Ditemukan 6635 data
Urut Berdasarkan
Register : 02-06-2016 — Putus : 07-11-2016 — Upload : 07-03-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2016/PN Plk Tanggal 7 Nopember 2016 — WAHYUDI A.Ma Bin YUSâÃÂÃÂAN, DK
113 — 18
113 — 18
Menugaskan / Menempatkan / Memindahkan anggota ULP kedalamKelompok Kerja / Pokja ULP sesuai kebutuhan / Beban kerja.Halaman 62 dari 261 Putusan Nomor 28/Pid.SusTPK/2016/PN Plkh. Mengusulkan pemberhentian anggota ULP (Unit Layanan Pengadaan)kepada Kepala Daerah, apabila terbukti melakukan pelanggaranperaturan Perundang Undangan / KKN.i.
Register : 24-07-2015 — Putus : 08-12-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Yyk Tanggal 8 Desember 2015 — HENDRAWAN alias HENDI .
118 — 16
118 — 16
pekerjaan;e Bahwa Terdakwa selaku kepala bidang melaporkan tentang pelaksanaan pergoladari perkembangan sampai terakhir pelaksanaan yaitu secara detail tidak, padasaat rapat minggu ketiga disampaikan misalnya adanya perubahan titik pergola.e Bahwa maksud dari saksi berkaitan dengan keadaan itu yaitu saksi minta untukdikomunikasikan dengan warga agar cepat selesai.e Bahwa mengenai tanda tangan kontrak dengan konsultan pada awalpelaksanaan saksi menjabat sebagai Kepala Badan ada yang tanya Pak ..Bapak menugaskan
Register : 16-03-2021 — Putus : 02-08-2021 — Upload : 19-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn Tanggal 2 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
FATIZARO ZAI,SH.MH
Terdakwa:
EDISON DAELI ALIAS AMA BERTA
125 — 40
FATIZARO ZAI,SH.MH
Terdakwa:
EDISON DAELI ALIAS AMA BERTA
125 — 40
PPK menugaskan tim teknis sesuai kewenangan untuk melakukanproses verfikasi Sampai penetapan.4.
Register : 16-03-2021 — Putus : 02-08-2021 — Upload : 19-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn Tanggal 2 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
FATIZARO ZAI,SH.MH
Terdakwa:
FA'ATULO DAELI ALIAS FA'A ALIAS AMA GIAN
169 — 63
FATIZARO ZAI,SH.MH
Terdakwa:
FA'ATULO DAELI ALIAS FA'A ALIAS AMA GIAN
169 — 63
PPK menugaskan tim teknis Ssesuai Kewenangan untuk melakukan prosesverfikasi Sampai penetapan.4.PPK melakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama denganpenerima bantuan USB SLB.Bahwa verifikasi lokasi secara visual terhadap ketersediaan lahan, dandidasari kepada juknis nomor: 196/D6.1/PP/2016 tentang petunjuk teknispenyaluran bantuan pemerintah pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SLBuntuk kriteria persyaratan penerima disebutkan beberapa poin yang harusdipenuhi untuk memenuhi kelengkapan sebagai
Register : 22-09-2015 — Putus : 10-11-2016 — Upload : 22-06-2017
Putusan PN AMBON Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2015/PN Amb Tanggal 10 Nopember 2016 — MATHEUS ADRIANUS MATITAPUTTY, SE.Alias
133 — 85
133 — 85
dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi sebagai Ketua Koperasi PNS Kantor Gubernur Maluku sejaktahun 2006 sampai dengan 2011, diangkat berdasarkan Surat KeputusanGubernur Maluku Nomor 90 Tahun 2006.Bahwa unit usaha Koperasi Untuk menunjang kesejahteraan PNS KantorGubernur sepeti usaha Pertokoan untuk sembako.Bahwa saksi selaku Ketua Koperasi PNS Kantor Gubernur Maluku,mendapat penugasan tertulis dari Gubernur Maluku Bapak Karel AlbertRalahalu, pada tahun 2006 yang isinya menugaskan
Putus : 11-02-2015 — Upload : 10-09-2015
Putusan PN SAMARINDA Nomor 28/Pid.Tipikor/2014/PN Smr Tanggal 11 Februari 2015 — HAMDANI, ST Bin NAJAMULHUDA
87 — 17
87 — 17
dapatmelampaui tahun anggaran.Setelah masa pemeliharaan berakhir, pengguna barang/jasa mengembalikanjaminan pemeliharaan kepada penyedia barang/jasaBahwa pihak pengguna jasa yang bertugas dalam menilai hasil pekerjaanpenyedia jasa, Sesuai dengan Keppres No. 80 Tahun 2003 danperubahannya pada Paragraf Kedelapan Serah Terima Pekerjaan Pasal 36ayat (2) menyatakan bahwa Pengguna barang/jasa melakukan penilaianterhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atauseluruh pekerjaan, dan menugaskan
Register : 25-05-2015 — Putus : 12-10-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2015/PN. Bdg. Tanggal 12 Oktober 2015 — AMIR HAMZAH Bin MAKMUR
97 — 15
97 — 15
Suction pump unit Bahwa Rapat yang menugaskan yang bersangkutan selaku PPK untukmenyempurnakan KAK tanpa tanggal Bulan Januari 2012 yangditandatangani oleh Kepala Seksi Yan Das Kesus (sdr. Dr. Khoiriyah)dilaksanakan sekitar Bulan April 2012.Bahwa Hasil survey harga di PT. ANPM, PT. Biotech Farma dan ke TokoCBR adalah sebagai berikut:1. Hasil survey harga di PT. ANPM.Setelah melakukan survey harga ke PT. ANPM, atas atas permintaanyang bersangkutan, maka PT.
PPKdapat meminta kepada PA untuk menugaskan Pejabat Pelaksana TeknisKegiatan (PPTK) dalam rangka membantu tugas PPK. Peran dari TimTeknis di sini adalah membantu PPK secara teknis sesuai dengankompetensi atau cakupan tugas yang dimiliki oleh Tim Teknis.
Register : 05-05-2020 — Putus : 15-09-2020 — Upload : 23-09-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby Tanggal 15 September 2020 — Penuntut Umum:
SETYO ADHI WICAKSONO, SH.MH.
Terdakwa:
M. FARIZ NURHIDAYAT, A.Md.
216 — 115
SETYO ADHI WICAKSONO, SH.MH.
Terdakwa:
M. FARIZ NURHIDAYAT, A.Md.
216 — 115
kualitas dan kuantitas dengan output berupa laporanmingguan, laporan bulanan dan laporan akhir yang memuat resume dariawal sampai dengan akhir pelaksanaan.Sedangkan tanggung jawab dari konsultan pengawas antara lain :1) Bertanggung jawab atas pengawasan dalam penyelesaian pekerjaanbaik dari segi kualitas maupun kuantitas;2) Bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan agar penyelesaianpekerjaan tepat waktu sesuai dengan batas waktu yang ada dalamkontrakBahwa untuk pemeriksaan ke lapangan Terdakwa menugaskan
Putus : 29-07-2016 — Upload : 13-10-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 68/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby Tanggal 29 Juli 2016 — Ir. H. PRAYITNO ;
KEJAKSAAN NEGERI PAMEKASAN
225 — 350
225 — 350
sesuaiperaturan BPK bahwa yang dapat menetukan hanya BPK menurut SPKN (standarpemeriksaan keuangan negara); Bahwa pemeriksaan atau audit harus menggunakan sistem , tidak ada audit yangtidak menggunakan sistem dan terhadap hal ini Ahli menanyakan kepadaPenuntut Umum apakah ada hasil audit dari BPK, dalam kesempatan tersebutPenuntut Umum menyampaikan bahwa permintaan untuk melakukan Auditkepada BPK pada proses penyidikan oleh pihak Penuntut Umum tidak dipenuhioleh BPK; Bahwa dalam hal Bulog Divre Jatim telah menugaskan
Putus : 04-09-2014 — Upload : 11-02-2015
Putusan PN SAMARINDA Nomor 52/Pid.Tipikor/2013/PN.Smda Tanggal 4 September 2014 — Drs. FIKRI HAKIMI,M.AP Bin H.MAHESTA
95 — 26
95 — 26
terminal Batu Engau dan sub terminalMuara Komam ;= Bahwa selama saksi bertugas di Dinas PU tidak pernah menerima suratsurat berupa Surat Keputusan Bupati no. 66 tahun 2006 tanggal 17 April2006 dan surat Bupati No.787/T.PRAJA.V/X/2006 tanggal 30 oktober 2006dan lampiran Keputusan Bupati Nomor 66 tahun 2006 tanggal 17 April2006 ;" Bahwa saksi tidak pernah menerima laporan baik secara tertulis maupunlisan dari tim pengadaan tanah bahwa tanah sudah dibebaskan oleh Team= Bahwa seingat saksi tidak pernah menugaskan
Register : 07-12-2018 — Putus : 23-04-2019 — Upload : 03-05-2019
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2018/PN Plk Tanggal 23 April 2019 — Penuntut Umum:
1.HERY BASKORO, S.H
2.YOPPY GUMALA, S.H.
3.RENDY BAHAR PUTRA, SH
4.GUSTI MURDANI CHAN, SH
5.AGUS YULIANA I.S., S.H., M.H.
Terdakwa:
RIDUANSYAH
106 — 30
1.HERY BASKORO, S.H
2.YOPPY GUMALA, S.H.
