Kecamatan Danau Kembar ,diambil oleh terdakwa tampa suratkuasa dari Pemohon Proposal,serta uang tersebut diterima penuh olehterdakwa sesuai dengan yang disetujui dalam proposal,seperti pengakuansaksi Riva Rusadi,saksi Fitri;eBahwa perbuatan terdakwa tersebut menyalahi prosedur mengenai aturanpenggunaan Dana Bantuan Sosial sebagaimana tercantum dalam PeraturanBupati Nomor 13 Tahun 2009 dan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2010tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah, Bantuan Sosial, BantuanKeuangan pada Partai

ketiga,( terdakwa) tampa surat kuasa,kwitansi tandaterima tidak ditanda tangani oleh penerima bantuan Sosial,serta dana nyatidak dierima lansung oleh yang mengajukan proposal )e Bahwa dana yang disalahgunakan = terdakwamerupakan dana Bantuan Sosial Penggunaan danaBantuan Sosial yang dianggarkan dan diatur dalam APBDTahun 2009 dan Tahun 2010 serta Peraturan Bupati Nomor13 Tahun 2009 dan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2010tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah, BantuanSosial, Bantuan Keuangan pada Partai

.215.800.000, (dua ratus lima belas juta delapan ratus riburupiah );Bahwa dana yang disalahgunakan terdakwa merupakan dana Bantuan Sosialpada tahun Anggaran 2009 dan Tahun Anggaran 2010 dalam DIPA KabupatenSolok dianggarkan bantuan sosial untuk kesejahteraan masyarakat yang ada didalam wilayah Kabupaten Solok yang penggunaannya diatur dalam PeraturanBupati Solok No.13 Tahun 2009 dan Peraturan Bupati Solok Nomor 4 Tahun 2010tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuanganpada Partai

adalah sebagai berikut;bahwa sebagian besar proposal yang mengatas namakan pengurusorganisasi kemasyarakatan dan tidak ditandatangani proposal nya olehmereka,akan tetapi pencairan dana nya tidak sampai ke tangan mereka;e Bahwa perbuatan terdakwa tersebut menyalahi prosedur mengenai aturanpenggunaan Dana Bantuan Sosial sebagaimana tercantum dalamPeraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2009 dan Peraturan Bupati Nomor 4Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah, Bantuan Sosial,Bantuan Keuangan pada Partai

Putusan 10/G/2015/PTUN.PLKtanggal 6 Oktober 2009 tentang Perhitungan KerugianKeuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi padaBantuan Keuangan untuk Partai Politik DPC Partai DamaiSejahtera Tahun Anggaran 2006 dan 2007, yang telahdikuatkan dengan Putusan Majelis Hakim PTUNYogyakarta Nomor: 06/PLW/2010/PTUN.YK.Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Majelis HakimPTUN Yogyakarta menyatakan:Menimbang, bahvae terbitnya Surat Terlawan yaitu SuratKepala Pervakilan Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan

Perwakilan Provinsi Daerah IstimeneaYogyakarta Nomor: S3299/PW. 12/5/2009, tanggal 6Oktober 2009 Perihal: Perhitungan Kerugian KeuanganNegara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada BantuanKeuangan untuk Partai Politik DPC Partai Damai SejahteraTahun Anggaran 2006 dan 2007 atas nama tersangka Sar.Johanis Richard Riwoe.

Sehinggadalam hal ini tidak keterlibatan dari DPRD;Bahwa Dinas Pekerjaan Umum melaksanakan lelang pekerjaanberdasarkan DIPA Perubahan tahun anggaran 2015;Bahwa Terdakwa sebagai anggota DPRD Kabupaten Barito Selatanperiode 20142019 dari Partai Keadilan Sejahtera dan duduk di Komisi membidangi Pemerintahan sehingga bukan bermitra dengan DinasPekerjaan Umum tapi yang bermitra dengan Dinas Pekerjaan Umumadalah Komisi II;Bahwa kalau hanya pergeseran anggaran, tidak perlu melibatkan DPRDdan tidak ada kewajiban

pelaksanaannya tidaksesuai dengan ketentuan, maka hal tersebut harus dilaporkan kepada PimpinanDPRD kemudian dirapatkan dan selanjutnya akan diserahkan kepada Komisiyang bermitra kerja dengan SKPD yang melaksanakan kegiatan dimaksuduntuk selanjutnyanya dibicarakan, kemudian hasil dengar pendapat antaraKomisi dengan mitra kerja (SKPD) ini akan diparipurnakan;Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebutdiatas, Terdakwa selaku anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan periodetahun 20142019 dari Partai

Bahwa Gugatan Penggugat yang hanya menggugat 3 (tiga)pihak Tergugat I, Il, dan Ill saja merupakan proses partai tidaklengkap atau kurang pihak, sehingga melanggar azas hukumacara "Audi et alteram partem) ;2.

