Ditemukan 4907 data
Pembanding/Terbanding/Terdakwa : KAMARUDDIN DG. LALLO
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : RAHMAWATI AZIS, SH. MH
78 — 29
SHM No.21824 (Bukti 1/16) merupakan pemisahan SHMNo.119/Barombong (Bukti T/17) terindikasi : Cacad Hukum Administratif Cacad Hukum Wewenang, dan Cacad Hukum ProsedurAlasannya :Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar tidak berwenang/tidakprosedur menerbitkan SHM No.21824/Barombong dengan luastanah ganda (mengubah luas tanah yang ada dalam SHMNo.21824 dengan cara luas 638 m?
diubah menjadi 1.284 m7); Cacad Substansi, alasannya :Tanah Milik Adat (T.M.1l) ditumpangkan di atas Tanah Negara SKRedistribusi No.75/XVII/170/4/1964;b.
Alas Hak Korban ADE SURATMAN berdasarkan SHMNo.21824/Barombong yang terindikasi : Cacad Hukum Administratif; Cacad Wewenang; Cacad Prosedur, dan Cacad SubstansiBahwa, berdasarkan pada alasan Banding Pertama, Ke dua dan Ke tigayang diajukan Pembanding / Terdakwa MUH.
Terbanding/Penggugat V : Faiq Syahir Hermawan , Diwakili Oleh : Agustinus Mudjiman,SH, dkk
Terbanding/Penggugat III : Ricky Rachmat Yuniardi, Diwakili Oleh : Agustinus Mudjiman,SH, dkk
Terbanding/Penggugat I : Erika Sofyan , Diwakili Oleh : Agustinus Mudjiman,SH, dkk
Terbanding/Penggugat IV : Novi Sofianti, Diwakili Oleh : Agustinus Mudjiman,SH, dkk
Terbanding/Penggugat II : Iwan Setiawan , Diwakili Oleh : Agustinus Mudjiman,SH, dkk
Turut Terbanding/Tergugat V : Ariawan , SH, Mkn, selaku Pejabat Pembuat Akte Tanah,
Turut Terbanding/Tergugat III : Badan Pertanahan Nasional R I ,Cq. Kantor Pertanahan Kota Bogor ,
Turut Terbanding/Tergugat I : Ade Sofyan ,
Turut Terbanding/Tergugat VI : PT. Indosurya Inti Finance Jakarta, Indosurya Centre Lt.enam
Turut Terbanding/Tergugat IV : Suparmin, SH, Mkn, selaku Notaris Kabupaten Bogor
Turut Terbanding/Tergugat II : Arya Syahrir Rifasy, SH selaku Pejabat Pembuat Ak
85 — 59
Menyatakan Akte Jual Beli No. 61/ 2016 tanggal 01 Juni 2016 tidak sahkarena mengandung cacad yuridis dan cacad prosedur ;4.
nama Sertipikat Hak Milik No. 852/ DesaCibadak yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Nasional Kota Bogor darinama : Erik Sofyan, Novi Sofianti, lwan Setiawan, Ricky Rachmat Yuniardi ,Faiq Syahrir Hermawan ke atas nama Tuan Ade Sofyan adalah tidak sahkarena mengandung cacad yuridis dan cacad prosedur, karena didasarkanpada AB No. 61/2016 tgl.
Indosurya IntiFinance Jakarta adalah tidak sah dan mengandung cacad yuridis ;10.Menyatakan akibat perbuatan Sdr.
Sofyan adalah tidak sahkarena mengandung cacad yuridis dan cacad prosedur, karena didasarkanpada AJB No. 61/2016 tgl. 01 Juni 2016 ;Menyatakan perbuatan PT.
adalah perbuatan yangmelawan hukum, karena didasarkan pada Akte Jual Beli No. 61/2016tanggal 01 Juni 2016 yang tidak sah karena mengandung cacad yuridisdan cacad prosedur ;Menyatakan perbuatan proses balik nama Sertipikat Hak Milik No. 852/Desa Cibadak yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Nasional KotaBogor dari nama: Erika Sofyan, Novi Sofianti, Iwan Setiawan, RickyRahmat Yuniardi, Faiq Syahrr Hermawan ke nama Tuan Ade Sofyanadalah tidak sah karena mengandung cacad yuridis dan cacad prosedur,karena
- Tjhin Kian Liung;
- Tattie Budiarti Monterie;BR> - Suganda Setiadi Kurnia;
- I Wayan Jendra;
- Ni Wayan Yuliani;
TERGUGAT:
- KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI BALI;
- KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG
133 — 80
Anaries danSertipikat Hak Milik Nomor 7033/Ungasan atas nama TjhinKian Liung yang seluruhnya terletak di Desa Ungasan,Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali,Karena Cacad Administrasi Sebagai Pelaksanaan PutusanPengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetapyang diterbitkan oleh TERGUGAT ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengketaTata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalambidang Tata Usaha Negara antara Orang atau BadanHukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata
dikeluarkan oleh Badan atauPejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukumtata usaha negara berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku yang bersifat kongkret, individualdan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorangatau Badan Hukum Perdata ;Menimbang, bahwa setelah dicermati ternyata SuratKeputusan Tergugat yang dijadikan sebagai obyekgugatan dalam perkara aquo adalah Surat No. 2341/Pbt/BPN.51/2011, tanggal 27 Juli 2011 tentang PembatalanSertipikat tersebut diatas Karena Cacad
Putusan Pengadilan Yang TelahMemperoleh Kekuatan Hukum Tetap ;Menimbang, bahwa menurut pasal 2 huruf e, UU No.5 Tahun 1986 ditentukan, Tidak termasuk dalampengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurutUndangUndang ini : Pasal 2 huruf e : Keputusan Tata Usaha Negara yangdikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan Badan Peradilanberdasarkan ketentuan Peraturan PerundangUndanganyang berlaku ; Menimbang, bahwa Surat Keputusan No. 2341/Pbt/BPN.51/2011, tanggal 27 Juli 2011 tentang PembatalanSertipikat Karena Cacad
84 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
1164 daripemegang hak almarhum Ni Nengah Gunasih menjadi pemegang hakWayan Nika (Tergugat) yang berdasarkan surat keterangan warisan yangcacat hukum dan tanpa sepengetahun dan seijin Penggugat sebagai ahliwaris yang sah dari almarhum Ni Nengah Gunasih adalah merupakanPerbuatan Melawan Hukum;Bahwa oleh karena terbitnya Sertifikat Nomor 1164 pada tanggal 10 Juli1989 akibat Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum, makaSertifikat Nomor 1164 atas nama pemegang Hak Wayan Nika (Tergugat)mengandung cacad
