Ditemukan 3585 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : permohonanan permohonan permohoanan permohonnan permoohonan permohonann permohonanã perrmohonan
Penelusuran terkait : Perkara permohonana 2017 Perbaikan kesalahan dalam akta kelahiran Ade suherman abdurrahman Burhana mandawing Yoppy o.d. nesimnasi S.h.
Pengadilan PA JAMBI Perdata Agama Perceraian
Register : 23-06-2020 — Putus : 14-10-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan PA JAMBI Nomor 477/Pdt.G/2020/PA.Jmb
Tanggal 14 Oktober 2020 — Penggugat melawan Tergugat
27 — 9
  • Bahwa pada poin 5.11 pemohon mengajukan permohonana ceraitalak ke pengadilan agama dikarenakan termohon tidak mau berceralsehingga termohon datang dan menghadiri persidangan tersebut, namunpada saat proses persidangan berjalan, pemohon tidak pernah datang.Hal ini dikerenakan pemohon takut termohon menuntut hakhaknyaselama dalam perkawinana dan meminta nafkah terhutang selama 1tahun yang tidak pernah diberikan kepada istri dan anakanaknyamakanya pemohon menggugurkan permohonannya talak di pengadilanagama
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Penghinaan
Register : 28-07-2015 — Putus : 24-08-2015 — Upload : 03-09-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 72/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel
Tanggal 24 Agustus 2015 — PROF.DR.OTTO CORNELIS KALIGIS, SH.,MH., laki-laki, lahir di Ujung Pandang, pada tanggal 19 Juni 1942, beragama Kristen, beralamat di Jalan Majapahit 18-20, RT.008/RW.008, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, dalam hal ini diwakili oleh Tim Penasihat Hukumnya/Kuasa Hukumnya, yaitu Humphrey R. Djemat S.H.,LL.M, Johnson Panjaitan S.H., John Waliry, S.H., Alamsyah Hanafiah, S.H., Ir. Esterina D. Ruru, S.H., Luciana Lovinda, S.H., Freddy T. Simatupang, S.H., Albiker Siagian, S.H., Sabar H. Simanjuntak, S.H., Andreas Nahot Silitonga, S.H.,LL.M., Tumpak Tampubolon, S.H., Timotius Tumbur Simbolon, S.H., Harapan Manurung, S.H., TH.Ratna Dewi,S.H.,MKn., Azam Khan, S.H., Octolin Hutagalung, S.H., Farida Sulistyani, S.H.,CN.,LL.M., Robert Napitupulu S.H., Camelia, S.H., M.H., Andrias Herminanto Nayoan, S.H., Hervan Dewantara Merukh, S.H., Parasian Simbolom., S.H., Faisal Miza, S.H.,M.H., J.Sontang Simatupang, S.H., Dr. Purwaning M. Yanuar S.H., M.CL.,CN, Muhammad Yahya Rasyid, S.H.,M.H., Advokat-advokat yang bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, tergabung dalam Asosiasi Advokat Indonesia, yang beralamat pada kantor Sekretariat Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Advokat Indonesia, Plaza Gani Djemat Lantai 5, Jalan Imam Bonjol No. 76-78 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juli 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON PRAPERADILAN; M e l a w a n : KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) Cq. PIMPINAN KPK, yang beralamat di Jl. HR Rasuna Said Kav. C1, Kuningan, Jakarta Selatan dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu Nur Chusniah, S.H., M.Hum., Arif Suhermanto, S.H.,M.H., Indra Mantong Batti, S.H.,LL.M., Rasamala Aritonang, S.H.,M,H., R. Natalia Kristianto, S.H., Imam Akbar Wahyu Nuryamto, S.H., Nancy Setiawati Silalahi S.H., masing-masing selaku pegawai KPK, beralamat Kantor di Jalan H.R. Rasuna Said Kavling C-1, Jakarta Selatan 12920 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKS-45/01-55/08/2015 tertanggal 4 Agustus 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai TERMOHON PRAPERADILAN ;
290 — 149
  • Jawaban Terhadap DalilDalil PermohonanA. Eksepsi1. Permohonan Praperadilan Gugur2. Penetapan Tersangka bukan Obyek PraperadilanA. Dalam Pokok Permohonan1. Tentang Tidak Sahnya Penetapan Pemohon sebagai Tersangka.2. Tentang Tidak Sahnya Penangkapan karena Bertentangan denganKetentuan Hukum3. Tentang Tidak Sahnya Penahanan karena dilakukan Tanpa Berdasaratas Hukum.4. Tentang Tindakan Isolasi yang dilakukan Terhadap Pemohon padaAwal Masa Penahanan.5.