Bahwa, apabila gugatan Penggugat tidak menyertakan para abhiwaris Borot binti Kadut diatas, maka gugatan aquo melanggarazas hukum acara "audi et alteram partem", karena merekapara ahli ~=sewaris ~=wajib +=hukumnya untuk didengar pembelaanatau keterangannya agar proses partai menjadi lengkap ;10.

pada bagian duduk perkara, yangtelah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, sehingga dapatditerima sebagai alat bukti yang sah;Menimbang, bahwa terhadap buktibukti tertulis/surat yang diajukan olehPenggugat dan Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, akan ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 BW bahwasebuah akta autentik harus memenuhi unsurunsur (1) dibuat oleh atau dihadapanpejabat yang berwenang (2) Sengaja dibuat untuk alat bukti, (3) bersifat partai

, (4)atas permintaan partai, (5) mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, darikritera itu Majelis Hakim berpendapat bahwa P.1,P.2, P.3.

hukum yang tetap, karena melakukan suatutindak pidana kejahatan.e Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atautidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri/Pegawai negeri ini ataudiberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai BUMN/BUMD atau pegawaiswasta.e Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri/Pegawai negeri.e Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Republik Indonesia atau Negara lainyang ditentukan oleh Pemerintah.Tidak menjadi anggota atau pengurus partai

hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindakpidana kejahatan.e Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidakdengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri/Pegawai negeri ini ataudiberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai BUMN/BUMD atau pegawaiswasta.e Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri/Pegawai negeri.e Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Republik Indonesia atau Negara lain yangditentukan oleh Pemerintah.e Tidak menjadi anggota atau pengurus partai

Karena suatukeadilan bagi masyarakat Labuhanbatu adalah apabila terdakwaterdakwadibebaskan dari dakwaan pidana yang dituduhkan kepada mereka ;1 (satu) lembar asli surat dari Dewan Pimpinan Cabang Partai PersatuanPembangunan Kabupaten Labuhanbatu tanggal 20 April 2012 Perihal MohonPembebasan 7 (tujuh) orang Aktivis Islam selanjutnya ditandai Bukti T13 ;Surat ini menunjukkan harapan Partai Persatuan Pembangunan KabupatenLabuhanbatu mengharapkan keadilan untuk membebaskan terdakwaterdakwa.Karena suatu

badan negara tapi anggotanya tidak boleh anggota partai politik danbahkan dia tidak boleh terlibat dalam industry.Bahwa KPI dapat melakukan peneguran, seharusnya teguran tersebut dapatdijadikan dasar Kemeninfo untuk tidak memperpanjang izin atau mencabut izin.

Contohnya bahwa sesuai data iklankampanyekampanye Pileg dan Pilpres 2004 partai yang paling banyakiklannya adalah Hanura, kemudian Demokrat dan PAN, kenyataannyapartai pemenang adalah PDIP, kemudian GOLKAR sedangkan HANURAberada diururan 10; Bahwa menurut data yang saksi miliki, biaya iklan Pilpres yang paling besaradalah dari pasangan Prabowo Hatta sebesar Rp. 1,86 milyar,kenyataannya pemenang Pilpres adalah pasangan Jokiwi Yusuf Kalla;Halaman 57 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor :454/Pdt.G/

Menjadi pengurus partai politik;.

kepentingan umum;membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggotakeluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan / atau golonganmasyarakat tertentu;melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang,dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atautindakan yang akan dilakukannya;menjadi pengurus partai

Kas Pengeluaran Bank SULUT bulan Januari s/d Desember 2011;5. 12 (dua belas) eksemplar Photocopy Buku Kas Umum Manual bulan Januari s/d Desember 2011;6. 142 (seratus empat puluh dua) bundel dokumen untuk Kegiatan Bantuan Sosial Bidang Sosial Kemasyakatan Tahun 20117. 7 (tujuh) bundel dokumen untuk Kegiatan Bantuan Sosial Bidang Sosial Tahun 20118. 60 (enam puluh) bundel dokumen untuk Kegiatan Bantuan Sosial Bidang Pendidikan Tahun 20119. 6 (enam) bundel dokumen untuk Kegiatan Bantuan kepada Partai

Pasal 45 ayat (1) yangmenyatakan bahwa "Belanja BantuanSosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 huruf e digunakanuntuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosialkemasyarakatan dalam bentuk uang/ataubarang kepadakelompok masyarakat /anggota masyarakat dan partai politik.4.

