yang Terdakwa dengar jamu tawon Sakti, Afrika Black Antdan As Salam memang tidak boleh beredar, untuk Pi Kang Shung Terdakwamasih ragu boleh atau tidak beredar, sedangkan Untuk Jamu As Salam anAfrika Black Ant Terdakwa tidak menjualnya lagi dan mau Terdakwakembalikan kedistributornya;Bahwa Terdakwa masih menjual obat tradisional karenabanyak dicari orang, Terdakwa hanya mengembalikan keuntungan darimenjual Tawon Sakti seharga Ro. 5.000, per kotak dan jika terdakwamenjualnya dalam jumlah banyak / partai

Bahwa Terdakwa membuka toko obat Tantowi tahun2006, dan menjadi Apotek Tantowi sampai Juli 2016 dan sekarang menjaditoko obat Tantowi;Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin edar dari pihakyang berwenang untuk menjual atau mengedarkan obatobat keras dan obattradisional atau jamu tersebut;Bahwa Terdakwa masih menjual obat tradisional karenabanyak dicari orang, Terdakwa hanya mengembalikan keuntungan darimenjual Tawon Sakti seharga Ro. 5.000, per kotak dan jika terdakwamenjualnya dalam jumlah banyak / partai

macam obat tradisionaltanpa izin edar di toko obat Tantowi dan di gudang di belakang toko obat Tantowiyaitu Kios Nomor 22;Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin edar dari pihak yangberwenang untuk menjual atau mengedarkan obatobat keras dan obat tradisionalatau jamu tersebut, dan Terdakwa masih menjual obat tradisional karena banyakdicari orang, Terdakwa hanya mengembalikan keuntungan dari menjual TawonSakti seharga Ro. 5.000, per kotak dan jika Terdakwa menjualnya dalam jumlahbanyak / partai

Terhadap pihak Ketiga Akta Oetntik mempunyaiKEKUATAN BUKTI BEBAS, artinya penilainnya diserahkan kepada kebijaksanaanhakim (Vide Hukum Acara Perdata Indonesia, Penulis Abdulkadir Muhammad, S.H.Penerbit Alumni tahun 1978 halaman 151) ;Akta Otentik dapat diklasifikasikan menjadi dua macan, yaitu AKTAAMBTELIJK dan AKTA PARTAI. Akta Ambtelijk yaitu akta yang dibuat oleh pejabat108 yang diberi wewenang untuk itu, dengan nama pejabat menerangkan apa yang dilihatdan dilakukannya.

Akta Partai yaitu Akta yang dibuat di hadapan pejabat, dengan namapejabat menerangkan apa yang dilihat dan dilakukannya dan pihakpihak yangberkepentingan mengakui keteranganketerangan dalam akta itu dengan membubuhkantanda tangannya (Vide Hukum Acara Perdata Indonesia, Penulis AbdulkadirMuhammad, S.H. Penerbit Alumni tahun 1978 halaman 151) ;Pada tiaptiap Akta Otentik dikenal tiga macam kekuatan bukti, yaituKEKUATAN BUKTI LAHIR, KEKUATAN BUKTI FORMIL dan KEKUATANBUKTI MATERIEL.

Penerbit Alumni tahun 1978 halaman 152) ;Kekuatan bukti materiel, di sini menyangkut kebenaran isi akta oetntik itu.Artinya apakah benar bahwa yang tercantum dalam akta otentik itu seperti menurutkenyataan (Vide Hukum Acara Perdata Indonesia, Penulis Abdulkadir Muhammad, S.H.Penerbit Alumni tahun 1978 halaman 152) ;Pada akta partai selalu terdapat kekuatan bukti materiel dan merupakan alatbukti sempurna.

Sebab dalam akta partai itu kebenaran dari isi akta tersebut ditentukanoleh pihakpihak dan diakui oleh pihakpihak dan pejabat menerangkan seperti apa yangdilihat, diketahuinya dari pihakpihak itu. Tetapi pada akta ambtelijk tidak selaluterdapat kekuatan bukti materiel artinya setiap orang dpat menyangkal kebenaran isiakta otentik itu, asal dapat membuktikannya.

