Ditemukan 4979 data
Urut Berdasarkan
Register : 07-08-2019 — Putus : 19-12-2019 — Upload : 02-01-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 223/G/2019/PTUN.MDN Tanggal 19 Desember 2019 — Penggugat:
YEFITA GULO, SE
Tergugat:
BUPATI NIAS BARAT
130 — 75
YEFITA GULO, SE
Tergugat:
BUPATI NIAS BARAT
130 — 75
Wiyono, yang dimaksud denganmenyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan adalah menggunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan ataukedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsiuntuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atausarana tersebut, mengingat juga bahwa Penggugat pada saat melakukantindak pidana tersebut dalam kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipilyang mengemban
Putus : 20-08-2008 — Upload : 03-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 69K/TUN/2008 Tanggal 20 Agustus 2008 — SEKRETARIS JENDERAL DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA ; SAKIMAN EDI PRAYITNO ; SLAMET TRIYONO, dkk.
67 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
67 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bila para Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipilyang telah diberhentikan karena diduga terlibat peristiwa G.30.S/PKI tahun1965, maka penetapan status kepegawaian para Penggugat merupakankewenangan Badan Kepegawaian Negara. Akan tetapi para Penggugatmengajukan gugatan kepada Sekretaris Jenderal Departemen PendidikanNasional.
Register : 26-01-2015 — Putus : 03-06-2015 — Upload : 02-07-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 13/G/2015/PTUN-JKT Tanggal 3 Juni 2015 — Dr. Ir. ANDI IRAWAN, M.Si;MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
53 — 32
53 — 32
2010.Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun2010, tentang Pegawai Negeri Sipil, huruf , Umum, Alinea 4, berbunyi sebagaiberikut : Peraturan Pemerintah tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil ini antaralain memuat kewajiban, larangan dan hukuman disiplin yang dapat dijatuhkanHalaman 9 dari 39 halaman, Putusan Nomor: 13/G/2015/PTUNJKT.kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah terbukti melakukan pelanggaran.Penjatuhan hukuman disiplin dimaksudkan untuk membina Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 16-05-2017 — Putus : 06-09-2017 — Upload : 20-10-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 106/G/2017/PTUN-JKT Tanggal 6 September 2017 — ERYAN EFENDI, SHI ; SEKRETARIS BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN REPUBLIK INDONESIA
97 — 54
97 — 54
;f) Permintaan keterangan tambahan kepada Pegawai Negeri Sipilyang mengajukan keberatan dan pihak yang terkait.
Register : 11-12-2018 — Putus : 07-05-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 47/G/2018/PTUN.SMD Tanggal 7 Mei 2019 — Penggugat:
H. EDI MARIANSYAH, S.Sos, M.Si
Tergugat:
Walikota Samarinda
223 — 146
H. EDI MARIANSYAH, S.Sos, M.Si
Tergugat:
Walikota Samarinda
223 — 146
telah memenuhi semua unsuryang terdapat baik dalam Ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN yangberbunyi di/hukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilanyang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum,Halaman 16 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 47/G/2018/PTUN.SMDmaupun dalam Ketentuan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 25-11-2010 — Putus : 26-01-2011 — Upload : 12-08-2011
Putusan DILMIL I 01 BANDA ACEH Nomor Put/137-K/PM.I-01/AD/XI/2010, 26-01-2011 Tanggal 26 Januari 2011 — KAPTEN INF HANAFIAH UMAR, S.H.
50 — 27
50 — 27
Nur Mustari dan M.Amaluddin, SH selaku famili lain, adalah benarMenimbang :Saksi10dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipilyang dipimpin Saksi, dan ditandatangani oleh Drs.Jasmani sebagai bawahan (Kepala Bidang) Saksi.9. Bahwa pada bulan Maret 2010 Saksi digantikan olehDrs.