Pasal 45 ayat (1) yang menyatakan bahwa *Belanja BantuanSosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 huruf e digunakanuntuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosialkemasyarakatan dalam bentuk uang/ataubarang kepadakelompok masyarakat /anggota masyarakat dan partai politik.4.

surat pencalonan besertapersyaratan pasangan calon paling lama 14 (empatbelas) hari sejak saat pemberitahuan hasilpenelitian persyaratan oleh KPU provinsi dan/ atauKPU kabupaten/ kota ; KPU provinsi dan/ atau KPU kabupaten / kotamelakukan penelitian ulang tentang kelengkapan dan/atau perbaikan persyaratan calon sebagaimanadimaksud pada ayat (3), ayat (3a) dan ayat (3b)sekaligus memberitahukan hasil penelitian tersebutpaling lambat 14 (empat belas) hari kepada pimpinanpartai politik atau gabungan partai

politik yangmengusulkannya atau calonperseorangan ;+Apabila hasil penelitian berkas calon sebagaimanadimaksud pada ayat (4) tidak memenuhi syarat danditolak oleh KPU Provinsi dan / atau KPU Kabupaten /Kota, partai politik atau gabungan partai politikatau calon perseorangan tidak dapat lagi mengajukanKetentuan lebih lanjut mengenai tata cara penelitianpersyaratan administrasi pasangan calon sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturanKPU ; ++ eeeMenimbang, bahwa ketentuan pasal 61 ayat

Bahwa sebagai Kepala Daerah dari partai politik yang agamis eq Partai Bulan Bintang(kalau tidak salah) seharusnya Tergugat III beserta jajarannya harus melindungi danmenjaga "eksesekses dan dampak negative" yang mungkin timbul dari kegiatan usaharestaurant dan cafe yang juga menyediakan tempat karaoke, karena sudah menjadirahasia umum bahwa tempattempat "karaoke" patut diduga telah disalahgunakan untukhalhal yang diduga bersifat negative dan meresahkan warga schingga sudah seharusnyaTerguat III IV

didalamnya terjadi penambahan anggaranyang menyimpang dalam rapat TAPD dan banggar;Bahwa atas ketidaksetujuan saksi selaku pimpinan tidak berpengaruh,karena APBD tersebut telah disahkan pada bulan Maret 2013 dan telah puladikirim ke Gubernur Sulawesi Selatan untuk dilakukan evaluasi;Bahwa saksi mengenal terdakwa sebagai salah seorang anggota Dewandari komisi Il;Bahwa pada tahun 2013 terdakwa masih sebagai anggota dewan;Bahwa tidak semua anggota dewan sebagai anggota banggar, hanya ketuakomisi dan ketua partai

bukti keterangan ahli;Menimbang, Terdakwa dalam memberikan keterangan baik padapemeriksaan tingkat penyidikan maupun di depan persidangan telah dilakukansecara bebas dan tanpa tekanan, maka keterangan Terdakwa sah sebagai alatbukti, oleh karenanya dapat menjadi dasar pertimbangan dalam putusan;Menimbang, berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukandiperoleh faktafakta hukum sebagai berikut: Terdakwa adalah Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto periode Tahun 2009sampai dengan Tahun 2014 dari Partai

danPenasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannnya tidak mengkaji danmenganasis terpenuhi tidaknya unsur ini;Menimbang, meskpun Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidakmengkaji dan menganalisis terpenuhi tidaknya unsur ini, Majelis Hakim tetap akanmengkaji dan menganalisis terpenuhi tidaknya berdasarkan fakta hukum yangterungkap di persidangan;Menimbang, fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwaadalah Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto periode Tahun 2009 sampai denganTahun 2014 dari Partai

Lembata menerima hasil laporan pansus ;Bahwa pada saat paripurna tanggal 26 Februari 2014 saksi tidak hadirkarena ada kader partai yang disebutsebut dalam pansus sehinggadipertimbangkan kehadiran kami dalam paripurna;Bahwa saat menerima dokumen dari Terdakwa Fransiskus Limawai tidaksempat tanya mengenai perbedaan;Bahwa Surat klarifikasi dari Lembaga DPRD Kab.

Lembata dari partai PKB sejakperiode 2009 2014 dan periode 2014 2019;Bahwa saksi sebagai anggota pansus ;Bahwa sepengetahuan saksi, yang menjadi alasan sehingga dibentukpansus , oleh karena pada tanggal 17 April 2013 ada rapat internal diruang Ketua DPRD Kab. Lembata dan hampir semua Anggota DPRDKab.