;Bahwa yang kenal dengan Anggota Dewan saksi, sedangkan Terdakwa tidak kenal denganAnggota Dewan ;e Bahwa dana anggaran yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp. 400.000.000, diserahkankepada Anggota Dewan Partai Golkar 70 %, sedangkan yang diterima Terdakwa sebesar 30 %, Saksi mendapat 10 % ; Bahwa cara mengetahui proposal itu diterima saksi diperintah untuk mengecek keRekening di Bank Jatim dan setelah Rekening di Bank Jatim ada dana selanjutnya diambil ;e Bahwa dari nilai dana anggaran Rp. 400.000.000

, Terdakwa mcnerima dana anggaranSe@DESAL oo... cece cece cece cece essence cee eeeeeesssebesar Rp. 120.000.000, ;e Bahwa sana anggaran yang cair apa langsung dipotong oleh Anggota Dewan 70 %diserahkan ke Anggota Dewan Partai Golkar, saksi yang antar dengan saudara saksi ;e Bahwa cara mengajak Terdakwa untuk mendapatkan program tersebut saksimemberitahukan kepada Terdakwa bahwa ada proyek ;e Bahwa setelah Terdakwa diberitahu ada proyek selanjutnya Terdakwa mengajukan 2proposal yang semuanya senilai

Bahwa gugatan Penggugat yang hanya menggugat 3 (tiga)pihak Tergugat , Il, dan Ill saja merupakan proses partai tidaklengkap atau kurang pihak, sehingga melanggar azas hukumacara "audi et alteram partem);2. Bahwa sepengetahuan Tergugat Ill, tanah sengketa yang terletak di RT007, RW 04 Cilangkap, Kecamatan Cipayung Jakarta Timur seluas +Hal. 29 dari 63 hal. Put.

dalam hal ini gugatan penggugat tidakmenyertakan para ahli waris Borot Binti Kadut di atas, padahal Penggugattahu kalau tanah yang disenoketakan diatas, tercatat atas nama BorotBinti Kadut bukan tercatat atas nama Tergugat Djian Bin Najim;Bahwa, apabila gugatan Penggugat tidak menyertakan para ahiwaris Borot Binti Kadut diatas, maka gugatan a quo melanggarazas hukum acara "audi et alteram partem", karena merekapara ahli waris wajib hukumnya untuk didengar pembelaanatau keterangannya agar proses partai

Keputusan Komisi Pemilhan Umum Kabupaten Langkat Nomor : 58/PL.03.2Kpt/1205/KPUKab/XI/2017 Tentang Jumlah Kursi Dan Jumlah Suara SahPaling Sedikit Sebagai Persyaratan Pencalonan Untuk Pasangan Calon DariPartai Politik Atau Gabungan Partai Politik Pada Pemilihan Bupati Dan WakilBupati Langkat Tahun 2018;.

Telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknyamemberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa, saksi adalah mantan anggota KPU Sumatera Utara periode 2008 sampai2013, dan menjelaskan tentang proses tahapan sampai verifikasi; Bahwa, tahapan proses calon kepala daerah ada dua jalur pencalonan kepaladaerah, yang pertama melalui partai politik dan yang kedua maju secaraPutusaw Nomor 4/G/Pikada/2018/PTTUN MDN.

Bahwa disamping kerugian Materil, Pemohon juga menderita kerugianImateril akibat Penetapan Tersangka dan penahanan yang tidak sah olehTermohon, menyebabkan tercemarnya nama baik Pemohon, hilangnyakebebasan, menimbulkan dampak Psikologis terhadap Pemohon danKeluarga serta Partai yang mana Pemohon merupakan pengurus DPPPartai Demokat sehingga telah menimbulkan kerugian immateril yangtidak dapat dinilai oleh uang, sehingga dibatasi dengan jumlah sebesarRp. 300.000.000.000 (Tiga Ratus Milyar Rupiah).3

Sutan hanya memimpin masalah rapat diluar anggaran.Silahkan dilihat dalam daftar pembahasan anggaran beda dengananggaran rutin tiap komisi.Bahwa penghematan itu adanya dilembaga eksekutif.Bahwa saksi kenal sdr Sutan sejak adanya Partai Demokrat pada tahun2001 karena sesama deklarator.