Bahwa oleh karena Objek sengketa selama beberapa Tahun telah dikuasaioleh Tergugat yaitu sejak meninggalnya almarhum Ni Nengah Gunasih dari+ tahun 1963 hingga sekarang terhitung menjadi 52 tahun sehinggaPenggugat telah menderita kerugian materiil maupun In materiil bila dirinciKerugian Materiil;hasil kebun buah durian dan tanaman buah lainnya setiap tahunmenghasilkan Rp5.000.000 x 52 Tahun = Rp260.000.000 (dua ratus enampuluh juta rupiah);Kerugian In Materiil;Penggugat selama ini telah mengalami cacad
Bahwa oleh karena Turut Tergugat sebagai lembaga administrasi yangmenerbitkan maupun membatalkan sertifikat, dan termasuk, SertifikatNomor 1164 atas nama dahulu Ni Nengah Gunasih yang dicoret sekarangatas nama pemegang Hak Wayan Nika (Tergugat) merupakan produk dariTurut Tergugat yang mengandung cacad hukum maka oleh karenanya TurutTergugat berkewajiban hukum pula untuk membatalkan sertifikat a quo;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas Penggugat mohonkepada Pengadilan Negeri Singaraja agar
Menyatakan Hukum bahwa terbitnya Sertifikat Nomor 1164 pada tanggal 10Juli 1989 akibat Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum, makaSertifikat Nomor 1164 atas nama pemegang Hak Wayan Nika (Tergugat)mengandung cacad yuridis formal dan sudah sepatutnya Sertifikat Nomor1164 dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum berlaku dan mengikat;.
Menyatakan hukum bahwa terbitnya Sertifikat Nomor 1164 pada tanggal 10Juli 1989 akibat Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum, makaSertifikat Nomor 1164 atas nama pemegang Hak Wayan Nika (Tergugat)mengandung cacad yuridis formal dan sudah sepatutnya Sertifikat Nomor1164 dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum berlaku dan mengikat;7.
40 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 315 K/TUN/2013.di Desa Jeruksawit, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, ProvinsiJawa Tenah, karena cacad hukum Administrasi, yang pada pokoknya telahditegaskan dan ditetapkan hukunya sebagaimana tercermin dalam diktumdiktumnya sebagai berikut:Pertama: Membatalkan Sertifikat Hak Milik Nomor 975/ Jeruksawit seluas kuranglebih 11.030 M2 Gambar Situasi tanggal 15 Mei 1996 tercatat atasnama B.
Sosemitoterletak di Desa Jeruksawit, Kecamatan Gondangrejo, KabupatenKaranganyar, Propinsi JawaTengah karena cacad hukum administrasi;e Individual, bahwa surat tersebut ditujukan kepada Penggugat yangmerupakan ahli waris cucu dari bapak Sosemito ( almarhum ) danmbok S osemito alias Daliyem ( almarhumah );Halaman 5 dari 24 halaman.
Sosemito, terletak di Desa Jeruksawit,Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah,karena cacad administrasi ( Vide: P. 1 ) ;1.2. Bahwa menurut hukum, sebuah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yangmenjadi obyek gugatan harus dipertimbangkan secara keseluruhan, yang didalam hal ini anatomi nya terdiri dari : 1. Bagian Membaca, 2. BagianMenimbang, 3. Bagian Mengingat, dan 4. Bagian Memutuskan.1.3.
. : 975 atas nama B.Sosemito dengan dasar atau alasan karena adanya cacad administrasi dalampermohonan atau perolehan SHM.
BAP/2187.1/1/2011/BPN.KRA tanggal 20 Desember 2011dengan kesimpulan Sertifikat Hak Milik No. 975 cacad hukum administrasi karenadimohon serta dibuat oleh orang yang bukan sebenarnya dan berdasarkan C.
Terbanding/Tergugat III : KANTOR JASA PENILAI PUBLIK MUTTAQIN BAMBANG PURWANTO ROZAK USWATUN dan REKAN
Terbanding/Tergugat I : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT R.I. c.q. DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
Terbanding/Tergugat II : KEPALA PERTANAHAN AGARIA DAN TATA RUANG KOTA DEPOK SELAKU KETUA PANITIA PELAKSANA PENGADAAN TANAH KOTA DEPOK
Turut Terbanding/Penggugat III : TJIONG GIOK PIN
Turut Terbanding/Penggugat XVIII : HJ. NAIYEM
Turut Terbanding/Penggugat XVI : Para Ahli Waris H. AHMAD BASAHIL almrh, ROKIYAH, Dkk
Turut Terbanding/Penggugat XIV : WIDYA INDAH PERTIWI
Turut Terbanding/Penggugat XII : MEIZI FIRDAUS ACHMAD
Turut Terbanding/Penggugat X : H SURYA
Turut Terbanding/Penggugat VIII : SITI AMINAH
Turut Terbanding/Penggugat XXIII : MOHAMMAD AGUS
Turut Terbanding/Penggugat VI : SAHRUJI atau SARUJI
Turut Terbanding/Penggugat XXI : Ny. SUMIYATUN PRAPTONO
Turut Terbanding
68 — 30
2015tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi PembangunanHalaman 6 dari 52 Putusan Nomor 515/PDT/2019/PT.BDG.Untuk Kepentingan umum, dimana Tergugat III telah menyerahkanLaporan Hasil Penilaian per tanggal 30 Nopember 2015, dan hinggakini belum ada Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian atasPengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Cinere JagorawiDengan tidak adanya Musyawarah maka Penetapan Besaran GantiRugi sesungguhnya belum terjadi, dan Penetapan Konsinyasi(Penitipan) Besaran Ganti Rugi pun menjadi cacad
Para Penggugat memohon kepada untuk menyatakan cacad hukumatau setidak tidaknya tidak mempunya kekuatan hukum terhadap:a. Berita Acara Kesepakatan Nomor : 01/ BA. ClIJAGO/ 2017, tanggal26 April 2017b. Berita Acara Kesepakatan Nomor : 02/ BA. CIJAGO/ 2017, tanggal26 April 2017c. Berita Acara Kesepakatan Nomor : 03/ BA. CIJAGO/ 2017, tanggal26 April 2017Halaman 10 dari 52 Putusan Nomor 515/PDT/2019/PT.BDG.d. Berita Acara Kesepakatan Nomor : 04/ BA.
