Pasal 94 ayat (2) UU No. 2 th 2004, telah cukup bagi Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Pontianak untuk menerima gugatan Penggugat denganputusan tidak hadirnya Tergugat (Verstek).Menimbang, bahwa pokok gugatan Para Penggugat kepada Tergugat yang telahmelakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Para Penggugat merasa berhak atas14kompensasi PHK sebesar ( satu) kali pesangon beserta turunannya sebab hubungan kerjaantara Para Penggugat dan Tergugat cukup lama;Menimbang, bahwa untuk

pasal 169 ayat ( 1 )huruf (c ) dan huruf ( d ) yaitu : Pekerja / Buruh dapat mengajukan PHK kepada LembagaPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dalam hal Perusahaan melakukan Halhalsebagai berikut :C .Tidak membayar upah tepat pada waktu yang ditentukan selama 3 ( tiga ) bulanberturutturut atau lebihD .Tidak melaksanakan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja / buruhMenimbang,bahwa gugatan Para Penggugat pada petitum point 4 ( empat ) yangmenuntut Kompensasi besaran Pesangon beserta turunannya

pasal156 ayat (3 ) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4 ) ;Menimbang,bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannyamengenai besaran upah / gaji yang diterima di persidangan, maka Majelis berpendapatbesaran upah / gaji yang menjadi dasar perhitungan Kompensasi PHK adalah mengacu padaSK Gubernur Kalbar Nomor 548.KESSOS/2001 tentang Upah Minimum Kabupaten KubuRaya tahun 2012 sebesar Rp.910.000,0 perbulan ;Menimbang ,bahwa oleh karena nya Kompensasi Pesangon serta turunannya

Pasal 94 ayat (2) UU No. 2 th 2004, telah cukup bagi Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Pontianak untuk menerima gugatan Penggugat denganputusan tidak hadirnya Tergugat (Verstek);Menimbang, bahwa pokok gugatan Para Penggugat kepada Tergugat yang telahmelakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Para Penggugat merasa berhak ataskompensasi PHK sebesar ( satu ) kali pesangon beserta turunannya sebab hubungan kerjaantara Para Penggugat dan Tergugat cukup lama;Menimbang, bahwa untuk

13 Tahun 2003 pasal 169 ayat ( 1 )huruf (c ) dan huruf ( d ) yaitu : Pekerja / Buruh dapat mengajukan PHK kepada LembagaPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dalam hal Perusahaan melakukan Halhalsebagai berikut :C .Tidak membayar upah tepat pada waktu yang ditentukan selama 3 ( tiga ) bulanberturutturut atau lebihD .Tidak melaksanakan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja / buruhMenimbang, bahwa gugatan Para Penggugat pada petitum yang menuntutKompensasi besaran Pesangon beserta turunannya

pasal156 ayat (3 ) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat ( 4 ) ;Menimbang, bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannyamengenai besaran upah / gaji yang diterima di persidangan, maka Majelis berpendapatbesaran upah / gaji yang menjadi dasar perhitungan Kompensasi PHK adalah mengacu padaSK Gubernur Kalbar Nomor 548.KESSOS/2001 tentang Upah Minimum Kabupaten KubuRaya tahun 2012 sebesar Rp.910.000,0 perbulan;16Menimbang, bahwa oleh karena nya Kompensasi Pesangon serta turunannya

., dan Surat KuasaKhusus tertanggal 20 Agustus 2013 beserta aktaakta turunannya haruslahdibatalkan.Bahwa karena Surat Perjanjian tanggal 29 Mei 2012, Surat Perjanjian tangal30 Agustus 2012 (yang dibuat dibawah tangan), AJB No. 237/2012 tanggal 6Juni 2012 dan AJB No. 240/2012 tanggal 8 Juni 2012 yang dibuat dihadapanMaya Marlinda Sompie, SH., dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Agustus2013, beserta aktaakta turunannya dibatalkan, maka SHM No. 33/Kairagi IIatas nama Ronald Fransiscus Walewangko (Tergugat

