Ditemukan 4983 data
13 — 1
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon agar anakyang bernama SYLVIE FEBRILIANA umur 3 tahun ditetapkan sebagai anakkandung Para Pemohon patut dikabulkan;Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan BAB V Pasal 27 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, makadiperintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan kelahiran anaksebagaimana penetapan ini di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipilyang
62 — 45
pertimbangan di atas Penggugat denganTergugat memiliki Kedudukan hukum sebagai para pihak dalam perkara ini;Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secararesmi dan patut hadir di persidangan, dengan demikian telah sesuaiketentuan Pasal 145 R.Bg jo Pasal 26 ayat (4) Peraturan PemerintahNomor 09 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo Pasal 138 ayat (4) KompilasiHukum Islam;Menimbang bahwa Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
JUMINO
28 — 78
Agar dicatatkan pada buku Register Catatan Sipilyang bersangkutan.4. Membebankan biaya Pemohon kepada Pemohon.Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukanPemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan setelah Suratpermohonannya dibacakan sebagaimana tersebut di atas, Pemohonmenyatakan tetap pada Permohonannya;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil permohonannya,Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :1.
21 — 3
Bahwa untuk memenuhi maksud di atas pemohon mengajukanpermohonan pada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kandanganmohon kiranya dapat menerbitkan suatu penetapan dan sekaligusmemerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipilyang berwenang untuk mencatat pada register yang diperuntukanuntuk itu dan membuatkan Akta Kelahiran anak pemohon sesuaiperaturan yang berlaku;Berdasarkan apa yang telah pemohon kemukakan tersebut di atas, mohonkiranya Bapak/Hakim Pengadilan Negeri Kandangan berkenan menerimadan
14 — 10
dapatditerima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan. dan oleh karenanyaPenggugat memiliki legal standing dalam perkara ini;Menimbang, bahwa bukti P.2 (Asli Ijin Perceraian) dari Bupati KutaiKartanegara atas nama Penggugat, yang diterbitkan oleh pejabat yangberwenang dan bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan bahwaPenggugat sebagai Pegewai Negri Sip i 777Kabupaten Kutai Kartanegara, maka harus dinyatakan terbukti bahwapenggugat telah memenuhi syarat administratif sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
RYAN ARDIANSYAH,SH
Terdakwa:
ASWAL ALAM S.Pd BIN MUH ALAM
116 — 36
Yusuf bersama dengan saksiMiswar Bin Bahri melihat terdakwa hendak masuk dan ikut dalam kegiatanKampanye tersebut, oleh karena saksi dan saksi Misdar yang sebelumnyatelah mengenal Terdakwa yang merupakan seorang Pegawai Negeri Sipilyang menjabat sebagai Guru pada SMPN 14 Bulukumba maka saksi MisdarBin Bahri berusaha untuk mencegah agar terdakwa tidak ikut berkampanye; Bahwa terdakwa tetaop memaksa untuk masuk dan saat ada salah seorangwarga menegur terdakwa dengan mengatakan mengapa ada disini, adabanyak
16 — 11
bahwa Penggugat bertempat tinggal dalam wilayahYurisdiksi Pengadilan Agama Palu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49huruf a dan Pasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor50 Tahun 2009, harus dinyatakan untuk memeriksa dan mengadili perkara inimenjadi Kompetensi dan kewenangan Pengadilan Agama Palu ;Menimbang, bahwa Tergugat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
122 — 17
Alat bukti P.3tersebut hanyalah sebagai syarat formil bagi seorang Pegawai Negeri Sipilyang akan mengajukan gugatan cerai. Dalam hal ini Majelis Hakim tidakterikat dengan ada atau tidak adanya syarat formil sebagaimana dimaksudHalam 12 dari 17 halaman Pts.
62 — 8
Pasal 143(1), (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di dalam PeraturanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang ProsedurMediasi di Pengadilan, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di mukasidang, maka Mediasi tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang akan melakukan perceraian terlebih dahulu wajib memperoleh Surat Izinuntuk melakukan perceraian dari atasan, dipersidangan Pemohon
21 — 10
memberikan segala sesuatukeperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, olehkarena itu untuk melengkapi Putusan Pengadilan Agama tersebut, MajelisHakim Tingkat Banding akan menambahkan pertimbangannya seperti yangakan disebutkan dibawah ini ;Menimbang, bahwa berdasar Surat permohonan Pemohon dalamperkara Konvensi dan pengakuan Penggugat/Termohon serta Tergugat/Pemohon, pekerjaan Tergugat adalah Swasta, bukan Pegawai Negeri Sipil,dan bukan pula Pegawai yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipilyang
20 — 13
Oleh karena itu, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugatsemenjak 09 Desember 2000 telah terikat hubungan sebagai Ssuami isteri yangsah sehingga keduanya berkualitas untuk bertindak sebagai pihakpihak ataulegitima persona standi in judicio dalam perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi SuratKeputusan Walikota Banjarbaru Nomor 868/139/BKPP tanggal 02 April 2020yang menerangkan bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan
25 — 23
., M.H.dari Pengadilan Agama Kotabaru, namun tidak juga berhasil;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu untuk terlebihdahulu mempertimbangkan status Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang terikat dengan peraturan perundangundangan di bidang kepegawaian,dalam kaitannya dengan gugatan perceraian yang diajukannya di PengadilanAgama Kotabaru;Menimbang, bahwa bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukanperceraian, wajid memperoleh izin bagi yang berkedudukan sebagaiPenggugat/Pemohon atau
112 — 41
seorang suami yangseharusnya mendampingi Penggugat dalam menjalankan bahtera rumahtangga mereka, juga memberikan petunjuk bahwa antara Penggugat danTergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama dalam satu rumahtangga yang seharusnya saling membantu dan melengkapi agar masingmasing dapat mengembangkan kepribadiannya dan mencapai kesejahteraanmaterial dan spritual;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi di depanpersidangan 4 diketahui bahwa status Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
13 — 10
73 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undangundang Nomor3 Tahun 2006 dan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan AgamaSengeti memiliki Kompetensi relatif untuk mengadili perkara a quo;Izin perceraianMenimbang, bahwa selaku seorang anggota Kepolisian RepunlikIndonesia, Penggugat telah mengurus surat izin perceraian dari atasanPenggugat, maka quod est Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipilyang
19 — 1
MHD.NUH, HakimPengadilan Agama Tanjungkarang sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2008 akan tetapitidak berhasil;Menimbang, bahwa Penggugat yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipilyang akan melakukan perceraian telah mendapatkan izin dari Pejabat yang berwenang,sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10Tahun 1983 yang disempurnakan dengan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor45 Tahun 1990;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ceraiPenggugat
17 — 14
., tanggal 27 Maret 2019, pihak Pemohon Konvensidan Termohon Konvensi telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga telahsesuai dengan maksud pasal 55 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009;Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi sebagai Pegawai Negeri Sipilyang masih aktif dan telah memperoleh izin perceraian dari Bupati KabupatenTebo dengan Nomor 207/BKPSDM/2019 tertanggal 29112019, hal ini sesuaidengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan
18 — 2
PN.Smgmemenuhi syaratsyarat tentang alasan perceraian sebagaimana yang telahditentukan di dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan ;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undangundang Perkawinan yaituUndangundang Nomor 1 Tahun 1974 jo PP Nomor 9 Tahun 1975 yang padapokoknya untuk membuktikan adanya suatu perkawinan bagi penduduk beragamaNon Muslim haruslah dibuktikan dengan adanya Akta Perkawinan Pencatatan Sipilyang
117 — 61
Sesuai peraturan pemerintahPutusan No. 11/ Pdt.G/ 2017/ PN.Rtg Halaman 4 dari 23nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PegawaiNegeri Sipil dan peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1990 tentangperubahan atas peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983 pasal 3 ayat(1) peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1990 yaitu Pegawai Negeri Sipilyang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau suratketerangan lebih dahulu dari pejabat;12.Bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut
Hj. NETTA HERLINDA
21 — 5
Pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipilyang dicabut sebagaimana dimaksud pada huruf b mengenai alasan penggantian danpencabutan akta pencatatan sipil.
32 — 14
PPNo. 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PegawaiNegeri Sipil yang antara lain Pasal 3 ayat (1) berbunyi, Pegawai Negeri Sipilyang akan melakukan perceraian wajid memperoleh izin lebin dahulu dariPejabat. Pengertian Pejabat dalam hal ini adalah pimpinan BUMNsebagaimana tercantum dalam Pasal 1 huruf b angka 6 UU.