CIJAGO/ 2017, tanggal26 April 201716.Oleh karena TIDAK ADA MUSYAWARAH, maka proses dan prosedurPengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol CinereJagorawimenjadi cacad hukum;17.Pengadilan Negeri Depok tanggal O5 Pebruari 2018 telahmemutuskan Permohonan Konsinyasi yang diajukan oleh Tergugat I,meskipun Para Penggugat telah memprotes Penetapan PengadilanNegeri Depok sebelumnya yang cacat hukum karena TIDAK ADAMUSYAWARAH dalam penilaian yang diajukan oleh Tergugat III tidakdapat dijadikan acuan sebagai
yang terlibat dalalam prosespembebasan tanah termasuk Tergugat dan Tergugat II untukmenghentikan kegiatan pembangunan fisik Jalan Tol Cinere Jagorawi(Cijago) selama Penyelesaian Ganti Rugi kepada pihak yang berhakbelum diselesaikan, namun korena motivasi Tergugat dan Tergugatberupaya menyisaiati dengan melakukan Penitipan Ganti Rugi sehinggaHalaman 20 dari 52 Putusan Nomor 515/PDT/2019/PT.BDG.45.seolaholah seluruh proses pengadaan tanah telah terpenuhi, padahalproses dan prosedur pengadaan tanah cacad
Menyatakan Proses dan Prosedur Pengadaan Tanah Pembangunan JalanTol Cinere Jagorawi cacad hukum berserta akibat hukumnya5. Menyatakan Musyawarah tanggal 10 Desember 2015 dan/ atau tanggal 26April 2017 tidak sah berserta akibat hukumnya6. Menyatakan cacat hukum atau setidak tidaknya tidak mempunyai kekuatanhukum terhadap:a.Berita Acara Kesepakatan Nomor : 01/ BA. ClIJAGO/2017 tanggal 26 April2017Berita Acara Kesepakatan Nomor : 02/ BA.
138 — 36
Bahwa berdasarkan halhal yang telah dikemukakan oleh Pembantah dengan disertakan Buktibuktinya, maka jelas Akte Jual Beli No.257 /1X/Kebayoran Baru/1991mengandung Cacad Yuridis.4. Bahwa begitu juga Grosse Akte Hipotik No.465/Kebayoran Baru /1992 yang dibuat dihadapan Terbantah VI mengandungGacad Yuridis.5. Bahwa begitu juga segala Catatan yang dibuatoleh Terban tahV mengandung Cacad Yuridis.6. Bahwa Surat Penetapan PN.
Jakarta Selatan No.71/Eks/Hip/1992/PN.Jak.Sel. tertanggal 27 Nopember 1992, dan BeritaAcara Penyitaan Eksekusi No.71 /Eks/Hip/ 1 992 /PN.Jak.Sel.tertanggal 2 Desember 1992 berdasarkan Pasal 224 HIR jugamengandung Cacad Yuridis.7. Bahwa begitu juga BuktiBukti yang sangat jelas sekali terlihat, dimana oknomoknom yang melakukan Perbuatan Hukum dihadapan Terbantah I, Terbantah IV, Terbantah V, Terbantah VI, walaupun sudah dipanggil secara patut menu rutUndangUndang oleh PN.
Menyatakan Demi Hukum bahwa Akte Jual Beli No.257 /IX/Kebayoran Baru/1991 yang dibuat oleh Terbantah IV mengan dung Cacad Yuridis, karena dibuat berdasarkan halhal/Keterangan yang tidak benar, maka Patutlah secara Hukum dibatalkan. 3. Menyatakan.D2P No. 00093193.
Bahwa adapun maksud dan tujuan diajukannya Bantahan ini, kalau diteliti dalam surat bantahan Pembantah, ternyata Pem bantah minta supaya Pengadilan menyatakan : Akte Jual Beli No.257 /IX/Kebayoran Baru /1991 mengandung "cacad yuridis". Segalacatatan dalam Sertifikat tanah No.38/Gandaria Uta ramengandung "cacad yuridis". Grosse Akte Hipotik pertama No.465/Kebayoran Baru "secarahukum dibatalkan". Penetapan.....
/D2P No. 0059321 Penetapan Sita Eksekusi No.71/Eks/Hip/1992/PN.Jak.Sel. mengandung"cacad yuridis". Memerintahkan demi hukum agar TerbantahI "mengembalikan"Sertifikat No.38 /Gandaria Utara kepada Pembantah.Lihat Petitum Bantahan Pembantah ;3. Bahwa tuntutan/permintaan Pembantah tersebut diatas ternyatakini sudah tidak mungkin lagi dikabulkan karena HIPOTIK yangdipermasalahkan telah di eksekusilelang pada tanggal2 Juni 1993 seperti ternyata dalam Risalah Lelang No.101/ 199394 terlampir (T.11) ;4.
Pembanding/Penggugat II : TONY CHANDRA Diwakili Oleh : NELLY LIMBONG Alias NELLY LIMBONG BUA
Terbanding/Tergugat : PT. BANK SHINHAN INDONESIA tbk. Cabang Makassar
153 — 71
Dengan menelaah substansi Gugatan Penggugat yang obyeknyadidasarkan pada terjadinya Perbuatan Melawan Hukum dalamproses pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan atas obyekJaminan Kredit Penggugat II i.c milik Penggugat I, maka dari segiJuridis Formal gugatan penggugat sudah terang dan jelas alias tidakmengandung ketidak jelasan/ cacad juridis.
