Ketentuan tersebut secara imperatif dan limitatifmengatur kewajiban setiap penduduk yang mengalami perceraian untukmelaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil maka Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipilyang menerima laporan perceraian tersebut wajib menerbitkan Kutipan AktaPerceraian Penggugat dan Tergugat;Menimbang, bahwa kendatipun petitum aquo tidak ada dicantumkandidalam gugatan, namun mengingat bahwa putusan merupakan suatuinsttumen pembelajaran hukum

diselesaikan melalui upaya bandingadministratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian dan di dalam PenjelasanPasal 35 ayat (2) tersebut dinyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil golongan tertentuyang dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaansendiri dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dapatmengajukan Upaya Banding Administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian, danperaturan perundangundangan yang mengatur perihal Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang

tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;Bahwa, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah bersungguhsungguh berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kemballmembina rumah tangga, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;Halaman 5 dari 27 halaman, Putusan Nomor 0212/Pdt.G/2019/PA.NtnBahwa, Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh suratizin perceraian dari atasan Pemohon berupa Surat Keputusan Bupati Nomor166/BKPP/2019 Tentang Pemberian izin Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipilyang

Pasal 1butir 9 UndangUndang No.51 Tahun 2009, denganalasan sebagai berikut(1) Keputusan Tergugat tersebutbersifat kongkrit , yaitu. telah nyata nyataada, keputusan mana telah menyatakan : (a) Memberikan kenaikan pangkatpengabdian kepada Pegawai Negeri Sipilyang namanya tersebut dalam keputusan itu ;(b) Memberhentikan dengan hormat sebagaiPegawai Negeri Sipil yang namanya tersebutdalam keputusan itu dan ; (c) Terhitung mulai tanggal tersebut,kepadanya diberikan pensiun pokok sebulansebesar tersebut

Bahwa mengingat Pemohon seorang Pegawai Negeri Sipil/PNS, makaPemohon telah juga memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 3ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990tentang perubahan atas peraturan pemerintah Indonesia Nomor 10 Tahun1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipilyang mengatur bahwa : Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukanperceraian wajid memperoleh ijin atau surat keterangan lebih dahulu daripejabat yang berwenang.Berdasarkan

Keputusan Tergugat bertujuan untuk tertibAdministrasi dan meningkatkan disiplin Aparatur Sipil Negara dan atauPNS dalam rangka penegakan hukum terhadap Pegawai Negeri Sipilyang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yangberkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatanjabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya denganjabatan ;B.

Bukti T2. ; Keputusan Bersama, Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi BirokrasiDAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA Nomor182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018,Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan PutusanPengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau TindakPidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatantertanggal 13 September 2018;3.

yang didasarkanpada Surat Tergugat tertanggal 12 Mei 2014 yang didasarkan pada SKPembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta hasil Verifikasi danPemantau. yang cacat hukum, maka kemudian Tergugat dengansewenangwenang mengeluarkan objek sengketa berupa KeputusanHalaman 18 dari 92 halaman Putusan Nomor 144/G/2017/PTUN.MTR21.22.Bupati Dompu Nomor : 814.3/120/BKD/2016 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 No.814.3/416/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa:Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.3/120/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 No.814.3/416/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetaokan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama Kasri.3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara(KTUN) berupa :Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.3/120/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 No.814.3/416/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama Kasri.4.

Irman Suherlan,ST tanggal 31 Desember2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya); Surat Masuk Pemda 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya); Daftar Tanda Terima Surat Keputusan Pegawai Negeri SipilYang Tersandung Tindak Pidana Kejahatan yang AdaHubungannya Dengan Jabatan dan/atau Pidana UmumDilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan(fotokopi Sesuai dengan aslinya); Surat Plt.

pemindahan, danHalaman 67 dari 82 Putusan Perkara Nomor : 103/G/2019/PTUN.BKLpemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, danpejabat fungsional keahlian utama kepada :huruf e : bupati/walikota di kabupaten/kota ; Menimbang, bahwa ketentuan mengenai kewenangan sebagaimanadimaksud Pasal 53 huruf e UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 diatur lebihlanjut dalam Pasal 1 Angka 17, 18, dan 20, serta Pasal 292 huruf b PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang

hasil Rapat Tim Penanganan Kasus dan Pelanggaran DisiplinPegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten SitubondoTanggal 15 Mei 2019 dan telaah Kepala Badan Kepegawaian danPengembangan SDM Kabupaten Situbondo maka ditetapkan dasarpemberhentian secara tidak hormat kepada Penggugat dikarenakanberdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b undangundang No.5 Tahun2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b PeraturanPemerintah Nomor 11 tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang

Pemerintah Nomor 11 Tahun2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil disebutkan bahwa:PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidana dengan pidanapenjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memilikikekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatanatau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum.Berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.2630.A/3262/99 tanggal 20 November 2012 perihal Pegawai Negeri Sipilyang

Hadi Mulyono,tanggal 02 Juni 2016, dari Kantor Kepala Dinas Kependudukan Dan Penatatan Sipilyang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alatbukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda(Bukti T14) dengan tinta warna hitam;Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi disampingmengajukan suratsurat bukti tersebut diatas, juga mengajukan 02 (dua) orang saksi;1.

Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan/pengeroyokan dengan menggunakan Helm sebanyak 5(lima) kali yang mengenai kepala Saksi dan Sertu Aris Hermawan melakukan pemukulan terhadap diriSaksi dengan menggunakan senjata api pistol dengan cara popor pistol dipukulkan sebanyak 1 (satu) kalidan mengenai kepala sehingga luka robek dan menggunakan tangan kosong berkalikali dan orang sipilyang Saksi tidak kenal memukul dengan botol minuman sampai botolnya pecah selanjutnya mengambil lagibotol memukulkan lagi di

Dengan demikian Surat KeputusanTergugat tersebut telah bersifat definitif dan telah menimbulkan akibathukum; Bahwa Surat Keputusan Tergugat aquo telah menimbulkan akibathukum, yakni Penggugat telah nyatanyata dicabut status,kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai Pegawai Negeri SipilYang Memenuhi Kriteria (MK) di lingkungan Pemerintah KabupatenKutai Barat; Bahwa Penggugat, dengan alasanalasan yuridis sebagaimana akandiuraikan nanti, dengan tegas menolak Surat Keputusan Tergugat aquo dan menganggapnya

, Komunikasi dan Informatika KutaiBarat (PPTK Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika KutalBarat TA.2013), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor60/Pid.SusTPK/2015/PN.Smr tanggal 26 April 2016, putusan mana telahberkekuatan hukum tetap ;Bahwa dengan berpedoman pada doktrin dan ketentuan hukum di atas,dinubungkan dengan status Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang

sendiri tanpa suatupertimbangan hukum sendiri, tanpa mempertimbangkan kembali faktafakta hukum yang sesungguhnya yang terungkap dalam persidangan,serta tidak mempertimbangkan dengan Jayak dan cukup keberatankeberatan Pembanding sekarang pemohon Kasasi ;4 Bahwa selain itu Judex Facti Pengadilan Tinggi Jawa Tengah diSemarang juga telah keliru menilai tentang beberapa unsur dalam Pasal 2ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang No. 31 Tahun 1999 ;e Bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang

terlampirdisebelah kanan atas dan Gambar Garuda, terhadap KKbaru Gambar Garuda lebih terang (jelas) dan sedangkanNo.Seri KK lama tidak ada menggunakan tanda titik,Contoh No.seri KK lama : K 14710229005 (KK lama) danNo.Seri KK baru No.K. 1471.0455925 (KK baru).Bahwa tata cara ataupun mekanisme proses yangdilakukan oleh Dinas Kependudukan atau Pencatatan SipilKota Pekanbaru untuk mengeluarkan atau menerbitkanKartu Keluarga (KK) adalah setelah berkas para pemohonditerima oleh UPTD Dinas Kependudukan dan Catatan Sipilyang

dalilPemohon sendiri tentang domisili Termohon yang berada di wilayahhukum Pengadilan Agama Blambangan Umpu dan dikuatkan dengan alatbukti surat berkode P, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009, maka Pengadilan Agama Blambangan Umpu berwenang menerima,memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;Menimbang bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipilyang

bercerai dengan Pemohon kecualirumah yang disengketakan sebagai harta milik Termohon dan mohon agarperkaranya segera diputus; Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjukhalhal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagianyang tidak terpisahkan dari putusan perkara ini ; 19PERTIMBANGAN HUKUMDalam Konpensi :Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan PemohonKonpensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ; Menimbang, bahwa Pemohon adalah sebagai Pegawai Negeri Sipilyang

H.ASMUI, MH dan ternyata juga tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihakyang berperkara ;Menimbang, bahwa pekerjaan Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipilyaitu sebagai Dosen pada Universitas Udayana Denpasar Bali, danberdasarkan berdasarkan pasal 3 ayat (1 ) Peraturan pemerintah Nomor 10Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipilyang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, setiapPegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh

undangundang tentangKepegawaian yang bersifat "MAKSIMUM REMIDIUM, sehinggadalam hal ini tidak harus melihat pada ancaman atau tuntutan saja,akan tetapi juga haruslah dipertimbangkan berat ringannya tindakpidana yang dilakukan atau besar kecilnya akibat yang ditimbulkan ; Berhubung dengan itu maka dalam mempertimbangkan apakahPegawai Negeri Sipil yang telah melakukan kesalahan itu akandiberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat, haruslahdipertimbangkan faktorfaktor yang mendorong Pegawai Negeri Sipilyang

Yang dapatdipertanggungjawabkan adalah terbatas pada Pegawai Negeri Sipilyang memiliki kewenangan ; Unsur ke2 Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lainatau suatu korporasi.Kata dengan tujuan sebelum kalimat selanjutnya menunjukkan bahwajenis kesalahan delik ini harus merupakan kesengajaan dengan maksud(opzet als oogmerk), artinya akibat perbuatan pidana yaitumenguntungkan diri sendiri atau orang lain harus benarbenardikehendaki oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa. Bahkan Prof. Dr.

Kemudian setelah itu saksiCitra Kurniawati Datmi bercerita kepada kakaknya bernama Dwi Sartika Datmidan abang iparnya bernama Zuhdi Mustamir, lalu saksi Dwi Sartika Datmi dansaksi Zuhdi Mustamir juga tergiur untuk masuk menjadi Pegawai Negeri Sipilyang diurus oleh Terdakwa;Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Nopember 2013, sekira pukul 20.00WIB, bertempat di Jalan Mawar 9 Nomor 28, Lingkungan VIII, KelurahanSijambi, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai, saksi Zuhdi Mustamirbersama dengan saksi Dwi

Kemudian setelah itu saksiCitra Kurniawati Datmi bercerita kepada kakaknya bernama Dwi Sartika Datmidan abang iparnya bernama Zuhdi Mustamir lalu saksi Dwi Sartika Datmi dansaksi Zuhdi Mustamir juga tergiur untuk masuk menjadi Pegawai Negeri Sipilyang diurus oleh Terdakwa;Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Nopember 2013 sekira pukul 20.00WIB, bertempat di Jalan Mawar 9 Nomor 28, Lingkungan VIII, KelurahanSijambi, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai, saksi Zuhdi Mustamirbersama dengan saksi Dwi