Keuchik Gampong Putim yaitu Reflizar, S.E.; Bahwa bentuk penolakan tersebut dilakukan dengan memasangspanduk penolakan pelantikan Pjs.

Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa.

olehTergugat.;4 Bahwa dalam seluruh gugatannya Penggugat mendalilkan Tergugat telahmelanggar ayat (3) Pasal 5 Peraturan Bupati Bandung Nomor 27 Tahun 2006tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentangPencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Jo ayat (5)Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pencalonan,Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian KepalaBahwa gugatan ini jelas tidak berdasar mengingat hanya menunjukkan ayat (5)saja yang

Bahwa berdasarkan uraiandiatas jelaslah objek sengketa telah diterbitkan dengan mengacu padaprosedur yang diatur dalam Pasal 34 Peraturan Daerah Nomor : 8 Tahun2006 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan PemberhentianKepala Desa dan proses Pilkades dilaksanakan melalui tahapantahapansebagaimana telah ditentukan dalam Peraturan Daerah Nomor: 8Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa Jo Peraturan Bupati Nomor: 27 Tahun 2006tentang Petunjuk Pelaksanaan

tentangPencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian KepalaSehingga jelaslah tidak beralasan secara hukum apabila objek sengketa inidigugat dengan dasar ketentuan tersebut.

Bukti P4: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor :72 Tahun 2005 tentang Desa(foto copy dari foto Bukti P5 : Peraturan Daerah KabupatenBandung Nomor : 8 tahun2006 tentang Pencalonan,Pemilihan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa(foto copy dari fotocopy ) ; Bukti P6: Peraturan Bupati BandungNomor : 27 tahun 2006tentang Petunjuk PelaksanaanPeraturan Daerah Nomor : 8tahun 2006 tentangPencalonan, Pemilihan,Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa(foto copy dari fotocopy ) ; Bukti P7 : Peraturan

Bidang Pemerintah Desa yang digunakan dalamacara Seremonial proses pelantikan beberapa Kepala Desa saat ituyang berfungsi untuk mempermudah pemanggilan terhadap KepalaDesa yang dipanggil untuk dilakukan Pelantikan olehTergugat; c Bahwa seharusnya yang menjadi Obyek sengketa adalah KeputusanTata Usaha Negara yaitu, Nomor : 188/354/404.012/2013 tentangPemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Desa Kedungputri,Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi Tanggal 17 ~~ JuliBahwa, Posita Gugatan/Dalil Gugatan yang

, dan Pemberhentian Kepala Desa Juncto Perbup No. 5Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan,Pelantikan,dan Pemberhentian Kepala Desa, adalah sebagai berikut :a.

Pelantikan kepala desa.Jawaban Tergugat terhadap Gugatan penggugat secara kronologis tentang prosespelaksanaan pemilihan kepala desa, Desa Kedungputri, Kecamatan Paron, KabupatenNgawi tanggal 7 Juli 2013 adalah sebagai berikut : a.

Tanggal 18 Mei 2013, Pembentukan dan Pelantikan Badan PermusyawaratanDesa (BPD) Desa Kedungputri periode 20132019 (pelantikan dilaksanakan olehCamat Paron atas nama Bupati Ngawi) yang kemudian dengan terbentuknya15anggota BPD baru tersebut untuk segera memproses pelaksanaan pemilihanKepala Desa di Desa Kedungputri yang akan berakhir masaJabatannya;Tanggal 25 Mei 2013, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kedungputrimembentuk Susunan Kepanitiaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala DesaKedungputri, Kecamatan

, Kewenangan ini adalah Kewenangan AtributifPerda Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Juncto PerbupNgawi Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa yaitu :a.

Oleh karena sampai detik akan dilaksanakannya pelantikan terhadapKepala Desa Terpilin Desa Grujugan tidak ada Lembaga Pro Yustisia yangmembatalkan Surat Keputusan BPD Desa Grujugan tersebut, makaberdasarkan Usul dari Badan Permusyawaratan Desa Grujugan ( Buktibertanda T 1 ), Tergugat melakukan pelantikan terhadap Calon KepalaDesa Terpilin Atas Nama : SAHODDIN ; Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat II Intervensi / TurutTerbanding , terhadap gugatan Penggugat / Terbanding tersebut telahmengajukan jawaban

Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor: 188/318/KEP/435.013/2013, tanggal 13 Juni 2013, Tentang Pelantikan KepalaDesa Terpilin atas nama SAHODDIN sebagai Kepala Desa Grujugan,Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep yang diterbitkan Tergugat ;3.

danPemberhentian Kepala Desa, Pasal 53 BAB VIII Pengesahan DanPelantikan, Pasal 54 Bagian Kedua Pelantikan jo.

Peraturan DaerahKabupaten Sumenep Nomor 21 Tahun 2006 Tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa, Pasal 53Hal.10 dari 15 hal. putusan Nomor : 80/B/2014/PT.TUN SBY.BAB VIII Pengesahan Dan Pelantikan, Pasal 54 Bagian KeduaPelantikan, maka Tergugat / Pembanding berwenang menerbitkankeputusan obyek sengketa yang berupa Surat Keputusan BupatiSumenep Nomor : 188/318/KEP/435.013/2013, tanggal 13 Juni 2013,Tentang Pelantikan Kepala Desa Terpilin atas nama

Desa Terpilin Pasal 53 BAB VIIIPengesahan dan Pelantikan, Pasal 54 Bagian Kedua Pelantikan ;Hal.11 dari 15 hal. putusan Nomor : 80/B/2014/PT.TUN SBY.e Bahwa dari segi substansi, kKeputusan obyek sengketa yang berupaSurat Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 188/318/KEP/435.013/2013,tanggal 13 Juni 2013, Tentang Pelantikan Kepala Desa Terpilin atasnama SAHODDIN sebagai Kepala Desa Grujugan, Kecamatan Gapura,Kabupaten Sumenep, yang diterbitkan oleh Tergugat, telah didasarkanatas Keputusan Badan Permusyawaratan

Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Nias Selatan, maka Tergugattidak perlu menanggapinya lebih lanjut dalam uaraian dalil jawaban ini;.

Bupati Nias Selatan Nomor04.12 16 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di KabupatenNias Selatan, maka alasan Penggugat dimaksud sangat tidak berdasardan harus dikesampingkan serta tidak perlu dipertimbangkan dalamperkara ini dengan segala akibatnya hukumnya;.

, Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Nias Selatan,dan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 04.12 23Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor04.12 16 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di KabupatenNias Selatan, maka tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketatelah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukumdan peraturan

Sembiring ;Bukti T16 : Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor04 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan DaerahKabupaten Nias Selatan Nomor 05 Tahun 2017 tentangPerkara No. 31/G/2020/PTUNMDNHalaman 41Pencalonan, Pemilinan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Nias Selatan;Bukti T17 : Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 05Tahun 2017 tentang Pencalonan, Pemilihnan, Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di KabupatenNias

Selatan ;Bukti T18 : Fotokopi Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 04.12 16Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa diKabupaten Nias Selatan ;Bukti T19 : Fotokopi Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 04.12 23Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati NiasSelatan Nomor 04.12 23 Tahun 2019 tentang Petunjuk TeknisPencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Nias Selatan ;Bukti T20

Bupati dan Wakil Bupati terpilin telah menekankan bahwasetiap pengeluaran/penggunaan dana pelantikan harus seijin Ketua Panitiayaitu saksi CHARLY M.

SIMANJUNTAK;Sampai pada saat pelantikan tanggal 25 Maret 2013, terdakwa yang sulitdihubungi oleh Panitia Pelantikan akhirnya sebagian menggunakan dana uangdipegang saksi Agustinus Pagawak (Bendahara Il) serta uang pribadi Bupatidan Wakil Bupati terpilin guna mensukseskan acara pelantikan, sedangkanterdakwa yang menguasai uang/dana Panitia Pelantikan Bupati dan WakilHalaman 4 dari 33 hal.

Putusan Nomor 87/Pid.B/2015/PT JAPsetiap pengeluaran/penggunaan dana pelantikan harus seijin Ketua Panitiayaitu saksi CHARLY M.

SIMANJUNTAK;> Sampai pada saat pelantikan tanggal 25 Maret 2013, terdakwa yang sulitdihubungi oleh Panitia Pelantikan akhirnya sebagian menggunakan danauangdipegang saksi Agustinus Pagawak (Bendahara Il) serta uang pribadi Bupatidan Wakil Bupati terpilin guna mensukseskan acara pelantikan, sedangkanterdakwa selaku Bendahara yang menguasai uang/dana Panitia PelantikanBupati dan Wakil Bupati Kabupaten Memberamo Tengah dengan totalRp. 1.600.000.000, (satu milyar enam ratus juta rupiah) sampai dengan

Bahwa Terdakwa masih memegang sisa dana pelantikan karena belumdilakukan pertanggungjawaban pengeluaran dan juga karena Terdakwa telahdilaporkan ke Polda Papua sehingga tidak tau kepada siapa sisa danapelantikan tersebut diserahkan;4. Bahwa Terdakwa memberikan sisa dana pelantikan kepada penyidik hanyasupaya terdakwa merasa aman;5.

Terdakwa ZAKARIA RAHAYAAN Alias JAKA menyatakan bahwaketerangan saksi tidak benar karena tidak ada kompromi bersamamasyarakat;Saksi ABDUL RAHMAN OHOIWUY:Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN Tul Bahwa Pada tanggal 7 Februari 2019 ada pelantikan Kepala OhoiNgurko, sekitar pukul 12 siang Wit saksi mendapat telepon saudaraIDRIS RAHAYAAN yang menagatakan bahwa Ohoi Ngurko sudahterbakar.

Setelah selesai pelantikan kami menuju ke rumah Kepala OhoiNgurko di Fidabot dan disana kami melihat siaran langsung di akunfacebook saudara NINING NUR AZIZA dan di dalam rekaman tersebutkami melihat; Bahwa Saksi sampaikan informasi Ohoi Ngurko telah terbakar kepadaKepala Ohoi Ngurko; Bahwa Saksi sampaikan informasi tersebut pada saat pelantikan KepalaOhoi; Bahwa Tanggal 8 Februari 2019, oleh Kepala Ohoi Ngruko, saksi dansaudara SAIFUDIN RAHAYAAN Alias IPO diberikan tugas pergi ke OhoiNgurko untuk

Bahwa saksi dan masyarakat bertemu dengan bapak Bupati padatanggal 6 Februari 2019 sebelum pelantikan dan kami jelaskan ke bapakBupati mengenai mekanisme sebelum pelantikan Kepala Ohoi dan bapakBupati meresponnya dengan menyuruh kami membuat surat sebagaidasar pembatalan pelantikan dan bapak Bupati berjanji tidak melakukanpelantikan, namun ternyata pelantikan tersebut dilaksanakan danmenyebabkan kekecewaan; Bahwa sebenarnya persoalan ini, bisa diselesaikan secara adat namuntidak ada tanggapan atau

ZAKARIA RAHAYAAN Alias JAKA:Bahwa Pada tanggal 6 Februari 2019 jam 8 pagi Wit kami ketemu denganBupati Maluku Tenggara diruang kerjanya dan di dampingi Kabag HukumKabupaten Maluku Tenggara PETRUS PAULUS UPI, S.H dan kamimenanyakan apakah Ohoi Ngurko masuk dalam daftar pelantikan KepalaOhoi ? dan siapa yang akan dilantik sebagai Kepala Ohoi Ngurko ?

Namun sebelum jam 5 sore Wit surat sudah kamiserahkan ke Kabag Hukum dan Kabag Hukum mengarahkan kami ketemudengan Ibu yang membuat undangan pelantikan Kepala Ohoi dan KabagHukum menyampaikan kepada ibu tersebut bahwa kami dari Ohoi Ngurkosudah ketemu dengan Bupati.

Bahwa Pelantikan Sdr. MUHAMMAD INDRO SUSILOsebagai Perangkat Desa Jabatan Sekretaris Desa Tlogorejodilakukan pada tanggal 15 Maret 2018;3.

Bahwa Saksi tahu ada pelantikan perangkat desa terpilih diBalai Desa Tlogorejo informasi dari temennya melalui Bahwa sepengtahuan Saksi pekerjaan Penggugat adalahpegawai Bahwa saat pelantikan Saksi sebagai Ketua BPD tidakdiundang karena sedangMenimbang, bahwa Pihak Tergugat setelah mengajukan buktibukti surat, untuk membuktikan dan menguatkan dalildalil Jawabannyadi dalam persidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yangmemberikan keterangan di bawah sumpah yang isi selengkapnyatersebut

Bahwa sesuai Perda paling lambat 2 minggu setelahpengumuman harus sudah ada pelantikan, ya sekitar bulan Maret Bahwa pelaksanaan pelantikan Sekretaris Desa danJogoboyo terpilih Desa Tlogorejo oleh Kepala Desa pada HariKamis, tanggal 15 Maret Bahwa yang mengundang para undangan untukmenyaksikan proses pelantikan Sekretaris Desa dan Jogoboyoterpilih Desa Tlogorejo adalah Panitia Pilperades diketahul Kepala Bahwa yang diundang untuk hadir dalam acara pelantikanSekretaris Desa dan Jogoboyo terpilih Desa

Tlogorejo olehKepala Desa adalah Para Ketua RW, Ketua RT, tokoh masyarakat,BPD, panitia dan unsur keamanan); Bahwa Saksi hadir pada acara pelantikan dimulai pukul Bahwa sifat dari proses pelantikan Sekretaris Desa danJogoboyo terpilin Desa Tlogorejo oleh Kepala Desa adalahsifatnya umum dan terbuka, semua warga dapat menyaksikan dantahu ada pelantikan Bahwa saat penambilan sumpah jaabatan saat pelantikanmenggunakan sound system sehingga undangan yang ada didalam dan yang menonton di luar balai desa

Bahwa Saksi tahu ada pelantikan perangkat desa terpiliholeh Kepala Desa Tlogorejo di Balai Desa Tlogorejo karena Saksimendapat undangan secara tertulis dari panitia Pilperades; Bahwa yang mengundang Saksi untuk hadir pada acarapelantikan perangkat desa terpilin Desa Tlogorejo adalah KetuaPanitia Pilperades Desa Tlogorej0; Bahwa acara pelantikan peangkat desa terpilin oleh KepalaDesa Tlogorejo dilaksanakan Hari Kamis, tanggal 15 Maret Bahwa formasi jabatan yang dilakukan pelantikan olehKepala Desa

Ediyanto sebagai Kadus II Desa Tipar dan pelantikan dapatberjalan dengan lancer ;Bahwa kemudian pada tanggal 23 April 2012 ada demo masyarakat di BalaiDesa Tipar dan menanyakan masalah pelantikan Kadus Ill tersebut, karenaadanya demo tersebut Bapak Camat Rawalo datang kebalai Desa danmengadakan pertemuan dengan Tokoh masyarakat yaitu Kyai Sakirun, H.Sultoni, Terdakwa dan Kasi Pemerintahan Kecamatan Rawalo yaitu Sdr.

Saksi ;SAKIRUN:Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;e Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik danketerangan tersebut dalam BAP Kepolisian adalah benar ;Bahwa saksi diajukan ke persidangan untuk menerangkan permasalahanpenjaringan dan pelantikan Kadus Ill Desa Tipar yang tidak sesuai yangdisosialisasikan ;Bahwa berkaitan dengan permasalahan pelantikan Kadus Ill tersebut saksiikut demo pada tanggal 23 April 2012 sekitar jam 09.00 ke Balai Desa

Ediyanto yang menduduki ranking IIsebagai Kadus Ill Desa Tipar, dimana proses pelantikan tersebut dapatberjalan dengan lancar ;Bahwa setelah pelantikan Sdr.

Ediyanto menjadi Kadus III oleh saksi RAKHIMROCHYADI sebagai Kepala Desa Tipar selesai, Para Terdakwa dan WargaDesa Tipar yang merasa keberatan terhadap pelantikan Kadus Ill tersebut,pada tanggal 23 April 2012 mengadakan demo di Balai Desa Tipar,menanyakan mengenai masalah pelantikan Kadus Ill tersebut, lalu saksi Drs.HARTADI (Camat Rawalo), Kapolsek Rawalo dan Danramil Rawalo datang keBalai Desa Tipar dan mengadakan pertemuan dengan Tokoh Masyarakat30yaitu saksi Kyai Sakirun, saksi H.

Ediyanto35yang menduduki ranking I sebagai Kadus Ill Desa Tipar, Kecamatan Rawalo,Kabupaten Banyumas ;Menimbang, bahwa setelah pelantikan Sdr. Ediyanto menjadi Kadus IIIoleh saksi RAKHIM ROCHYADI selesai, Para Terdakwa dan Warga DesaTipar yang merasa keberatan terhadap pelantikan Kadus Ill tersebut, padatanggal 23 April 2012 mengadakan demo di Balai Desa Tipar, menanyakanmengenai masalah pelantikan Kadus Ill tersebut, lalu saksi Drs.

di halaman depan gedung Biinmafo dan masuk kedalamPutusan No :68/Pid.B/2014/PN Kfm Hal 26 dari 55gedung sambil berteriakteriak hari ini tidak ada pelantikan, sambilmemaki anjing babi lalu membanting dan memukul kursi sehinggasaat itu saksi serta peserta pelantikan lainnya takut laluberhamburan keluar gedung untuk menyelamatkan diri;Bahwa saksi hanya mendengar orang berteriak makimaki namunsaksi tidak tahu pasti siapa yang berteriak;Bahwa saksi melihat yang masuk terlebih dahulu kedalam gedungbalai

datang rombonganmenggunakan truk melakukan demo di halaman depan gedungBiinmafo dan masuk kedalam gedung sambil berteriakteriak hariini tidak ada pelantikan, sambil memaki anjing babi lalumembanting dan memukul kursi yang tersusun rapi di di dalamgedung sehingga saat itu saksi serta peserta pelantikan lainnyatakut lalu berhamburan keluar gedung untuk menyelamatkan diri;Bahwa saksi melihat yang masuk terlebih dahulu kedalam gedungbalai Biinmafo adalah Ludofikus Marseluas Afoan,S.Sos diikutioleh Piter

TTUdi gedung Bale Biinmafo sehingga saat itu pejabat yang akandilantik, termasuk saksi hadir didalam gedung untuk melakukangladi bersih, namun tibatiba sekitar jam 10.00 wita datangrombongan berdemo menggunakan truk dan masuk kedalamgedung sambil berteriakteriak hari ini tidak ada pelantikan, sambilmemaki anjing babi lalu membanting dan memukul kursi sehinggasaat itu saksi serta peserta pelantikan lainnya takut laluberhamburan keluar gedung untuk menyelamatkan diri;Putusan No :68/Pid.B/2014/PN Kfm

TTUdi gedung Bale Biinmafo sehingga saat itu pejabat yang akandilantik, termasuk saksi hadir didalam gedung untuk melakukangladi bersih, namun tibatiba sekitar jam 10.00 wita datangrombongan berdemo menggunakan truk dan masuk kedalamgedung sambil berteriakteriak hari ini tidak ada pelantikan, sambilmemaki anjing babi lalu membanting dan memukul kursi sehinggasaat itu saksi serta peserta pelantikan lainnya takut laluberhamburan keluar gedung untuk menyelamatkan diri;Bahwa benar pada waktu terjadinya

TTUdi gedung Bale Biinmafo sehingga saat itu pejabat yang akandilantik, termasuk saksi hadir didalam gedung untuk melakukangladi bersih, namun tibatiba sekitar jam 10.00 wita datangrombongan berdemo menggunakan truk dan masuk kedalamgedung sambil berteriakteriak hari ini tidak ada pelantikan, sambilmemaki anjing babi lalu membanting dan memukul kursi sehinggasaat itu. saksi serta peserta pelantikan lainnya takut laluberhamburan keluar gedung untuk menyelamatkan diri;Bahwa terdakwa masuk bersama dengan

huruf c PeraturanWalikota Tual Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa,Panitia Pemilihan Kepala Desa ;e Panitia pemilihan Kepala Desa (berkedudukan di tingkat Desa) yangmempunyai tugas sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf c PeraturanWalikota Tual Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa,Panitia Pemilihan Kepala Desa ;Bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1)

Berdasarkan Proses danMekanisme yang Cacat Hukum dan bertentangan dengan peraturanPerundangundangan, yang oleh Para Penggugat dalam gugatannyamenggunakan tiga istilah masingmasing Peraturan Walikota Tual Nomor50 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa adalah tidak benar, dan yangbenar adalah Peraturan Walikota Tual Nomor 50 Tahun 2009 tentang TataCara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan PemberhentianKepala Desa, kemudian

Peraturan Daerah Kota Tual adalah tidak benar olehkarena hingga saat ini di Kota Tual belum ada Peraturan Daerah yangmengatur tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sehingga menjadi pertanyaanyang dimaksudkan dengan Peraturan Daerah dalam posita gugatan parapenggugat adalah Peraturan Daerah yang mengatur tentang apa?

, Pengangkatan, Pelantikan dan PemberhentianKepala Desa yang mengatur tentang pembentukan panitia pemilihan KepalaDesa oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa) sebagaimana amanat Pasal6 ayat 3 Peraturan Walikota Tual Nomor 50 Tahun 2009 tentang Tata CaraPemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan PemberhentianKepala Desa, kemudian panitia telah melaksanakan tugasnya berdasarkanPasal 7 huruf a, b, dan huruf c Peraturan Walikota Tual Nomor 50 Tahun2009 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan,

berjalan sesuai dengan Pasal 6 ayat 3, Pasal 7 huruf a, bdan huruf c serta Pasal 15 ayat 1, 2 dan ayat 3 Peraturan Walikota TualNomor 50 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;Bahwa dalam proses penjaringan dan penyaringan kepala desa,menghasilkan dua bakal calon kepala desa atas nama masingmasingAlhamid Renhoat dan Lahamudin Watngil.

Bahwa Pasal 69 Peraturan Bupati Blitar Nomor 35 Tahun 2016 tentangTatacara Pencalonan, Pemilinan, Pengesahan dan Pengangkatan,Pelantikan serta Pemberhentian Kepala Desa menyebutkan:(1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejaktanggal pelantikan;(2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabatpaling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturutturut atau tidaksecara berturutturut:(3) Penghitungan periodisasi masa jabatan Kepala Desa sebagaimanadimaksud

danPemberhentian Kepala Desa (Bukti10), di mana dalam Pasal37, menyebutkan: Masa jabatan Kepala Desa lima tahunsejak tanggal pelantikan dan dapat dipilin kembali hanya untuksekali masa jabatan berikutnya;Bahwa selanjutnya Pemerintah Kabupaten Blitar menerbitkanPeraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2001 tentang PerubahanPeraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2000 tentang TatacaraPencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian KepalaDesa (Bukti T11), di mana dalam Pasal 1 menyebutkan:Pasal 37 diubah dan ditambah

Bahwa, Pemohon telah salah dalam memahami dan memaknaiketentuan Pasal 69 ayat (3) Peraturan Bupati Blitar Nomor 35 Tahun2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, danPengangkatan, Pelantikan serta Pemberhentian Kepala Desa;6.

Bahwa berdasarkan urainurain tersebut di atas maka ketentuan dalamPasal 69 ayat (3) huruf b Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, danPengangkatan, Pelantikan serta Pemberhentian Kepala Desa tidakbertentangan dengan:a. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2016 tentangPemerintahan Desa.b.

Menyatakan Pasal 69 ayat (3) huruf b Peraturan Bupati Nomor 35Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan,dan Pengangkatan, Pelantikan serta Pemberhentian Kepala Desa tidakbertentangan dengan:a. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2016 tentangPemerintahan Desa.b.

Bahwa pelantikan yang dilakukan Tergugat atas sejumlah lebih 100 orangeselon Ill di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional pada tanggal 7Januari 2011 mencakup Penggugat; Penggugat melalui pelantikan tersebutdiangkat menjadi Kepala Subdirektorat Pendidik Dan Tenaga KependidikanPendidikan Khusus Dan Layanan Khusus, Direktorat Pembinaan Pendidikdan Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah, Direktorat JenderalPendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan Nasional;5.

Bahwa akan tetapi pelantikan pada tanggal 7 Januari 2011, Penggugat tidakmengetahui pukul atau jam berapa akan berlangsung, karenapenyelenggara pengundangan yakni bawahan dari bawahan Tergugat tidakmenyampaikan undangan resmi untuk acara pelantikan itu secara patut;Bahwa hingga pukul 19.30 tanggal 6 Januari 2011 Penggugat masih beradadi kantor Pusat Perbukuan Kemdiknas, Jalan Gunung Sahari Raya Nomor 4Jakarta di Lantai 4 Bidang Informasi bersama teman staf, namun tidak adapemberitahuan apapun dari

pihak yang berwenang akan ada pelantikan;9.

Bahwa Penggugat harap harapan itu terealisasikan dalamkewenangan aktif PITUN, dimana seperti Penggugat alami tidakmendapatkan Keputusan Tata Usaha Negara terkait pelantikan, semogaHalaman 6 dari 15 halaman.

Posita gugatan Penggugat menerangkan mengenai undangan pelantikan,pengambilan sumpah jabatan (pelantikan) dan pemeriksaan atas namaPenggugat, sementara itu petitum gugatan adalah meminta pembatalanKeputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 68/MPN.A4/KP/201 1tanggal 31 Januari 2011, hal ini membuktikan petitum tidak didukung olehposita;b.

Untuk pembuatan Spanduk selamat datang dan spanduk pelantikan Uk 600 x 100 cm sebanyak 8 Pcsb. Bank drop pelantikan uk 300 a 200 sebanyak 1 pcsc. Bank drop Selamat dan sukses BB Uk 600 x 250 (340 gr) sebanyak 2 Pcs 2. Nota Tanggal 16 Juli 2012 Sebesar Rp. 55.000,- Untuk ongkos kirim 3. Nota Tanggal 24 Juli 2012 Sebesar Rp. 30.000,- untuk Spanduk Ramadhan ICMI Desain4. Nota Tanggal 24 Juli 2012 Sebesar RP. 40.000,- untuk ongkos kirim5.

Surat permohonan bantuan dana pelantikan ICMI Orda daerah36. 31 (tiga puluh satu) lembar foto kegiatan pelantikan ICMI37. 1 (satu) lembar contoh undangan pelantikan ICMIdikembalikan kepada ICMI Orda Muba;38. Uang tunai sejumlah Rp. 92.691.000,- (sembilan puluh dua juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dirampas untuk Negara;39. Uang tunai sejumlah Rp. 9.459.000,00 (Sembilan juta empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa;9.

