Ditemukan 3588 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : permohonanan permohonan permohoanan permohonnan permoohonan permohonanã permohonann perrmohonan
Penelusuran terkait : Perkara permohonana 2017 Perbaikan kesalahan dalam akta kelahiran Ade suherman abdurrahman Burhana mandawing Yoppy o.d. nesimnasi S.h.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 02-10-2019 — Putus : 13-12-2019 — Upload : 10-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 77 P/HUM/2019
Tanggal 13 Desember 2019 — YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP (WALHI)., DK VS PRESIDEN RI;
987 — 1810 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KekuasaanKehakiman, Pasal 7 ayat (1) huruf d dan Pasal 9 ayat (2) UndangUndangNomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan, dan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, sehingga Mahkamah Agung berwenanguntuk mengujinya;Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agungmempertimbangkan apakah Para Pemohon mempunyai kepentingan untukmengajukan permohonan keberatan hak wuji materiil, sehingga ParaPemohon mempunyai kedudukan hukum (/egal standing) dalam permohonana
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 25-02-2014 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 70 P/HUM/2013
Tanggal 25 Februari 2014 — KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA (INDONESIAN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY vs PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
992 — 1102 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BAHWA PEMBERIAN PEMBEBASAN PPN DALAM OBJEK PERMOHONANA QUO TIDAK MENYEBABKAN MELEMAHNYA DAYA SAING DANBERTAMBAHNYA BIAYA PRODUKSI:Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada intinya menyatakan sebagaiberikut:a.Pasal 1 ayat (1) huruf c, Pasal 1 ayat (2) huruf a, Pasal 2 ayat (1) huruf f,dan Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007telah bertentangan dengan maksud tujuan dari UU PPN sebagaimanatermaktub di dalam penjelasan Bagian UndangUndang Nomor 42 Tahun2009 yaitu untuk mengurangi
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Materiil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 Tahun 2006
2863 — 1380
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
  • DASAR PERMOHONANA. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI1. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusiberwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannyabersifat final untuk menguji undangundang terhadap undangundang dasar,memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannyadiberikan oleh undangundang dasar, memutus pembubaran partai politik,dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.2.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 31-10-2019 — Putus : 09-01-2020 — Upload : 12-05-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 878/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 9 Januari 2020 — Pemohon:
PT Gita Mandiri Teknik
Termohon:
KAP HOLDING LIMITED LIABILITY COMPANY
678 — 718
  • Bahwa ketidakkonsistenan Pemohon dalam penyebutanidentitas dari Pemohon dalam Permohonan a quo, telahmenyebabkan kebingungan dan ketidakjelasan perihal pihakyang mengajukan permohonan dalam perkara a quo dan telahmenjadikan Permohonan a quo menjadi kabur dan tidak jelas.Sebagaimana Termohon II telah uraikan pada poin 15 dan 16 diatas, hal ini telah menimbulkan ketidakpastian mengenai pihakyang berperkara sehingga menyebabkan pihak yang berperkaramenjadi kabur atau tidak jelas dan oleh karenanya, Permohonana
Pengadilan PN SIDOARJO Pidana Khusus
Register : 21-05-2019 — Putus : 02-07-2019 — Upload : 29-10-2019
Putusan PN SIDOARJO Nomor 7/Pid.Pra/2019/PN SDA
Tanggal 2 Juli 2019 — Pemohon:
ERNAWATI
Termohon:
Kementerian Keuangan R.I. cq. Direktur Jenderal Pajak
234 — 140
  • berdasarkan bukti hasil pengujian pajak TermohonPraperadilan, berdampak bahwa bukti tersebut tidak dapat dikategorikansebagai bukti permulaan yang cukup yang dapat dipakai untuk menetapkanwajibpajakincasuPemohonPraperadilansebagaitersangka sesuaimaksud Pasal 39 ayat (1) huruf d Undangundang Nomor 6 tahun 1983tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 28 Tahun2007.Halhal yang menjadi judex factie terkait dengan pemeriksaan permohonana
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Umum Penghinaan