Lembata yang membatalkan SK 02 tahun 2014;Bahwa saksi tidak tahu ada yang melaporkan kepada Mahkamah Agungterkait dokumen palsu;Bahwa sepengetahuan saksi yang melapor ke polisi terkait dokumenpalsu adalah Bupati;Bahwa sepengetahuan saksi, Jika ada surat yang tidak diparaf surattersebut tidak sah;Bahwa saat laporan pansus tidak ada tanggapan dari fraksi;Bahwa saksi hadir pada saat paripurna tanggal 26 Februari 2014;Bahwa sepengetahuan saksia fraksi partai PDIP tidak hadir saatparipurna tanggal 26

Lembata dari tahun 2009 2014 dan 2014 2019 dari partai PKB;Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan dugaanpemalsuan dokumen pansus dan SK 02 tahun 2014;Bahwa saksi sebagai ketua pansus ;Bahwa sepengetahuan saksi, Pansus dibentuk berdasarkan SuratKeputusan No. 02 tahun 2013;Bahwa yang menjadi tim dari pansus adalah saksi sendiri sebagaiketua, Bediona Philipus sebagai wakil ketua, Fransiskus Limawai sebagaisekretaris, dan angotanya Frederikus W.

Lembata sejak periode2009 s/d 2014 dan periode 2014 s/d 2019 dari Partai PAN;Bahwa latar belakang lahir SK 02 tahun 2014 karena ada laporan pansusIBahwa Latar belakang dibentuknya pansus karena adanya pengaduanmasyarakat dan hasil kunjungan kerja DPRD ke daerah;Bahwa sepengetahuan Terdakwa Laporan pansus membahas 5 (lima)pokok masalah;Kriminalisasi Anggota DPRD Kab.

Bahwa sejak bulan April 2017 awal mulai Saksi berkomunikasidengan Terdakwa saat Saksi berada di Posko Partai Gerindra di JI. KelapaDua Wetan Ciracas kebetulan Terdakwa adalah Babinsa yang bertugas didaerah tersebut, pada saat itu Terdakwa menanyakan salah satu temanSaksi yang bernama Sdri. Rosdiana karena saat itu Terdakwa menyukaiSdri Rosdianan, lalu.

Bahwa pada bulan September 2017 sekira pukul 15.00 WIB padasaat Terdakwa memantau wilayah di daerah Kelapa Dua Wetan Terdakwamelihat ada kegiatan dari Partai Gerinda untuk mengusung CalonGubernur DKI dan Terdakwa melihat Saksi2 ikut andil dalam kegiatantersebut, setelah bertemu dengan Saksi2 kemudian Saksi2 menawarkankepada Terdakwa untuk berkenalan dengan teman Saksi2 denganberkata Om mau ngga Saksi kenalin temen Saksi Terdakwa jawabsiapa itu bu ?

bulanBahwa benar pencairan melalui pak AnggengBahwa benar saksi tidak pernah menemui terdakwa53Bahwa benar menurut pak Ageng proposal masih di prosesBahwa benar menurut pak Ageng dana tersebut dari dana bansosBahwa benar yang terima dana tersebut adalah saksi sendiriMenimbang, bahwa terdakwa JAMSAN HADI,S.H telah memberikanketerangan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkansebagai berikut :Bahwa terdakwa menjabat sebagai Anggota DPRD Kabupaten LombokBarat pada tahun 2004 s/d 2009 dari fraksi partai

AGUNGPURNOMO NUGROHO;Bahwa pada tahun 2008 tidak ada dana bantuan sosial yang diarahkanpada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat karena yang berhak54menerima dana bantuan sosial tersebut adalah Partai Politik, KPU,Kesehatan, dan Kelompok masyarakat/organisasi kKemasyarakatan ;Bahwa terdakwa tidak ingat berapa jumlah proposal yang terdakwaterima dari konsituen terdakwa namun jumlah proposal yang terdakwaajukan melalui Pemerintah Kabupaten Lombok Barat sebanyak 56proposal;Bahwa terdakwa mengajukan proposal

tentangAparatur Sipil Negara.PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena :a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilanyang telah memiliki kKekuatan hukum tetap karena melakukan tindakHalaman 39 dari 95, Putusan Perkara No. 28/G/2018/PTUN.PDG.pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang adahubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai

2 (dua) tahun dan pidana yangdilakukan dengan berencana.Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentangManajemen Pegawai Negeri Sipil.PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila :a. melakukan penyelewengan ...b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karenamelakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidanaumum;c. menjadi anggota partai

Bahwa beberapa minggu kemudian, Sdr BudiRochadi mengundang fraksi JINI/Polri kembali dihotel Hilton, di suatu) kamar suite room bersamaanggota komisi IX DPR RI yang mewakili beberapafraksi, dan turut hadir salah satu tim suksesdari partai Golkar yang dipanggil Berne, dalampertemuan tersebut Sdr. Budi Rochadi tidak hadirsehingga Saksi dan rekanrekan dari fraksiTNI/Polri = pulang mendahului.10.

