terakhir SD,pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di DusunKorong, Desa Samaturue, Kecamatan Tellulimpoe, KabupatenSinjai, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Il;Pengadilan Agama tersebut ;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Pemohon dan Pemohon Il;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon Il dalam suratpermohonannya tanggal 1 Nopember 2018 telah mengajukan permohonan yangtelah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, dengan Nomor263

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor263/Pdt.P/2018/PAS);2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebutdalam register perkara;3.

Tinggi tersebut;Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi GorontaloNomor 30/PID.SUS/2021/PT GTO tanggal 26 April 2021 tentang PenunjukanMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;Telah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan TinggiGorontalo Nomor 30/PID.SUS/2021/PT GTO tanggal 26 April 2021 tentangPenetapan hari sidang pertama perkara tersebut;Telanh membaca berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan sertaturunan resm Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor263

Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah).Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tersebutPengadilan Negeri Gorontalo telah menjatuhnkan putusan Nomor263/Pid.Sus/2020/PN Gto tanggal 12 April 2021 yang amarnya berbunyi sebagaiberikut:1.Menyatakan Terdakwa RAHMIN MIOLO tersebut diatas, telah terbukti secara sahdan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja dantanpa hak membuat dapat diakseskannya Informasi Elektronik yangmemiliki

mempertimbangkanapakah putusan pengadilan tingkat pertama dalam memutuskan perkaraTerdakwa ada kelalaian atau kekeliruan dalam penerapan hukum acara atauada yang kurang lengkap pertimbangan hukumnya, maka pengadilan tinggidengan suatu keputusan memutuskan menguatkan, atau mengubah atau dalamhal membatalkan putusan pengadilan negeri, pengadilan tinggi mengadakanputusan sendiri;Menimbang, bahwa setelan mempelajari dengan seksama berkasperkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor263

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor263/Pid.Sus/2020/PN Gto tanggal 12 April 2021 yang dimintakan banding;3.

terakhir SMP, pekerjaan jual bellikayu, tempat kediaman di Dusun Polewali, Desa Balieng Toa,Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, sebagai Tergugat.Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat;Telah memeriksa alatalat bukti Penggugat;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 22Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watamponepada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 dengan register perkara Nomor263

No.263/Pat.G/2021/PA.WipBahwa pada hari sidang yang telah ditetapbkan Penggugat datangmenghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidakpula menyuruh orang lain / kuasanya untuk menghadap kepersidangan padahal telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas Nomor263/Padt.G/2021/PA.Wtp tanggal 03 Mare 2021 untuk persidangan tanggal 09Maret 2021, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan olehsuatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa

sebagai Penggugat;melawanTERGUGAT, NIK tempat dan tanggal lahir Penajam, 05 Maret 1987, umur 32tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan terakhir SD,tempat kediaman di Kabupaten Penajam Paser Utara, ProvinsiKalimantan Timur; sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;Telah mendengar pihak berperkara di persidangan;DUDUK PERKARABahwa Pemohon dalam surat gugatannya tertanggal 10 Juni 2019 yangdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam, Nomor263

(Hakim pada Pengadilan Agama Penajam), dan menurut laporanmediator tertanggal 19 Juni 2019, usaha mediasi tersebut telah menghasilkanKesepakatan Perdamaian tertanggal 19 Juni 2019 yang pada intinyaPenggugat dan Tergugat sepakat untuk mencabut perkara Nomor263/Pdt.G/2019/PA.Pnj dan dinyatakan perkara telah selesai, yang isikesepakatan perdamaian tersebut adalah sebagai berikut:KESEPAKATAN PERDAMAIANPada hari ini Rabu tanggal 19 Juni 2019 bertempat di Ruang Mediasipada Pengadilan Agama Penajam dalam

seperti yangtercantum di dalam Pasal 2 tersebut di atas, maka Penggugat akan kembalimengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ke Pengadilan AgamaPenajam, kapan pun itu terjadi;Pasal 5Bahwa demikian pula jika Penggugat mengulangi perbuatan dan tindakannyaseperti yang tercantum di dalam Pasal 3 tersebut di atas, maka Tergugat akankembali mengajukan permohonan cerai talak terhadap Penggugat kePengadilan Agama Penajam, kapan pun itu terjadi;Pasal 6Bahwa Para Pihak sepakat untuk mencabut perkara Nomor263