    JAWABAN ATAS DALILDALIL PERMOHONANA. EKSEPSI1.
Pengadilan PT PONTIANAK Perdata
Register : 01-09-2020 — Putus : 24-09-2020 — Upload : 25-09-2020
Putusan PT PONTIANAK Nomor 69/PDT/2020/PT PTK
Tanggal 24 September 2020 — Pembanding/Penggugat : AHMAD JOHAN Diwakili Oleh : EDWARD L. TAMBUNAN, SH.MH, HARDINO, SH, DODI MICHAEL H DAMANIK, SH
Terbanding/Tergugat I : KOK KHIOK HIAN Alias SUHENDI WONGSO
Terbanding/Tergugat II : SUTIYEM
Terbanding/Tergugat III : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya
Terbanding/Tergugat IV : KOK KHIOK HIAN Alias EDDY WONGSO
Terbanding/Tergugat V : SRI ROHANI WAHYUDI. SH
Terbanding/Tergugat VI : Camat Kecamatan Sungai Raya
176 — 53
  • Dan mengenai permohonanpendafftaran tanah penggugat memang tidak bisa dilanjutkan, atasdasar apa Tergugat III harus melanjutkan permohonana tersebut, bilasenyatanya pada proses plotting serta diketahui permohonan hak tanahPenggugat lebih terbit sengketa a quo?
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 18-02-2013 — Putus : 20-11-2014 — Upload : 09-07-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 13 P/HUM/2013
Tanggal 20 Nopember 2014 — WISNU WIBOWO, DKK VS MENTERI TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI RI;
139 — 105 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • materiilberupa Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik IndonesiaNomor 19 Tahun 2012 tentang SyaratSyarat Penyerahan SebagianPelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain (Berita Negara RepublikIndonesia Th.2012 Nomor 1138) merupakan peraturan perundangundangan dibawah undangundang, sehingga Mahkamah Agung berwenang untukmengujinya;Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkantentang substansi permohonan yang diajukan Pemohon, maka terlebih dahuluakan dipertimbangkan apakah permohonana
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Materiil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIV/2016 Tahun 2016
2496 — 1589
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
  • Untuk itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonana quo ne bis in idem ataukah tidak.Bahwa dasar pengujian yang digunakan permohonan Nomor 003/PUUIV/2006 adalah Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sedangkan dalam permohonana quo menggunakan juga Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28G ayat (1),dan Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945, sehingga terdapat perbedaandasar pengujian konstitusionalitas dengan permohonan Nomor 003/PUUIV/2006.Berdasarkan pertimbangan tersebut serta dikaitkan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 01-10-2018 — Putus : 18-12-2018 — Upload : 20-02-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 67 P/HUM/2018
Tanggal 18 Desember 2018 — PT. KYODO YUSHI LUBRICANTS TP INDONESIA, DKK VS BUPATI BEKASI;
310 — 372 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • merupakan salah satu jenisperaturan perundangundangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat(1) di atas, dan hierarkinya di bawah undangundang, sehingga termasukobjek permohonan keberatan hak uji materiil yang menjadi wewenangMahkamah Agung untuk mengujinya;Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkanapakah Para Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukanpermohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Para Pemohon mempunyaikedudukan hukum (/ega/ standing) untuk mempersoalkan objek permohonana
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 29-09-2014 — Putus : 22-01-2015 — Upload : 01-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 59 P/HUM/2014
Tanggal 22 Januari 2015 — PT. ERAMITRA AGROLESTARI VS MENTERI KEHUTANAN RI;