JUDEX FACTIE KELIRU DAN SALAH MENERAPKAN HUKUM DALAM MENYATAKANGUGATAN PENGGUGAT CACAD HUKUM, SEHARUSNYA UPAYA DERDEN VERZET. ex.
JUDEX FACTIE KELIRU DAN SALAH MENERAPKAN HUKUM DALAM MENYATAKANGUGATAN PENGGUGAT CACAD HUKUM, SEHARUSNYA UPAYA DERDEN VERZET. exJUDEX FACTIE KELIRU DAN SALAH MENERAPKAN HUKUM DALAM MENYATAKANGUGATAN PENGGUGAT CACAD HUKUM, SEHARUSNYA UPAYA DERDEN VERZET. exBahwa Pembanding tidak sependapat dan karenanya sangat keberanatas alasan pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan NegeriMakassar terkait Pokok Perkara pada halaman 34 alinea ke9 sampaihalaman 35 aline ke5, yang pada pokoknya menyatakan GugatanPenggugat
Bahwa sebenarnya sudah tepat pertimbangan hukum Judex factieterhadap Eksepsi diatas yang menolak Eksepsi Kurang Pihak dariTergugat dengan alasan antara lain bahwa menurut hukummerupakan hak sepenuhnya Penggugat untuk menentukan pihakpihak yang dijadikan Tergugat.Berdasarkan fakta dan alasan yuridis di atas, maka terbukti sangatkeliru pertimbangan hukum Judex Factie khusus dalam pokok perkarayang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengandalih cacad yuridis kurang pihak.Il.
Pengadilan.Buktibukti tersebut jelas menunjukkan/ membuktikan bahwa ketikaTergugat dibantu turut tergugat sudah melakukan proses lelangeksekusi HT atas tanah milik Penggugat I, ternyata jumlah sisahutang debitur masih berubahubah terus, alias belum adapenentuan jumlah yang pasti.Berdasarkan fakta tersebut, maka secara juridiS prosespelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan atas obyek jaminankredit Penggugat yang telah dijadwalkan pelaksanaannya melaluiTurut Tergugat, adalah perbuatan melawan hukum aliasmengandung cacad
Terbanding/Penggugat : MUHAMMAD ARIF Diwakili Oleh : AMIRULLAH, SH, Dk.
Turut Terbanding/Tergugat II : LASMI Alias SEMMI
Turut Terbanding/Tergugat III : ASWAR
99 — 38
Peraturan Kepala BPN No.3 Tahun 2011 Pasal 62 ayat (2),menentukan bahwa "Cacad Hukum Administrasi" yang terdapat padapenerbitan Sertifikat Hak atas Tanah, berupa :a. Kesalahan prosedur dalam proses penetapan dan/atauPendaftaran Hak atas Tanah.b. Kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran peralihan Hakdan/atau Sertifikat Pengganti.c. Kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran penegasandan/atau pengakuan Hak atas Tanah bekas Milik Adat.d.
Apabila 7(tujuh) Cacad Hukum Administrasi tersebut diatasdijabarkan pada penerbitan SHM No.03520/Desa Tellu poccoe,Tahun 2011, maka penerbitan SHM No.03520/Desa Tellu poccoe,Tahun 2011 mengandung Cacad Hukum Administrasi yaitu :a.
Hukum Administrasi tersebut diatas, dinilai olehMajelis Hakim, seolaholah tidak mengandung Cacad HukumAdministrasi, lalu membenarkan keberadaan SHM No.03520/DesaTellu poccoe yang mengandung 5(lima) Cacad Hukum Administrasitersebut.7.
UUNo.12 Tahun 1994 Juncto PP No.224 Tahun 1961 Pasal8 No.1.b) Berusaha memperoleh SHM No.03520/Desa Tellupoccoe, yang ternyata mengandung Cacad HukumAdministrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 62 ayat(2) Peraturan Kepala BPN No.3 Tahun 2011.9.4.
Maros,bekerjasama dengan Terbanding / Penggugat denganmenerbitkan SHM No.03520 / Desa Tellu poccoe, yang tidaksah karena mengandung 5(lima) Cacad Hukum Administrasi,sebagaimana dimaksud pada Pasal 62 ayat (2) PeraturanKepala BPN No.3 Tahun 2011.
