Perangkat DesaBunderan) tertanggal 15 Maret 2018 (fotocopy sesuai dengan aslinya);T21 Berita Acara Pengucapan Sumpah Jawaban dan Pelantikan Perangkat DesaBunderan Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak Tahun 2018 tanggal 16 Maret2018 (fotocopy sesuai dengan aslinya);T22 Daftar Hadir Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Perangkat DesaBunderan Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak Tahun 2018 tanggal 16 Maret2018 (fotocopy sesuai dengan aslinya);T23 Fotofoto Pelantikan Sekretaris Desa dan Jogoboyo

SekretarisDesa dan Kamituo Desa Bunderan Kecamatan WonosalamKabupatenDemak; Bahwa, Saksi tidak hadir pada saat pelantikan karena adaacara kerja bakti dengan BuCamat; Bahwa, Saksi mendengar ada pelantikan Perangkat Desasatu hari setelah pelantikan;Halaman 44 dari 57 halaman Putusan Nomor : 151/G/2018/PTUN.Smg.

jabatan Sekretraris Desa danKamituo ditugaskan untuk menjadi Saksi dalam pelantikan tersebut; Bahwa, yang dilantik menjadi Sekretaris Desa adalah Anmad Soleh dan Kamituo MuhamadAnsori; Bahwa, pelantikan diadakan tanggal1i6 Maret2018;Halaman 45 dari 57 halaman Putusan Nomor : 151/G/2018/PTUN.Smg.

Bahwa, pelaksanaan pelantikan diadakan pukul 08.00 sampaidengan pukul 10.00; Bahwa, pada saat pelantikan Perangkat Desa Bu Camat tidakhadir tapi orang dari Kecamatanhadir; Bahwa, SK pengangkatan Perangkat Desa dibacakan padasaatpelantikan; Bahwa, setelah Pelantikan Perangkat Desa Sekretaris Desaterpilih mengadakan syukuran secara besarbesaran yang dihadirioleh ustad dariSemarang; Bahwa, pada saat Pelantikan Perangkat Desa Penggugattidakhadir; Menimbang, bahwa pada akhirnya dalam persidangan tanggal16

Dengan adanya undangan pelantikan dan acara pelantikandan pengambilan sumpah di Balai desa yang dihadiri oleh pengurus RT/RW, Koramil, Polsek, Karangtaruna, Tokoh dan lembaga masyarakat danmasyarakat desa lainnya bukti T20, T21, T23 maka, Majelis Hakimberpedapat bahwa pelantikan merupakan bagian dari rangkaian peristiwahukum Pengangkatan Perangkat Desa yang dilaksanakan secara terbukadan terpublikasi dari awal hingga akhir proses.

YANG MENJADI OBYEK SENGKETA Sikap diam oleh Tergugat Bupati Konawe Selatan yang tidak melakukan ataupunmelaksanakan proses Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa Puulipuberdasarkan usulan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Puuliputertanggal 15 Maret 2013, No.07/BPD/P/2013, Perihal Usul Pelantikan KepalaDesa Puulipu (Fiktif Negatif) ; ll. TENGGANG WAKTU1.

oleh Bupati, sementara Pasal 30 ayat 1berbunyi tanggal Pelantikan Kepala Desa yang baru dilaksanakanselambatlambatnya 60 (enam puluh) hari setelah pemilihan KepalaDesa terpilih ; (2) Pengesahaan .......Halaman 8 dari halaman 37 Perkara No. 15/G/2013/PTUN.Kdi(2) Pengesahan Bupati tentang pengangkatan Kepala Desa selambatlambatnya 14 (empat belas) hari sebelum berakhir masa jabatanKepala Desa yang bersangkutan ; (3) Kepada calon terpilih Kepala Desa pada saat pelantikan diberikanKeputusan Bupati tentang

,No. 07/BPD/P/2013, Perihal usul Pelantikan Kepala Desa Puulipu (Fiktif Negatif),dengan alasan Penggugat halaman 4 Poin 4 gugatan yang mengatakan Bahwaatas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Jo.

Dan untuk mewajibkan kepada Tergugat untukmelakukan proses hukum dengan menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatandan Pelantikan Kepala Desa Puulipu atas nama Penggugat berdasarkan usulanKetua Badan Permusyawaratan Desa Puulipu Nomor : 07/BPD/P/2013 tanggalSS PUMICE LOM 5 mn nnn nn rns.

Bahwa obyek sengketa yang menjadi dasar gugatan Penggugat berupa sikap diamoleh Tergugat yang tidak melakukan ataupun tidak melaksanakan prosespengangkatan dan pelantikan Kepala Desa Puulipu berdasarkan usulan KetuaPermusyawaratan Desa (BPD) Desa Puulipu tertanggal 15 Maret 2013,No. 07/BPD/P/2013, perihal usul Pelantikan Kepala Desa Puulipu (Fiktif Negatif),karena tidak terdapat materi Gugatan Penggugat dan atau amar putusan dari keduaputusan Pengadilan i.c Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor14

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.PUTUSANNomor 85 P/HUM/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiilterhadap Pasal 42 Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 94 Tahun 2019Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 TentangPedoman Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa

OBJEK PERMOHONAN13.Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 94 Tahun 2019 TentangPerubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 TentangPedoman Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Pasal 42 terhadapPeratura Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 TentangPerubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014Tentang Pemilihan Kepala Desa;D.