AHMAD DAUSAT, SE.= Bahwa untuk keperluan biaya pelantikan ICMI Orda Muba periode tahun20122017 tersebut, ICMI Orda Muba mengajukan permohonan hibah kelBupati Musi Banyuasin dengan surat nomor 02/ICMI/SEKKD/II/2012tanggal 14 Maret 2012 tentang mohon bantuan dana pelantikan ICMI OrdalMuba dengan dilampirkan Rancangan Anggaran Biaya Pelantikan ICMI SeIndonesia ORDA Muba Periode 2012 2017, dengan rincian sebagai berikut:KESEKRETARIATAN :1. Pembuatan Undangan 1.000 Lembar X 3.000 Rp. 3.000.0002.

AHMAD DAUSAT, SE.= Bahwa untuk keperluan biaya pelantikan ICMI Orda Muba periode tahun20122017 tersebut, ICMI Orda Muba mengajukan permohonan hibah keBupati Musi Banyuasin dengan surat nomor 02/ICMI/SEKKD/II/2012tanggal 14 Maret 2012 tentang mohon bantuan dana pelantikan ICMI Ordal Muba dengan dilampirkan Rancangan Anggaran Biaya Pelantikan ICMI SeIndonesia ORDA Muba Periode 2012 2017, dengan rincian sebagai berikut:KESEKRETARIATAN :1.

Zuhair Effendy;e Bahwa saksi tidak tahu biaya untuk acara pelantikan;e Bahwa pada saat pelantikan saksi diberi seragam batik, tapi sumber uangnya saksitidak tahu;e Bahwa pada saat pelantikan ada konsumsinya, tapi saksi tidak tahu konsumsipelantikan berasal dari mana; Bahwa saksi tidak pernah membuat laporan keuangan ICMI;Bahwa saksi tidak pernah ikut serta dalam penyusunan anggaran suatu kegiatan diICMI karena saksi sibuk dengan tugas sebagai Kepala Dina PU Binamarga;Bahwa jumlah pengurus ICMI yang

ICMI periode sebelumnya;Bahwa pada saat pelantikan pengurus ICMI memakai baju seragam yang diurussepenuhnya oleh Sekretaris;Bahwa pada saat pelantikan uang bantuan dari Pemda Muba belum cair;Bahwa saksi tidak tahu dari mana uang untuk keperluan pelantikan pengurusICMI, karena saksi serahkan sepenuhnya kepada Sekretaris (Terdakwa);Bahwa saksi tidak tahu cateringnya dari mana, demikian juga berapa jumlahundangan, tapi yang hadir sekitar 1.500 orang;Bahwa yang mengajukan proposal dana hibah adalah Ketua

Syamsudin Fei;32 Copy Rekening Koran Bank Sumsel Periode 1 Maret 2013sampai dengan April 201333 1 (satu) Buah Printer Merk Canon Pixma 27701 /CN01000460017934 Surat permohonan bantuan dana pelantikan ICMI Ordadaerah35 31 (tiga puluh satu) lembar foto kegiatan pelantikan ICMI36 1 (satu) lembar contoh undangan pelantikan ICMIYang disita dari ICMI Orda Muba dikembalikan kepada ICMI Orda Muba;37 Uang tunai sejumlah Rp. 92.691.000,00 (sembilan puluhdua juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)Yang

Mengatur, (2) Mengontrol/Pengawasan; (3) Pemberian sanksi/Penegakan Hukum: Bahwa dalam ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 17 Tahun 2011tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan PemberhentianPerangkat Desa yang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah KabupatenDompu Nomor 10 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Peraturan DaerahKabupaten Dompu Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata

Pemerintahan Desa, dalamsubstansi Pemberhentian, Pengangkatan dan Pelantikan merupakan kewenangan dariKepala Desa (Tergugat);Bahwa Pasal 12 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 17 Tahun 2011tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan PemberhentianPerangkat Desa haruslah dipahami dalam struktrur norma yang berpasangan (baikberhimpit atau tidak) dengan keberlakuan penerapan aspek kewenangan lainnya(mengontrol dan menjatuhkan sanksi yang juga merupakan elemen kewenangan

DanPemberhentian Perangkat Desa yang sebagaimana telah diubah dengan PeraturanDaerah Kabupaten Dompu Nomor 10 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Perangkat Desa dan PeraturanDaerah Kabupaten Dompu Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Pemerintahan Desa,dalam substansi Pemberhentian, Pengangkatan dan Pelantikan; Bahwa dengan demikian, Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan ObyekSengketa tersebut telah berdasarkan pada ketentuan peraturan Perundangundangan

Bukti P12:Menimbang, 33 Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;copy dari PERDA Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 10 Tahun2012 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 17Tahun 2011 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan,Pelantikan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, tertanggal 20 Desember 2012;copy sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor 167 Tahun 2001tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa Cempi JayaKecamatan Huu

DanPemberhentian Perangkat Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 10 Tahun 2012tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 17 Tahun 2011 tentang TataCara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;Menimbang, bahwa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 17 Tahun 2011tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan PemberhentianPerangkat Desa mengatur sebagai berikut: Pasal 1 angka 15 : Perangkat Desa adalah Perangkat

Surat Gubernur Jawa Barat Nomor : 821.2/4251/BKD Tanggal 25September 2018 hal Persetujuan Pengangkatan dan pelantikan pejabatPimpinan Tinggi Pratama dilingkungan Pemerintah Kota Bandung; b. Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 821.2/4411/BKD Tanggal 3Oktober 2018 hal Pelaksanaan Pelantikan Sekretaris Daerah danPejabat Pimpinan Tinggi Pratama dilingkungan Pemerintah Kota Bandung;Cc.

pelantikan TERGUGAT yaitu tanggal 20 September2018, sedangkan pelantikan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama SekretarisDaerah Kota Bandung tanggal 22 Maret 2019 sebagaimana diatur dalamketentuan pada Pasal 162 ayat (3) UndangUndang Nomor 10 Tahun 2016Hal. 51 dari 118 hal.