haruslah dikembalikan statusnya menjadi SHM No. 33/Kairagi Il atas namaAbdon Pahimaneng.Bahwa karena Surat Perjanjian tanggal 29 Mei 2012, Surat Perjanjian tangal30 Agustus 2012 (yang dibuat dibawah tangan), AJB No. 237/2012 tanggal 6Juni 2012 dan AJB No. 240/2012 tanggal 8 Juni 2012 yang dibuat dihadapanMaya Marlinda Sompie, SH., beserta aktaakta turunannya dibatalkan, makaSHGB No. 819/Kairagi II atas nama PT. Roncar Indonesia (Turut Tergugat)dengan luas 12.652m?

;Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap ParaPenggugat;Membatalkan Surat Perjanjian tanggal 29 Mei 2012;Membatalkan Surat Perjanjian yang telah dilegalisasi oleh Notaris BennySutanto, SH., tanggal 30 Agustus 2012;Membatalkan Akta Jual Beli No. 237/2012 tanggal 6 Juni 2012 yang dibuatdihadapan Maya Marlinda Sompie, SH, PPAT di Kota Manado, beserta aktaakta turunannya;Membatalkan Akta Jual Beli No. 240/2012 tanggal 8 Juni 2012 yang dibuatdihadapan Maya Marlinda Sompie, SH, PPAT

Amfetamina dan turunannya termasukMetamfetamina mempunyai efek sebagai berikut Dosis kecil menimbulkan perangsangan sentral yang nyata ; Dosis lebih besar menimbulkan peningkatan sistolik dandiastolik ; Dosis lebih besar lagi menimbulkan depresi miokard = dankeracunan yang hebat, berakhir dengan konvulsi, koma dankematian.

samping) yangterbentuk dalam proses pembuatan Metamfetamina (shabu).Ephedrine, Fosfor, JIodium, Natrium Hidroksida (NaOH), Xilen, AsamKlorida (HCL), Asam Sulfat (H,SO,), dan Aseton merupakan bahanbahan yang dapat digunakan dalam proses pembuatan Narkotika jenisMetamfetamina (Shabu).Ephedrine, Asam Klorida (HCL), Asam Sulfat (H,SO,) dan Asetontermasuk dalam Lampiran Il Golongan dan Jenis Prekursorberdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika ;Bahwa Amfetamina dan turunannya

Amfetamina dan turunannya termasukMetamfetamina mempunyai efek sebagai berikut Dosis kecil menimbulkan perangsangan sentral yang nyata ; Dosis lebih besar menimbulkan peningkatan sistolik dandiastolik : Dosis lebih besar lagi menimbulkan depresi miokard dankeracunan yang hebat, berakhir dengan konvulsi, koma dankematian.

Hidroksida (NaOH), Xilen, AsamKlorida (HCL), Asam Sulfat (H,SO,), dan Aseton merupakan bahanbahan yang dapat digunakan dalam proses pembuatan Narkotika jenisMetamfetamina (Shabu).Ephedrine, Asam Klorida (HCl), Asam Sulfat (H,SO,) dan Asetontermasuk dalam Lampiran Il Golongan dan Jenis Prekursorberdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika ;Padahal Terdakwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai, ataumenyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu Amfetaminadan turunannya

Amfetamina dan turunannya termasukMetamfetamina mempunyai efek sebagai berikut Dosis kecil menimbulkan perangsangan sentral yang nyata ; Dosis lebih besar menimbulkan peningkatan sistolik dandiastolik ; Dosis lebih besar lagi menimbulkan depresi miokard dankeracunan yang hebat, berakhir dengan konvulsi, koma dankematian.