3.RENDY BAHAR PUTRA, SH
4.GUSTI MURDANI CHAN, SH
5.AGUS YULIANA I.S., S.H., M.H.
Terdakwa:
RIDUANSYAH
106 — 30
Di dalam telaahan stafBPMPD memberikan saran kepada Bupati Kabupaten Gunung Masuntuk menugaskan inspektorat Daerah Kabupaten Gunung Masmelakukan pemeriksaan khusus terhadap Kepala Desa TumbangBaringei;Bahwa seingat Saksi pernah Camat Rungan yaitu Bapak Rumbun,S.KM.
Putus : 29-07-2016 — Upload : 18-10-2018
Putusan PN SURABAYA Nomor 67/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby. Tanggal 29 Juli 2016 — ANUGERAH RAHMAN, SE. ;
Kejaksaan Negeri Pamekasan
122 — 44
122 — 44
TPK/2016/PN.SbyBahwa pemeriksaan atau audit harus menggunakan sistem , tidak ada audit yangtidak menggunakan sistem dan terhadap hal ini Ahli menanyakan kepadaPenuntut Umum apakah ada hasil audit dari BPK, dalam kesempatan tersebutPenuntut Umum menyampaikan bahwa permintaan untuk melakukan Auditkepada BPK pada proses penyidikan oleh pihak Penuntut Umum tidak dipenuhioleh BPK; ~Bahwa dalam hal Bulog Divre Jatim telah menugaskan pihak ke 3 PT.
Register : 30-12-2014 — Putus : 23-04-2015 — Upload : 07-10-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 615/Pdt.KPPU/2014/PN.JKT.PST Tanggal 23 April 2015 — PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk.Cs >< KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA,
591 — 618
591 — 618
Wahyudi Santoso telah menunjuk dan menugaskan Bpk. EddyManindo Harahap untuk memberikan keterangannya mewakili BankHal. 213 dari 314 hal Putusan No.615/Pdt.KPPU/201 4/PN.Jkt. Pst.Indonesia sebagai Ahli;7. Bahwa pada saat diperiksa sebagai Ahli dalam persidangan pada tanggal23 September 2013, Bpk. Eddy Manindo Harahap telah menjabat sebagaiAsisten Direktur Penelitian dan Pengaturan Perbankan di Otoritas JasaKeuangan (OJkK) (vide berkas A99 dan B24);8.
Register : 15-04-2010 — Putus : 02-09-2010 — Upload : 12-12-2011
Putusan PN KOTOBARU Nomor 55/PID.B/2010/PN.KBR Tanggal 2 September 2010 — NASPI, SH.,MM
157 — 59
157 — 59
diubah dengan DokumenPelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja PerangkatDaerah (DPPASKPD) Nomor : 1.01.01.16.20.5.2 tanggal 20November 2007 sebesar Rp.320.000.000, (tiga ratus duapuluh juta rupiah).Bahwa Untuk pelaksanaannya dikeluarkan Keputusan KepalaDinas Pendidikan Kabupaten Solok Nomor420/799/Din/PDK/2007 Tanggal 2 Februari 2007 TentangPembentukan Panitia Lelang / Tender / PemilihanLangsung dan Penunjukan Langsung Pengadaan Barang danJasa pada Dinas Pendidikan Kabupaten Solok Tahun 2007,yang menugaskan
Register : 15-08-2018 — Putus : 10-12-2018 — Upload : 17-01-2019
Putusan PN AMBON Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb Tanggal 10 Desember 2018 — 1. Nama lengkap : SAID BEHUKU, S.STP alias SAID
2. Tempat lahir : Waimorat
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/ 06 September 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Tempat tinggal : Desa Namlea Kecamatan Namlea
Kabupaten Buru
6. Agama : Islam
7. Pekerjaan : ASN/PNS pada Pemerintah Kabupaten Buru
(Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buru/Mantan PPK Setda Kabupaten Buru Selatan dan Bendahara Pengeluaran
8. Kebangsaan : Indonesia
227 — 114
227 — 114
/PN AmbSelatan yang diperbantukan pada Bendahara Pengeluaran SetdaKabupaten Buru Selatan dan pada awal tahun 2013 Saksi dimutasikan keDinas Pendapatan daerah dan menjabat sebagai Bendahara PenerimaanDinas Pendapatan Kabupaten Buru Selatan sampai saat ini;Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi ketika diperbantukan padaBendahara Pengeluaran saat itu adalah menulis struk gaji pegawaiberdasarkan daftar gaji kolektif dan yang menugaskan Saksi untuk menulisstruk gaji pegawai berdasarkan daftar gaji kolektif
Register : 14-08-2014 — Putus : 11-12-2014 — Upload : 02-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 76/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST Tanggal 11 Desember 2014 — Pidana
- HIDAYAT ABDUL RACHMAN
160 — 39
160 — 39
ikut membahas saat ituBu Mutiara, Pak Osid dan Bu Dyah juga hadir, tetapiPak Ikhsan tidak hadir.e Bahwa pada saat pembahasan tersebut tidak hadirPPK, tidak ada orang luar, dari PT Hariff, dan jugatidak ada orang bernama Ikhsan Nugraha hadir dalamrapat.e Bahwa setelah rapat yang pertama, saksi tidak hadirlagi dalam rapat kedua, dan setahu saksi hanya ada duakali rapat.Halaman 199 dari 620 halaman Putusan Nomor : 76/Pid.sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst.Bahwa sebelum KAK, Direktur Pak Erma melaluiterdakwa menugaskan
muncul di situ adanyaanggaran yaitu untuk 7000 unit harganya dalam DIPAdiplafon dengan pagu anggaran Rp 20 juta, namunsebelum saksi mendapat pemberitahuan tersebut, dandi dalam nodis yang ditembuskan pada saksi, seingatsaksi tidak ada memunculkan tentang harga perunitlight trap dari unit yang lain selain Ermapun, saksitidak ada mendapatkan pemberitahuan tentang hargaperunit light trap dan tidak ada dibahas tentang haltersebut.e Bahwa sebelum penganggaran light trap, adapenugasan dari Direktur untuk menugaskan
Putus : 09-10-2014 — Upload : 02-12-2015
Putusan PN SERANG Nomor 23/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Srg Tanggal 9 Oktober 2014 — an. Drs. DEDE IWAN KURNIAWAN
143 — 24
143 — 24
di dokumentasikan dan dapat lebihjelas secara administrasi kewenangan para pihak;Bahwa tidak ada instruksi harus bukdi dokumen, yang diatur dalamPeraturan Peresiden Nomor 54 tahun 2010 adalah riwayat HPS harusdapat didokumentasikan;Bahwa jika PPK menyusun HPS maka semua informasi yang didapatoleh PPK harus dapat didokumentasikan umpama contoh :PPK dapatdari sebuah toko mana bukti dapat dari suah toko, bisa dari brosur, bisadari catatancatatan, umpama tidak ada brosur, PPK datang ke toko atauPPK menugaskan
Register : 31-03-2015 — Putus : 18-08-2015 — Upload : 17-09-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps Tanggal 18 Agustus 2015 — IR. ANAK AGUNG NGURAH AGUNG ,Dipl, HE, MSc., DKK
117 — 110
117 — 110
tanah untuk pembebasan, maka transaksi jual beli harusijin bupati;Bahwa selanjutnya Terdakwa mendapatkan undangan untuk mengikutisosialisasi kembali pada tanggal 26 Nopember 2007 dan tanggal 29Nopember 2007 namun Terdakwa tidak hadir dalam kedua sosialisasitersebut;Bahwa pada tanggal 26 Nopember 2007 Terdakwa tidak hadir dalamsosialisasi Pengadaan Tanah karena diberi tugas oleh Terdakwa selakuBupati mengikuti Workshop;Bahwa pada tanggal 29 Nopember 2007 Terdakwa juga tidak hadir, danTerdakwa tidak menugaskan
Register : 02-06-2016 — Putus : 07-11-2016 — Upload : 07-03-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2016/PN Plk Tanggal 7 Nopember 2016 — MULYANTO, ST Bin SUMIDI
120 — 24
120 — 24
Menugaskan / Menempatkan / Memindahkan anggota ULP (UnitLayanan Pengadaan) kedalam Kelompok Kerja / Pokja ULP sesuaikebutuhan / Beban kerja.h. Mengusulkan pemberhentian anggota ULP (Unit Layanan Pengadaan)kepada Kepala Daerah, apabila terbukti melakukan pelanggaranperaturan Perundang Undangan / KKN.i. Mengusulkan pejabat fungsional umum / jabatan pelaksana / PegawaiPemerintah dengan perjanjian kerja sebagai Personel Ketata Usahaan /Sekertariat ULP sesuai dengan kebutuhan.
Putus : 01-08-2013 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 28 / Pid.Sus / Tipikor / 2013 / PN.Bjm. Tanggal 1 Agustus 2013 —
143 — 69
143 — 69
Tanah Laut, kemudian diterbitkanSurat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2007, tanggal 30Januari 2007 dan Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 34 Tahun2008, tanggal 27 Februari 2008 yang menugaskan kepada terdakwasebagai Bendahara Penerimaan di Dinas Pertambang dan EnergiKabupaten Tanah Laut,Bahwa tugas terdakwa sebagai Bendahara Penerimaan sesuai yangtercantum dalam Surat Keputusan Bupati Tanah Laut tentang Penunjukandan Penetapan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Kuasa PenggunaAnggaran