Bahwa pelantikan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama SekretarisDaerah Kota Bandung tidak memerlukan persetujuan dari Menteri DalamNegeri dan Gubernur Jawa Barat karena telah melebihi jangka waktu 6(enam) bulan terhitung tanggal pelantikan TERGUGAT yaitu tanggal 20September 2018 sedangkan pelantikan Jabatan Pimpinan Tinggi PratamaSekretaris Daerah Kota Bandung tanggal 22 Maret 2019 sebagaimanadiatur dalam ketentuan Pasal 162 ayat (3) UndangUndang Nomor 10Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang

;Bahwa pelantikan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama SekretarisDaerah Kota Bandung tidak memerlukan persetujuan dari Menteri DalamNegeri dan Gubernur Jawa Barat karena telah melebihi jangka waktu 6(enam) bulan terhitung tanggal pelantikan TERGUGAT yaitu tanggal 20September 2018 sedangkan pelantikan Jabatan Pimpinan Tinggi PratamaSekretaris Daerah Kota Bandung tanggal 22 Maret 2019 sebagaimanadiatur dalam ketentuan pada Pasal 162 ayat (3) UndangUndang Nomor 10Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang

Jadi proses pengisiannyahanya tinggal menunggu proses pelantikan. Proses pelantikan diaturdalam Pasal yang terpisah, dan ditandakan sebagai efektifnya sebuahkewenangan. Jadi pejabat administrasi yang sudah mendapatkan suratKeputusan namun belum dilantik, maka dia tidak dapat menjalankankewenangannya secara efektif jika dia tidak dilantik ;Ahli menyatakan pelantikan Drs. H.

tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriKefamenanu, dengan terangterangan dan dengan tenaga bersamamenggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang dilakukan dengancaracara sebagai berikut:e Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 September 2011, sekitar pukul 10.00Wita terdakwa AGUSTINUS HALE, S.lp Alias AGUS datang ke GedungBale Biinmafo di Kelurahan Benpasi, Kecamatan Kota Kefamenanu,Kabupaten Timor Tengah Utara dengan maksud untuk menghadiri acarapengambilan sumpah dan pelantikan

ilegal, tidak akan ada pelantikan disini, gedung ini akan kamitutup, keluar...Bahwa selanjutnya terdakwa AGUSTINUS HALE, S.IP alias AGUSmengangkat kursi plastik berwarna coklat merk Napoli yang berada di sisikanan gedung pada deretan belakang dan melemparkannya ke arah kacajendela bagian kanan Gedung Bale Biinmafo, tepatnya disamping KantorDinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara,sehingga kaca jendela tersebut menjadiKemudian terdakwa mengambil lagi sebuah kursi plastik

,MM serta MIKAEL NAIF (masingmasing dilakukan penuntutansecara terpisah), sehingga menimbulkan rasa takut pada diri paraPegawai Negeri Sipil yang akan dilantik dan diambil sumpahnya dalamkegiatan pengambilan sumpah dan pelantikan pejabat struktural eselon Il,II dan IV di Kabupaten Timor Tengah Utara, sehingga para PegawaiNegeri Sipil tersebut berusaha menghindar dengan cara berlarimeninggalkan tempat tersebut;Bahwa selain menimbulkan rasa takut pada para Pegawai Negeri Sipilyang akan dilantik dalam

dengan sengaja dan melawan hukum, menghancurkan,merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatuyang seluruh atau sebagian milik orang lain, yang dilakukan dengan caracaraSEA BST Dp = mmm nn nn nnne Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 September 2011, sekitar pukul 10.00Wita terdakwa AGUSTINUS HALE, S.lp Alias AGUS datang ke GedungBale Biinmafo di Kelurahan Benpasi, Kecamatan Kota Kefamenanu,Kabupaten Timor Tengah Utara dengan maksud untuk menghadiri acarapengambilan sumpah dan pelantikan

ilegal, tidak akan ada pelantikan disini, gedung ini akan kamitutup, keluar...Klar. 2.

BambangSoebagijo, dkk ;1 lembar asli Surat Pernyataan Pelantikan No. 841.1/582/439.203/2001 tanggal14 Februari 2001 atas nama Drs. MASHUD IMRA ;1 lembar asli Surat Pernyataan Pelantikan No. 841.1/582/439.203/2001 tanggal14 Februari 2001 atas nama Drs. SURYANTO ;1 lembar asli Surat Pernyataan Pelantikan No. 841.1/582/439.203/2001 tanggal14 Februari 2001 atas nama H. ASMA'T HADI, SH. ;1 lembar asli Surat Pernyataan Pelantikan No. 841.1/582/439.203/2001 tanggal14 Februari 2001 atas nama Drs. EC.

. ;1 lembar asli Surat Pernyataan Pelantikan No. 841.1/582/439.203/2001 tanggal14 Februari 2001 atas nama Ir. R. SOEKARWODINOTO, CES. ;1 lembar asli Surat Pernyataan Pelantikan No. 841.1/012/439.031/2001 tanggal22 Januari 2001 atas nama H.M. SOEPOMO, SH. ;1 lembar asli Surat Pernyataan Pelantikan No. 841.1/002/439.03 1/2001 tanggal22 Januari 2001 atas nama Dra. ENDANG SUSILOWATI ;1 lembar asli Surat Pernyataan Pelantikan No. 841.1/005/439.031/2001 tanggal22 Januari 2001 atas nama Drs. H.R.

