alNazar li alSuyuti, juz 1, halaman 83 yang berbunyi:~CAOBONONG 606C46 Nomor 0037/Pdt.P/2016/PA.Kdr halaman 6 dari 9Artinya: kemudaratan haruslah dihilangkan.Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan,sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut padahalaman 87, yang berbunyi:~ s x fI6NUA6 Caua6YOCO6l6 Adzeuadl adau i6aUE6Cauad06Casl6Artinya: mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukan daripadamenarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus rakyatnya

sesuai dengankemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman 121,yang berbunyi:EO6O6NB6YO CaUAGAa6C46 UdAdi CANGOUGIG6ES A6abRGAEdCaUadO0Uadl6E6Artinya: pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelis menilai: bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor 174/01/1988 tanggal 30 Juli 1988 yangdikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, adalahmilik Pemohon; bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan

selayaknyaditiadakan, hal ini sesuai dengan kaidah ushul dalam kitab a/Ashbah wa alNazair li alSuyuti, juz , halaman 83 yang berbunyi:I puelArtinya: kemudaratan haruslah dihilangkan.Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan,sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut padahalaman 87, yang berbunyi:gJliae WM GIS youd To wlie UWE 9Artinya: mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukan daripadamenarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus rakyatnya

sesuai dengankemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman 121,yang berbunyi:an loadl bois acl lt pla Sl 298a3Artinya: pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelismenilai: bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor 328/01/IX/2007 tanggal 31 Agustus 2007yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Udanawu, KabupatenBlitar, adalah milik Pemohon; bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah tersebut

selayaknyaditiadakan, hal ini sesuai dengan kaidah ushul dalam kitab a/Ashbah wa alNazair li alSuyuti, juz , halaman 83 yang berbunyi:a> =rakyatnya

sesuai dengankemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman 121,yang berbunyi:a& Las 1S. asi ole alo RijaiArtinya: pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelismenilai: bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor 182/97/1977 tanggal 14 Mei 1977 yangdikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri, adalahmilik Pemohon; bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah tersebut,yaitu NAMA PEMOHON

sl,cL coJlArtinya :Menghindari mafsadat lebih diuttamakan untuk menjaga kemaslahatanMenimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum, MajelisHakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Al Asybah wanHim 13 dari 15 hlm Penetapan Nomor 0090/Pdt.P/2021/PA.SlwNadzair halaman 128 yang telah diambil alin sebagai pendapat Majelis yangberbunyi:Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatanMenimbang, bahwa berdasarkan halhal yang telah dipertimbangkansebagaimana diuraikan di atas, majelis

sudah selayaknyaditiadakan, hal ini sesuai dengan kaidah ushul dalam kitab a/Ashbah waalNazair li alSuyuti, juz , halaman 83 yang berbunyi:Ao 8Sh 75, allArtinya: kemudaratan haruslah dihilangkan.Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslahdidahulukan, sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitabtersebut pada halaman 87, yang berbunyi:Isa all 325 bwls JesArtinya: mencegahbeberapa kerusakan harus lebih didahulukandaripada menarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus rakyatnya

SosArtinya: pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengankemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas,Majelis menilai: bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor 627/44/I/1996 tanggal 17 Januari1996 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto,Kota Kediri, adalah milik Pemohon; bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikahtersebut, yaitu PEMOHON tidak sesuai dengan nama yang sebenarnyasebagaimana dokumendokumen Pemohon lainnya, yaitu PEMOHON;Berdasarkan penilaian

selayaknyaditiadakan, hal ini sesuai dengan kaidah ushul dalam kitab a/Ashbah wa alNazair li alSuyuti, juz , halaman 83 yang berbunyi:Jk 4,5, SollArtinya: kemudaratan haruslah dihilangkan.Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan,sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut padahalaman 87, yang berbunyi:pn Jia we IS, 2S Iawlie IBSArtinya: mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukan daripadamenarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus rakyatnya

sesuai dengankemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman 121,yang berbunyi:ar lor Ss AoE ola WaiArtinya: pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelismenilai: bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor 326/39/V/2003 tanggal 19 Mei 2003 yangdikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, adalahmilik Pemohon; bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah tersebut,yaitu NAMA PEMOHON

ysArtinya : Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";Menimbang, bahwa oleh karena itu Pegawai Pencatat Nikah pada KUAKecamatan dimana anak Pemohon berdomisili dapat melangsungkanpernikahan antara Nissa Mutoharoh tersebut dengan XXXXXX meskipunNissa Mutoharoh belum berumur 19 tahun, sesuai dengan kaidah fiqhiyahdalam Kitab Asybah Wannadhair yang berbunyi:Halaman 20 dari 22 halamanPenetapan Nomor 24/Pdt.P/2020/PA.Mkd.arbooJdb bgio as Jide eo Vic9 ,0iArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya

PENETAPANNomor 125/Pdt.P/2020/PA.Mkd. ale prtorwlaflis ysArtinya : Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";Menimbang, bahwa oleh karena itu Pegawai Pencatat Nikah pada KUAKecamatan dimana anak Para Pemohon berdomisili dapat melangsungkanpernikahan antara XXXXX tersebut dengan XXXXX meskipun XXXXX belumberumur 19 tahun, sesuai dengan kaidah fiqhiyah dalam Kitab AsybahWannadhair yang berbunyi:arnLoodbL bogic as JIidc po V1c9 poiArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan

logic ac ,JI ds eLVI 9 05Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal yang telah dipertimbangkansebagaimana diuraikan di atas, majelis berpendapat bahwa permohonanPemohon telah sesuai dengan pasal 7 ayat 2 UndangUndang Nomor 16 Tahun2019 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo.

sudah selayaknyaditiadakan, hal ini sesuai dengan kaidah ushul dalam kitab a/Ashbah wa alNazair li alSuyuti, juz , halaman 83 yang berbunyi:Je 45, SallArtinya: kemudaratan haruslah dihilangkan.Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan,sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut padahalaman 87, yang berbunyi:nItem AS oS frwlis 165Artinya: mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukan daripadamenarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus rakyatnya

sesuai dengankemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman 121,yang berbunyi:ooar lan IS AcE 1, WaiArtinya: pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelismenilai: bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor 460/12/IX/1982 tanggal 22 September1982 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandat,Kabupaten Kediri, adalah milik Pemohon; bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah tersebut,yaitu

PENETAPANNomor : 0029/Pdt.P/201 =p yale ustle fp 20 saw Laod $2Artinya : *Menolak kerusakan harus didahulukan dari padamenarik kemaslahatan",boyio as JI We ploYl 9 paiArtinya: Bahwa kebijaksanaan Pemerintah itu adalah selalumemperhatikan kemaslahatan rakyatnya;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas maka Majelisberpendapat bahwa pernikahan anak pemohon (XXXX) dengan calon suaminya(XXXXXXXX) telah mendesak untuk segera dilaksanakan, oleh karenanya perludiberikan Dispensasi Kawin sehingga

VI 9 "osArtinya: Pemerintah (berkewajiban) mengurus rakyatnya sesuai dengankemashlahatan.Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan diatas, Majelis Hakimsependapat dengan qaedah fighiyah yang tercantum dalam kitab AlAsybahWannazhaiir halaman 128 sebagai berikut yang artinya : Pemerintah(berkewajiban) mengurus rakyatnya sesuai dengan kemashlahatan.Menimbang, bahwa sesuatu yang terjadi di persidangan yang belumterurai dalam pertimbangan ini, dianggap dikesampingkan dan tidak perlu untukdipertimbangkan

sesuai dengan kaidah ushul dalam kitab alAshbah wa alNazair li alSuyuti, juz I,halaman 83 yang berbunyi:CAOG6NONG (606C46Artinya: kemudaratan haruslah dihilangkan.Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan,sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut pada halaman 87,yang berbunyi:IONGAG CauasY6COGIS Adwtiddi 4640 1640E6 CANASOSCAGIOArtinya: mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukan daripada menarikbeberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus rakyatnya

sesuai dengan kemaslahatan,sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman 121, yang berbunyi:ESOGNGOY6 CatAda6CRS Udddi CANG6UGIG6ES A6402eOHE6CA0a6O0A616ESArtinya: pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelis menilai: bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor 180/49/1985 tanggal 14 Juli 1985 yangdikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, adalah milikPemohon; bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan

kaidah ushul dalam kitab alAshbah wa alNazair li alSuyuti, juz 1, halaman 83 yang berbunyi:CAO@ZONONO (606CA6Artinya: kemudaratan haruslah dihilangkan.Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan,sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut padahalaman 87, yang berbunyi:~ sIONGA6 Caua6YOCOdl6 = Adee adi adauO*rMsCc.TroOCauad06CadlArtinya: mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukan daripadamenarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus rakyatnya

