Ditemukan 9040 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-02-2016 — Putus : 13-06-2016 — Upload : 22-09-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 10/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 13 Juni 2016 — Pidana Korupsi - DR. ZAINAL SOLEMAN
106 — 29
  • Perusahaan Nomor : 0192/1824.271/14 tanggal19 Maret 2014.Surat keterangan Perusahaan Nomor : 0740/1.755/14 tanggal 19 Maret2014.SPT Tahunan tahun 2013 Nomor : 0051000075610 tanggal 21 April 2014.Surat Setoran Pajak (SSP) tertanggal 21 April 2014.m) SPT Tahunan 2013 PajakPenghasilan Wajib Pajak Badan Nomor 1771tanggal 21 April 2014 beserta lampirannya.Surat Keterangan Fiskal Nomor : SKFNon Bursa00041/WPJ.20/KP.0303/2014 tanggal 25 Juni 2014.Surat Pernyataan tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit
    DEARMA PINDO ; sejak tahun 2010hingga dikeluarkan surat keterangan tidak terdaftar sebagai perusahaanPailitSurat Pernyataan tidak dalam pengawasan Pengadilan,tidak pailit dantidak sedang dalam menjalani sangsi pidanaSurat Pernyataan bukan pegawai negeri yang masih aktif (PNS/Polri/TNI/Pegawai BI/BHMN/BUMNSurat Pernyataan tidak masuk dalam daftar hitam.Pajak bulanan tiga bulan terakhir bulan Juli, Agustus, September 2014Setoran Pajak Tahunan (SPT) Nomor : 039.10.00007644, tanggal 8 April2014, atas
    adalah:1) memiliki Akte Pendirian Perusahaan/Perubahan, meliputi pengasahankehakiman;2) memiliki surat izin untuk menjalankan kegiatan/usaha sub bidangmekanikal elektrikal/elektronika yang masih berlaku;3) perusahaan harus memiliki surat keterangan domisili perusahaan darikelurahan dan diketahui kecamatan yang masih berlaku sertaditandatangani direktur;4) Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajakterakhir;5) perusahaan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan,tidak pailit
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 21-12-2012 — Upload : 25-06-2013
Putusan PN SAMARINDA Nomor 20/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda
Tanggal 21 Desember 2012 — C. BERNARD ROBERT, S.T.P. M.T Anak dari YULIUS ROBERT
51 — 13
  • )e)8)h)1)))k)97Bahwa diperbolehkan penyedia barang/jasa melakukan JO hal ini diatur dalamPasal 11 Keppres No. 80 tahun 2003;Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 Keppres No. 80tahun 2003 diatur bahwa persyaratan penyedia barang/jasapemerintah adalah :memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai penyedia barang/jasa;memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untukmenyediakan barang/jasa;tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 26-08-2019 — Putus : 09-04-2020 — Upload : 08-05-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 171/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 9 April 2020 — Penggugat:
1.Steven Hui (dahulu bernama Setiawan Harjono)
2.Xu Jing Nan (dahulu bernama Hendrawan Haryono)
Tergugat:
Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Daerah Khusus Istimewa Jakarta
646 — 1046
  • Dirut yang mengambiltabungannya 880 juta, begitu ditegur BI dia bayar kembali, sehingga waktu diamasuk ke perkara pidana sudah tidak ada kerugian lagi dari dalam pemeriksaan keduaduanya, yang satu sudah dibayar yang satu tidak ada kerugian samasekali, dalam hal seperti itu tidak bisa dibebankan kerugian kepada mereka, jadimereka hanya bertanggung jawab sebesar kerugian yang dilakukan, sebesaryang ada di sidang itu saja;Bahwa kalau bank nya kemudian itu tutup, yang dimintai pertanggung jawabankalau pailit
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 11-02-2015 — Upload : 10-09-2015
Putusan PN SAMARINDA Nomor 29/Pid.Tipikor/2014/PN Smr
Tanggal 11 Februari 2015 — Drs. H. FACHRODIN, M. Si Bin AHMAD
61 — 10
  • dalam melaksanakan tugasnya dapatdibantu oleh PPTK.Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseoranganyang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa.Persyaratan penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan adalahsebagai berikut :a. memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan untukmenjalankan usaha/kegiatan sebagai penyedia barang/jasa;b. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerialuntuk menyediakan barang/jasa;c. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit
    dalam mengikuti proses pelelangan umumdengan pascakualifikasi, sesuai dengan Keppres No. 80 Tahun 2003 danperubahannya pada Pasal 11 ayat (1) huruf b sebagai berikut:Persyaratan penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan adalahsebagai berikut :a. memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan untuk menjalankanusaha/kegiatan sebagai penyedia barang/jasa;b. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untukmenyediakan barang/jasa;c. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Putus : 06-09-2012 — Upload : 18-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 24/PID.B/TPK/2012/PN.JKT-PST
Tanggal 6 September 2012 — SURUNG HASIHOLAN SIMANJUNTAK
155 — 73
  • alatlaboratorium , ada beberapa kali dalam pengadaan alat kesehatan tapi tidak pernahmenang;Bahwa tidak tahu keberadaan Dirut PT BUR;Bahwa pada saat mendaftar, peserta lelang tunduk pada Keppres;Bahwa Terdakwa pernah membaca Keppres 80 tahun 2003 dan persyaratan sebagaipenyedia barang /jasa;Bahwa Terdakwa memiliki keahlian dalam barang/ jasa dimana saksi pernahditraining di Inggris untuk alat laboratorium dan Terdakwa memiliki sertipikat;Bahwa perusahaan Terdakwa tidak dalam pengawasan pengadilan/ pailit
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 20-06-2014 — Upload : 15-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 14 PK/Pdt.Sus-PHI/2014
Tanggal 20 Juni 2014 — PT. INDUSTRI SANDANG NUSANTARA (PERSERO) VS 1. MUARIP, DKK
59 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 74 ditentukan, bahwaPemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan atau berhenti bekerja karena kerugianperusahaan selama 2 (dua) tahun berturutturut atau keadaan memaksa danatau Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena efisiensi dan atau PemutusanHubungan Kerja (PHK) karena perusahaan pailit, maka pekerja diberikana. Uang pesangon dibayarkan 75 (tujuh puluh lima) kali penghasilanterakhir;b.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 20-12-2011 — Putus : 23-04-2013 — Upload : 10-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 824 B/PK/PJK/2011
Tanggal 23 April 2013 — DIRJEN PAJAK VS PT. SUMBER INDAH PERKASA;
57 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Badan dalam pembubaran atau pailit oleh orang atau badanyang dibebani untuk melakukan pemberesan;c. Suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahliwarisnya, pelaksana wasiatnya atau yang mengurus hartapeninggalannya;d.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-09-2015 — Putus : 01-02-2016 — Upload : 08-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 115/Pid.Sus/TPK/2015/PN. Jkt. Pst
Tanggal 1 Februari 2016 — Pidana Korupsi - RISDA ESTER MARTINI alias RISDA
72 — 29
  • Mitra AbadiSukses ternyata tidak ada Surat bahwa salah satu dan atau semuapengurus dan badan usahanya atau peserta perorangan tidak masukdalam daftar hitam tetapi ada dalam Surat Pernyataan tidak Pailit, yangisinya Sama dengan Surat bahwa salah satu dan atau semua pengurusdan badan usahanya atau peserta perorangan tidak masuk dalam daftarhitam, maka saksi anggap ada kemudian saksi ceklis dalam kolom adadan memenuhi syarat dan dapat saksi jelaskan bahwa pada dokumenpenawaran PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 02-04-2015 — Upload : 16-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2267 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 2 April 2015 — A F N I T A
73 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bank Riau Cabang Pembantu Rumbai,sebagaimana perkara a quo merupakan Kerugian Pemegang Saham(Pemerintah Provinsi Riau dan Kota Pekanbaru) sehingga merugikanKeuangan /Kekayaan Negara / Daerah, jika disimpulkan demikian,maka apakah hutang atau jika terjadinya pailit pada PT. Bank RiauCabang Pembantu Rumbai maka itu juga dapat dikatakan HutangPemegang Saham (Pemerintah Provinsi Riau dan Kota Pekanbaru)sehingga merupakan Hutang Negara/Daerah???
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Upload : 29-09-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 434 K/PDT.SUS/2011
PT. INDUSTRI SANDANG NUSANTARA ( PERSERO ) CQ. ERDIJANTO WAHYJOEDI, SH.; WASIRUN, DKK.
50 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No.434 K/Pdt.sus/2001 1 14.memaksa dan atau Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena efisiensi danatau Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena Perusahaan Pailit, makapekerja diberikan :1. Vang pesangon dibayarkan 75 (tujuh puluh lima) kali penghasilanterakhir.2. Uang penghargaan sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.3. Uang penggantian sisa cuti.4. Biaya atau ongkos pulang untuk pekerja dan keluarganya ketempatdimana pekera diterima bekerja .5.
Pengadilan PN SUKOHARJO Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 18-06-2008 — Upload : 03-10-2011
Putusan PN SUKOHARJO Nomor 28/Pid.B/2008/PN.SKH
Tanggal 18 Juni 2008 — E. SRI HANDAYANI
349 — 178
  • pernah.pernah mengisiformulir untuk masuk menjadi anggota Koperasi, tidakpernah menerima SHU. dari Koperasi tersebut;Bahwa simpanan saksi tersebut belum dapat diambilnya ,dan pada bulan Juni 2007 saksi akan mengambil uangdijawab oleh Rany katanya Computer baru rusak tidakdapat menjawab, dan masih pada bulan Juli 2007 itu juga,saksi akan mengambil uang di Koperasi dijawab ~ bahwaWenny sedang masuk Rumah Sakit dan disuruh menungguWenny pulang dari Rumah Sakit, yang akhirnya diketahuibahwa Koperasi jatuh pailit
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 04-12-2018 — Putus : 10-04-2019 — Upload : 21-06-2019
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bna
Tanggal 10 April 2019 — Penuntut Umum:
RADIMAN, SH
Terdakwa:
1.SARJANUDDIN SE., M.Pa. Bin M. JUSUF
2.DEDY ASMEILIZA, ST. Bin ASKARI
184 — 54
  • melakukan kemitraan,Penyedia Barang/Jasa haruSs mempunyai perjanjian kerja samaoperasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan danperusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;g. memiliki Kkemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk UsahaMikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil serta kemampuan padasubbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha nonkecil;h. memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha nonkecil, kecuali untukPengadaan Barang dan Jasa Konsultansi;k. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Upload : 02-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 263 K/PDT.SUS/2011
PT. INDUSTRI SANDANG NUSANTARA; MUARIP, DKK. (241 ORANG)
48 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Industri SandangNusantara (Persero) Pasal 72 jo Pasal 73 jo Poasal 74 ditentukan, bahwaPemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan atau berhenti bekerja karena kerugianperusahaan selama 2 (dua) tahun berturutturut atau keadaan memaksa danatau Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena efisiensi dan atau PemutusanHubungan Kerja (PHK) karena perusahaan pailit, maka pekerja diberikan :a. Uang Pesangon dibayarkan 75 (tujuh puluh lima) kali penghasilan terakhir ;b.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 29-04-2014 — Upload : 04-09-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 130 PK/Pid.Sus/2013
Tanggal 29 April 2014 — FACHRUDIN YASIN, DK
438 — 860 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Arthabhama Textil Industri telah tetap melaksanakankewajibannya sebagai debitur, sehingga masih punya kemampuan untukmembayar dan tidak dapat dikategorikan sebagai debitur yang nakal ataudebitur yang pailit;e Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa tidakterbukti melakukan pelanggaran atau tindakan yang bertentangan denganketentuan atau tidak terbukti unsur perbuatan melawan hukumnya danperbuatan penyalahgunaan wewenangnya sebagaimana yang didakwakankepadanya, karenanya tidak terdapat
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 20-08-2021 — Putus : 05-01-2022 — Upload : 11-01-2022
Putusan PN SURABAYA Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby
Tanggal 5 Januari 2022 — Penuntut Umum:
DIMAS RANGGA AHIMSA, S.H.
Terdakwa:
RIANG KULUP PRAYUDA
327 — 176
  • Jawa Timur Per 31 Agustus 2013, tanggal 31 Agustus 2013 ;
  • 1 (satu) bendel Surat Persetujuan atas nama ENY DARWATI selaku yang memberi persetujuan kepada KOESNAN selaku yang menerima persetujuan tanggal 26 Nopember 2012 ;
  • 1 (satu) bendel Salinan Putusan Nomor : 10/Pdt.Sus.Pailit/2017/PN.Niaga.Sby, tanggal 14 Juni 2017 ;
  • 1 (satu) bendel Pemberitahuan Perihal Kepailitan dan Undangan Rapat Kreditor Pusat Koperasi Industri Susu Sekar Tanjung (Dalam Pailit
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-03-2016 — Upload : 02-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.SRG.
Tanggal 10 Maret 2016 — Dr.H.TOHA,M.Pd
45 — 22
  • diserahkan kepada saksi dalam bentuk softCopy ,Bahwa saksi melaksanakan proses lelang dengan Sekretaris dananggota Pantia Lelang melalui LPSE Kota Serang ,dan hasilnyadimenangkan perusahaan CV.Viefar Mediatama denganDirekturnya saksi M.Nurdin Afrizal ;Bahwa sebelum pelaksanaan lelang sekitar bulan Oktober 2013saksi M.Nurdin Afrizal datang menemui saksi dan menyarankankepada saksi untuk menambahkan persyaratan kepada pesertalelang berupa : Surat Keterangan dari Pengadilan bahwaperusahaan peserta tidak pailit
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum
Register : 25-01-2022 — Putus : 13-06-2022 — Upload : 15-06-2022
Putusan PN SURABAYA Nomor 212/Pid.B/2022/PN Sby
Tanggal 13 Juni 2022 — Penuntut Umum:
1.R. HARWIADI, SH.
2.DARWIS, SH
3.FURKON ADI HERMAWAN, SH
Terdakwa:
1.LIM VICTORY HALIM
2.ANNIE HALIM
220 — 73
  • Berkat Bumi Citra (dalam pailit);

    • Fotokopi Perjanjian Penerbitan Madium Term Note, Nomor 02693E04/MTN/XII/2015 a.n. Endry Sutjiawan, bukti T-1.1;
    • Fotokopi Perjanjian Penerbitan Madium Term Note, Nomor 02887E04/MT/II/2016 a.n. Endry Sutjiawan, bukti T-1.2;
    • Fotokopi Formulir Penempatan Medium Term Note Nomor B000024 tertanggal 15 April 2016 a.n.
Pengadilan PN TANGERANG Perdata Perjanjian
Register : 28-12-2018 — Putus : 15-06-2015 — Upload : 28-12-2016
Putusan PN TANGERANG Nomor 325/Pdt.G/2014/PN Tng
Tanggal 15 Juni 2015 — PT. HALMAHERA SHIPPING Lawan 1. PT. BANK PERMATA, Tbk 2. PT. BANK PERMATA, Tbk KANTOR CABANG MENARA JAMSOSTEK 3. PT. BANK PERMATA, Tbk, DIVISI CONSUMER LOAN COLLECTION 4. PT. BALAI LELANG PRATAMA 5. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA cq KANTOR WILAYAH DJKN BANTEN cq KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SERPONG 6. JUNIATI TEDJAPUTERA, SH
169 — 57
  • jaminan yang dilakukan langsung olehkreditur dengan bantuan Kantor Lelang Negara tanpa persetujuan pemilikbenda jaminan dan tidak perlu meminta fiat eksekusi dari pengadilan disebutPARATE EKSEKUSI;Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 93/PMK.06/2010 tanggal 23 April2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, disebutkan bahwa "LelangEksekusi termasuk tetapi tidak terbatas pada: Lelang Eksekusi Panitia UrusanPiutang Negara (PUPN), Lelang EksekusiPengadilan, Lelang Eksekusi Pajak,Lelang Eksekusi Harta Pailit
Pengadilan PN BANDUNG Perdata
Register : 11-10-2017 — Putus : 14-08-2018 — Upload : 27-09-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 431/Pdt.G/2017/PN Bdg
Tanggal 14 Agustus 2018 — Ny. OEY HUEI BENG LAWAN Nelson Gunawan, DKK
256 — 78
  • Pataya tidak mampulagi beroperasi sebagaimana mestinya karena sedang di ambangkebangkrutan/pailit. Kemudian untuk kepentingan PT.
Pengadilan PT PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 31-08-2022 — Putus : 29-09-2022 — Upload : 18-11-2022
Putusan PT PALEMBANG Nomor 27/PID.TPK/2022/PT PLG
Tanggal 29 September 2022 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : ARAN HARYADI BIN HAMBALI RAHMAN
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum II : DIAN FEBRIANI, SH
Terbanding/Penuntut Umum I : AHMAD NURIL ALAM,SH.MH
376 — 66
  • Judianto;
    1 (satu) Bundel fotocopy laporan hasil pertemuan PT Gatramas Internusa tanggal 07 Juli 2017;
    1 (Satu) bundel foto copy Dokumen kepailitan PT Gatramas Internusa beserta purusan pengadilan terkait;
    1 (Satu) bundel foto copy surat No: 409/TK-Gatramas/IV/2018, hal: pemeberitahuan tentang jadwal pelaksanaan lelang eksekusi harta pailit milik PT.
    Gatramas Internusa dan undangan untuk menghindari lelang eksekusi harta pailit;
    1 (Satu) bundel foto copy Informasi Debitur OJK atas nama debitur Gatramas Internusa, posisi data tanggal 19 Juli 2018;
    1 (Satu) bundel foto copy Informasi Debitur OJK atas nama debitur Herry Gunawan Internusa, posisi data tanggal 19 Juli 2018;
    1 (Satu) bundel foto copy Informasi Debitur OJK atas nama debitur Agustinus Judianto, posisi data tanggal 19 Juli 2018;
    1 (Satu) bundel foto copy surat
    Gatramas Internusa (dalam pailit) sejak tanggal 27 November 2017;
    1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama Penjaminan Kredit antara PT (Persero) Asuransi kredit Indonesia dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Banka Belitung dengan Nomor : PPK/PKS/23/III/2010 / Nomor : 017/DIR/P/2010 tanggal 08-03-2010;
    1 (satu) bundel Addendum I Perjanjian Kerjasama Penjaminan Kredit Antara PT. (Persero) Asuransi Kredit Indonesia dengan PT.