Adapun isi dari Pasal 42 Peraturan Bupati PasuruanNomor 94 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan BupatiNomor 20 Tahun 2017 Tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan,Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian KepalaDesa adalah sebagai berikut:Apabila hasil penyaringan bakal calon sudah memenuhi syaratadministratif sebagaimana maksud dalam pasal 32, pasal 33, pasal34 dan pasal 35, maka panitia pemilinan kepala desa mengirimkanHalaman 9 dari 31 halaman.

Bahwa dalam posita angka 3 adalah tidak benar dan tidakberalasan, jika Para Pemohon merasa hak konstitusinya untukdipilin telah dikebiri, dengan adanya Pasal 42 Peraturan BupatiNomor 20 Tahun 2017 Tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan,Pemilihan, Pengangkatan Pelantikan dan Pemberhentian KepalaDesa karena di wilayah pemilihan Para Pemohon kurang dari 5(lima) orang, justru Peraturan Bupati ini dibuat agar untuk melindungiHalaman 15 dari 31 halaman.

Putusan Nomor 85 P/HUM/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.16.17.tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan, Pemilihnan, Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;Bahwa dalam posita angka 19 jika dikatakan Peraturan BupatiNomor 94 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan BupatiNomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman tata cara Pencalonan,Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian KepalaDesa pada

No. 31 K/TUN/2004dan c UndangUndang No. 5 Tahun 1986, karenanya patut untuk dinyatakanbatal atau tidak sah;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Penggugat mohonkepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya supaya memberikanputusan sebagai berikut :1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat;Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat No. 04/2002,tentang Pengangkatan dan Pelantikan Sdr.

penundaandari Pengurus dan Anggota BPD maka acara pelantikan tersebut diundurpada tanggal 11 Juni 2002, dimana dalam kesempatan tersebut Tergugatjuga telah menyebar undangan yang kedua kalinya kepada tokohmasyarakat, Pengurus dan Anggota BPD; Dengan demikian PenggugatHal. 4 dari 9 hal.

No. 31 K/TUN/2004dianggap mengetahui adanya Pelantikan Sekretaris Desa Plosolor padatanggal 27 Mei 2002, bukan pada tanggal 11 Juni 2002. Oleh karena itugugatan ini seharusnya diajukan sebelum tanggal 27 Agustus 2002sebagai batas terakhir pengajuan gugatan;3. Bahwa Surat Keputusan No. 4/2002 ditetapkan tanggal 27 Mei 2002,bukan tanggal 11 Juni 2002 sebagaimana dalil Penggugat dalamgugatannya di atas serta petitum angka 3.

Padahal sebelumnya tanggal 27Mei 2002 telah disebar undangan mengenai pelantikan danpengangkatan Sekretaris Desa yang diketahui umum (P9). Apalagitanggal Surat Keputusan Pengangkatan Sekretaris Desa Plosolor adalahtanggal 27 Mei 2002 bukan tanggal 11 Juni 2002 (Bukti P4). SeharusnyaJudex Factie menyatakan gugatan Penggugat telah melampaui bataswaktu yang ditetapkan oleh Undangundang karena telah melebihi 90Hal. 6 dari 9 hal. Put.

, MahkamahAgung tidak sependapat karena tanggal 27 April 2002 adalah tanggalditerbitkannya Pengangkatan Sekretaris Desa Plosolor dan tanggal 11 Juni2002 adalah tanggal Pelantikan Sekretaris Desa, karenanya Pelantikan tidakmelebihi tenggang waktu yang ditentukan;Bahwa mengenai adanya kebocoran soalsoal ujian dimana Juhantomemperoleh kebocoran hal tersebut tidak dapat diterapbkan kepada R.

Bupati dan Wakil Bupati terpilin telah menekankan bahwasetiap pengeluaran/penggunaan dana pelantikan harus seijin Ketua Panitiayaitu saksi CHARLY M.

SIMANJUNTAK;Sampai pada saat pelantikan tanggal 25 Maret 2013, terdakwa yang sulitdihubungi oleh Panitia Pelantikan akhirnya sebagian menggunakan dana uangdipegang saksi Agustinus Pagawak (Bendahara Il) serta uang pribadi Bupatidan Wakil Bupati terpilin guna mensukseskan acara pelantikan, sedangkanterdakwa yang menguasai uang/dana Panitia Pelantikan Bupati dan WakilHalaman 4 dari 33 hal.

Putusan Nomor 87/Pid.B/2015/PT JAPsetiap pengeluaran/penggunaan dana pelantikan harus seijin Ketua Panitiayaitu saksi CHARLY M.

SIMANJUNTAK;> Sampai pada saat pelantikan tanggal 25 Maret 2013, terdakwa yang sulitdihubungi oleh Panitia Pelantikan akhirnya sebagian menggunakan danauangdipegang saksi Agustinus Pagawak (Bendahara Il) serta uang pribadi Bupatidan Wakil Bupati terpilin guna mensukseskan acara pelantikan, sedangkanterdakwa selaku Bendahara yang menguasai uang/dana Panitia PelantikanBupati dan Wakil Bupati Kabupaten Memberamo Tengah dengan totalRp. 1.600.000.000, (satu milyar enam ratus juta rupiah) sampai dengan

Bahwa Terdakwa masih memegang sisa dana pelantikan karena belumdilakukan pertanggungjawaban pengeluaran dan juga karena Terdakwa telahdilaporkan ke Polda Papua sehingga tidak tau kepada siapa sisa danapelantikan tersebut diserahkan;4. Bahwa Terdakwa memberikan sisa dana pelantikan kepada penyidik hanyasupaya terdakwa merasa aman;5.