Panitera Pengadilan Negeri Pariaman dibawah Nomor : 3/Akta.Pid/2017/PN Pmn Bahwa Terdakwa telah menyatakan banding pada tanggal19 April 2017 atas putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 16/Pid.Sus/2017/PN Pmn, tanggal 19 April 2017 dan permintaan banding tersebut telahdiberitahukan secara resmi kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 Mei2017;Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut telah mengajukan MemoriBanding tanggal 03 Mei 2017 yang diterima di Kepaniteraan PengadilanNegeri Pariaman tanggal 3 Mei 2017 dan turunannya

Aequo et bono, Mohon putusan yang seadiladilnya.Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Kontra memoriBanding pada tanggal 31 Mei 2017 yang diterima di Kepaniteraan PengadilanNegeri Pariaman pada tanggal 5 Juni 2017 dan turunannya telah diserahkankepada Terdakwa pada tanggal 12 Juni 2017 pada pokoknya memohonkepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa/mengadiliperkara ini berkenan memutus supaya menolak permohonan banding dariTerdakwa dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pariaman

Menyatakan Perjanjian Kredit beserta turunannya yang dibuat olehTergugat dalam perkara ini karena tanpa ada kuasa dan ataupersetujuan dari Penggugat yang melanggar azas legalitas danHal. 8 dari 24 Hal. Putusan No.394/Pdt/2014/PT.SMG.syarat meteriil maupun formil, dibatalkan demi hukum dan tidakmemiliki kekuatan hukum yang mengingat ;6. Menghukum Turut Tergugat dan Turut Tergugat Il untuk mematuhisemua putusan dalam perkara ini, tanpa reserve ;7.

Dalam hal ini, Pihak Tergugat sebagaipemegang hak tanggungan menurut hukum tanpa kecualimempunyai wewenang untuk mengajukan lelang yang hasilnyasebagai pembayaran kewajiban pinjaman Pihak Turut Tergugat I.Permasalahan yang diutarakan dalam gugatan oleh Pihak Penggugatterkait keabsahan dokumen akta dan turunannya demikian halnyauntuk proses penerbitan Sertipikat Hak Tanggungan telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan, bilamanaterhadap penerbitan dokumen antara lainnya sertipikat haktanggungan

Putusan No.394/Pdt/2014/PT.SMG.hukum hal tersebut bermakna bahwa Pengadilan Negeri Semarangtidak berwenang untuk mengadili perkara ini secara relatif.Bahwa adalah suatu kekeliruan mengenai kewenangan mengadiliperkara yang diajukan oleh Para Penggugat untuk segala dokumenyang berkaitan isi dari perjajniian yang telah disepakati danditandatangani oleh para pihak yang melakukan/mengikatkan dirinyadari selurun Akta maupun turunannya sebagaimana dibuat olehRusnaldy Sarjana Hukum Notaris Wilayah kerja

mengajukan permohonan banding terhadapperkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Padang Nomor97/Pdt.G/2017/PN Pdg, tanggal 30 Januari 2018, dan permohonan bandingmana telah diberitahukan secara sah kepada kuasa para pihak TergugatKonpensi/Penggugat Rekonpensi/Terbanding tanggal 13 Februari 2018;Menimbang, bahwa kuasa Penggugat Konpensi/TergugatRekonpensi/Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 5Maret 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangtanggal 5 Maret 2018 dan turunannya

telah diserahkan kepada kuasa ParaTergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi/Terbanding dan Turut TergugatKonpensi/Penggugat Rekonpensi/T erbanding pada tanggal 6 Maret 2018 ;Menimbang, bahwa kuasa para Tergugat Konpensi/PenggugatRekonpensi/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal12 Maret 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangpada tanggal 12 Maret 2018 dan turunannya telah diserahkan kepada kuasaPenggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding pada tanggal 14Maret

Dasir lriantoSebelah Selatan : Rencana JalanSebelah Barat : Jalan raya Stagen KM.57/Rt05Dengan ukuran sebagai berikut:Sebelah Utara : 200 MeterSebelah Timur : 40 MeterSebelah Selatan : 200 MeterSebelah Barat : 40 MeterDalam Pokok Perkara:1.Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untukseluruhnya;Menyatakan tindakan dan perbuatan Tergugat yangmenguasai, menjual serta membuat Surat PernyataanPenguasaan Fisik Bidang Tanah berikut turunannya di atastanah milik Penggugat sebagai tindakan Perbuatan MelawanHukum