133 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 31 A ayat (2) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 1 angka 4 Peraturan MahkamahAgung Nomor 01 Tahun 2011;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak mempunyai kualitasuntuk mengajukan permohonan a quo, maka permohonan keberatan hak ujimateriil dari Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak diterima;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan hak uji materiildari Pemohon dinyatakan tidak diterima, maka Pemohon dihukum untukmembayar biaya perkara, dan oleh karenanya terhadap substansi permohonana
Pengadilan PA BATAM Perdata Agama Perceraian
Register : 30-05-2013 — Putus : 21-01-2014 — Upload : 08-09-2014
Putusan PA BATAM Nomor 767/Pdt.G/2013/PA.Btm
Tanggal 21 Januari 2014 — PEMOHON VS TERMOHON
104 — 82
  • Bahwa pelanggaran syarat formil yakni perubahan/ penambahan permohonana quo yang tanpa memberi kesempatan kepada Termohon untuk mengajukanpendapat dan persetujuannya. Maka perubahan/ penambahan permohonan aquo menurut Yurisprudensi dianggap tidak sah karena karena judex facti salahmenerapkan hukum vide putusan mahkamah agung nomor 843 K/ Sip/ 1984 ;23.
    Maka terhadap permohonana quo kami mohon putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu(uitvoerbaar bij voorraaj) walaupun Pemohon/ Tergugat Rekonpensimelakukan upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa ;PRIMER:Dalam Provisi:1. Mengabulkan dan menerima provisi Termohon/ Penggugat Rekonpensi untukseluruhnya ;.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 09-04-2018 — Putus : 31-05-2018 — Upload : 15-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 21 P/HUM/2018
Tanggal 31 Mei 2018 — PT. KARYA MURNI SEJATI 27., DKK VS MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL RI;
183 — 124 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Batubara, merupakan peraturan perundangundangansebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) UndangUndang Nomor 12Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan,sehingga Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa, mengadili, danmemutus permohonan a quo;Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkanapakah Para Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukanpermohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Para Pemohon mempunyaikedudukan hukum (legal standing) untuk mempersoalkan objek permohonana
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 09-10-2017 — Putus : 07-12-2017 — Upload : 09-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 60 P/HUM/2017
Tanggal 7 Desember 2017 — drh. DIAH ASRI EROWATI AS., M.Kes., DKK VS PRESIDEN RI;
63 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dengan demikian, Para Pemohonmempunyai kedudukan hukum (legal standing) dalam pengajuan permohonankeberatan hak uji materiil a quo sebagaimana dimaksud Pasal 31A ayat (2)UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 1 angka 4 PeraturanMahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011;Bahwa oleh karena Mahkamah Agung berwenang untuk menguji, danPara Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing), maka permohonana quo secara formal dapat diterima;Halaman 62 dari 67 halaman.
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Materiil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 Tahun 2016
3068 — 2090
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
  • Selanjutnya terkait dengan YosephSoenaryo sebagai pihak yang mewakili Pemohon untuk mengajukan permohonana quo, berdasarkan Pasal 12 angka 1 Salinan Akta Nomor 7 tentang PernyataanKeputusan Rapat PT.
    Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukanhukum (/egal standing) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonana quo.3.7 Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadilipermohonan a quo dan Pemohon memiliki kKedudukan hukum (/egal standing)untuk mengajukan permohonan a quo maka selanjutnya Mahkamah akanmempertimbangkan pokok permohonan.Dalam Provisi3.8 Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mengajukanpermohonan agar Mahkamah menjatuhkan putusan provisi dengan
    KONKLUSIBerdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan diatas, Mahkamah berkesimpulan:4.1 Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;4.2 Pemohon memiliki kKedudukan hukum untuk mengajukan permohonana quo;4.3 Permohonan Provisi Pemohon tidak beralasan menurut hukum.4.4 Pokok Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuksebagian.Berdasarkan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, UndangUndang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusisebagaimana telah diubah
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 22-12-2020 — Putus : 02-06-2021 — Upload : 09-06-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 202/G/2020/PTUN.SBY
Tanggal 2 Juni 2021 — Penggugat:
PT. JAYALAND
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIDOARJO
218 — 159
  • Adapun permohonana quo ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan dalam hal luas tanahyang dimohonkan tidak lebih dari 5 (lima) hektar (vide ketentuan Pasal 7ayat (2) serta ayat (3) huruf a dan b Permeneg Agraria/KBPN Nomor 2Tahun 1993);. Bahwa berdasarkan Ketentuan Konversi Pasal II (romawi dua) ayat (1)dan Pasal 20 ayat (1) UUPA, tanah hak milik adat akan dikonversimenjadi Hak Milik.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 12-10-2018 — Putus : 29-11-2018 — Upload : 12-02-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 69 P/HUM/2018
Tanggal 29 Nopember 2018 — ARIE GUMILAR., DK VS MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL RI;
224 — 130 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • (Bukti P23):Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 15 Oktober 2018berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah AgungNomor 69/PERPSG/X/69 P/HUM/2018, tanggal 15 Oktober 2018:Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut,Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 16 Oktober 2018,yang pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:Sehubungan Dengan Formil PermohonanA.
Pengadilan PN GUNUNG SUGIH Pidana Khusus
Register : 20-11-2020 — Putus : 30-12-2020 — Upload : 06-01-2021
Putusan PN GUNUNG SUGIH Nomor 549/Pid.B/LH/2020/PN Gns
Tanggal 30 Desember 2020 — Penuntut Umum:
M. KEMAL PASHA ZAHRIE, SH
Terdakwa:
Hj. MUNZIR RANI Bin RANI
483 — 439
  • Contoh efek STOKASTIKadalah, Mengakibatkan Penyakit Leukimia, Kanker, dan efek genetik.Contoh efek DETERMINISTIK adalah, kKemerahan pada kulit, sterilitas ataukemandulan kepada lakilaki;hal 36 dari 55 hal Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2020/PN Gns.Bahwa Jika kondisi Sumber pessawat sinar X andal, pekerja radiasibekerja sesuai dengan ramburambu keselamatan, maka efek tersebutdiatas tidak akan terjadi karena standar keselamatan radiasi telah dipenuhipada saat pengajuan permohonana izin di berikan oleh bapeten
Pengadilan PN SAMPANG Pidana Khusus
Register : 11-10-2018 — Putus : 25-10-2018 — Upload : 30-11-2018
Putusan PN SAMPANG Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Spg
Tanggal 25 Oktober 2018 — Pemohon:
SUNADI
Termohon:
Satreskrim Polres Sampang
75 — 28
  • Pasal 82 ayat 1 (b) KUHAP yang berbunyi dalam memeriksa danmemutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sahatau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan gantikerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan ataupenahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan danada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakimmendengar keterangan baik dari tersangka atau pemohon maupun daripejabat yang berwenang;bahwa dalam permohonana