Pembanding/Tergugat : INDO UPE Binti BACO Diwakili Oleh : SULAIMAN MANSYUR, SH
Terbanding/Penggugat : H. HAMZAH IBRAHIM
50 — 26
ALASAN KEBERATAN BANDING PERTAMA : Bahwa Putusan judex facti Pengadilan Negeri Maros dalam perkaraperdata ini salah/keliru dalam putusan dengan bunyi amar putusan Mengabulkan gugatan Penggugat sebaagian , oleh karena Bukti Surat P1dan P2 ( berupa Sertipikat Hak Milik dan Akta Jual Beli ) yang dijadikanpembuktian dalam perkara perdata ini oleh Penggugat adalah dan dijadikanalasan pertimbangan hokum mengabulkan gugatan penggugat cacad Yurdissebab Tergugt tidak pernah menjual tanah tanah milik ( obyek
............. dStnya ;(Vide, Putusan Hakim tingkat pertama halaman13 alinea ke2 dan ke3dari atas).Dengan membaca secara cermat dan saksama sepanjang putusan HakimTingkat Pertama tersebut di atas, kiranya sangat beralasan Hukumdimohonkan pembatalan pada pemeriksaan tingkat banding sebab dasar danalasan hukum yang dijadikan dasar pertimbangan hukum mengabulkangugatan penggugat hanya berlandaskan pada Bukti P1 dan P2, ditambah 2Orang saksi, secara hukum dan UndangUndang Bukti Surat P1 dan P2adalah cacad
terbit Akta Jual Beli dan telah dibalik nama keatas namaPenggugat, terjadinya peralinan hak (jual Beli ) tersebut merupakan tipu dayapenggugat terhadap Tergugat , bagaimana mungkin terjadi Jual Bei atas tanahHal 6 dari 24 hal No. 133/PDT/2015obyek sengketa sementara SERTIPIKAT ASLI masih dalam KekuasaanTERGUGAT dan TERGUGAT Il, demikian pula bagaimana mungkin bisadibaliknama keatasnama penggugat oleh BPN Maros sementara SERTIPIKATASLI masih dalam KEKUASAAN TERGUGAT dan TERGUGAT II, disinilahletak cacad
SAID, sehingga kendatipun Akta Jual Beli adalah aktaotentik akan tetapi Akta Jual Beli atas tanah obyek sengketa didahului dengansuatu itikad buruk dan tidak mendapatkan persetujuan dari semua ahli warismaka Akta Jual Beli tersebut dapat dibatalkan atau dinyatakan tidak memunyaikekuatan mengikat menurut hukum, oleh karena dari awal proses Akta JualBeli atas tanah obyek sengketa adalah tidak benar maka semua produk hukumyang terbit kKemudian adalah juga cacad yuridis atau tidak benar termasuk BuktiP1
SAID ada 10 (Sepuluh orang) anaknya sebagaimanadipertimbangkan dalam putusan tidak pernah memberikan persetujuan atautidak pernah bertanda tangan dalam suatu Akta jual beli untuk mengalihkantanah obyek sengketa kepada orang lain, karenanya Bukti P2 dan P1 serta P3 s/ P10, adalah cacad yuridis, tidak sah atau tidak mempuyai kekuatanmengikat menurut hukum, sehingga berdasar dan beralasan hukum putusanPengadilan Negeri Maros dimohonkan pembatalan pada pemeriksaan tingkatbanding seraya menolak gugatan
99 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
Karena jika proses penyidikan yangdituangkan dalam berkas penyidikan mengandung cacad yuridissejatinya adalah unprosedural atau tidak sah, sebagaimana dinyatakanYang Mulia Hakim Agung Dr.
kemungkinan cacad secara substansialkarena adanya petunjuk terjadinya rekayasa kasus oleh Penyidik)bisa dan dapat lolos dari penelitian Jaksa Peneliti (JPU) padaKejaksaan Negeri Kotawaringin Timur.
BA ini cacad yuridis dan tidak sah dengan alasan sesuaiketentuan Pasal 7 Ayat (1) huruf (f), Pasal 8 Ayat (1) Jo. Pasal 11dan Pasal 12 KUHAP, hanya Penyidik dan/atau PenyidikHal. 25 dari 48 hal.
perintah Penyidik, selain ituberdasarkan BA ini ada proses selanjutnya atas hasil pemotretanyakni pencetakan yang dilakukan Studio Aline PhotoPalangkaraya, akan tetapi tidak ikut menandatangani BA a quosebagaimana yang diatur dalam Pasal 75 Ayat (1), (2) dan (3)KUHAP; Dengan demikian BA ini cacad yuridis dan tidak sahkarenanya apa saja yang disandarkan dengan BA yangmengandung cacad yuridis ini dengan sendirinya tidak sah atautidak bernilai dan harus dikesampingkan menurut hukum;18.
Dengandemikian BA ini cacad yuridis dan tidak sah karenanya apa sajayang disandarkan dengan BA yang mengandung cacad yuridis inidengan sendirinya tidak sah atau tidak bernilai dan harusdikesampingkan menurut hukum; Selain itu jika yang dimaksud aquo berkaitan dengan keahlian maka seharusnya secara formalberbentuk Surat Keterangan (Ahli) sebagaimana Visum etRepertum (Surat Keterangan) misalnya dalam hal pemeriksaanluka dan penyebabnya berdasarkan keahlian;16.
KIMRONY AKIL LUBAY
Tergugat:
1.PT OLYMPINDO MULTI FINANCE PURWOKERTO
2.AGUS WIBOWO
89 — 32
Tahun 2000, Isi Silinder : 01781 CC, No Rangka : MHF11KF83Y0010959, No Mesin : 7K0333746, Warna : Hijau Metalik, Bahan Bakar : Bensin, Warna TNKB : Hitam, Nomor BPKB: 92640871;
- Menyatakan bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menjaminkan Buku BPKB milik Penggugat tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Menyatakan bahwa kredit yang dilakukan Tergugat II dengan Tergugat I adalah tidak sah dan cacad
hukum, sehingga harus dibatalkan;
- Menyatakan oleh karena kredit tersebut adalah tidak sah dan cacad hukum maka harus dinyatakan dihapus dalam daftar tagihan di kantor Tergugat I;
- Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang memegang dan menguasai buku BPKB Nomor : 92640871 untuk menyerahkan kepada Penggugat tanpa syarat atau apabila diperlukan dengan bantuan alat keamanan negara / polisi;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya
31 — 5
Di sebut sebagai : PEMOHON Il(Pemohon II, kondisinya : Menderita Cacad Mental);3. Bahwa, dengan demikian, hubungan antara Pemohon denganPemohon II Sebagai Anak Kandungnya;Juga demikian, hubungan antara Pemohon dengan (Pemohon Il)tersebut adalah sebagai : lou Kandung.4.
Bahwa, Pemohon I, mengalami kesulitan, di karenakan : oleh karenaPemohon II, anak kandung dari : Pemohon 1, menderita Cacad,Mental, yang tidak Cakap / Tidak Dapat melakukan Perbuatan Hukum,3yaitu bernama : XXXX Bin XXXX, Maka di perlukan Hak Perwaliandan Hak Kuasa Untuk MeWakafkan, dari Pengadilan AgamaSurabaya ;9.
Bahwa, Untuk itu Pemohon 1, Memohon kehadapan Majelis Hakimuntuk Menetapkan : Hak Perwalian Anak Dan Kuasa Untuk MeWakafkan dari ; Anak kandungnya : yaitu : Pemohon Il, yangmenderita Cacad Mental, yang Tidak Cakap / Tidak Dapat melakukanPerbuatan Hukum, yaitu. bernama : XXXX Bin XXXX JatuhKepada : PEMOHON ;Bahwa, berdasarkan halhal tersebut diatas, Pemohon Memohon kepadaBapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya Cq Majelis Hakim yangmemeriksa perkara ini berkenan untuk memanggil dan memeriksaPemohon,
Menetapkan Pemohon : (XXXX) sebagai Pemegang HakPerwalian terhadap Anak Kandung yang menderita Cacad Mental,yang tidak Cakap / Tidak Dapat melakukan Perbuatan Hukum,yaitu :bernama : XXXX Bin XXXX, Jatuh Kepada : PEMOHON J;3.
