Ditemukan 5549 data
69 — 18
melakukan (doen plegen) serta orang yang turut melakukan (medepleger)sebagaimana telah diuraikan sebelumnya merupakan subyek hukum dari peristiwa pidana ;118Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap dalampersidangan sebagaimana tersebut diatas yang diperoleh dari keterangan saksisaksimaupun barang bukti yang diajukan di muka persidangan dan dengan mengambil alihpula pertimbangan hukum maupun uraian dari pasal yang didakwakan Jaksa/PenuntutUmum dalam dakwaan subsidair sebagaimana ttersebut
177 — 51
ParisonaAlam Sejaktera yang telah diakuisisi oleh terdakwa kemudian pada tanggal 2April 2013 terdakwa menyuruh Lilis Suryani untuk mentransfer uang hasilpencairan MMOB ttersebut' ke rekening BCA atas nama Lilis Suryanisebesar Rp.2.000.000.000,.
saksibekerja akan berusaha lebih baik lagi;Bahwa benar pada saat saksi menjabat selaku Kepala Kantor cabang BSMPembantu Tulung Agung, saksi bertanggung jawab kepada terdakwa apabilapengajuan permohonan pembiayaan MMOB besarnya diatas Rp.100.000.000,00(sertus juta rupiah), karena harus ada persetujuan dari terdakwa;Bahwa benar sebelum terdakwa datang ke kantor BSM Cabang Tulung Agung,saksi belum tahu produk pembiayaan MMOB, karena dulu / sebelumnya yangbisa menjalankan produk baru pembiayaan MMOB ttersebut
lebih dulu terdakwa menjabat diKediri, baru saksi masuk.Bahwa saksi memberikan/melakukan opini tersebut, karena diperintah olehpusat.Bahwa saksi tidak ada kaitannya / hubungannya dengan terdakwa untukpembiayaan yang ini, karena untuk pembiayaan yang ini oleh terdakwa tidakdiserahkan kepada bagian Review, padahal seharusnya dokumen / berkaspengajuan pembiayaan MMOB tersebut diserahkan oleh cabang tapi daricabang bisa menyerahkan / tidak,dan kalau dari cabang dokumen / berkaspengajuan pembiayaan MMOB ttersebut
INTAN PUDJAWATI dengan saudara DIDIK PRIHANTORO.37) Bahwa Terkait dengan pengajuan pembiayaan MMOB ttersebut yangterdakwa sampaikan ke Sdri. INTAN PUDJAWATI adalah tentang dananyauntuk menjamin usaha milik DIDIK PRIHANTORO dan Jenis usahannyaDIDIK PRIHANTORO, namun terdakwa tidak menyampaikan tentangResiko usahannya DIDIK PRIHANTORO dan Menawari untuk ikut dalamsurvey usahannya DIDIK PRIHANTORO.38) Bahwa Untuk pembicaraan bagi hasil Sdri.
1025 — 470
Bahwa semua Dokumen / Berita Acara mengenai pembebasantanah untuk kepentingan pembangunan PLTU ttersebut ,telah ditanda tangani oleh Panitia P2T, dan penandatanganan~ tersebut dilakukan setelah proyek selesaidengan cara Panitia menyampaikan kepada para AnggotaPanitia di kantornya masing masing ; Bahwa terdakwa Agung Rijoto menanda tangani suratpernyataan tertanggal 23 Januari 2007yang pada pokoknya bersedia mengembalikan uang gantirugi kepada yang berhak apabila ditemukankekeliruan / permasalahan
139 — 5
(PNPM MP) yang bersumber dari APBN (AnggaranPendapatan dan Belanja Negara) untuk Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilirdengan perincian sebagai berikut :e Tahun 2007 sebesar Rp. 1.000.000.000, (satu milyar rupiah);e Tahun 2008 sebesar Rp. 1.000.000.000, (satu milyar rupiah);e Tahun 2009 sebesar Rp. 900.000.000, (sembilan ratus juta rupiah);e Tahun 2010 sebesar Rp. 1.500.000.000, (satu milyar lima ratus juta rupiah)e Tahun 2011 sebesar Rp. 3.000.000.000, (tiga milyar rupiah);Bahwa dana PNPM MP ttersebut
62 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bank Mutiara Tbk Cabang Panglima Sudirman JalanPanglima Sudirman Nomor 2931 BlokC, Surabaya, Jawa Timur sebagaijaminan tambahan take over dan kredit modal kerja sebesarRp35.000.000.000, (tiga puluh lima miliar rupiah) dengan nilaitanggungan Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 1321/Teluk Pucung atasnama SRI BUDHI RAHAYUNINGSIH ttersebut sebesarRp15.000.000.000, (lima belas miliar rupiah);Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidanadalam Pasal 266 ayat (2) KUHP jo.
147 — 85
Kuningan, akan tetapi entahkenapa pihak KSU Karya Nugraha Kabupaten Kuningan mengembalikan lagi danaKPRS Mikro bersubsidi sebesar Rp.450.000.000, (empat ratus lima puluh jutarupiah) tersebut kepada Bendahara Umum Negara melalui transfer rekening dariBank Mandiri, dan setelah itu pihak KSU Karya Nugraha tidak mengajukan lagidana KPRS Mikro Bersubsidi kepada Kemenpera ttersebut hinggasekarangBahwa benar yang menjadi alasan adanya perbedaan tersebut karena adanyakebijakan pimpinan Kemenpera bahwa penyaluran
151 — 35
(dua milyarrupiah).Bahwa sharing/saham masingmasing pihak tersebut sebelumnya telah dibicarakandalam pertemuan para pihak sebelum ditanda tangani perjanjian kerja samatersebut dan hal tersebut telah disetujui Walikota.Bahwa perkiraan awal seluruhnya Proyek PAB ttersebut adalah sekitarRp.150.000.000.000.(seratus lima puluh milyar rupiah) atau Rp. 200.000.000.000.(dua ratus milyar rupiah).Bahwa atas perhitungan dana sebesar itu, pihak PT.
303 — 50
maksudnya disuruh amprah;Bahwa saksi ada membuat laporan ke tiga paket tersebut untuk ekspanyaituproduksi yang dilaksanakan tahun 2008 ;e Bahwa mekanisme dari Administrasi pelaksanaan produksi yaitumelaksanakan tugasnya setelah mendapat SPK dari pinpinan,mengkoordinasikan kegiatan, mencari pengisi acara dan menyusunrencana anggaran biaya sesuai dengan SKK ;e Bahwa saat produser menyunting acara dimana direkamnya ada yangdirekam di Stodio ada diluar stodio dan setelah diproduksi ada dibuat CD;e Bahwa CD ttersebut
433 — 160
bahwa terhadap dalil GUGATAN ttersebut di atas, PARAPENGGUGAT seharusnya lebih memahami secara seksama objekGUGATAN yang diajukan, in casu perintah tertulis dari TERGUGATI kepada TERGUGAT II untuk melakukan blokir atas rekening EfekTURUT TERGUGAT maupun blokir atas keseluruhan rekening Efeknasabah dari TURUT TERGUGAT, karena berdasarkan Undangundang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,sebagaimana diubah dengan Undangundang Nomor 9 Tahun 2004Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor
73 — 23
;Bahwa Anggaran DPRD dirampat dalam komisi lalu PERDAyang disahkan;Bahwa saksi mengetahui ada S.K pimpinan = dirapatkan secarapleno baru kemudian di SKkan (dihadiri seluruh anggotadewan) sebelum ditetapkan dibacakan dahulu;Bahwa Rincian biayabiaya untuk kegiatan dirapatkan dalamrapat pleno ttersebut ;Bahwa saksi menerima secara tunai.
1.HIDJAZ YUNUS,SH.MH
2.MUHAMMAD NASRAN, S.H., M.H.
3.Gernando Halomoan Damanik, S.H.
Terdakwa:
ANDI WELLO T
173 — 28
Menyatakan Terdakwa ANDI WELLO Ttersebut diatastidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
76 — 26
ANGGORO DIANTO ttersebut di atas terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersamasamasebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair ;4 Menghukum Terdakwa I. HARJANI, Terdakwa II. AMIN WAHJOE BAGIYO danTerdakwa II.
450 — 395 — Berkekuatan Hukum Tetap
Untukmenutupi kerugian akibat penjaminan kepada nasabahnasabahnya, kemudian PT.Askrindo memberikan dana talangan kepada para nasabah tersebut dengan carapembelian Promissory Note (PN) dan Medium Term Note (MTN), denganperhitungan bahwa pembelian PN dan MTN ttersebut dapat memberikankeuntungan untuk menutupi kerugian pada penjaminan.
56 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
HASAN NURFIN,ttersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana Korupsi sebagaimana didakwakan kepadanya di dalam dakwaanPrimair;Membebaskan para Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;Menyatakan Terdakwa I. PAMASONA, Terdakwa II. MILHAM THALIB,Terdakwa II. Hj. MELINDA RITONGA LAMUSE, Terdakwa IV. H.LANINGKATA, Terdakwa V. Drs. H. M. GAJANG, Terdakwa VI.BURHANUDDIN, SE., Terdakwa VII. KHALID ANSHARULLAH, SE. TerdakwaVII.
157 — 168
terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yangPutusan Nomor : 44/Pid.B/2016/Pn Amr Hal. 133 dari 136didakwakan dalam surat dakwaan penuntut umum sehingga terdakwa haruslahdibebaskan atau setidaktidaknya membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukumdengan alasanalasan seperti yang telah terurai dalam nota pembelaan penasehathokum terdakwa dan terdakwa sendiri;Menimbang, dengan telah dipertimbangkannya seluruh unsure dakwaankesatu. primair yang dimana seluruh unsure dari dakwaan ttersebut
813 — 584
melihatbatas wilayah yang akan dipergunakan untuk proyekpembangunan PLTU di desa Sumuradem dan kemudianmelaporkan hasil kerjanya kepada sekretaris panitiapembebasan tanah yaitu Dady Haryadi ;bahwa yang dimaksud dengan melihat batas wilayah adalahmelihat batas luar lokasi yang akan dibangun proyek PLTUtersebut, apakah hanya meliputi satu kecamatan saja ataudua kecamatan, dengan melihat patoknya melewati batasluar atau tidak, dan hasil yang didapat dari lokasi padasaat itu proyek pembangunan PLTU ttersebut
558 — 294
Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut diatas, TIM PenasehatHukum Terdakwa, telah mengajukan keberatan/eksepsi tertanggal 02 Mei 2012 ;Menimbang, bahwa atas Keberatan/Eksepsi dari Terdakwa / TIM PenasehatHukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah memberikan pendapatnya tertanggal 09Mei 2012; 47Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa/TIM Penasehat Hukum Terdakwadan Pendapat Penuntut Umum ttersebut
94 — 17
keterangan yangmenunjukkan bahwa Terdakwa adalah seorang yang tidak mampu bertanggung jawab,oleh karenanya Majelis memandang bahwa Terdakwa SIHAR MANULLANG, BAadalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas menurutpendapat Majelis Hakim, unsur ke1 setiap orang telah terpenuhi, namun untukmenyatakan apakah Terdakwa bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yangdidakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ttersebut
65 — 15
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang Republik Indonesia Nomor 31, Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana,UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) beserta ketentuan lain yangberkenaan dengan perkara ini;MENGADILI:1931 Menyatakan Terdakwa : AL FAKAR BIN MUARIF tidak terbukti melakukanperbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum pada DakwaanPrimair;2 Membebaskan Terdakwa AL FAKAR BIN MUARIF ttersebut
265 — 100
Putusan no.85/PDT.G/2013/PN.JKT.PSTsebagai penjual harus menawarkan terlebih dahulu kepada PemegangSaham Lainnya dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak tanggalpenawaran dan penawaran ttersebut hanya berlaku satu2 Bahwa Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang No. 40 tahun 2007tentang Perseroan Terbatas, menyebutkan Persetujuan dan Penolakanpemindahan hak atas saham oleh Organ Perseroan harus diberikansecara tertulis dalam jangka waktu 90 hari terhitung sejak tanggalOrgan Perseroan menerima