Mtr.16.e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakatDesa;f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang,barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapatmempengaruhi keputusan atau tindakan yang akandilakukannya;g. menjadi pengurus partai politik;h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BadanPermusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan RakyatRepublik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah RepublikIndonesia, Dewan

kepentingan umum;membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggotakeluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golonganmasyarakat tertentu;melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang,dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusanatau tindakan yang akan dilakukannya;menjadi pengurus partai

No. 850/Pdt.G/2017/PA.Skgbahwa bukti P (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) tersebut bersifat partai,dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuattanggal, hari dan tahun pembuatan serta ditandatangani oleh pejabat yangmembuat, sehingga telah memenuhi syarat formil.

Marhaban Sekretaris.e Bahwa pada mulanya timbul pemikiran dari saksi dan anggota lainnya bahwa KetuaKIP Kota Sabang perlu diganti dengan alasan bahwa Ketua KIP tidak mampumelaksanakan tugas sebagaimana mestinya, tidak memiliki program kerja dan kalauada permasalahan dari partai atau masyarakat pemilih, Ketua KIP seringmenyerahkan permasalah tersebut kepada orang lain;Nn BWN REe Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Mei 2009, anggota KIP Kota Sabangmengadakan Rapat Pleno tentang evaluasi Pemilu Legislatif

Seldiberikan kepada TERGUGAT dicabut dan dialinkan kepadaPENGGUGAT;15.Bahwa dikarenakan dalam perkara aquo terdapat kepentingan Pihak laindidalamnya sehingga tidak dapat diselesaikan secaravoluntair yangdiperiksa secara ex partai maka perkara a quo harus harus diselesaikandengan cara Contentiosa, untuk itu PENGGUGAT mengajukan GugatanPencabutan dan Pengalihan Hak Asuh Anak ke domisili hukumTERGUGAT;Berdasarkan uraian dan faktafakta hukum di atas, maka PENGGUGATdengan segala kerendahan hati memohon

KotaLhokseumawe, surat tersebut menerangkan pihak orang tua gampong inginmenyelesaikan permasalahan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat.Oleh karenanya berdasarkan isinya tersebut maka alat bukti P.2 tersebutmerupakan akta di bawah tangan;Menimbang, bahwa sahnya suatu akta di bawah tangan sehinggadapat diterima sebagai alat bukti secara hukum di muka persidanganharuslah terpenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti tertulis;Menimbang, bahwa syarat formal akta di bawah tangan yaitu: 1).Bersifat partai

JKT.PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukantindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang adahubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum;c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; ataud. dipidana dengan pidana penjara berdasarkan

tersebut, namun sekarang saksi telah mengerti bahwaSULAIMAN akan memberikan keterangan apabila diperiksa polisidengan keterangan yang berpihak kepada siapa yang memberi uanglebih besar kepadanya;e Bahwa saksi tidak pernah mendengarrekaman pembicaraan SULAIMANdengan MUSLIM dan saksi juga tidaktahu bahwa SULAIMAN ada merekampembicaraan tersebut;Atas keterangan saksi terdakwa tidak merasa keberatan.4 Saksi MUHAMAD MUSLIM, SPdBahwa saksi kenal dengan terdakwa,karena saksi dan terdakwa bernaungdalam satu partai

Objek sengketa selain merugikan kepentingan umum jugameresahkan Umat Islam, oleh karena Para Pendiri YARSI Kaltim/Penggugat adalah TokohTokoh Agama, Birokrat, Organisasi Islam,Akademisi, Pengusaha, Praktisi Kesehatan, Partai Politik, dan TokohPemuda, antara lain: H. Soewandi, Mantan Gubernur Kaltim; K.H. Sabranity, Mantan Ketua MUI Kaltim: dr. H. Yuslis Katin, Mantan Kakanwil Depkes Kaltim; Drs. H. Saleh Maksum, Mantan Kakanwil Depag Kaltim: H.M. Yos Soetomo, Pengusaha; H.M.