Bahwa Pelantikan Sdr. MUHAMMAD INDRO SUSILOsebagai Perangkat Desa Jabatan Sekretaris Desa Tlogorejodilakukan pada tanggal 15 Maret 2018;3.

Bahwa Saksi tahu ada pelantikan perangkat desa terpilih diBalai Desa Tlogorejo informasi dari temennya melalui Bahwa sepengtahuan Saksi pekerjaan Penggugat adalahpegawai Bahwa saat pelantikan Saksi sebagai Ketua BPD tidakdiundang karena sedangMenimbang, bahwa Pihak Tergugat setelah mengajukan buktibukti surat, untuk membuktikan dan menguatkan dalildalil Jawabannyadi dalam persidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yangmemberikan keterangan di bawah sumpah yang isi selengkapnyatersebut

Bahwa sesuai Perda paling lambat 2 minggu setelahpengumuman harus sudah ada pelantikan, ya sekitar bulan Maret Bahwa pelaksanaan pelantikan Sekretaris Desa danJogoboyo terpilih Desa Tlogorejo oleh Kepala Desa pada HariKamis, tanggal 15 Maret Bahwa yang mengundang para undangan untukmenyaksikan proses pelantikan Sekretaris Desa dan Jogoboyoterpilih Desa Tlogorejo adalah Panitia Pilperades diketahul Kepala Bahwa yang diundang untuk hadir dalam acara pelantikanSekretaris Desa dan Jogoboyo terpilih Desa

Tlogorejo olehKepala Desa adalah Para Ketua RW, Ketua RT, tokoh masyarakat,BPD, panitia dan unsur keamanan); Bahwa Saksi hadir pada acara pelantikan dimulai pukul Bahwa sifat dari proses pelantikan Sekretaris Desa danJogoboyo terpilin Desa Tlogorejo oleh Kepala Desa adalahsifatnya umum dan terbuka, semua warga dapat menyaksikan dantahu ada pelantikan Bahwa saat penambilan sumpah jaabatan saat pelantikanmenggunakan sound system sehingga undangan yang ada didalam dan yang menonton di luar balai desa

Bahwa Saksi tahu ada pelantikan perangkat desa terpiliholeh Kepala Desa Tlogorejo di Balai Desa Tlogorejo karena Saksimendapat undangan secara tertulis dari panitia Pilperades; Bahwa yang mengundang Saksi untuk hadir pada acarapelantikan perangkat desa terpilin Desa Tlogorejo adalah KetuaPanitia Pilperades Desa Tlogorej0; Bahwa acara pelantikan peangkat desa terpilin oleh KepalaDesa Tlogorejo dilaksanakan Hari Kamis, tanggal 15 Maret Bahwa formasi jabatan yang dilakukan pelantikan olehKepala Desa

Setelah beberapakali di tindaklanjuti oleh Penggugat akhirnya Ketua Presidium DewanAdat menyampaikan bersedia melakukan pelantikan pada tanggal 10Maret 2012 sehingga diedarkanlah undangan pada tanggal 6 maret.

ALI) untuk menyaksikanproses pelantikan tersebut. Kemudian acara tersebut dilaksanakanGIGMIQAN VEN VGELT 5 ~~ mmm mam nn nnn nm.

Foto copy SURAT PERMOHONAN PELANTIKAN KEPALA ADATKAMPUNG DINGIN TANGGAL 2 FEBRUARI 2012 KEPADAPRESIDIUM DEWAN ADAT KABUPATEN KUTAI BARAT, bermeteraicukup dan sesuai aslinya, diberi tanda P8; 9. Foto copy SURAT UNDANGAN PELANTIKAN NOMOR 07/KA/KD/KB/II/2012 TANGGAL 06 MARET 2012, bermeterai cukup dan sesuaiaslinya, diberi tanda PQ; 22 ne nn ono10.

Saksi ELISOSON; 2nnn nnn nnn nn nn nn nn eene Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi pelantikan Kepala AdatKampung Dingin, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai BaratHalaman 15 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Padt.G/2014/PN Sdwpada tanggal 10 Maret 2012 karena Saksi sebagai Kepala AdatBesar Provinsi Kalimantan Timur mendapat undangan untukmenghadiri pelantikan tersebut;Bahwa sebelum dilaksanakan pelantikan tersebut yang dilaksanakandi Kampung Dingin, Saksi datang ke kantor Presidium Dewat

tersebut dan kemudiandilaksanakanlah pelantikan Kepala Adat dan staff Kampung Dingin yangdilaksanakan di Kampung Dingin yang dibuktikan oleh Penggugat denganmengajukan bukti surat berupa FOTOFOTO ACARA PELANTIKAN KEPALAADAT KAMPUNG DINGIN sebagaimana terdapat dalam bukti surat P13 laludibuatlah Berita Acara Pengambilan Sumpah / Janji yang mana pada saatpengambilan Sumpah / Janji tersebut yang melakukan Janji adalah RINTING,DAUD WELLYS MUTING,A.Ma.