BAMBANG SOEBAGIJO ;1 lembar asli Surat Pernyataan Pelantikan No. 841.1/582/439.203/2001 tanggal14 Februari 2001 atas nama Drs. SUDJIHARTO ;1 lembar asli Surat Pernyataan Pelantikan No. 841.1/582/439.203/2001 tanggal14 Februari 2001 atas nama Drs. SAHADI SUWOTO, BcKn. ;1 lembar asli Surat Pernyataan Pelantikan No. 841.1/582/439.203/2001 tanggal14 Februari 2001 atas nama Ir. ABDUL WAHID ;1 lembar asli Surat Pernyataan Pelantikan No. 841.1/582/439.203/2001 tanggal14 Februari 2001 atas nama H.

. ;1 lembar asli Surat Pernyataan Pelantikan No. 841.1/582/439.203/2001 tanggal14 Februari 2001 atas nama Ir. R. SOEKARWODINOTO, CES. ;1 lembar asli Surat Pernyataan Pelantikan No. 841.1/012/439.031/2001 tanggal22 Januari 2001 atas nama H.M. SOEPOMO, SH. ;1 lembar asli Surat Pernyataan Pelantikan No. 841.1/002/439.031/2001 tanggal22 Januari 2001 atas nama Dra.

Dan Pemberhentian Perangkat Desa,sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah KabupatenPurworejo Nomor 25 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas PeraturanDaerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang TataCara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan Dan PemberhentianPerangkat Desa; Peraturan Bupati Purworejo Nomor 7 Tahun 2017tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah KabupatenPurworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan,Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Perangkat Desa

, Pengangkatan, Pelantikan Dan PemberhentianPerangkat DeSa;b.

DanPemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 25Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan DaerahKabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata CaraPencalonan, Pengangkatan, Pelantikan Dan PemberhentianPerangkat Desa; Peraturan Bupati Purworejo Nomor 7 Tahun2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan DaerahKabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata CaraPencalonan, Pengangkatan, Pelantikan Dan PemberhentianPerangkat Desa

Perda KabupatenPurworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata CaraPencalonan, Pengangkatan, Pelantikan Dan PemberhentianPerangkat Desa bahwa Surat Keterangan Lulus (SKL) tidakmemenuhi syarat administrasi seleksi pengangkatanPerangkat Desa.

PerangkatDesa Bagian Kesatu Persyaratan Bakal Calon pada Pasal 3 sampaidengan Bagian Kesembilan Pengangkatan dan Pelantikan pada pasal 19yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten PurworejoNomor 25 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan DaerahKabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pencalonan,Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Perangkat Desa serta AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukumdan Asas Profesionalitas.

OBYEK GUGATANKeputusan Bupati Maros Nomor .797/KPTS/140/II/2019, Tanggal 07Februari 2019.Tentang Pelantikan dan Pengambilan Sumpah KepalaDesa Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros Masa Jabatan Februari2019 Februari 2025 atas nama Asdar No.Urut 41 Kepala Desa LabuajaKecamatan Cenrana Kabupaten Maros; Il.

KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKANBahwa upaya yang dilakukan Penggugat untuk memperoleh haknya demitegaknya keadilan, yaitu melayangkan surat keberatan terkait KeputusanBupati Maros Nomor : 797/KPTS/140/II/2019, Tanggal 07 Februari 2019Tentang Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Kepala Desa LingkupPemerintah Kabupaten Maros Masa Jabatan Februari 2019 Februari2025 atas nama Asdar No.Urut 41 Kepala Desa Labuaja KecamatanCenrana Kabupaten Maros, tertanggai 6 Mei 2019 dan tidak mendapattanggapan dari

Bahwa Penggugat keberatan atas proses Pelantikan dan PenerbitanSural Keputusan (SK) Nomor : 797/KPTS/140/II/2019, tertanggal 07Februari 2019, Tentang Pelantikan dan Pengambilan Sumpah KepalaHalaman 6 dari 33 halaman Putusan Nomor: 28/G/2019/PTUN.Mks.Desa Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros, Masa Jabatan Pebruari2019 Pebruari 2025, atas nama ASDAR No. Urut 41 Kepala DesaLabuaja, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros, yang sengajadipaksakan oleh Tergugat ;.

Bahwa Surat Undangan Tergugat No.006/7/DPMD tanggal 11 Januari2019 perihal Undangan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/JanjiJabatan, dimana dalam Daftar NamaNama Kepala Desa TerpilihPeriode 20192025 hanya 40 orang, yang harusnya 41 orang dantidak ada nama Asdar dalam daftar, namun dalam acara Pelantikandan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Asdar hadir dan dilantik danCISUMPAN 5 22 on noo nnn nnn nnn nnn nnn nen nnn nen n nnn nee.

Bahwa Penggugat pada tanggal 6 Mei 2019 melakukan bandingadministrasi kepada Tergugat dengan mengirimkan Surat KeberatanTerkait Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Kepala Desa LingkupPemerintahan Kabupaten Maros, Masa Jabatan 20192025 atasnama Asdar, namun lagilagi Tergugat tidak menanggapi ;. Bahwa berdasarkan dalildalil tersebut di atas tindakan Tergugat yangmenerbitkan obyek sengketa aquo adalah perbuatan yangsewenangwenang dan bertentangan dengan :a.