Register : 06-01-2016 — Putus : 02-02-2016 — Upload : 23-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 01/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Pst
Tanggal 2 Februari 2016 — Pra Peradilan - JOHANNIS VITYN, Dkk melawan KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA Cq KEPALA KEPOLISIAN RESORT METRO JAKARTA PUSAT
241 — 64
  • Bahwa berdasarkan penjelasan butir 15 dan 16 tersebut diatas, Pemohon Ill,IV dan V telah memiliki kualifikasi secara hukum untuk bertindak sebagaiPIHAK KETIGA YANG BERKEPENTINGAN untuk mengajukan Permohonana quo. ;19.Bahwa Pemohon Praperadilan Nomer 09/Pid.Prap./2015/PN.Jkt.Pst yangdiajukan oleh sejumlah warga Rusun GCM dalam Permohonan PemeriksaanPraperadilan atas kasus Rumah Susun Graha Cempaka Mas ketiganya telahdikabulkan dan telah berkekuatan hukum tetap;ll.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 04-05-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 04-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 37 P/HUM/2017
Tanggal 20 Juni 2017 — SUTARNO, DKK VS MENTERI PERHUBUNGAN RI;
243 — 516 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 3 Tahun 2009, dan haknya dirugikan akibatberlakunya peraturan perundangundangan yang dimohonkan pengujian.Dengan demikian, Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legalstanding) dalam pengajuan permohonan keberatan hak uji materiil a quosebagaimana dimaksud Pasal 31A ayat (2) UndangUndang Nomor 3 Tahun2009 dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011;Bahwa oleh karena Mahkamah Agung berwenang untuk menguji, danPara Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing), maka permohonana
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 22-07-2020 — Putus : 27-10-2020 — Upload : 10-03-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 48 P/HUM/2020
Tanggal 27 Oktober 2020 — FRANCOLLYN MANDALIKA, DKK VS MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI;
257 — 166 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Operasional Pendidikan Tinggi PadaPerguruan Tinggi Negeri Di Lingkungan Kementerian Pendidikan danKebudayaan (vide bukti P17);Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkantentang substansi permohonan yang diajukan Para Pemohon, maka terlebihdahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan a quo memenuhipersyaratan formal, yaitu apakah Para Pemohon mempunyai kepentinganuntuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga ParaPemohon mempunyai kedudukan hukum (/ega/ standing) dalam permohonana
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 12-07-2019 — Putus : 26-09-2019 — Upload : 18-02-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 323/PDT/2019/PT BDG
Tanggal 26 September 2019 — Pembanding/Penggugat II : Ingrid Maria Palupi Kansil, S.Sos
Pembanding/Penggugat I : H Ade Ruhandi S.E.
Terbanding/Tergugat I : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor
Terbanding/Tergugat II : Panitia Pengawas Pemilihan Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bogor,
Terbanding/Turut Tergugat III : Presiden Republik Indonesia, cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia,
Terbanding/Turut Tergugat I : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor
Terbanding/Turut Tergugat II : Gubernur Jawa Barat
67 — 36
  • CalonBupati dan Wakil Bupati Bogor Terpilih Periode 20182023 padaPemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018 Nomor :240/PL.03.7BA/3201/KPUKab/VIII/2018 tanggal 11 Agustus2018.Bahwa kemudian Penggugat mengajukan permohonan keberatanatas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten BogorNomor 155/PL.03.6KPT/3201/KPUKab/VII/2018 tentangRekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pasangan Calon dalamPemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor tahun 2018 tertanggal 6Juli 2018 kepada Mahkamah Konstitusi, selanjutnya permohonana
Pengadilan PN BANDUNG Perdata
Register : 15-04-2019 — Putus : 15-05-2019 — Upload : 22-07-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 135/Pdt.G/2019/PN Bdg
Tanggal 15 Mei 2019 — PD. Pasar Bermartabat Kota Bandung LAWAN Badan Arbitrase Nasional Indonesia, DKK
342 — 178