memerintahkanJurusita Pengganti Pengadilan Agama Metro Kelas I B untukmemanggil pihak pihak yang berperkara agar menghadiripersidangan;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telahditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadirmenghadap sendiri di persidangan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikannasihat seperlunya kepada Penggugat dan Tergugat agardapat rukun kembali, namun menurut keterangan Kepala Desabahwa ternyata suami Penggugat telah di putus olehPengadilan Agama Metro dengan putusan Nomor263

menyatakan mencabut perkara ini ;Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadidipersidangan telah dicatat dalam berita acarapemeriksaan perkara ini;Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak adalagi yang akan disampaikan dan mohon putusan;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa gugatan Penggugat sebagaimanaterurai diatas;Menimbang, bahwa Penggugat dimuka persidanganmenyatakan mencabut perkara ini, karena perkara ini telahHalaman 4 dari 5halamandiputus oleh Pengadilan Agama Metro dengan Putusan Nomor263

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 29 Oktober 2018Nomor 179/PDT/2018/PT MND tentang Penunjukkan Majelis Hakimuntuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor263/Pdt.G/2017/PN.Tnn tersebut ditingkat banding;Halaman 4 dari 31 Halaman Putusan Nomor 179/PDT/2018/PT MND.Berkas perkara dan Turunan Resmi putusan Pengadilan NegeriTondano tanggal 17 September 2018 Nomor 263/Pdt.G/2017/PN Mnddan suratsurat yang bersangkutan dengan perkara ini;Akte pernyataan permohonan Banding Nomor 263/Pdt.G/2017

27 September 2016 yang dibuat oleh Iriany Sipayung,SH/Panitera Pengadilan Negeri Tondano yang menerangkan bahwapada hari Kamis tanggal 27 September 2018, kuasa ParaPembanding semula Para Tergugat telah mengajukan permohonanbanding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 17September 2018 Nomor 263/Pdt.G/2017/PN Tnn tersebut;Relaas pemberitahuan pernyataan banding kepadaPenggugat/Terbanding pada tanggal 9 Oktober 2018 sesuai relaaspemberitahuan pernyataan banding tanggal 9 Oktober 2018 Nomor263

/Pdt.G/2017/PN Tnn yang dibuat oleh FRIKE A WATTIE, ST/JurusitaPengganti Pengadilan Negeri Tondano;Surat Keterangan Tidak Memasukkan Memori Banding Nomor263/Pdt.G/2017/PN Tnn yang dibuat oleh Iriany Sipayung,SH/Panitera Pengadilan Negeri Tondano;Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor263/Pdt.G/2017/PN Tnn kepada kuasa Hukum Penggugat/Terbandingpada tanggal 15 Oktober 2018, sesuai Relaas pemberitahuanmemeriksa berkas tanggal 15 Oktober 2018 No. 263/Pdt.G/2017/PNMnd;Relaas pemberitahuan

memeriksa berkas perkara Nomor263/Pdt.G/2017/PN Tnn kepada Para Tergugat/Para Pembanding padatanggal 9 Oktober 2018, sesuai Relaas pemberitahuan memeriksaberkas tanggal 9 Oktober 2018 No. 263/Pdt.G/2017/PN Mnd;Halaman 5 dari 31 Halaman Putusan Nomor 179/PDT/2018/PT MND.TENTANG DUDUK PERKARANYA :Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telahmengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 25Oktober 2017, terdaftar di Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 26Oktober 2017 dengan Nomor

Dalam KonpensiMenimbang, bahwa dasar pemeriksaan sebuah perkara adalahkarena gugatan yang didalamnya terdiri dari posita dan petitumgugatan;Menimbang, bahwa sebuah putusan Pengadilan in casu putusanPengadilan Negeri Tondano tanggal 17 September 2018 Nomor263/Pdt.G/2017/PN Tnn , harus dan terdiri dari pertimbangan hukum danamar putusan;Menimbang, bahwa sebuah putusan Pengadilan yang sudah inkracht/ berkekuatan hukum tetap, dapat dilaksanakan/dapat dieksekusiatau. bisa saja tidak dapat dieksekusi,