Nomor 510 K/Pdt/2000 tanggal 27Pebruari 2001 yang menyatakan bahwaYang dapat mengajukan gugatan Perlawanan (Verzet) terhadap sitaJaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakan oleh PengadilanNegeri bukan hanya pihak ketiga (Derden Verzet) melainkan dapatjuga diajukan oleh Pihak Tergugat Pemilik (Partai Verzet);PARA PELAWAN secara yuridis mempunyai kedudukan dan hak untukmengajukan Perlawanan atas Penetapan Eksekusi No: 2/Eks/2020/PN.Lmj;Halaman 6 dari 88 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 1/Pdt.Plw/2021

pembuat mie buatan RRC.maka karena Sita Eksekusi itu merupakan tindak lanjut dari Sita Jaminan,dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 510 K/Pdt/2000tanggal 27Pebruari 2001 yang berbunyi :Halaman 32 dari 88 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 1/Pdt.Plw/2021/PN LmjYang dapat mengajukan gugatan Perlawanan (Verzet) terhadap sita jaminan(Conservatoir Beslag) yang diletakan oleh Pengadilan Negeri bukan hanyapihak ketiga (Derden Verzet) melainkan dapat juga diajukan oleh PihakTergugat Pemilik (Partai

:Yang dapat mengajukan gugatan Perlawanan (Verzet)terhadap sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakanoleh Pengadilan Negeri bukan hanya pihak ketiga (DerdenVerzet) melainkan dapat juga diajukan oleh PihakTergugat Pemilik (Partai Verzet).b. Buku Il Edisi 2007 tentang Pedoman Teknis Adminitrasi danTeknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus yangberbuny!

dengan Penggugatdan baru saja kenal dengan kuasanya, dan tidak ada hubungan keluarga,dan menyatakan tidak kenal dengan Tergugat dan kuasanya, dan tidak adahubungan keluarga serta menyatakan tidak kenal dengan Tergugat IIIntervensi dan kuasanya, dan tidak ada hubungan keluarga; Bahwa menurut ahli dalam sistem ketatanegaraan Indonesia semua bentukorganisasi itu inprinsip harus berbadan hukum karena disitu ada prinsip,apakah dia dalam posisi persekutuan perdata badan hukum privatorganisasi masyarakat partai

politik atau bahkan badan hukum publiksemuanya itu harus berbentuk badan hukum, jadi berdasarkan ketentuankonstitusi pasal 1 ayat 3 bahwa kita negara hukum semua bentukperkumpulan itu pada prinsipnya harus berbadan hukum tinggal levellevelnya yang berbedabeda dan jenisnya berbedabeda kalau mau kitaHalaman 71 dari 119 halaman Putusan No.217/G/2019/PTUNJKTjelaskan di Indonesia ini banyak sekali bentuk badan hukum ahli katakanatak akan ada badan hukum khusus partai politik itu badan khusus yang adabadan

yang mengaturnya,dan tidak semua mesti didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM, itu diapunya beberapa organisasi anggotanya, bagaimana itu, diatur adaanggaran dasar begitu aturannya makanya ahli katakan jangan semua itubadan hukum yang didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM karenaada undangundangnya sendiri, jangan kita menjadikan KementerianHalaman 73 dari 119 halaman Putusan No.217/G/2019/PTUNJKTHukum dan HAM itu administrasi semua pada hukum tidak boleh, partaipolitik karena undangundang partai

DPUPR-LS/2018 tanggal 22 Maret 2018 antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Bina Marga I Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2018 dengan Penyedia Jasa PT Alvin Akbar Konstrusindo, Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Way Urang Lubuk Dalam (Lanjutan), Kecamatan Kalianda, Biaya Rp.2.964.400.000, Tahun Anggaran 2018.196 1 (satu) Bundel Laporan Keuangan Proyek 15 Paket per 11 Oktober 2018.251 1 (satu) bundel dokumen pembayaran acara PARTAI

AMANAT NASIONAL di Swiss-belhotel Lampung tanggal 17 September 2017 senilai Rp29.999.999252 1 (satu) bundel dokumen pembayaran acara PARTAI AMANAT NASIONAL di Swiss-belhotel Lampung tanggal 10 Januari 2018 senilai Rp 10.500.000253 1 (satu) bundel dokumen pembayaran acara PARTAI AMANAT NASIONAL di Swiss-belhotel Lampung tanggal 17 Januari 2018 senilai Rp71.000.000254 1 (satu) bundel dokumen pembayaran acara PARTAI AMANAT NASIONAL di Swiss-belhotel Lampung tanggal 18 Januari 2018 senilai Rp4.500.000