  • sebagai syarat untuk dapatmemeriksa substansi putusan Arbitrase yang mohon dibatalkan;Bahwa tidak ditemukan/tidak ada fakta Putusan Pengadilanterdahulu yang telah mengakomodir syarat Pasal 70 baik dalamangka a, b atau c yang menjadi lampiran ataupun diajukan PEMOHONdalam perkara ini;Bahwa dengan demikian syarat formil dalam mengajukanpermohonan pembatalan putusan arbitrase belum terpenuhi;Bahwa dengan tidak terpenuhinya syarat formil dalam mengajukansuatu permohonan, maka menurut hukum acara perdata permohonana
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-10-2011 — Putus : 28-02-2012 — Upload : 18-06-2012
Putusan PN PADANG Nomor 15/Pid.B/TPK/2011/PN.PDG
Tanggal 28 Februari 2012 — ZULMI SISWINA
208 — 15
  • memegang pembukuan Pokja tersebut mulai daribulan Desember 2009 ;e Bahwa dana itu dikucur ke Pokja melalui BPR Palangki danmelalui rekening atas nama Ketua dan Bendahara ;e Bahwa dana yang dikucurkan waktu itu sebesar Rp. 150.000.000,(seratus lima puluh juta rupiah) dan penyaluran melalui rekeningkelompok ;e Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membentuk kelompokdahulunya diwaktu terdakwa jadi bendahara kelompok itu telahada ;e Bahwa syaratnya adalah dimana setiap kelompok harusmengajukan proposal dan permohonana
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 02-01-2019 — Putus : 23-05-2019 — Upload : 12-08-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 6 P/HUM/2019
Tanggal 23 Mei 2019 — H. ARTHA HANIF., DK VS 1. PRESIDEN RI., 2. MENTERI AGAMA RI;
179 — 120 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Perdata memiliki kepentingansecara langsung dengan objek pengaturan dalam objek HUM danterdapat potensi kerugian hak konstitusinya secara langsung (vide Pasal28D ayat (1) dan Pasal 28 H ayat (2) UUD 1945);Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31A ayat (2) UndangUndangNomor 3 Tahun 2009, serta dalildalil kerugian hak yang dialami olehPemohon sebagaimana diuraikan pada paragraf di atas, menurutMahkamah Agung, Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai badanhukum yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonana
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 25-10-2017 — Putus : 30-11-2017 — Upload : 09-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 64 P/HUM/2017
Tanggal 30 Nopember 2017 — PT. SARANA CIPTA LESTARI (SCL) VS WALIKOTA DEPOK;
206 — 748 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 64 P/HUM/2017dapat diterima, dan oleh karenanya terhadap substansi permohonana quo tidak perlu dipertimbangkan lagi;IV. Alasanalasan Penolakan Permohonan;A.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 27-02-2018 — Putus : 17-05-2018 — Upload : 06-08-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 198/Pdt.G.ARB/2018/PN JKT.SEL
Tanggal 17 Mei 2018 — KANG JENNY Lawan BADAN ARBITRASE PASAR MODAL INDONESIA BAPMI dan PT MANDIRI SEKURITAS
442 — 373
  • ., selaku Notaris diJakarta pada tanggal 2 September 2013 (untuk selanjunyadisebut sebagai Akta Perjanjian Penyelesaian Hutang),sedangkan Permohonan Penyelesaian Sengketa melaluiArbitrase in casu, BAPMI atau TERMOHON dalam Permohonana quo, didaftarkan oleh TURUT TERMOHON di BAPMI padatanggal 17 Mei 2017 dengan No.Reg.: BAPMI013/ARB008/V/2017;3. Bahwa dalildalil PEMOHON pada Posita No.8.2.
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus
Register : 21-09-2021 — Putus : 25-11-2021 — Upload : 22-12-2021
Putusan PN TERNATE Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte
Tanggal 25 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
1.EKO WAHYUDI, SH
2.REZA FIKRI MUHAMAD, SH.MK.Kn
Terdakwa:
YUSUP NITA alias UCU
102 — 0
  • ., M.Si. selaku Camat Bacan Barat Utara;
  • 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kepala Desa Yaba Nomor: 140/01/DD/DY/2017 perihal Permohonana Pencairan Dana Desa Tahap Pertama tahun anggaran 2017 yang ditandatangani oleh YUSUP NITA selaku Kepla Desa;
  • 2 (dua) lembar fotocopy KTP An. YUSUP NITA dan An.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 14-09-2021 — Putus : 09-11-2021 — Upload : 10-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 39 P/HUM/2021
Tanggal 9 Nopember 2021 — MUH. ISNAINI WIDODO, S.E., M.M., M.H., DKK VS MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI;
729 — 894 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 39 P/HUM/2021maka Para Pemohon memiliki hak yang dilindungi peraturanperundangundangan tersebut sehingga Para Pemohon memilikikedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Permohonana quo;5.