Berkas perkara dan semua surat surat yang berhubungan denganperkara ini ; TENTANG DUDUKNYA PERKARA :Memperhatikan dan mengutip segala keadaan keadaan yang terteradalam Berita Acara Persidangan dan turunan resmi Putusan PengadilanNegeri Tangerang tanggal 14 Desember 2010 Nomor263/Pdt.G/2010/PN.TNG, yang amarnya berbunyi sebagai berikutDALAM EKSEPSI Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ; Menolak Gugatan penggugat untuk seluruhnya ; Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalamperkara

tanggal 14 Desember 2010, Nomor : 263/Pdt.G/2010/PN.TNG,Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukumPengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu pertimbangan hukumPengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagaipertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam mengadiliperkara ini ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas makaPengadilan Tingkat Banding berpendapat, bahwa Putusan PengadilanNegeri Tangerang tanggal 14 Desember 2010 Nomor263

dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu AbdulHaris Hasibuan, SH, yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja Nomor 31Rantau Prapat Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Penetapan PenunjukanPenasihat Hukum Nomor 263/Pen.Pid/2019/PN Rap, tanggal 23 April 2019;Pengadilan Tinggi tersebut;Setelah membaca: Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan,tanggal 16 Agustus 2019,Nomor 948/Pid.Sus/2019/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim; Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Nomor263

plastik klip transparan berisi kristal putih yang didugaNarkotika jenis Sabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram netto.Dimusnahkan;Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca suratsurat :Akta permintaan banding Nomor 173/Akta.Pid/2019/PN Rap, yang dibuatoleh Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang menerangkan bahwapada tanggal 1 Juli 2019, Penuntut Umum telah mengajukan permintaanbanding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat, Nomor263

Bahwa Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan TinggiMedan Cq Majelis Hakim yang menangani perkara ini agar dapatmempertimbangkan permohonan Pemohon yang pemohon sampaikanmelalui Banding ini;Bahwa dengan ini Para Pemohon memohonkan kepada Bapak KetuaPengadilan Tinggi Medan Cq Majelis Hakim berkenan memberikan putusansebagai berikut: Menerima Permohonan Banding dan Memori Banding Pemohon; Mengubah Putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor263/Pid.Sus/2019/PN Rap tertanggal 25 Juni

tetap dinyatakan bersalahdan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biayaperkara dalam kedua tingkat pengadilan;Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undangundang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan UndangundangRepublik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sertaPeraturan Perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI: Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwatersebut; Mengubah putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Nomor263

Nomor263/PDT/2015/PT DKI tanggal 6 Agustus 2015 juncto Putusan PengadilanHalaman 9 dari 29 hal. Put.

Nomor263/PD1/2015/PT DKI., tanggal 6 Agustus 2015 yang kurang saksamadalam mempertimbangkan seluruh fakta dan dasar hukum, namunHalaman 10 dari 29 hal. Put. Nomor 2157 K/Pdt/2017hanya menyetujui dan menjadikan alasan sendiri halhal yangdikemukakan oleh Pembanding dalam memori bandingnya,sepatutnyalah putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut harusdibatalkan:A.

Nomor263/PDT/2015/PT DKI., tanggal 6 Agustus 2015 mengabaikanpenegasan Mahkamah Agung tersebut, dimana Majelis Hakimmengabulkan permohonan banding padahal memori banding tidakpernah sama sekali menyinggung Pasal 1320 KUHPerdata sebagaidasar hukum permohonan bandingnya.

Nomor263/PDT/2015/PT DKI., tanggal 6 Agustus 2015 harus dibatalkan,sehingga Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat harus dihukum untukmembayar biaya perkara di semua tingkat pengadilan;Ill. Judex Facti lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturanperundangundangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnyaputusan yang bersangkutan;1.