Riau No. 17 untukdiperkenalkan dengan temannya bernama HamkaYandhu, anggota DPR dari partai Golkar yang saatitu. duduk di sofa dekat pintu) dan Ibu Nunun mintatolong kepada Saksi untuk menyampaikan tandaterima kasih kepada anggota Dewan, semula Saksimenolak kemudian Ibu Nunun mengatakan Lho masaoffice boy yang harus menyerahkan kepada anggotaDewan sehingga Saksi menyanggupi dan Ibu Nununmengatakan mereka akan datang mengambil sendiriyang mengatur Pak Hamka Yandhu, lalu) Pak HamkaYandhu menyatakan

Suci ;2 (dua) lembar fotocopi surat kepada Bapak BASRIEFARIEF,SH,MH Jaksa Agung RI dari Dewan Pimpinan PusatGolongan Karya Nomor : B111/GOLKAR/III/2011 tanggal31 Maret 2011 perihal Permohonan Penundaan Eksekusi yangditandatangani oleh Prof.Dr.Muladi,SH selaku Ketua dan IdrusMarham selaku Sekretaris Jenderal, yang terdapat stempel birubertuliskan Diterima Oleh Mahkamah Agung RI pada tanggal1 April 2011 tertanda Suci ;1 (satu) lembar fotocopi Tanda Terima Kejaksaan Agung RIperihal Surat dari DPP Partai

tertanda Suci ;2 (dua) lembar fotocopi surat kepada Bapak BASRIEF ARIEF,SH,MHJaksa Agung RI dari Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya Nomor :B111/GOLKAR/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 perihal PermohonanPenundaan Eksekusi yang ditandatangani oleh Prof.Dr.Muladi,SHselaku Ketua dan Idrus Marham selaku Sekretaris Jenderal, yangterdapat stempel biru bertuliskan Diterma Oleh Mahkamah Agung RIpada tanggal April 2011 tertanda Suci ;1 (satu) lembar fotocopi Tanda Terima Kejaksaan Agung RI perihalSurat dari DPP Partai

tertanda Suci ;2 (dua) lembar fotocopi surat kepada Bapak BASRIEF ARIEF,SH,MHJaksa Agung RI dari Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya Nomor :B111/GOLKAR/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 perihal PermohonanPenundaan Eksekusi yang ditandatangani oleh Prof.Dr.Muladi,SHselaku Ketua dan Idrus Marham selaku Sekretaris Jenderal, yangterdapat stempel biru bertuliskan Diterima Oleh Mahkamah Agung RIpada tanggal April 2011 tertanda Suci ;1 (satu) lembar fotocopi Tanda Terima Kejaksaan Agung RI perihalSurat dari DPP Partai

Pasal 1 Ayat (14) : Bantuan sosial adalah bantuan yang telahtersedia anggarannya dalam Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah (APDB) digunakan untuk pemberian bantuan yang bersifatsosial kemasyarakatan dalam bentuk uang kepada kelompok/anggota masyarakat dan partai politik secara selektif dan tidakmengikat serta tidak wajib;b.

Pasal 1 Ayat (14) : Bantuan sosial adalah bantuan yang telahtersedia anggarannya dalam Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah (APDB) digunakan untuk pemberian bantuan yang bersifatsosial kemasyarakatan dalam bentuk uang kepada kelompok/anggota masyarakat dan Partai Politik secara selektif dan tidakmengikat serta tidak wajib;Hal. 28 dari 107 hal. Put. No. 1860 K/Pid.Sus/2013b.

tentangPerubahan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2008dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 27 Tahun 2010 tentangPerubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29Tahun 2008 yang menyatakan sebagai berikut: Pasal 1 Ayat (14) : Bantuan sosial adalah bantuan yang telahtersedia anggarannya dalam Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah (APDB) digunakan untuk pemberian bantuan yang bersifatsosial kemasyarakatan dalam bentuk uang kepada kelompok/anggota masyarakat dan partai