Meskipun demikian pemungutan suara tetap dilangsungkan ;15 Bahwa fakta tersebut pada posita butir 14 diatas menunjukkan bahwapelaksana Pemilihan Kepala Desa Lohia melanggar ketentuan Pasal 13Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor : 6 Tahun 2006 tentang Tata CaraPemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, dan Pelantikan Kepala Desa junctoketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor : 19 Tahun2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pemilihan, Pencalonan ,Pengangkatan, dan Pelantikan Kepala

: 6 Tahun 2006 tentangTata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan dan Pelantikan Kepalae Pelaksanaan Pelantikan Kepala Desa Lohia Terpilih melanggar ketentuanPasal 51 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor : 72 Tahun 2005tentang Desa juncto Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor :6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan,dan Pelantikan Kepala Desa ; Bahwa dengan demikian, tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan Nomor :202 Tahun 2011 tentang Pengangkatan Kepala Desa

Kepala Desa Terpilih Desa Lohia harus dilantik ;Bahwa ternyata setelah terbit Keputusan Pelantikan molor sampai 20 (dua puluhhari) lebih baru diadakan pelantikan. Ini hanya menunggu perkembangan situasikeamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif serta pergantian Camat Lohiasebab ternyata Camat Lohia sebelumnya juga ikut memposisikan dirinya sebagaibagian yang berkompetisi dalam pemilihan Kepala Desa Lohia, sehinggaPemerintah Kab.

Muna Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan,Pencalonan, Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa jo. pasal 12 PeraturanBupati Muna Nomor 19 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata CaraPemilihan, Pencalonan, Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa ; Garis datar 4 Tergugat menanggapinya bahwa keluarnya keputusan pengangkatankepala desa terpilih Desa Lohia telah sesuai dengan Peraturan Perundangan yangberlaku yaitu pasal 50 PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa jo.

PERDAKabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan,Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa ;16 Bahwa Keluarnya Keputusan Bupati Muna Nomor 202 Tahun 2011 tentangPengangkatan Kepala Desa Lohia Kecamatan Lohia telah sesuai dengan peraturanperundangundangan yang berlaku serta mencermati Asasasas Umum PemerintahanYang Baik, sehingga tindakan Tergugat mengeluarkan keputusan a quo sertamelaksanakan pelantikan Kepala Desa Lohia Kecamatan Lohia Kabupaten Munadinyatakan sah. ;

Kemudian pada tanggal 04 Juni 2017 dilaksanakan pelantikan calon perangkat Desa yang lulus dalam ujian yaitu saksi Achmad Andis, saksi MadDholib dan saksi Rohmad Efendi:wana nnn nee Bahwa terdakwa MULYONO TAUFIQ, S.PD.

Kemudian pada tanggal 04 Juni 2017 dilaksanakan pelantikan calonperangkat Desa yang lIulus dalam ujian yaitu Saksi Achmad Andis, saksi MadDholib dan saksi Rohmad Efendi.wana enn nee Bahwa terdakwa MULYONO TAUFIQ, S.PD.

Bahwa sesuai dengan keterangan yang peroleh dari saksi AchmadAndis, uang tersebut adalah uang atas permintaan dari terdakwa untukbiaya pelantikan dirinya sebagai Sekretaris Desa Sumberjo Kec. PucukKab. Lamongan yang sudah dilaksanakan sekira pada hari Jum/attanggal 26 Mei 2017 di Kantor Desa Sumberjo Kec. Pucuk Kab.Lamongan, dimana setelah pelantikan tersebut terdakwa juga masihsering meminta uang kepada saksi ACMAD ANDIS dengan alasansebagai biaya pelantikan tersebut.

bahwa besarannya kekuranganpembayaran untuk biaya pelantikan sebagai Sekretaris Desa terdakwalupadikarenakan tidak membawa catatanya dan dalam penyerahanuang tersebut tidak dibuatkan bukti tanda terima.

tidak terdapat diDPT, jumlah hak pilihnya 11 orang, tetapi lembaran tersebut tanpa diberitanggal, dan tidak dibuatkan berita acara, serta tidak diumukan di BalaiDesa, demikian juga DPT yang sudah jadi tidak diumumkan, dan Penggugattidak diberi waktu untuk mempelajari DPT dan DPT tambahan tersebut,padahal menurut ketentuan Peraturan Bupati Sumenep No.1 Tahun 2013Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten SumenepNomor 21 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan

pencoblosan surat suara, jika dihitung secara kasatmata kurang lebih 20 orang yang diantar; Ada 2 kotak suara, tetapi yang diperlihatkan oleh Panitia kepada saksisaksi, ketiga Calon Kepala Desa, dan kepada pihak MUSPIKA hanya 1kotak suara, sedangkan kotak suara yang satunya tidak diperlihatkan,hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Sumenep No.1 Tahun 2013Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten SumenepNomor 21 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan

Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugatuntuk Nomor dan tanggal SKnya sama semua se Kabupaten Sumenepyang berbeda hanya tentangnya saja menunjuk kepada masing masingDesa, Pengesahan dan Pelantikan Kepala Desa Terpilin se KabupatenSumenep pada saat itu hanya bersifat seremonial, serta dihukum pulakepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ; Berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada KetuaPengadilan Tata Usaha Negara Surabaya atau Majelis Hakim yang memeriksaperkara ini

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan BupatiSumenep Nomor : 188/318/KEP/435.013/2013, tanggal 13 Juni 2013,Tentang Pelantikan Kepala Desa Terpilin atas nama SAHODDIN sebagaiKepala Desa Grujugan, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep, yangditerbitkan oleh Tergugat ; 252522 02 =Mewajibkan kepada Tergugat untuk memerintahkan kepada PanitiaPemilihan Kepala Desa Grujugan untuk melaksanakan Pemilihan KepalaDesa Ulang di Desa Grujugan, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep;5.

Bahwa, pada tanggal 22 Mei 2013 Tergugat menerima surat dari BadanPermusyawaratan Desa Grujugan Nomor : 141/26/435/420/104/BPD/2013Perihal : Usul Pengesahan Dan Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih; Buktibertanda T 1 5 nnnn nnn nn nnn nnn nn nn nce en ccc cre cen cee cee ec cnn cen nce oe cae cae cana. Bahwa, terlampir didalam surat dari BPD Desa Grujugan tersebutdiantaranya adalah : 220 02 22 eno nnn nnn nne nenaa.

Bahwa pelantikan yang dilakukan Tergugat atas sejumlah lebih 100 orangeselon Ill di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional pada tanggal 7Januari 2011 mencakup Penggugat; Penggugat melalui pelantikan tersebutdiangkat menjadi Kepala Subdirektorat Pendidik Dan Tenaga KependidikanPendidikan Khusus Dan Layanan Khusus, Direktorat Pembinaan Pendidikdan Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah, Direktorat JenderalPendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan Nasional;5.

Bahwa akan tetapi pelantikan pada tanggal 7 Januari 2011, Penggugat tidakmengetahui pukul atau jam berapa akan berlangsung, karenapenyelenggara pengundangan yakni bawahan dari bawahan Tergugat tidakmenyampaikan undangan resmi untuk acara pelantikan itu secara patut;Bahwa hingga pukul 19.30 tanggal 6 Januari 2011 Penggugat masih beradadi kantor Pusat Perbukuan Kemdiknas, Jalan Gunung Sahari Raya Nomor 4Jakarta di Lantai 4 Bidang Informasi bersama teman staf, namun tidak adapemberitahuan apapun dari

pihak yang berwenang akan ada pelantikan;9.

Bahwa Penggugat harap harapan itu terealisasikan dalamkewenangan aktif PITUN, dimana seperti Penggugat alami tidakmendapatkan Keputusan Tata Usaha Negara terkait pelantikan, semogaHalaman 6 dari 15 halaman.

Posita gugatan Penggugat menerangkan mengenai undangan pelantikan,pengambilan sumpah jabatan (pelantikan) dan pemeriksaan atas namaPenggugat, sementara itu petitum gugatan adalah meminta pembatalanKeputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 68/MPN.A4/KP/201 1tanggal 31 Januari 2011, hal ini membuktikan petitum tidak didukung olehposita;b.

haridan jam kerja, akan tetapi pelantikan Sdr.

Sedangkan undangan pelantikan diedarkan padahari itu juga, yakni Jumat, 2 Desember 2016 yang isinya tertulis untukacara pelantikan Tanggal 2 November 2016, sehingga menimbulkankeraguan/kebingunganpada penerima undangan untuk menghadiri acarapelantikan tersebut. Hal itu menunjukan itikad buruk TERGUGATuntuk secara sembunyisembunyi memaksakan kehendaknya dalampengangkatan dan pelantikan Sekretaris Desa Jatiyoso ini.

Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 72 Tahun2016 tersebut diatas karena ketentuan hanya menyebutkan hari kerja sedangkanwaktu (jam) pelaksanaan pelantikan tidak diatur.Halaman 21 dari 67 hal Putusan Nomor : 075/G/2016/PTUN.SMGMengenai undangan pelantikan yang oleh PARA PENGGUGAT dikatakan bahwaundangan pelantikan diedarkan pada hari itu juga, yakni Jumat, 2 Desember 2016yang isinya tertulis untuk acara pelantikan tanggal 2 Nopember 2016 adalah benarnamun perlu diketahui bahwa dalam agenda surat keluar

TERGUGAT ketikamelakukan pelantikan terhadap Sdr.

Tugino Hadi Perwito sebagai tokoh masyarakat telah mengajukansurat aduan atau keberatan atas pelantikan Sdr.

Disebabkan adanya pihakpihaktertentu yang tidak menginginkan pelantikan tersebut, Terdakwa I RAHMATYANI Als RAHMAT Bin AMIR HUSIN bersamasama dengan Terdakwa IIARDI SAPUTRA Als IPUT Bin MATYULIS serta kurang lebih 100 (seratus)orang warsa masyarakat yang menolak pelantikan tersebut mendatangi KantorCamat Tambang untuk menggagalkan pelantikan Sdr. ABDUL RAZAKmenjadi Penjabat Sementara Kepala Desa Aur Sati.

Tambang Kab.Kampar.Bahwa yang telah dirusak oleh para terdakwa adalah fasilitas instansipemerintah pada Kantor Kecamatan Tambang dan Mobil Dinas KecamatanTambang;e Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2013 sekira pukul 08.30 Wib, diKantor Camat Tambang sedang berlangsung Acara Pelantikan PejabatSementara Kepala Desa Aur Sati.

Pada saat itu saksi melihat orangorang tersebut membentangkanspanduk yang berisikan penolakan pelantikan Pjs Kepala Desa Aur Sati olehCamat Tambang. Saat itu saksi melihat sdr. Zulfhami, sdr.Aguswan danTerdakwa II secara bergantian melakukan orasi, dengan maksud agar CamatTambang memberhentikan acara pelantikan tersebut. Oleh karena tidakmendapat respons dari Camat Tambang, para pendemo mulai anarkis danmelakukan pelemparan terhadap kaca samping Kantor Camat denganmenggunakan batu.

Disebabkan adanya pihakpihak tertentu yang tidak menginginkan pelantikantersebut, Para Terdakwa bersamasama dengan kurang lebih 100 (seratus) orang wargamasyarakat yang menolak pelantikan tersebut mendatangi Kantor Camat Tambang untukmenggagalkan pelantikan sdr.Abdul Razak menjadi Penjabat Sementara Kepala Desa Aur Satidan setelah warga masyarakat berkumpul di Kantor Camat Tambang, selanjutnya Terdakwa Idengan menggunakan menggunakan pengeras suara / Toa langsung menyampaikan orasinya;Menimbang,

Bidang Pemerintah Desa yang digunakan dalamacara Seremonial proses pelantikan beberapa Kepala Desa saat ituyang berfungsi untuk mempermudah pemanggilan terhadap KepalaDesa yang dipanggil untuk dilakukan Pelantikan olehTergugat; c Bahwa seharusnya yang menjadi Obyek sengketa adalah KeputusanTata Usaha Negara yaitu, Nomor : 188/354/404.012/2013 tentangPemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Desa Kedungputri,Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi Tanggal 17 ~~ JuliBahwa, Posita Gugatan/Dalil Gugatan yang

, dan Pemberhentian Kepala Desa Juncto Perbup No. 5Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan,Pelantikan,dan Pemberhentian Kepala Desa, adalah sebagai berikut :a.

Pelantikan kepala desa.Jawaban Tergugat terhadap Gugatan penggugat secara kronologis tentang prosespelaksanaan pemilihan kepala desa, Desa Kedungputri, Kecamatan Paron, KabupatenNgawi tanggal 7 Juli 2013 adalah sebagai berikut : a.

Tanggal 18 Mei 2013, Pembentukan dan Pelantikan Badan PermusyawaratanDesa (BPD) Desa Kedungputri periode 20132019 (pelantikan dilaksanakan olehCamat Paron atas nama Bupati Ngawi) yang kemudian dengan terbentuknya15anggota BPD baru tersebut untuk segera memproses pelaksanaan pemilihanKepala Desa di Desa Kedungputri yang akan berakhir masaJabatannya;Tanggal 25 Mei 2013, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kedungputrimembentuk Susunan Kepanitiaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala DesaKedungputri, Kecamatan

, Kewenangan ini adalah Kewenangan AtributifPerda Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Juncto PerbupNgawi Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa yaitu :a.

Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/Pelantikan dan PemberhentianKepala Pekon, dihubungkan lagi dengan Pasal 1 angka 15 Peraturan BupatiTanggamus Nomor 69 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis PelaksanaanPeraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2015 tentang TataCara Pemilihan, Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon,sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 16Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 69Tahun 2019 tentang Petunjuk

Teknis Pelaksanaan Peraturan DaerahKabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan,Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon, diubah lagidengan Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 66 Tahun 2020 tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 69 Tahun 2019tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah KabupatenTanggamus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan,Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon, dan diubah lagidengan Peraturan

dan Pemberhentian Kepala Pekon, sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 7 Tahun2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/Pelantikan danPemberhentian Kepala Pekon, dan diubah lagi dengan Peraturan DaerahKabupaten Tanggamus Nomor17 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan,Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon

tentang Tata Cara Pemilihan,Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon, diubah lagidengan Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 66 Tahun 2020 tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 69 Tahun 2019tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah KabupatenTanggamus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan,Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon, dan diubah lagidengan Peraturan Bupati Tanggamus No. 79 Tahun 2020 Tentang PerubahanHalaman 6 dari 24

/Pelantikan DanPemberhentian Kepala Pekon, Pasal 1 angka 3, Jo.

huruf c PeraturanWalikota Tual Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa,Panitia Pemilihan Kepala Desa ;e Panitia pemilihan Kepala Desa (berkedudukan di tingkat Desa) yangmempunyai tugas sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf c PeraturanWalikota Tual Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa,Panitia Pemilihan Kepala Desa ;Bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1)

Berdasarkan Proses danMekanisme yang Cacat Hukum dan bertentangan dengan peraturanPerundangundangan, yang oleh Para Penggugat dalam gugatannyamenggunakan tiga istilah masingmasing Peraturan Walikota Tual Nomor50 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa adalah tidak benar, dan yangbenar adalah Peraturan Walikota Tual Nomor 50 Tahun 2009 tentang TataCara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan PemberhentianKepala Desa, kemudian

Peraturan Daerah Kota Tual adalah tidak benar olehkarena hingga saat ini di Kota Tual belum ada Peraturan Daerah yangmengatur tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sehingga menjadi pertanyaanyang dimaksudkan dengan Peraturan Daerah dalam posita gugatan parapenggugat adalah Peraturan Daerah yang mengatur tentang apa?

, Pengangkatan, Pelantikan dan PemberhentianKepala Desa yang mengatur tentang pembentukan panitia pemilihan KepalaDesa oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa) sebagaimana amanat Pasal6 ayat 3 Peraturan Walikota Tual Nomor 50 Tahun 2009 tentang Tata CaraPemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan PemberhentianKepala Desa, kemudian panitia telah melaksanakan tugasnya berdasarkanPasal 7 huruf a, b, dan huruf c Peraturan Walikota Tual Nomor 50 Tahun2009 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan,

berjalan sesuai dengan Pasal 6 ayat 3, Pasal 7 huruf a, bdan huruf c serta Pasal 15 ayat 1, 2 dan ayat 3 Peraturan Walikota TualNomor 50 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;Bahwa dalam proses penjaringan dan penyaringan kepala desa,menghasilkan dua bakal calon kepala desa atas nama masingmasingAlhamid Renhoat dan Lahamudin Watngil.