:60EdCaUad0UAOIOESsa7NadY6 CaUAGa6CaS UdAdi CANGOUGIBOES AdabzREOGAIT)O*rArtinya: pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelismenilai: bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor 236/17/VIII/1998 tanggal 03 Agustus 1998yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Plosoklaten, KabupatenKediri, adalah milik Pemohon; bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah tersebut,yaitu PEMOHON tidak sesuai dengan nama yang sebenarnya

dalam kitab a/Ashbah wa alNazair li alSuyuti, juz , halaman 83 yang berbunyi:Hal. 6 dari 9 hal Pen.0043 /Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn .CONS 5 shallArtinya:*kemudaratan haruslah dihilangkan.Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan,sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut padahalaman 87, yang berbunyi:clieaall cola So Ii auldall 30Artinya:*mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukandaripada menarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus' rakyatnya

sesuai dengankemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman 121,yang berbunyi:dalioall di gis dic I le pal CaelArtinya:pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelismenilai: bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor : 402/15/1977 tanggal 28September 1977 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama KecamatanKebonsari, Kabupaten Madiun, adalah milik Pemohon; bahwa biodata Pemohon berupa nama yang tercantum dalam Kutipan

PENETAPANNomor 139/Pdt.P/2020/PA.Mkd. ale prtorwlaflis ysArtinya : Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";Menimbang, bahwa oleh karena itu Pegawai Pencatat Nikah pada KUAKecamatan dimana anak Para Pemohon berdomisili dapat melangsungkanpernikahan antara Lutemi tersebut dengan Hariyanto meskipun Lutemibelum berumur 19 tahun, sesuai dengan kaidah fighiyah dalam Kitab AsybahWannadhair yang berbunyi:arboodb bgio acs Jide eo Vic9 ,0Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan

PENETAPANNomor 59/Pdt.P/2020/PA.Mkd. ale prtorwlafjis ysArtinya : Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";Menimbang, bahwa oleh karena itu Pegawai Pencatat Nikah pada KUAKecamatan dimana anak Para Pemohon berdomisili dapat melangsungkanpernikahan antara XXXXXX tersebut dengan XXXXXX meskipun XXXXXXbelum berumur 19 tahun, sesuai dengan kaidah fiqhiyah dalam Kitab AsybahWannadhair yang berbunyi:Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatannya;Menimbang bahwa

PENETAPANNomor 112/Pdt.P/2020/PA.Mkd. ale prtorwlafjis ysArtinya : Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";Menimbang, bahwa oleh karena itu Pegawai Pencatat Nikah pada KUAKecamatan dimana anak Para Pemohon berdomisili dapat melangsungkanpernikahan antara XXXXXX tersebut dengan Misroni meskipun XXXXXXbelum berumur 19 tahun, sesuai dengan kaidah fighiyah dalam Kitab AsybahWannadhair yang berbunyi:arbooJdb bgio as Jide eo Vic9 ,0iArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan

PENETAPANNomor 67/Pdt.P/2019/PA.PIpZN eV 2 swlaodl yo del le alasArtinya: Menolak kerusakan/mudharat harus didahulukan dari padamenarik kebaikan/ kemaslahatan ; Bahwa Pengadilan juga perlu mengemukakan kaidah figh yangterdapat dalam kitab AlAshbah wa AnNadhair halaman 128 yangselanjutnya diambil alin menjadi pertimbangan Pengadilan yang berbunyi :arbacdh bois auc, We pLYl 9 paiArtinya : Kebijaksanaan pemerintah atas rakyatnya didasarkan ataskemaslahatanHal. 13 dari 15 Hal.

Pendapat Ahli Figih dalam Kitab AlAsybah Wan Nadzair halaman 128 :doled bye de JI le ebYl pasArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalildalil permohonannya, karena itu. permohonan Pemohon patut untukdikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun1989