Register : 27-04-2017 — Putus : 03-10-2017 — Upload : 29-12-2019
Putusan PA Kota Padangsidempuan Nomor 112/Pdt.G/2017/PA.Pspk Tanggal 3 Oktober 2017 — Penggugat melawan Tergugat
25 — 36
25 — 36
Putusan Nomor: 112/Pdt.G/2017/PA/Pspktetapi tidak berhasil dan dinyatakan gagal, dengan demikian ketentuanPeraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan dipandang telah terpenuhi;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang akan melakukan perceraian, Penggugat wajib memperoleh surat izinuntuk melakukan perceraian dari atasan lebih dahulu sesuai ketentuan Pasal 3ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Pasal 3 ayat(1) dan
Register : 03-03-2017 — Putus : 19-06-2017 — Upload : 17-07-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 53/G/2017/PTUN.JKT Tanggal 19 Juni 2017 — KASTAMAN HADI, S.AG ; KETUA BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK)
66 — 43
66 — 43
Putusan Nomor : 53/G/2017/PTUNJKT** Apabila tanggapan dan bahan yang diberikan olehpejabat yang berwenang menghukum tidak sebagaidimaksud dalam pasal 8 ayat (1), Badan PertimbanganKepegavaian dapat mengambil Keputusan ataskeberatan yang diajukan Pegavwai Negeri Sipilberdasarkan bahanbahan yang ada dan atau keterangandari Pegavai Negeri Sipil berdasarkan bahanbahanyang ada dan atau keterangan dari Pegawai Negeri Sipilyang bersangkutan;> Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor
Register : 29-04-2019 — Putus : 17-07-2019 — Upload : 22-07-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 135/G/2019/PTUN.MDN Tanggal 17 Juli 2019 — Penggugat:
SUDARSONO TAMPUBOLON, SP
Tergugat:
Gubernur Sumatera Utara
72 — 40
SUDARSONO TAMPUBOLON, SP
Tergugat:
Gubernur Sumatera Utara
72 — 40
Bahwa agar Penggugat menjadi maklum dan mampu memahami dengan baikdan benar dasar pertimbangan hukum Tergugat dalam memberhentikan tidakdengan hormat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai tindaklanjut dari maksud ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b UndangUndang Nomor 5Putusan Perkara Nomor : 135/G/2019/PTUNMDN Halaman 19Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan pasal 250 huruf b PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang mengatur dengan tegas
Register : 24-04-2019 — Putus : 09-10-2019 — Upload : 11-12-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 156/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Jkt.Pst Tanggal 9 Oktober 2019 — Penggugat:
JEKSON SIMANJUNTAK
Tergugat:
PT. FIRST MEDIA NEWS
78 — 75
JEKSON SIMANJUNTAK
Tergugat:
PT. FIRST MEDIA NEWS
78 — 75
Siswanto langsungberangkat ke Kota Palu dengan menggunakan transportasi pesawat sipilyang difasilitasi secara gratis oleh PT. Pertamina.
Register : 29-05-2017 — Putus : 12-10-2017 — Upload : 19-04-2018
Putusan PTUN MEDAN Nomor 68/G/2017/PTUN-MDN Tanggal 12 Oktober 2017 — PENGGUGAT : Drs. T. NILFAN SAHARI HARUMI VS TERGUGAT : GUBERNUR SUMATERA UTARA
50 — 36
50 — 36
juga diatur dalam beberapa Peraturan Pemerintahdiantaranya : Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang DisiplinPegawai Negeri Sipil yang didalamnya juga memuat tentang sanksiPemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Pemerintah Nomor32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa penerapan dari masingmasing PeraturanPemerintah tersebut tergantung dan harus disesuaikan dengan tingkatkesalahan dan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 05-02-2018 — Putus : 06-06-2018 — Upload : 22-06-2018
Putusan PTUN DENPASAR Nomor 3/G/2018/PTUN.DPS Tanggal 6 Juni 2018 — PENGGUGAT:
-NI PUTU JASMAWATI;
TERGUGAT:
-KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI BALI.