Bukti T.2 : Peraturan Daerah Kabupaten BuolNomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan,Halaman 20 dari 54 Putusan Nomor: 2/P/FP/2020/PTUN.PLPemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan PemberhentianKepala Desa;3. Bukti T.3 : Peraturan Daerah Kabupaten BuolNomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas PeraturanDaerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan PemberhentianKepala Desa;A.

, dan Pemberhentian KepalaDesa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten BuolNomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah KabupatenBuol Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, serta PeraturanBupati Buol Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan Kepala Desa Secara Serentak dan PemberhentianKepala Desa, ternyata tidak ditemukan ketentuan mengenai batas

desa terpilin di desa yang menyelenggarakan pemilihan kepala desasecara serentak di wilayah hukum Kabupaten Buol diatur dalam Pasal 27 Ayat(3) dan Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 2 Tahun 2015tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, danPemberhentian Kepala Desa juncto Pasal 70, Pasal 72, dan Pasal 73 Ayat (1)Peraturan Bupati Buol Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan,Pemilinan, Pengangkatan, Pelantikan Kepala Desa Secara Serentak danPemberhentian

, dan Pemberhentian Kepala Desa, juncto Pasal 72 dan Pasal 73Ayat (1) Peraturan Bupati Buol Nomor 19 Tahun 2015 tentang PedomanPencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Kepala Desa SecaraSerentak dan Pemberhentian Kepala Desa, maka prosedur/tahapansebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (3) dan Pasal 28 Ayat (1) PeraturanDaerah Kabupaten Buol Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilinan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, junctoPasal 70 Peraturan Bupati Buol

,sebagaimana prosedur yang diatur pada Pasal 27 Ayat (3) dan Pasal 28 Ayat(1) Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian KepalaDesa, juncto Pasal 70 Peraturan Bupati Buol Nomor 19 Tahun 2015 tentangPedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Kepala DesaSecara Serentak dan Pemberhentian Kepala Desa;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimanatelah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim

sampai dengan 247,250 sampai dengan 254 berikut bukti pertanggungjawabannya (catatan BKU nomor 221,248, 249 penerimaan dengan SP2D);52. 1 (satu) ordner BKU rumah tangga Wakil Kepala Daerah asli bulan Desember tahun 2014 buku II nomor 255 sampai dengan 301 berikut bukti pertanggungjawabannya (catatan BKU nomor 303 sampai dengan 305 masih di Bendahara Pengeluaran);53. 55 (lima puluh lima) buah ucapan terima kasih Bupati TTS;54. 67 (enam puluh tujuh) undangan pengambilan sumpah jabatan serta pelantikan

2014 tanggal 5 Maret 2014;137 Nota kios Kobar tanggal 12 Maret 2014 senilai Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);138 Kwitansi dengan nomor BKU 72 tanggal 7 Maret 2014 senilai Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);139 Nota pesanan Nomor : Setwan. 01.03.028/09/2014 tanggal 05 Maret 2014 senilai Rp. 17.500.000,- (dua puluh juta rupiah);140 Surat perintah kerja (SPK) Nomor : Setwan. 01.03.028/08/2014 tanggal 5 Maret 2014;141 1 (satu) jepit daftar undangan pelantikan

Sekretariat Dewan;Bahwa DPRD tidak pernah membahas dana pelantikan Bupati dan WakilBupati senilai Rp. 250.000.000.Halaman 48 dari 139 Putusan Nomor: 21/Pid.SusTPK/2017/PN.Kpg.Bahwa DPRD pernah membahas dana makan minum untuk pelantikan Bupatidaan Wakil Bupati senilai dakam RKA tanggal 4 Nopember 2013 senilai Rp.57.500.000,Bahwa dana senilai Rp. 57.500.000, untuk jamuan prasmanan 1.000 (seribu)orang dengan perincian Rp. 50.000, per orang;Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana sampai dana untuk pelantikan

tidak adauntuk acara pelantikan Bupati dan Wakil Bupati;Bahwa mengenai dana senilai Rp. 250.000.000, untuk kegiatan makan minumdalam acara pelantikan Bupati dan Wakil Bupati tersebut Saksi tidak tahukarena tidak pernah dibicarakan dalam rapat panitia pelantikan;Bahwa Saksi tidak tahu pada Sekretariat Daerah TTS ada kode rekeningkhusus untuk acara pelantikan Bupati dan Wakil Bupati;Bahwa Saksi tahu acara pelantikan di DPRD maupun acara di Kantor Bupatidilaksanakan secara paralel artinya di DPRD dan

tahu snack selain yang disiapbkan oleh Dewan tidak ada snacklain dari luar;Bahwa seletah acara di DPRD tidak ada acara lain;Bahwa dalam undangan tidak disebutkan bahwa setelah pelantikan akandilanjutkan dengan acara makanmakan di Sekretariat Pemda TTS;Bahwa setelah pelantikan ada makan siang;Bahwa Saksi menghadiri rapat panitia pelantikan Bupati dan Wakil Bupatihanya satu kali saja;Bahwa kalau rapat yang membicarakan mengenai makan minum saat ituSaksi tidak hadir;Bahwa Saksi tidak tahu Ketua Seksi

Bupati dan Wakil Bupati TTS tahun2014;Halaman 79 dari 139 Putusan Nomor: 21/Pid.SusTPK/2017/PN.Kpg.Bahwa Saksi hadir dalam kapasitas sebagai rohaniawan;Bahwa acara tersebut berlangsung di gedung DPRD Kabupaten TTS;Bahwa Saksi tahu dalam acara tersebut ada makan minum;Bahwa makan minum berupa snack dan makan prasmanan dimana snacksebelum acara pelantikan di gedung DPRD sedangkan makan prasmanansetelah acara pelantikan di Kantor Bupati;Bahwa yang di undang untuk mengikuti acara pelantikan tersebut

SPJ Pelantikan 1 (satu) Map @ Rp.250.000.000.4. SPJ Pengresmian 1 (satu) Map @ Rp. 150.000.000,dari Misraim M.M.H.