(dua puluhsembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilanratus sembilan puluh sembilan rupiah) kepada Swissbelhotel BandarLampung untuk kegiatan acara Partai Amanat Nasional (PAN);Pada bulan Nopember 2017 membayarkan uang sebesarRp700.000.000,00 (tujun ratus juta rupiah) kepada SwissbelhotelBandar Lampung untuk kegiatan meeting room, paket kamar dan untukpeserta acara pelantikan pengurus baru DPW Partai Amanat NasionalLampung yang diketuai Terdakwa ZAINUDIN HASAN;Pada bulan Nopember

Setahu saksi,Saksi AGUS BHAKTI NUGROHO sebagai Staf Knusus Bupati dan samasama di Partai Amanat Nasional (PAN); Bahwa Saksi pendapatan Bupati bersumber dari gaji, tunjanganoperasional dan perjalanan dinas.

Saksi pernah menjadi Advokad dan Pengurus Partai AmanatNasional (PAN); Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak tahun 2013 sewaktu Terdakwa majudalam pencalonan sebagai Wakil Gubernur Lampung, saksi menjadi timHalaman 205 dari 656, Putusan No. 43/Pid.SusTPK/2018/PN. Tjksukses Terdakwa.

Kejadianitu di akhirtahun 2017; Bahwaatas perintah Terdakwa, Saksi juga ada membayarkan akomodasikegiatan Partai Amanat Nasional (PAN) di Lampung, yang mana saat ituada kegiatan PAN di Swisbel Hotel Bandar Lampung.

AMANAT NASIONALdi Swissbelhotel Lampung tanggal 17 September 2017 senilaiRp29.999.999 2521 (satu) bundel dokumen pembayaran acara PARTAI AMANAT NASIONALdi Swissbelhotel Lampung tanggal 10 Januari 2018 senilai Rp 10.500.000 2931 (satu) bundel dokumen pembayaran acara PARTAI AMANAT NASIONALdi Swissbelhotel Lampung tanggal 17 Januari 2018 senilai Rp71.000.000 2541 (satu) bundel dokumen pembayaran acara PARTAI AMANAT NASIONALdi Swissbelhotel Lampung tanggal 18 Januari 2018 senilai Rp4.500.000 20D1 (

sejumlahRp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa sampai Penggugat menggugatTergugat ke pengadilan;Bahwa kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu kejadian penipuan berkaitandengan D.O gula ini sudah di laporkan ke pihak yang berwajib di Madiun;Bahwa yang melaporkan adalah Tergugat dan yang dilaporkan adalah IbuIta, namun saksi tidak tahu Sampai mana perkembangan perkaranya;Bahwa saat saksi ke rumah Penggugat, saksi melihat di rumah Penggugatada bendera salah satu partai

Tindakan Penggugatmemasukkan Tergugat II dan Turut Tergugat dalam perkara ini bertentanganHalaman 10 dari 30 Putusan Nomor 90/PDT/2020/PT TJKdengan prinsip partai kontrak yang digariskan Pasal 1340 KUH Perdata. Olehkarena itu gugatan Penggugat sudah seharusnya dinyatakan tidak dapatditerima;DALAM POKOK PERKARA:1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi diatas menjadi satukesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini;2.

beralasan, yaitu sertifikattanah yang akan dibebani sita jaminan sejak semula jelas tercatat atas namaorang lain Hak Milik No. 493 atas nama pemegang hak Ilda Bagus Ambara Putra,Hal 8 dari 37 halaman Putusan Nomor 119/Pdt.Bth/2016/PN Dps21dan bangunan Toko Quick Silver yang dibebani sita jaminan, jelas terbukti bahwaruang dan bangunan lantai satu sejak lama adalah hak sewa milik pelawan,sehingga perolehan barang tersebut oleh pelawan pihak ketiga adalah sahmenurut hukum ;.Bahwa prinsip kontrak partai