201 — 86
201 — 86
Berdasarkan Pasal 3, 5, 6, 7 dan Pasal 13 PP No.10 Tahun1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipilyang mana telah dengan tegas dinyatakan pemberian izin atasandidasarkan pada permohonan tertulis yang diajukan oleh pemohon selakuHalaman 16 dari 50 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.DPSPegawai Negeri Sipil maka oleh karenanya dalam penerbitan obyeksengketa Tergugat hanya wajib memberitahukan/memberikan ObyekSengketa kepada Pemohon incassu Nengah Putrayasa, ST.
Register : 14-08-2019 — Putus : 14-11-2019 — Upload : 02-01-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 225/G/2019/PTUN.MDN Tanggal 14 Nopember 2019 — Penggugat:
ARSEH HASIBUAN, SH
Tergugat:
BUPATI PADANG LAWAS
148 — 108
ARSEH HASIBUAN, SH
Tergugat:
BUPATI PADANG LAWAS
148 — 108
JPTPratama, JA, JF selain JF Utama.Bahwa Tergugat menerima Surat Edaran dari Menteri DalamNegeri Republik Indonesia Nomor 180/6867/SJ tentangPenegakan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara YangMelakukan Tindak Pidana Korupsi, tertanggal 10 September2018 serta Surat Keputusan Bersama menteri Dalam Negeri,Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor :182/6597, Nomor : 15 tahun 2018, Nomor : 153/KEP/2018tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang
Register : 07-02-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 69/G/2017/PTUN.MTR Tanggal 20 Juni 2017 — Penggugat:
SUMIYATI
Tergugat:
BUPATI DOMPU
53 — 35
SUMIYATI
Tergugat:
BUPATI DOMPU
53 — 35
Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa:Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/097/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 No.814.2/336/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas namaSumiyati.3.
Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara(KTUN) berupa :Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/097/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 No.814.2/336/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas namaSumiyati.4.
Register : 05-12-2017 — Putus : 18-12-2018 — Upload : 20-12-2018
Putusan PA LUBUK PAKAM Nomor 2139/Pdt.G/2017/PA.Lpk Tanggal 18 Desember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
84 — 67
84 — 67
Yunus Siregar bin Agus Salim Siregar sangat berat hati dan tidak inginTergugat atau Penggugat dr meninggalkan status Pegawai Negeri Sipilyang dimiliki dan diemban oleh Tergugat atau Penggugat dr dengan susahpayah diraih oleh Tergugat atau Penggugat dr. Dan sebenarnya statustersebut juga merupakan bagian yang tidak bisa dilepaskan untuk masadepan dari Tergugat atau Penggugat dr dengan almarhum Ir. M.
YunusHalaman 52 dari 84 halaman Putusan Nomor 2139/Pdt.G/2017/PA.Lpk.Siregar, namun saksi tidak tahu kapan waktu penjualannya, danjuga tidak tahu penggunaannya;Bahwa demikian pula Tergugat adalah Calon Pegawai Negeri Sipilyang bekerja sebagai Dosen di Sulawesi, namun demi kepentingankeluarga, Tergugat bersedia berhenti dari Pegawai Negeri Sipil;Bahwa ketika M.
Register : 07-02-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 68/G/2017/PTUN.MTR Tanggal 20 Juni 2017 — Penggugat:
WASIATURRAHMAH
Tergugat:
BUPATI DOMPU
58 — 53
WASIATURRAHMAH
Tergugat:
BUPATI DOMPU
58 — 53
Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa:Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/005/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor :814.2/067/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetaokan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama Muliati.3.
Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara(KTUN) berupa :Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/005/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor :814.2/067/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama Muliati.4.
Register : 08-04-2019 — Putus : 29-07-2019 — Upload : 30-07-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 101/G/2019/PTUN.MDN Tanggal 29 Juli 2019 — Penggugat:
CORETTI SINAGA, S.E., M.Si.