Pengadilan PN KARAWANG Perdata
Register : 30-04-2018 — Putus : 25-06-2018 — Upload : 12-07-2018
Putusan PN KARAWANG Nomor 38/Pdt.G/2018/PN.Kwg
Tanggal 25 Juni 2018 — PT. Perusahaan Industri Ceres, sebagai Pemohon; Lawan: 1. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang, sebagai Termohon I; 2. PT. Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), sebagai Termohon II; 3. PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PT. PSBI), sebagai Termohon III; 4. Kantor Jasa Penilai Publik Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun Dan Rekan (KJPP MBPRU), sebagai Termohon IV;
104 — 30
  • Pada faktanya, jelasjelas merupakan fakta hukumyang tak terbantahkan lagi Pemohon sama sekali tidak melampirkankeputusan pengangkatan tersebut, oleh karenanya jelasjelas Permohonana quotidak memenuhi syarat alat bukti pendahuluan sebagaimana dimaksuddi dalam Pasal 7 huruf a Perma 3/2016.
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-11-2015 — Putus : 08-01-2016 — Upload : 28-07-2016
Putusan PT PEKANBARU Nomor 34/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR
Tanggal 8 Januari 2016 — ZAIMAR YAHASJI, S.Pd.,M.Pd bin YAHYA YAKUB
49 — 27
  • IPDN Tidak ada SK PRJA IPDN PermohonanA Cikpuan Bupati Inhu bantuan biayaTHEODOR Rengat pendidikanA3. NOVEM Jl. IPDN Tidak ada SK PRAJA IPDN PermohonanWASLIA Narasi Bupati Inhu bantuan biayanga pendidikan4. AGUNG Komp. IPDN Tidak ada SK PRAJA IPDN PermohonanARDIEN Pemda Bupati Inhu bantuan biayapendidikan5. ARYO Jl. MT. IPDN Tidak ada SK PRAJA IPDN PermohonanPRABOWO Haryon Bupati Inhu bantuan biayaMAHARDI o pendidikanKA6.
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Materiil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014 Tahun 2014
2763 — 2100
  • Tentang : Pengujuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
  • Pengujian UU ArbitraseTerhadap pandanganpandangan para Pemohon dalam Permohonana quo, DPR memberikan keterangan sebagai berikut:1. Mekanisme penyelesaian sengketa perdata khususnya dalam bidangperdagangan (yang meliputi antara lain perniagaan, perbankkan,keuangan, industri, penanaman modal dan Hak atas KekayaanIntelektual) selain dapat diselesaikan melalui mekanisme peradilanumum juga dapat diselesaikan melalui jalur diluar peradilan umum yangdikenal dengan lembaga arbitrase.
Pengadilan PN NUNUKAN Perdata Tanah
Putus : 26-01-2012 — Upload : 06-10-2015
Putusan PN NUNUKAN Nomor 02 /Pdt.G/2011/PN. Nnk
Tanggal 26 Januari 2012 — PT. Inhutani I (Persero) C.q. PT. Inhutani I (Persero) Wilayah Tarakan Penggugat M E L A W A N : H. SABRI MANRAPI Tergugat I A L W I Tergugat II Seluruh Alhi Waris Almarhum HARUN Tergugat III Seluruh Alhi Waris Almarhum Ujang Dewa alias Dewa Tergugat IV RAPHAEL DOSI, Sm.Hk alias RAJA DOSI ADOPEHANG Tergugat V YUSES, SH. MH Turut Tergugat I KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN NUNUKAN Turut Tergugat II
172 — 192
  • Bahwa penggugat salah, sejak berdirinya otonomi daerahkabupaten nunukan dari tahun 1999 sampai dengan tahun2004 kantor pertanahan yang ada di kabupaten nunukanmasih kantor perwakilan yang menginduk pada kantorpertanahan kabupaten bulungan.jadi jelasnya bahwa kantordikabupaten nunukan adalah kantor perwakilan pertanahankabupaten nunukan bukan kantor pertanahan kabupatennunukan seperti apa yang di gugat oleh penggugat jadi salahalamat permohonana di ajukan penggugat ke kantor dinaspertanahan seharusnya