Nomor263/PDT/2015/PT DKI., tanggal 6 Agustus 2015 kurang memberikanpertimbangan hukum (onvoldoende gemotiveerd), maka patut danberalasan hukum kiranya putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi a quotidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan (YunsprudensiHalaman 27 dari 29 hal. Put.

bertempat kediamandi Jalan Kenari, Lingkungan Madatte, KelurahanMadatte, Kecamatan Polewali, KabupatenPolewali Mandar, Provinsi Sulawesi, sebagaiTermohon.Pengadilan Agama tersebut ;Telah mempelajari Suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini ;Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal15 April 2019 yang telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan register perkara nomor263

Pwil,tanggal 17 Juli 2019 agar Pemohon menambah verskot biaya perkaranyasampai dengan batas waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejaktanggal teguran tersebut;Bahwa, Penitera Pengadilan Agama Polewali telah pula membuatlaporan kepada Mejelis Hakim melalui suratnya Nomor263/Pdt.G/2019/PA.Pwl. tanggal 19 Agustus 2019 yang isinya Pemohonsampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan tidak menambah lagiverskot biaya perkaranya;Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yangtermuat

membayar biaya yang timbuldalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp.1.103.000, (satujuta seratus tiga ribu rupiah) ; Bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Surabaya diucapkan padatanggal 22 Oktober 2020, Kuasa para Penggugat dan para Tergugat hadir; Bahwa Para Tergugat melalui Kuasanya pada tanggal 1 November2019 mengajukan permohonan banding terhadap putusan PengadilanNegeri Surabaya tanggal 22 Oktober 2019, Nomor 325/Pdt.G/2019/PN Sby,sebagaimana ternyata dari Akta permohonan banding Nomor263

Nomor263/Akta.Pdt.

Slamet telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Secara bersamasama memalsukan surat,sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP joPasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP dalam surat dakwaan;Menjatuhkan pidana kepada masingmasing Terdakwa tersebut denganpidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan perintah agar Terdakwaditahan;Menyatakan barang bukti berupa: Buku Register Nikah (N) yang di dalamnya terdapat Akta Nikah Nomor263/26/VIV/2006; Daftar Pemeriksaan

Slamet terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Secara bersamasama membuat surat palsu; Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada para Terdakwa dengan pidanapenjara masingmasing selama 3 (tiga) bulan; Memerintahkan agar para Terdakwa ditahan; Memerintahkan barang bukti berupa: Buku Regsiter Nikah (N) yang di dalamnya terdapat akta Nikah Nomor263/26/V1V/2006 dikembalikan ke KUA Kecamatan Tegowanu,Kabupaten Grobogan;Dikembalikan ke KUA Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan

Terdakwa untuk membayar biaya perkara inimasingmasing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 452/Pid/2008/PT.Smg, tanggal 21 Januari 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:Menerima permintaan banding dari Terdakwa Il;Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purwodadi tanggal 3 November2008 Nomor 201/Pid.B/2008/PN.Pwi, yang dimintakan banding tersebut;Memerintahkan barang bukti berupa:Buku Register Nikah (N) yang di dalamnya Terdakwa Akta Nikah Nomor263

002 Desa Suruh,Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo; selanjutnya disebutS@DAQAl 222222222 22 e 22 === PEMOHON;Pengadilan Negeri tersebut;Telanh membaca berkas permohonan Pemohon;Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksisaksi di persidangan;Telah memperhatikan bukti Surat Pemohon;TENTANG JALANNYA KEJADIANMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 13September 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Sidoarjo pada tanggal 13 September 2019 dalam Register Nomor263

Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);Demikian Penetapan dijatunkan dan diucapkan dalam persidanganterobuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2019 oleh DameriaFrisella Simanjuntak, S.H., M.Hum, Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo yangditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo berdasarkan Penetapan Nomor263/Pdt.P/2019/PN.SDA, tanggal 16 September 2019 untuk memeriksapermohonan Pemohon, dibantu Djoko Sujono, S.H., Panitera Penggantidengan

Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejaktanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 Mei 2020;Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;Pengadilan Tinggi tersebut;Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan TinggiSulawesi Tengah Nomor 14/Pid.Sus/2020/PT PAL tangg 2 Maret 2020 tentangpenunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Luwuk Nomor263/Pid.Sus/2019/PN Lwk, dan suratsurat lain yang bersangkutan

agar tidak mengulangjiperbuatan jahatnya;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggimempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan PengadilanNegeri Luwuk Nomor 263/Pid.Sus/2019/PN Lwk, tanggal 3 Februari 2020,memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim PengadilanTinggi akan mempertimbangkan perkara ini sebagaimana pertimbangan dibawah ini;Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkasperkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor263

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor263/Pid.Sus/2019/PN Lwk, tanggal 3 Februari 2020 yang dimintakanbanding tersebut;3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalaniTerdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4.