Dasirlrianto beserta turunannya atas obyek sengketa;5. Memerintahkan Para Tergugat untuk segera mengosongkandan menyerahkan kembali bidang tanah tersebut kepadaPenggugat dengan baik dan tanpa syarat apapun terhitungsemenjak putusan ini dibacakan ;6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untukmemberikan ganti rugi kepada Penggugat sebesarRp8.100.000.000, (delapan milyar seratus rupiah) terhitungputusan ini dibacakan dengan uraian sebagai berikut:a.

Menyatakan tindakan dan perbuatan Tergugat yang menguasai,menjual serta membuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik BidangTanah berikut turunannya di atas tanah milik Penggugat sebagaitindakan Perbuatan Melawan Hukum;4. Menyatakan tidak sah atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikatSurat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang dibuatTergugat dan Tergugat Il atas nama H. Dasir Irianto besertaturunannya atas obyek sengketa;5.

Menyatakan tindakan dan perbuatan Tergugat yangmenguasai, menjual serta membuat Surat PernyataanPenguasaan Fisik Bidang Tanah berikut turunannya di atastanah milik Penggugat sebagai tindakan PerbuatanMelawan Hukum ;4. Menyatakan tidak sah atau tidak memiliki kekuatan hukummengikat Surat Keterangan Penguasaan Fisik BidangHalaman 23 dari 33 halaman, Putusan Nomor 106/PDT/2018/PT BJMTanah yang dibuat Tergugat dan Tergugat II atas Nama H.Dasir lrianto beserta turunannya atas obyek sengketa ;5.

Pemohon selaku orangtua (ibu kandung) bertindak mewakili kepentingan hukum dari anak pemohon yang belum dewasa yang bernama FAHRI ABRIAN HERDIANSYAH yang lahir di Bekasi pada tanggal 05 Oktober 2008 dan ARYA NARENDRA MAHADIKA yang lahir di Bekasi pada tanggal 23 Mei 2012 untuk:

Penggugat III telah di juallelang melalui Tergugat II;Bahwa dalam perjanjian kredit antara Penggugat I dengan persetujuan PenggugatII, dengan Penjamin Penggugat III atas Persetujuan Penggugat IV tersebut, yangdibuat oleh Tergugat I dan dihadapan Tergugat HI selaku Notaris, paraPenggugat tidak mendapat turunannya, serta Pemasangan APHT atas obyekanggunan SHM No. 524 a.n. Penggugat Ill, juga tidak mendapat turunannya;Bahwa kalau benar rumah tanah SHM 524 a.n.

mendapat pemberitahuan, dan para Penggugat juga tidakmemberikan persetujuan;Bahwa perbuatan Tergugat I menghentikan, memblokir rekening Penggugat Idan melarang Penggugat I untuk membayar angsuran adalah merupakanperbuatan yang salah dan melawan hukum;Bahwa perbuatan Tergugat I mengajukan lelang kepada Tergugat II tanpaperingatan terlebih dahulu kepada para Penggugat adalah merupakan perbuatanyang salah dan melawan hukum;Bahwa perbuatan III dalam pembuatan Perjanjian kredit dan APHT tanpamemberikan turunannya

Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Perbuatan Tergugat I menghentikan, memblokir rekeningPenggugat I dan melarang Penggugat I untuk membayar angsuran adalahmerupakan perbuatan yang salah dan melawan hukum;Menyatakan Perbuatan Tergugat I mengajukan lelang kepada Tergugat II tanpaperingatan terlebih dahulu adalah merupakan perbuatan yang salah danmelawan hukum;Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2013/PN Sda4 Menyatakan perbuatan III dalam pembuatan Perjanjian kredit dan APHT tanpamemberikan turunannya

terdakwa sudahterbukti ;Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan diketahui :Bahwa saat saksi Handi Hardiawan Bin A Sudrajat dkk menggeledah rumahterdakwa pada hari Selasa tanggal 18 April 2006 sekira pukul 09.00 Wib, para saksimengetahui terdakwa memiliki kayu jati di rumahnya tersebut dalam bentuk : baloksebanyak 12 ( dua belas ) batang , kayu bulat sebanyak 3 (tiga ) batang dan dalambentuk perabot;Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 13 hasil hutan adalah bendabenda hayati,nonhayati dan turunannya

karenanya kehilangan wibawa.Bahwa Hakim mempunyai kewajiban dan kewenangan untuk melakukan penafsiranatas kaidah hukum sehingga sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat sebagaimaandisebutkan dalam ketentuan Pasal 28 UU No 4 Tahun 2004 tentang KekuasaanKehakiman.Bahwa menurut Majelis Hakim ketentuan Pasal 50 ayat (3) h UU No. 41 Tahun1999 tentang Kehutanan khususnya phrase hasil hutan setelah dihubungkan denganketentuan Pasal 1 butir 13 tentang definisi hasil hutan adalah bendabenda hayati,nonhayati dan turunannya

, serta jasa yang berasal dari hutan sedangkan penjelasannyamenyebutkan Cukup jelas, ternyata terdapat ketidak jelasan tentang makna turunan hasilhutan ;Bahwa rumusan "turunannya" di atas sangat kabur dan begitu luas lingkupberlakunya, sehingga jika tidak dilakukan pembatasan, akan menimbulkan kerancuan,kebingungan dan ketakutan masyarakat untuk hidup dan memperoleh penghidupan dari12keterampilannya mengolah kayu baik yang nyata nyata berasal dari hutan maupun yangberasal dari dan atau ditanam di

Pasal 94 ayat (2) UU No. 2 th 2004, telah cukup bagi Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Pontianak untuk menerima gugatan Para Penggugatdengan putusan tidak hadirnya Tergugat (Verstek).Menimbang, bahwa pokok gugatan Para Penggugat kepada Tergugat yang telahmelakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Para Penggugat merasa berhak ataskompensasi PHK sebesar ( satu) kali pesangon beserta turunannya sebab hubungan kerjaantara para Penggugat dan Tergugat cukup lama;Menimbang, bahwa untuk

169 ayat ( 1 )huruf (c ) dan huruf ( d ) yaitu : Pekerja / Buruh dapat mengajukan PHK kepada LembagaPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dalam hal Perusahaan melakukan Halhalsebagai berikut :C .Tidak membayar upah tepat pada waktu yang ditentukan selama 3 ( tiga ) bulan berturutturut atau lebihD .Tidak melaksanakan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja / buruh15Menimbang,bahwa gugatan Para Penggugat pada petitum point 4 ( empat ) yangmenuntut Kompensasi besaran Pesangon beserta turunannya

pasal156 ayat (3 ) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4 ) ;Menimbang,bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannyamengenai besaran upah / gaji yang diterima di persidangan, maka Majelis berpendapatbesaran upah / gaji yang menjadi dasar perhitungan Kompensasi PHK adalah mengacu padaSK Gubernur Kalbar Nomor 548.KESSOS/2001 tentang Upah Minimum Kabupaten KubuRaya tahun 2012 sebesar Rp.910.000,0 perbulanMenimbang ,bahwa oleh karena nya Kompensasi Pesangon serta turunannya

Memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk segera mengosongkan tanah objek perkara dari bangunan rumah dan turunannya tanpa syarat;6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.3.716.000,00 (tiga juta tujuh ratus enam belas rupiah) ;7. Menolak gugatan untuk selain selebihnya ;

Memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapapun yang memperolehhak dari padanya untuk segera mengosongkan tanah objek perkara daribangunan rumah dan turunannya tanpa syarat;7.

Memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapapun yangmemperoleh hak dari padanya untuk segera mengosongkan tanahobjek perkara dari bangunan rumah dan turunannya tanpa syarat;Hal 29 dari 30 Hal. Putusan Nomor 180/Pat.G/2017/PN. Jkt. Pst.6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara inisejumlah Rp.3.716.000,00 (tiga juta tujuh ratus enam belas rupiah) ;7.

MenyatakanAktaNikahNomor 449/10/III/2007 tertanggal 2 Maret 2007 dan turunannya yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama KecamatanPasarMinggu Jakarta Selatan tidakberlakudantidakmempunyaikekuatanhukum;4. MemerintahkanTurutTergugatuntukmencoret data perkawinan yang dilangsungkanolehTergugat I denganTergugat II tertanggal 2 Maret 2007, sebagaimana yang tercantum di dalamAktaNikahNomor : 449/10/III/2007;DalamRekonvensi:1. MengabulkangugatanTergugat II Konvensi/PenggugatRekonvensiuntuksebagian;2.

PA.Btl tanggal 28 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal24 Syawwal 1440 Hijriyah dan dengan mengadili sendiri:Dalam Konvensi:i,2.Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi;Membatalkan Perkawinan antara Tergugat (Turut Terbanding)dengan Tergugat Il (Pembanding) yang dilangsungkan di KantorUrusan Agama Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatansebagaimana yang tercantum di dalam Akta Nikah Nomor449/10/III/2007 tertanggal 2 Maret 2007;Menyatakan Akta Nikah Nomor 449/10/III/2007 tertanggal 2 Maret2007 dan turunannya

Bi tertanggal 14Desember 2010 (Sesuai dengan turunannya) ;Bukti P2 : Foto copy Turunan Putusan Pengadilan Tinggi JawaTengah Nomor : 84/ Pdt/ 2011/ PN.

Smg tertanggal 18Mei 2011 (sesuai dengan turunannya) ;Bukti P3 : Foto copy Turunan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3082 K/ Pdt/ 2011 tertanggal 30 Mei 2012 (sesuaidengan turunannya) ;Menimbang, bahwa surat surat bukti tersebut telah diberi materaidan telah dicocokan dengan turunannya sehingga surat bukti tersebut dapatdipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini ;Menimbang, bahwa selain mengajukan suratsurat bukti, Penggugatjuga mengajukan saksisaksi yang pada pokoknya memberikan keterangandi bawah

Bahwa pada faktanya, hingga di daftarkannya gugatan ini di KantorKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Penggugat belumpernah melihat asli dari Sertifikat Hak Milik Nomor 134 / DesaSidikalang, berikut turunannya yang ternyata sertifikat Nomor 134/DesaSidikalang sebagai sertifikat induk sudah dimatikan oleh Tergugatsehingga yang berlaku saat ini adalah sertifikat sebagaimana diuraikandi dalam objek perkara oleh karenanya Penggugat mohon kiranyaMajelis Hakim Yang Terhormat memerintahkan Tergugat

Putusan Nomor 273K/TUN/201714.15.Bahwa pendaftaran perubahan/peralinan hak kepemilikan atas SHMNomor 134/Desa Sidikalang ke atas nama 1 (satu) orang ahli warisyang bernama Tumpal Siahaan (anak ke 4) tanpa sepengetahuan dantanpa persetujuan ahli waris lainnya atau setidaktidaknya tanpasepengetahuan dan tanpa persetujuan dari Penggugat adalah cacadhukum dengan demikian maka segala turunannya atau produk yangdihasilkan dari dan oleh Sertifikat Hak Milik Nomor 134/Desa Sidikalangdimaksud juga secara

hukum otomatis menjadi cacat hukum;Bahwa perbuatan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa a quoberupa Sertifikat Hak Milik Nomor 134/Desa Sidikalang beserta produkdan/atau turunannya yakni:15.1.

Bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan terlebin dahulu apakah AktaHibah tersebut cacat hukum sebgaimana dalil Penggugat, selanjutnyaapabila memang benar cacat hukum (quad non) kemudian Akta Hibahtersebut harus dibatalkan terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri, barukemudian balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 134 dari atas nama para ahliwaris ke Tumpal Siahaan berikut turunannya dapat dibatalkan;7.

Putusan Nomor 273K/TUN/2017Facti Tingkat telah memerintahkan kami selaku kuasa hukum paraPenggugat untuk tidak lagi menggugat pembatalan Sertifikat Hak MilikNomor 134/Sidikalang;Bahwa pada dasarnya kami sudah memohon pembatalan Sertifikat HakMilik Nomor 134/Sidikalang sepanjang mengenai turunannya dan/atauperalihan maupun pemecahannya, akan tetapi Judex Facti Tingkat justrumenegaskan supaya turunannya saja yang digugat menjadi objek perkarasehingga dengan berat hati maka kamipun melakukan seperti

Banding Nomor: 80/Akta Pid/2013/PN.PBR yangdibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru ;Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya,Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Surat Memori Bandingnyatertanggal O02 Desember 2013 dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukanSurat Kontra Memori Bandingnya tertanggal 05 Desember 2013;Menimbang, bahwa Surat Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umumoleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru telah diserahkan saturangkap turunannya

kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 10Desember 2013, demikian juga Surat Memori Banding dari Penasihat HukumTerdakwa telah diserahkan satu rangkap turunannya kepada Jaksa PenuntutUmum pada tanggal 04 Desember 2013 sebagaimana ternyata dari AktaPenyerahan Memori Banding Nomor: 80/Akta Pid/2013/PN.PBR yang dibuatoleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru ;Hal 8 dari 11 hal Put.No.250/PID.SUS/2013/PTRMenimbang, bahwa sebelum berkas dikirimkan ke Pengadilan Tinggi,telah diberitahukan

Pasal 94 ayat (2) UU No. 2 th 2004, telah cukup bagi Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Pontianak untuk menerima gugatan Para Penggugatdengan putusan tidak hadirnya Tergugat (Verstek);Menimbang, bahwa pokok gugatan Para Penggugat kepada Tergugat yang telahmelakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Para Penggugat merasa berhak ataskompensasi PHK sebesar ( satu ) kali pesangon beserta turunannya sebab hubungan kerjaantara Penggugat dan Tergugat cukup lama;Menimbang, bahwa untuk

169 ayat ( 1 )huruf (c ) dan huruf ( d ) yaitu : Pekerja / Buruh dapat mengajukan PHK kepada LembagaPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dalam hal Perusahaan melakukan Halhalsebagai berikut :C .Tidak membayar upah tepat pada waktu yang ditentukan selama 3 ( tiga ) bulan berturutturut atau lebih;D .Tidak melaksanakan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja / buruh;Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat pada petitum point 4 ( empat ) yangmenuntut Kompensasi besaran Pesangon beserta turunannya

pasal156 ayat (3 ) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4 ) ;Menimbang, bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannyamengenai besaran upah / gaji yang diterima di persidangan, maka Majelis berpendapatbesaran upah / gaji yang menjadi dasar perhitungan Kompensasi PHK adalah mengacu padaSK Gubernur Kalbar Nomor 548.KESSOS/2001 tentang Upah Minimum Kabupaten KubuRaya tahun 2012 sebesar Rp.910.000, perbulan;Menimbang ,bahwa oleh karena nya Kompensasi Pesangon serta turunannya

1987 Tanggal 27 Mei 1987 yang telah diterbitkan oleh kantor Dinas Kependuduan dan Catatan Sipil Kota Surabaya putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

li>

Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Menyatakan batal perkawinan antara Pemohon (Parjiono binHardiwiyono) dengan Termohon (Sri Hartuti binti Sarmidi) yang dilangsungkan pada tanggal 23 Oktober 2003, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mentaya Hilir utara Kabupaten Kotawaringin Timur

Menyatakan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 141/Kua.15.4.10/PW.01/03/2020 tertanggal 31 Maret 2020 berikut kutipan atau turunannya