Pasal 3, pasal4, pasal 5 ayat (1), pasal 5 ayat (2)Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor : 5tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan,Pemiliohan, Pelantikan dan PemberhentianKepala Desa jo. 5 ayat (3), 5 ayat (4)Peraturan Bupati Sampang Nomor : 8 tahun 2007tentang Petunjuk Pelaksanaan PeraturanDaerah Kabupaten Sampang Nomor : 5 tahun2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, makadapat ketahui dengan jelas bahwa Ketua PanitiaPemilihan Kepala Desa (P2KD)

Foto Copy ijazah MTsN / MAN/ PGAN/ dan surat keterangan Penggantiijazah yang rusak/hilang dilegalisir olehKepala Sekolah yang bersangkutan dan KepalaKantor Departemen Agama bagi yang berijazahMTsN/MAN/PGAN;53Sesirtst Beans Sohne ean Blo. 0 Sill VF wwe: woase 121s exncen meBahwa Sesuai dengan Pasal 8 huruf (d)Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomer 5tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentiankepala Desa Jo.

Pasal 8 huruf (d) PeraturanBupati Sampang Paraturan Bupati Sampang Nomer8 Tahun 2007 tentang Petunjuk PelaksanaanPeraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomer 5tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentiankepala Desa, Jo.

Pasal5huruf (f huruf (f) Peraturan Daerah Kabupaten SampangNomer 5. tahun 2006 tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan, Pelantikan danPemberhentian kepala Desa tahun 2006 tentangTata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan danPemberhentian kepala Desa, maka P2KD berhakmelakukan seleksi administratif dan memeriksakelengkapan' administratif bakal talon dan hasilPemeriksaan administratif ditetapkan oleh P2KD,begitu. juga bakal calon kepala desa SUPARTO yangsetelah diperiksa oleh P2KD ternyata tidak memenuhisyarat

Pasal 11. ayat (2) Peraturan DaerahKabupaten Sampang Nomer 5 tahun 2006tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentiankepala Desa yang berbunyi57"Permohonan Pencalonan Kepala Desa diajukansecara tertulis kepada panitia pemilihandengan dilampiri berkas Persyaratan yangditetapKan= 3 seexn+sseseeeesscmne eee snene semePasal 12 ayat (1) dan ayat (2) PeraturanDaerah Kabupaten Sampang Nomer 5 tahun2006 tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentiankepala Desa

Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat KeputusanPengangkatan dan Pelantikan Wiwik Wijayantiningsih / Penggugatmenjadi Kepala Desa DesaKedungputri Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi untuk masa jabatan tahun 2013 Menimbang, bahwa adapun yang dijadikan alasan atas tuntutan tersebut, sesuaidengan posita gugatan Penggugat / Pembanding, intinya ( dari sisi Hukum Tata UsahaNegara ) adalah sebagai berikut :e Bahwa menurut Penggugat/Pembanding, yang menjadi obyek sengketa adalahSurat Keputusan Tergugat

danPemberhentian Kepala Desa Juncto Perbup Ngawi Nomor 5 Tahun 2007 tentangPedoman Pelaksanaan Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa; dari segi kewenangan pengangkatan Kepala Desaterpilin Desa Kedungputri oleh Tergugat atas nama Tri Wahyudiono yangtertuang dalam Keputusan Bupati Nomor. 188/354/404.012/2013 tentangPemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Kedungputri,Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi tanggal 17 Juli 2013 merupakankewenangan Tergugat

, Kewenangan ini adalah Kewenangan Atributif PerdaKabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa JunctoPerbup Ngawi Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman PelaksanaanPencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian KepalaDesa yaitu : a.

Perbub Ngawi Nomor 5 Tahun 2007 Pasal 36 ayat (1) dan (2);pengangkatan/pelantikan Kepala Desa lKedungputri, Kecamatan Paron,Kabupaten Ngawi atas nama Tri Wahyudiono oleh Tergugat telah proseduralkarena didasarkan pada : a. Surat dari BPD Desa Kedungputri Nomor 06/BPD.VII/2013, tentang Usulan Pemberhentian Kades Kedungputri danPengangkatan Kades Terpilin tanggal 10 Juli 2013 Kepada Tergugat Cq. CamatParon, b.

dan Pemberhentian Kepala Desa danPeraturan Bupati Ngawi Nomor : 5 tahun 2007 tentang Pedoman PelaksanaanPencalonan Pemilihan Pengangkatan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, ternyata bahwa dari aspek substansi materiil penerbitan keputusan obyeksengketa adalah sah berdasarkan hukum dan tidak bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku ; e Bahwa berdasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulanbahwa dari segi kewenangan, prosedur dan substansi penerbitan obyeksengketa