60 — 2
BukuC Desa No. 882 Persil 34 S I Luas 4225 M2 atas nama Sularni bintiKrepin ;e Bahwa, atas permohonannya diterbitkan Sertifikat Hak Miulik(SHM) Nomor : 90 tanggal 14 Agustus 1981; Gambar SituasiNomor ; 174/11/1981 tanggal 14 Agustus 1981 berdasarkan Pasal18 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961;e Bahwa, tanah Obyek Sengketa HI dikeluarkan 2 (dua) buahsertifikat hak milik yaitu SHM Nomor : 90 dikeluarkan pada tahun1981 dan SHM Nomor : 1138 dikeluarkan pada tahun 1998;e Bahwa, SHM Nomor : 1138 cacad
SHM Nomor : 1138 cacad hukum kerenaditerbitkan setelah SHM No. 90 yang sah lebih dahulu;Bahwa, pada tahun 1976 berumur 7 (tujuh) tahun menyatakan membelitanah Obyek Sengketa V tercatat pada Buku C Desa Nomor: 882 Persil22 S I Luas + 1.985 M2 atas nama Sularni bin Krepin :e Bahwa, atas permohonannya diterbitkan Sertifikat Hak MilikNomor : 169 tanggal 28 Agustus 1986; Gambar Situasi Nomor:154/11/1986 tanggal 28 Agustus 1986 atas nama Sularni binKrepin;e Bahwa, tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat
IV;Bahwa, Tergugat I menyatakan memiliki semua tanah Obyek Sengketasebelum tahun 1960, bertentangan dengan kelahirannya sendiri tahun1967 belum lahir sudah memiliki tanah tanah Obyek Sengketa;5 Bahwa, semua sertifikat tanah Obyek Sengketa cacad hukum dan tidakmempunyai kekuatan hukum, begitu juga segala macam akta atau suratapapun jenisnya, bentuknya dan sifatnya yang diterbitkan dari sertifikat sertifikat tersebut cacad hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum; 6 Bahwa, Para Tergugat dan atau kepada
Zaenal Arifin); 6 Menyatakan Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigedaad) dengan mengaku memiliki semua tanah Obyek Sengketa sebelum tahun1960 karena bertentangan dengan kelahiranya sendiri yang bam lahir tahun 1967,oleh karena itu jual beli tanah tanah Obyek Sengketa cacad hukum begitu jugaSHM No.86; SHM No. 88; SHM No.90; SHM No. 1138 serta SHM No. 90 cacadhukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum, maka segala macam akta atausurat apapun jenis, bentuk dan sifatnya yang diterbitkan
dari sertifikat sertifikattersebut cacad hukum dan tidak mempunyai' kekuatan hukum;7101112ATAU:Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat menjadi dasarhukum bagi Penggugat untuk mengajukan permohonan sertifikat hakmilik baru kepada Instansi Pemerintah yang berwenang tanpaharusmendapat bantuan dari Para Tergugat; Menghukum Para Tergugat secara tanggungrenteng membayar ganti rugimateriil sebesar Rp.500.000.000, (ima ratus juta rupiah); danganti rugi Immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000, (stu
39 — 28
Bahwa selama Pemohon dengan ISTRI PEMOHON, telah dikaruniai 3 (tiga) oranganak yang masingmasing bernama: ANAK 1, ANAK 2 dan ANAK 3; Bahwa anak pemohon bernaman ANAK 3 menderita cacad mental sejak lahirsampai sekarang. Bahwa pemohon sanggup dan bertanggung jawab memelihara ANAK 31 denganbaik. Bahwa pemohon berprilaku baik dan terpuji terhadap keluarganya dan sanggupmenjadi wali pengampu untuk anaknya ANAK 3.
bukti P1, isi menjelaskan pemohon menikah dengan ISTRIPEMOHON pada tahun 1985, bukti P2menjelaskan pemohon adalah ayah kandungANAK 3, dan Bukti P3 menjelaskan ANAK 3 adalah anak pemohon dengan ISTRIPEMOHON, dan berdasarkan bukti tersebut, terbukti alasan permohonan pemohonpoint pertama bahwa pemohon dengan ISTRI PEMOHON adalah suami istri danmempunyai anak bernama ANAK 3.Menimbang, bahwa saksisaksi yang dihadapkan oleh pemohon memberikan kesaksianyang samadalam bahwa anak pemohon bernama ANAK 3 cacad
Segenap kesaksian saksi disampaikan menurut apa yang didengar,dilihat dan dirasakan, sehingga berdasarkan kesaksian saksi tersebut terbukti ANAK 3menderita cacad mental sejak lahir hingga saat ini dalam dalam pemeliharaan pemohonserta pemohon berprilaku baik dan bertanggung jawab.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut dihubungkan denganketentuan Pasal 50 dan Pasal 51 UndangUndang Nomor Tahun 1974 jo.
17 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
sepengetahuan dan persetujuan pihakpara Penggugat sebagai ahli warisnya, mengingat (almarhum)IDA BAGUS PUTU AGUNG waktu itu) sudah tua dan pikun pikunan.Maka perbuatan Tergugat II tersebut telah dapatdikwalifisir sebagai suatu perbuatan yang tidak sah danbertentangan dengan hukum yang berlaku, sebagai akibathukumnya Akta Jual Beli Nomor 23/Tampak Siring 1999/tanggal22 Februari 1998 harus dinyatakan batal demihukum, atau setidak tidaknya tidak mempunyai kekuatan hukumyang mengikat karena mengandung cacad
hukum ;Bahwa demikian pula, oleh karena ternyata Tergugat telah mempergunakan Akta Jual Beli Nomor 23/Tampak Siring1999/tanggal 22 Februari 1998 yang cacad hukum tersebutsebagai dasar untuk mengajukan permohonan hak ~ milik(mensertifikatkan) tanah sengketa menjadi atas namanyasendiri dan sekarang tanah sengketa telah bersertifikatatas nama Tergugat !
telahmengajukan permohonan pensertifikatan tanah sengketaberdasarkan Akta Jual Beli Nomor 23/Tampak Siring1999/tanggal 22 Februari 1998 yang cacad hukum tersebutHal. 5 dari 13 hal. Put.
No. 796K/Pdt/2009kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar/Tergugat III danatas permohonan pihak Tergugat tersebut, KantorPertanahan Kabupaten Gianyar telah menerbitkan sertifikattanah sengketa menjadi atas nama Tergugat dengan NomorSertifikat Hak Milik No. 1376/Tampak Siring/tanggal 23Maret 2006 ;Bahwa oleh karena dasar permohonan sertifikat tanahsengketa tersebut adalah akta jual beli yang cacad hukum,maka sertifikat itupun menjadi cacad hukum.
Menyatakan hukum = perbuatan Tergugat Ill membuat,menandatangani dan menerbitkan sertifikat tanahsengketa atas nama Tergugat dengan Nomor SertifikatHak Milik 1376/Tampak Siring/tanggal 23 Maret 2006dengan dasar akta jual beli yang cacad hukum makaperbuatan Tergugat III tersebut tidak sah dan melawanhukum. Karena itu Sertifikat Hak Milik Nomor1376/Tampak Siring/tanggal 23 Maret 2006 atas namaTergugat bataldemi hukum atau setidak tidaknya tidak mempunyaikekuatan hukum yang sah dan mengikat ;.
1.H. MA'MUN BIN ABD.WAHAB AMBO TJINNA
2.H.M. HUSNI bin H. ABD. HALIM
3.SYAMSUL BACHRI bin H. ABD. RASYID
4.SYAFRUDDIN bin KAMAL
5.MUH. BAHAR SW bin MUH. SALEH WAHAB
Termohon:
KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG DAHULU KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA MAKASSAR
82 — 44
Bahwa Termohon tidak menjalankan fungsiPemerintahannya guna menetapkan dan/atau memutuskansehubungan dengan permohonan Para Pemohon terkaitdengan adanya cacad hukum administrasi terhadappenerbitan peruntukannya berupa Hak Millik yangseharusnya Hak Pakai terhadap Hak Milik Nomor20142/Kelurahan Merdekaya Selatan, Surat Ukur Nomor00104/2003, tanggal 2632003 Luas 514 m?
Bahwa berkaitan dengan adanya cacad hukumadministratif terhadap Hak Milik Nomor 20142/KelurahanMerdekaya Selatan, Surat Ukur Nomor 00104/2003, tanggal2632003 Luas 514 m?
(limaratus empat belas meter persegi), atas nama Gereja TorajaMamasa oleh karena terdapat cacad hukum administratifberupa kesalahan jenis hak dan tumpang tindis denganHak Milik Nomor 24 (sisa) jalan S.
(lima ratus empat belas meter persegi) tercatat atas namaGereja Toraja Mamasa, dimana proses penerbitannyamengandung cacad yuridis oleh karena adanya kesalahanjenis hak terhadap penerbitan peruntukannya berupa HakMilik seharusnya Hak Pakai kepada Gereja TorajaMamasa dan diterbitkan di atas Hak Milik Nomor 24 (sisa)jalan S. Saddang/Veteran, Surat Ukur Nomor 28, tanggal 1551907 milik Para Pemohon dan/atau terdapat tumpangtindis kepentingan di atasnya;5.
Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya cacad hukumadministratif terhadap Hak Milik Nomor 20142/KelurahanMardekaya Selatan, Surat Ukur Nomor 00104/2003, tanggal 26Maret 2003 Luas 514 m?, atas nama Gereja Toraja Mamasa berupa"kesalahan jenis hak yang diberikan oleh Termohon adalah tidakberdasar dan Termohon menyatakan menolak dengan tegas karenahal tersebut belum diuji pada peradilan yang berwenang;.
PT. PRIMA KARYA GLOBAL
Tergugat:
1.PT. SARANA CIPTA INTINUSA,
2.PT. BANK DINAR INDONESIA d/h PT. BANK LIMAN INTERNATIONAL
3.PT. PUTRA KARYA CEMERLANG
151 — 53
Perjanjian Kerjasama Nomor : 003/SCIPKG/PKS/VIII/2015tertanggal 18 Agustus 2015 dan Adendum Nomor : 003/SCIPKG/PKS/VIII/2015 tertanggal 19 Agustus 2016 tersebut batal demihukum, cacad hukum, tidak sah, tidak mempunyai kekuatan hukumdan tidak berlaku lagi serta tidak mengikat Penggugat danTergugat. karena dibuat dengan melanggar hukum.b.
Perjanjian Kerjasama Nomor : 007/PKG/VIII/2015 tertanggal 18Agustus 2015 tersebut batal demi hukum, cacad hukum, tidak sah,tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak berlaku lagi serta tidakmengikat Penggugat dan Tergugat. karena dibuat dengan melanggarhukum.c.
Surat Pernyataan dari Penggugat tertanggal 3 Agustus 2018 danPelepasan Hak Kepemilikan Kendaraan tertanggal 20 Agustus 2018tersebut batal demi hukum, cacad hukum, tidak sah, tidakmempunyai kekuatan hukum dan tidak berlaku lagi serta tidakmengikat Penggugat dan Tergugat. karena dibuat dengan melanggarhukum.20.
Menyatakan Perjanjian Kerjasama Nomor : 003/SCIPKG/PKS/VIII/2015tertanggal 18 Agustus 2015 dan Adendum Nomor : 003/SCIPKG/PKS/VIII/2015 tertanggal 19 Agustus 2016 tersebut batal demihukum, cacad hukum, tidak sah, tidak mempunyai kekuatan hukum dantidak berlaku lagi serta tidak mengikat Penggugat dan Tergugat. karenadibuat dengan melanggar hukum.4.
Menyatakan Perjanjian Kerjasama Nomor : 007/PKG/VIII/2015tertanggal 18 Agustus 2015 tersebut batal demi hukum, cacad hukum,tidak sah, tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak berlaku lagiserta tidak mengikat Penggugat dan Tergugat. karena dibuat denganmelanggar hukum.5.
39 — 6
Djalil (Tergugat Il), pula mengetahuijual beli harus dilakukan oleh pemilik hak asal (dalam hal ini adalahTergugat dan Tergugat Il) sebagai penjual dan Penggugat sebagaiPembeli, oleh karena itu cacad hukum pada perjanjianperjajian jual beliantara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 23 Agustus 2001 atassebidang tanah pekarangan setifikat Hak Milik No.672 adalah cacad.
Djalil (Tergugatll), diketahui Penggugat mengadung cacad hukum namun ia tetapmelakukannya oleh karena harga beli tanah yang terletak sekitarnya.Dengan demikian teroukti Penggugat tidak mempunyai etikad baikPerjanjian sedernikian harus dibatalkan ; Bahwa, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa danmemutus perkara ini agar dahldalil Tergugat 1 dalam eksepsi dianggapterulang dan menjadi satu kesatuan pada bagian pokok perkara ini ; Bahwa sebagaimana telah kami dalilkan di atas pada point
Djalil, diketahui TergugatRekonpensi (Penggugat dalam Konvensi) mengandung cacad hukumnamun ia tetapmelakukannya, oleh karena harga beli tanah pekarangansertifikat Hak Milik No.672 termasuk murah dbandingkan dengan harga tanahyang terletak sektarnya terbukti Tergugat Rekonpensi (Penggugat dalamKonvensi) tidak mempunyai etikad baik ; oleh karena itu mohon kepadayang mulia Majelis Hakim untuk membatalkan Jual perjanjian jual beli antaraTergugat Rekonpensi (Penggugat dalam Konvensi) dengan Penggugat
Djalil (Tergugat Il), pula mengetahuiPutusan No. 218/Pdt.G/2016/PN.Sby., Halaman 14jual beli harus dilakukan oleh pemilik hak asal (dalam hal ini adalahTergugat dan Tergugat Il) sebagai penjual dan Penggugat sebagaiPembeli, oleh karena itu cacad hukum pada perjanjianperjajian jual beliantara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 23 Agustus 2001 atassebidang tanah pekarangan setifikat Hak Milik No.672 adalah cacad.
Djalil (Tergugatll), diketahui Penggugat mengadung cacad hukum namun ia tetapmelakukannya oleh karena harga beli tanah yang terletak sekitarnya.Dengan demikian teroukti Penggugat tidak mempunyai etikad baik Perjanjian sedernikian harus dibatalkan ;lil. DALAM REKONPENSI ;3. Bahwa, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar dahldalil Tergugat 1 dalam eksepsi dianggapterulang dan menjadi satu kesatuan pada bagian pokok perkara ini ; 4.
67 — 36
selama ini tidak pernah dibatalkan,maka karenanya berlaku mengikat sebagai undangundang bagi para pihakHal 4 dari 24 hal Putusan Nomor 193/Pdt/2018/PTDPS10.11.12.yang pembuatnya, dengan demikian Perjanjian Sewa Menyewa tersebutadalah sah menurut hukum;Bahwa oleh karena PEMBANTAH mempunyai hak yang sama denganTERBANTAH sebagai pihak penyewa, dan selama ini TERBANTAH tidakpernah melakukan koordinasi dengan PEMBANTAH untuk maksudtersebut, maka permohonan eksekusi TERBANTAH tersebut adalahcacad hukum/ cacad
Dps, tanggal 26April 2017 tersebut adalah juga cacad hukum/cacad yuridis dan karenanyapatut untuk dibatalkan atau dikeluarkan/dicoret dari daftar eksekusi ataudari daftar lelang;Bahwa bantahan/perlawanan PEMBANTAH adalah didasari atas itikad baiksebagaimana disebutkan dalam PERJANJIAN HAK SEWA, TANGGAL 27JULI 2007, maka bantahan/perlawanan PEMBANTAH adalah sah dan patutmendapat perlindungan hukum;Bahwa oleh karena obyek sengketa sebagaimana PERJANJIAN SEWAMENYEWA (LEASE AGREEMENT), TANGGAL 27 JULI
hukum/cacad yuridis, dengan demikianpertimbangan hukum Majelis Hakim (judex factie) tersebut adalahpertimbangan hukum yang menyesatkan dan tidak pantas untukdiambil alin sebagai pertimbangan hukum oleh Majelis HakimPengadilan Tinggi Denpasar, dan sudah sepatutnya PutusanPengadilan Negeri Denpasar dibatalkan;Berdasarkan atas keberatan dan alasan sebagaimana diuraikan diatas,kami pembanding memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasaryang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan
, akan tetapi hak sewabangunan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 PerjanjianSewa Menyewa (Lease Arreement) tersebut adalah : Pihak Pertamadengan ini menyewakan kepada Pihak Kedua sebagaimana PihakKedua sebagaimana Pihak Kedua menyewa dari Pihak Pertama(Peimise)Perjanjian ini diterima dalam jangka waktu 15 (lima belas) tahun yangdimulai pada tanggal penandatanganan Perjanjian ini dan harusberakhir pada tanggal 21 Mei 2022Bahwa memang benar Permohonan eksekusi Terbantah I/Terbanding adalah cacad
hukum/cacad yuridis, dengan demikian pertimbanganhukum Majelis Makim tingkat pertama tersebut adalah pertibanganhukum yang menyesatkan dan tidak pantas untuk diambil alin sebagaipertimbangan hukum oleh Pengadilan Tinggi Denpasar, dan sudahsepatutnya Putusan Pengadilan Negeri Denpasar untuk dibatalkan;Berdasarkan atas Kontra banding sebagaimana diuraikan diatas, makakepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa danHal 21 dari 24 hal Putusan Nomor 193/Pdt/2018/PTDPSmengadili perkara