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 12-08-2019 — Putus : 03-10-2019 — Upload : 02-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 63 P/HUM/2019
Tanggal 3 Oktober 2019 — 1. NUR HIDAYATI., 2. KHOLISOH VS GUBERNUR PROVINSI RIAU;
583 — 315 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • yang menjadi obyek permohonan keberatan HakUji Materiil Para Pemohon adalahPasal 1 angka 69, Pasal 23 ayat (4), Pasal38 ayat (1) dan (2), Pasal 46 ayat (2) huruf c, d,dan e, Pasal 71 ayat (1) dan(2)Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 Tentang RencanaTata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 20182038 (vide Bukti P3);Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkantentang substansi permohonan yang diajukan Para Pemohon, MahkamahAgung terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonana
Pengadilan PN PARIAMAN Perdata
Register : 02-10-2020 — Putus : 07-07-2021 — Upload : 18-08-2021
Putusan PN PARIAMAN Nomor 56/Pdt.G/2020/PN Pmn
Tanggal 7 Juli 2021 — Penggugat:
1.Yuliati
2.Elly Mentis
3.Jhonny Ridwan
4.Yenny Murni
5.MM Lidya Devi M
Tergugat:
1.Irwan
2.Budi Irzan
3.Saiful
4.Yulius SH
5.E. Pemerintah Republik Indonesia, Cq Kepala Badan Pertanahan Nasional Indonesia, Cq Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatra Barat,Cq Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Pariaman
113 — 17
  • Objek Gugatan / Permohonana. Objek gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara meliputi :1. Penetapan tertulis dan / atau tindakan Faktual2. Dikeluarkan oleh Badan / Pejabat Pemerintahan.3.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 11-12-2018 — Putus : 12-02-2019 — Upload : 20-05-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 968/Pdt.G.Arb/2018/PN JKT.SEL
Tanggal 12 Februari 2019 — PT. SAKTI MAS MULIA, lawan 1.PT.PLN (PERSERO), 2.ARBITRASE NASIONAL INDONESIA BANI
653 — 1560
  • Melanjutkan ketentuan dalam Pasal 60 UU Arbitrase tersebut, dengandiungkapnya dalildalil yang sama oleh PEMOHON dalam Permohonana quo yang fakta yuridisnya sudah diungkap, diperiksa dan diperiksaoleh Majelis Arbiter pemeriksa perkara Nomor: 994/XI/ARBBANI/2017,dimana atas putusan atas perkara tersebut telah berkekuatan hukumtetap (In Kracht van Gewijsde), nyatanyata mengakibatkanPermohonan a quo cacat secara yuridis dan harus dinyatakan tidakdapat diterima (vide Pasal 1917 KUH Perdata)..
Pengadilan PN MOJOKERTO Pidana Umum
Register : 15-08-2018 — Putus : 18-10-2018 — Upload : 15-04-2019
Putusan PN MOJOKERTO Nomor 388/Pid.B/2018/PN Mjk
Tanggal 18 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
YANDI PRIMANANDRA, SH.
Terdakwa:
1.DANI SUKO PRIYANTONO,SE
2.NANANG FACHRUDIN, SE Bin ABDUL RAHMAN
76 — 9
  • sebagai Admin yaitu menginput data aplikasi berupaKTP milik konsumen yang telah disetujui oleh Kepala Cabang; Bahwa sebelum di setujui oleh Kepala Cabang, proses awalnya untukkredit sepeda motor adalah AO (Account Officer) melakukan surveylapangan (rumah calon konsumen) ; Bahwa berkas yang saksi terima dari Kepala Cabang adalah Aplikasipengambilan kredit oleh konsumen yang telah disetujui oleh KepalaCabang dan telah di survey oleh AO (Account Officer) untuk saksi input disystem ; Bahwa tidak semua permohonana
Pengadilan PN BATAM Perdata Wanprestasi
Register : 24-01-2019 — Putus : 05-09-2019 — Upload : 13-11-2020
Putusan PN BATAM Nomor 25/Pdt.G/2019/PN Btm
Tanggal 5 September 2019 — Syuria Sagita, 1. PT. TRAH PUTRA UTAMA, 2. ANENG, 3. DEDY,4. WIRLISMAN, SH.,
239 — 77
  • Eksepsi terhadap Petitum Penggugat mengenai Permohonana SitaJaminan yang dituntut secara Provisionil.7.