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga adalahyang membidangi urusan Kependudukan Dan Pencatatan Sipil di KotaSalatiga maka dengan demikian nyatalah bahwa Kepala DinasKependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga adalah badan ataupejabat tata usaha negara sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 angka8 UndangUndang No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua AtasUndangUndang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara;4.Bahwa Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor263

/TP/2009 tanggal 18 Februari 2009 yang diterbitkan olen Kepala DinasKependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga bersifat konkrit,individual dan final dengan alasan sebagai berikut : Bahwa Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor263/TP/2009 tanggal 18 Februari 2009 yang diterbitkan oleh KepalaDinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Salatigabersifat konkrit karena obyek yang disebutkan dalam Surat Keputusan itutidak abstrak, tetapi berwujud dan nyatanyata secara tegasmenyebutkan

TERGUGAT sebagai Subyek Hukumnya;Hal. 7 dari 41 halaman Putusan Perkara Nomor : 35/G/2019/PTUNSmg Bahwa Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor263/TP/2009 tanggal 18 Februari 2009 yang diterbitkan oleh KepalaDinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil KotaSalatiga bersifat individual karena tidak ditujukan untuk umum, tetaplberwujud dan nyatanyata secara tegas menyebut nama EKOSUPRIHYATNO sebagai Individu ; Bahwa Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor263/TP/2009 tanggal

Bahwa surat PENGGUGAT tertanggal 20 Maret 2019 kepadaTERGUGAT telah dijawab oleh TERGUGAT dengan Surat Nomor474.1/479/407/2019 tertanggal 18 April 2019, perihal : Jawaban InformasiKutipan Akta Kelahiran dimana isinya menjelaskan bahwa TERGUGATmemberikan penjelasan telah menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor263/TP/2009 tanggal 18 Februari 2009 atas nama EKO SUPRIHYATNO,jenis kelamin : Lakilaki, Tempat/tanggal lahir : Semarang, 15 Januari 1957,nama Ayah : SUPARDI TRENGGONO, nama IbuRAJINEM ;13.

Bahwa berdasarkan ketentuan diatas dapat diketahul yangmengeluarkan obyek sengketa adalah Dinas Kependudukan DanPencatatan Sipil Kota Salatiga, maka Pemohon Akta Kelahiran Nomor263/TP/2009 atas nama Saudara Eko Suprihyatno yang memiliki TanggungGugat atau yang dapat diminta pertanggung jawabannya,dengan demikianseharusnya saudara Eko Suprihyatno yang dijadikanTergugat Intervensiatau Turut Tergugat dengan kata lain kurangnya para6.

Banggai,berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 November 2018;Pengadilan Tinggi tersebut :Telah membaca :Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor133/Pid.Sus/2018/PT PAL tanggal 12 Desember 2018, tentang penunjukanMajelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalamtingkat banding;Berkas perkara dan suratsurat pemeriksaan persidangan' sertasalinan resmi putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor263/Pid.Sus/ 2018/PN Lwk tanggal 30 November 2018;Akta Permintaan

terdakwa kehilangan hak untuk mendapatkanpendidikan yang lebih tinggi, sehingga terdakwa tetap mohon diberikanputusan bebas;Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Perkara Nomor 133/Pid.Sus/2018/PT PALMenimbang, bahwa kesempatan untuk mempelajari berkas perkarasebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi, telah diberitahukan kepada PenuntutUmum dan terdakwa untuk memeriksa berkas perkara (inzage) pada tanggal 3Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor263

kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkatbanding akan disebutkan dalam amar putusan ini;Memperhatikan Pasal Pasal 520 UndangUndang RI Nomor 7 Tahun2017 Tentang Pemilihan Umum, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981,Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 dan peraturanperaturan lainyang berhubungan dengan perkara ini ;Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Perkara Nomor 133/Pid.Sus/2018/PT PALMENGADILI: Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor263

untuk sidang pada hari Kamis, tanggal 28Maret2013, ternyata Pemohon atau wakilnya yang sah tidak hadir/datangdipersidangan, dengan demikian Hakim yang memeriksa permohonan iniberpendapat bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonannya tidak serius,sehingga sudah sepatutnya Permohonan Pemohon untuk digugurkan ;Mengingat ketentuan per UndangUndangan yang bersangkutan ;MENETAPKAN1 Menyatakan Pemohon tidak serius mengajukan permohonannya ;2 Menyatakan gugur Permohonan Pemohon dibawah Register Perkara Nomor263