Tergugat:
Gubernur Sumatera Utara
66 — 48
CORETTI SINAGA, S.E., M.Si.
Tergugat:
Gubernur Sumatera Utara
66 — 48
Bahwa benar dasar pertimbangan hukum memberhentikan tidak dengan hormatPenggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai tindak lanjut darimaksud ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf b UndangUndang Nomor 5 Tahun2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan pasal 250 huruf b PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang mengatur dengan tegas tentang Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidakdengan hormat apabila dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan
Register : 09-11-2012 — Putus : 29-08-2013 — Upload : 03-10-2014
Putusan PA LUBUK PAKAM Nomor 1127/ Pdt.G/2012/ PA.Lpk Tanggal 29 Agustus 2013 — HANAFI Bin SAUHUN NST
KHOLILAH binti TAMAL NST
68 — 29
68 — 29
Termohon Tidak pernah merasa kurang dengan nafkah yang Pemohonberikan, karena Termohon juga sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang mempunyai gaji yang dapat mencukupi kebutuhan rumah tanggaTermohon dan Pemohon:c.
Putus : 03-06-2014 — Upload : 29-10-2014
Putusan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Nomor 36/Pdt.P/2014/PN Mkd Tanggal 3 Juni 2014 — SRI MARNANANG TRI NURCAHYONO, S.Pd., DKK
59 — 6
59 — 6
Empat) tahun, kemudian yang kedua bernamaRAZZANIA JANUAR FAHIRA yang berjenis kelamin perempuan dan saatini berusia 2 (Dua) tahun, dan yang ketiga adalah SHAKILA RAHMAAZZAHRA tersebut; e Bahwa, memang benar nama suami saksi (saksi SIGID SETTYAWAN) yangtertera dalam Kutipan Akta Kelahiran SHAKILA RAHMA AZZAHRAtersebut (bukti surat P11) adalah SIGIT SETIYAWANY, padahalseharusnya SIGID SETTYAWAN, di mana atas perbedaan tersebut, saksimendapatkan penjelasan dari pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipilyang
Register : 05-04-2021 — Putus : 02-11-2021 — Upload : 17-01-2022
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 42/G/2021/PTUN.SBY Tanggal 2 Nopember 2021 — Penggugat: SyaifullahTergugat:Gubernur Jawa Timur
658 — 447
658 — 447
PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama.Bahwa apabila Tergugat II menerbitkan surat Keputusan pemberhentianatau pembebasan Penggugat dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratamamaka harus dengan alasan atau pertimbangan yang sesuai dalam Pasal144 PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang berbunyi:Halaman 28 dari 109 halaman, Putusan Perkara Nomor : 42/G/2021/PTUN.SBYPNS diberhentikan dari JPT apabila:. mengundurkan diri dari Jabatan;. diberhentikan sebagai PNS;. diberhentikan
Dalamhal ini terhadap obyek sengketa berlaku ketentuan Pasal 33 PeraturanPemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang tidak dapat diajukan upaya administratif baik keberatan maupunbanding administratif ;Sedangkan, terhadap obyek sengketa II tidak termasuk jenis Keputusanyang tidak dapat diajukan upaya administratif, sehingga berdasarkanHalaman 36 dari 109 halaman, Putusan Perkara Nomor : 42/G/2021/PTUN.SBYketentuan Pasal 75 Jo. 76 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014tentang
jenjang jabatan administratorsebagaimana Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentangManajemen Pegawai Negeri Sipil, hanya menerangkan jenjang jabatan dantidak ada relevansinya dengan seorang PNS dikenai sanksi disiplin pegawai.Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Jabatan Administrator adalahjenjang jabatan terendah dalam Jabatan PNS adalah tidak benar, karenaketidak cermatan Penggugat dalam memahami Pasal 47 PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang