias MAK NORA yangdihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negen Tebing Tinggi Deli,sehingga Maijelis Hakim berpendirian unsur barangsiapa telah terpenuhi;Unsur sengaja;Menimbang, bahwa Memore van Toelichting (Mvl) telahmengarikan opzeiteliik plegen van een misdnif atau "kesengajaanmelakukan suatu kejahatan sebagai het teweegbregen van verbodenhandeling willens en vwetens atau

SAKSI 1, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan kaur Kesra tempatkediaman di Kabupaten Banyuwangi di bawah sumpah menerangkanyang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Karena saksisebagai tetangga Pemohon Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering terjadiperselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon memaksauntuk menjadi tenaga kerja Indonesia di Luar Negen /TKIHongkong namun oleh Pemohon tidak direstui Bahwa saksi tahu setelah itu.

SAKSI 2, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan tempat kediamanTukang di Kabupaten Banyuwangi di bawah sumpah menerangkanyang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Karena saksisebagai tetangga Pemohon Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering terjadiperselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon memaksauntuk menjadi tenaga kerja Indonesia di Luar Negen /TKIHongkong namun oleh Pemohon tidak direstui Bahwa saksi tahu setelah itu).

DAPURATiKA Pada SAaT FRMRELAS : t ini telah selesai dibuat, kemudiandibacakan kembali kepadanya, ybs menyatakansetuju / membenarkan keterangan yang diberikandan sanggup diadili dengan sistem peradilan cepatseperti ini untuk tersangka membubuhkan tandaBAP Cepa Memerintahkan tersangka tersebut diatas untukmenghadap ke pengadilan Negen Bale Bandungpada hari AGU tanggal Tet 204Pukul 1000 Wib.t0S PENYEFATAN POU tangan Demikian BAP Cepat dibuat dengan sebenarTe a benamya atas kekuatan sumpah jabatansekarang

Perapatan no. 10 Senen, JakartaPusat, untuk selanjutnya disebut sebagai : TURUT TERGUGAT ;~< Pengadilan Negen ters@iUt 5 a

tertanggal 08032015;Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3515072601092049 tertanggal 08072014;Kutipan Akta Kelahiran No. 626180 tertanggal 22011980;Surat Tanda Tamat Belajar SMK No. 04 Mk 228 048133 tertanggal 23051998;e Bahwa oleh karena tempat lahir Pemohon pada Paspor tersebut terdapat kesalahanatau kekhilafan, maka Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkanPenetapan jjin untuk diadakannya pembetulan dalam Paspor PemohontersebutMaka permohonan ini terlebin dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negen

selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan apaapa lagidan mohon Penetapan ;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segalasesuatu yang teradi dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita AcaraSidang dianggap telah termuat dalam penetapan ini ;Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana tersebut diatas ;Menimbang, bahwa untuk memperbaiki tempat lahir Pemohon dalam paspomyatersebut, Pemohon terlebin dahulu harus mendapat penetapan dari Pengadilan Negen

PENETAPANNomor :212/PDT.P/2016 /PN.TNG..DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Negen Tangerang yang memerksa dan mengadili perkara perdatapermohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan dani:SITI TSUROYA, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS), umur 40 tahun, Agarna Islam,beralamat di Jl. Pepaya! No. 188 Rt. 001/006 Kel. Cibodasari, Kec.

CibodasKota Tangerang, Selanjutnya disebutsebagal...................e PEMOHON;PENGADILANNEGER tersebut ;Telah membaca berkas perkara dan semua suratsurat yang berhubungan denganpermohonan Pemohon ;Telah mendengar Pemohon dan keterangan saksisaksi dipersidangan ;swnsneeeeesee nessun teenesnntennesuns TENTANG DUDUKNYA PERKARAs+++n=+++s+sceseensscnseeneennseense Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tertanggal 04 April 2016, yang telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negen Tangerang dibawah

ARDI RIFAI (Alm), LINA APRIYANI, NITA DJUWITA,MUHAMMAD ADE GUNAWAN, SIT WASFIYAH, untuk keperluan biaya hidup dan biayapendidikan anak.di mana untuk keperluan tersebut maka sebelumnya Pemohon memerlukan ijin dariPengadilan Negen Tangerang agar dapat melakukan perbuatan hukum khususnya untukmenjual Sebidang tanah dan bangunan tersebut di atas,Maka berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon Mohon kepada Ketua Hakim PengadilanNegeri Tangerang berkenan untuk:1.2.Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut.Menetapkan

PUTUSANNomor 68/Pid.B/2016/PN MrjDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negen Muaro yang mengadili perkara pidana dengan acarapemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan terhadapterdakwa sebagai berikut :Nama lengkap : KOS MY HENDRI pgl.

Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2016 sampai dengantanggal 1 Mei 2016;Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2016 sampai dengan tanggal 15 Mei 2016;Majelis Hakim Pengadilan Negen Muaro sejak tanggal 16 Mei 2016 sampaidengan tanggall4 Jun 2016;5.

Negeri Muaro pada hari KAMIS tanggal 16 JUNI 2016 oleh kamiYUDISTIRA ALFIAN, S.H, MH. sebagaiHakim Ketua, RANUM FATIMAH FLORIDA,S.H. dan FERYANDI, S.H. masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusan manadiucapkan dalam sidang yang terobuka untuk umum, pada han dan tanggal itu juga,oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi HakimHakim Anggota, dibantu olehZOSPRIDA sebagai Panitera Pengganti, dihadiri CIC MAYANG SARI, S.H. selakuPutusan No.68/Pid.B/2016/PN Mrj, Halaman 10 dari 11Penuntut Umum pada Kejaksaan Negen

Permohonanuntuk itu hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negen, yang di daerahhukumnya daftardaftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan danuntuk itu Pengadilan Negen akan mengambil keputusan setelah mendengarkejaksaan dan pihakpihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan dandengan tidak mengurangi kesempatan banding:Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P4 berupa ljazah danketerangan para Saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, Pengadilanberpendapat bahwa permohonan

Pelaksana yangmenerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) han sejakditerimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk,Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan perubahan tempat lahirPemohon, berdasarkan Pasal 56 dan Penjelasan Pasal 56 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undangundang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan, Pencatatan Peristiwa Penting lainnya yang ditetapkan olehPengadilan Negen

UU No. 24 Tahun 2013 tentangPerubahan UU no 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada ayat (1)menyebutkan Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapanpengadilan negen tempat pemohon;Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan isi dan maksudpermohonan Pemohon tersebut, terlebin dahulu akan dipertimbangkan apakahPengadilan Negeri Sleman berwenang untuk memeriksa permohonan ini (vide Pasal52 ayat (1) UU no 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yangmenyebutkan

Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapanpengadilan negen tempat pemohon);Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai PermohonanPenetapan tentang perubahan tahun dan nama yang diajukan dan ditanda tanganidiatas kertas bermaterai cukup oleh Pemohon, sebagaimana surat permohonannyatertanggal 18 September 2019, serta permohonan tersebut diajukan dan dialamatkankepada Ketua Pengadilan Negeri Sleman yang daerah hukumnya meliputialamat/tempat tinggal Pemohon, yakni di Sayidan

PUTUSANNomor 275 K/Pid.Sus/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yangdimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negen Rokan Hilir, telahmemutus perkara para Anak:l. Nama: ANAK 1;Tempat Lahir : Bagansiapiapi (Rokan Hilir/Riau);Umur/Tanggal Lahir: 16 tahun/24 Maret 2000;Jenis Kelamin : LakiLaki;Kewarganegaraan : Indonesia;Tempat Tinggal : Kabupaten Rokan Hilir;Agama : Islam;Pekerjaan : Pelajar;Il.

pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir tersebut sebagai Pemohon Kasasi,yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 5Juli 2017;Membaca pula suratsurat lain yang bersangkutan;Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebuttelah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri RokanHilir pada tanggal 12 Juni 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukanpermohonan kasasi pada tanggal 21 Juni 2017 serta memori kasasinya telahditerima di Kepaniteraan Pengadilan Negen

dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan tersebut dibawah iniatas permohonan dari:ENDANG SUYANTI, beralamat di Simonejo RT.20 RW.05, Kesambi, KecamatanPorong, Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagaiPEMOHON;PENGADILAN NEGERI tersebut;Telah membaca permohonan Pemohon serta suratsurat yang diajukandipersidangan;Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksisaksi;Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10Nopember 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negen

oleh karena anak Pemohon masih dibawah umur, maka untukMelakukan tindakan hukum, harus diwakili oleh seorang wali, untuk ituPemohon sebagai ibu kandungnya adalah sebagai wali dari anaknya yangmasih dibawah umur tersebut;e Bahwa untuk Melakukan transaksi jual beli atas harta sebagaimanadisebutkan diatas, oleh karena anak Pemohon masih dibawah umur, makaterlebin dahulu Pemohon harus mendapatkan Ijin dari Pengadilan Negerl;Berdasarkan atas halhal tersebut diatas, sudilah kiranya Bapak KetuaPengadilan Negen

UU No. 24 Tahun 2013 tentangPerubahan UU no 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada ayat (1)menyebutkan Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapanpengadilan negen tempat pemohon;Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan isi dan maksudpermohonan Pemohon tersebut, terlebin dahulu akan dipertimbangkan apakahPengadilan Negeri Sleman berwenang untuk memeriksa permohonan ini (vide Pasal52 ayat (1) UU no 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yangmenyebutkan

Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapanpengadilan negen tempat pemohon);Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 198/Pat.P/2019/PN SmnMenimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai PermohonanPenetapan tentang perubahan nama yang diajukan dan ditanda tangani diatas kertasbermaterai cukup oleh Pemohon, sebagaimana surat permohonannya tertanggal 27Mei 2019, serta permohonan tersebut diajukan dan dialamatkan kepada KetuaPengadilan Negeri Sleman yang daerah hukumnya meliputi alamat/