PARNA AGROMAS melalui KORNELISPANDUNG> 1 (satu) buah dodos sawit ;Dirampas untuk dimusnahkanMenetapkan Terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesarRp2.000,00 (dua ribu rupiah).Telah membaca, putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor263/Pid.B/2017/PN Sag tanggal 2 Nopember 2017, yang amarnya berbunyisebagai berikut:1.Menyatakan terdakwa Eko Fransiskus Lebong Alias Lebong AnakYustinus, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan ;Menjatuhkan

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor263/Pid.B/2017/PN Sag tanggal 2 Nopember 2017, yang dimintakanbanding tersebut3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat bandingsejumlah Rp 2.500. ( dua ribu lima ratus rupiah);Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tinggi Kalimantan Barat pada hari Selasa tanggal 28 Nopember2017 oleh kami Dr.

sumpah jabatan olehZULNI ERMA dan DEBORA M HUTAGAOL, S.Si, Apt masing masingselaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medanmenyimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa berupa :14(empat belas) bungkus plastik klip berisi kristal putihdengan berat bruto 6,82 (enam koma delapan dua) gram milikTerdakwa USMAN HUTAGAOL.Adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalamGolongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI Nomor : 35 tahun2009 tentang Narkotika.Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Nomor263

sumpah jabatanoleh ZULNI ERMA dan DEBORA M HUTAGAOL, S.Si, Apt masingmasing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medanmenyimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa berupa14 (empat belas) bungkus plastik klip berisi kristal putihdengan berat bruto 6,82 (enam koma delapan dua) gram milikTerdakwa USMAN HUTAGAOL.Adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalamGolongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI Nomor : 35 tahun2009 tentang Narkotika.Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Nomor263

rumah Terdakwa.Menimbang, bahwa di persidangan dalam memberikanketerangan Terdakwa juga mengakui Terdakwa menggunakannarkotika jenis shabu dan juga sudah menjual Narkotika jenisshabushabu sebanyak 3 paket dengan uang hasil penjualansebanyak Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dirumah Terdakwa telah diajukan sebagai barang bukti yang sahdi persidangan dan telah dibenarkan oleh saksi saksi maupunTerdakwa dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor263

dalam bentuk tanaman telah ditentukan secaralimitatif dalam lampiran UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentangNarkotika yang merupakan satu kesatuan dengan UUtersebut.Narkotika dalam bentuk tanaman dan narkotika dalambentuk bukan tanaman hanya dapat digunakan untuk tujuanpengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalamterapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkanketergantungan.Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan barangbukti berupa : berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor263

No. 26 Kelurahan Tanahmodindi, Kecamatan Palu Selatan,Kota Palu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20Juli 2010;PENGADILAN TINGGI tersebut ;Setelah membaca berkas perkara maupun surat suratserta salinan putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor263/Pid.Sus/2010/PN.Pso. tanggal O02 Februari 2011 ;Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Jaksa PenuntutUmum No. REG.PERKARA:PDM58/Poso/07/2010 tanggal 19 Juli2010 terdakwa telah didakwa sebagai berikutKESATUBahwa ia terdakwa MASRI DJ.

Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biayaperkara sebesar Rp.5.000,00 (Lima ribu) ;Menimbang = atas dakwaan dan tuntutan tersebutPengadilan Negeri Poso telah menjatuhkan putusan Nomor263/Pid.Sus/2010/PN.Pso tanggal 02 Pebruari 2011 yangamar selengkapnya berbunyi sebagai berikut1. Menyatakan terdakwa MASRI D.J. LATINAPA, SE tetahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana: mengerjakan dan menduduki kawasan hutansecara tidak sah;2.

Pengadilan Tinggi akan mengadili sendirisebagaimana dalam amar putusan dibawah iniMenimbang, bahwa karena terdakwa dibebaskan makasasuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP biayaperkara dibebankan kepada Negara ;Mengingat ketentuan pasal 191 ayat (1) Undang UndangNo. 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundanganlainya yang berkaitan dengan perkara ini ;MENGADILI Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umumdan Terdakwa tersebut ; Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor263