Ditemukan 11447 data
64 — 6
KUSWAN HADJI SH, MH Bin MATORI;Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak awal bulan puasa dikenalkan olehSdr, Pendi seorang Satgas Partai PDI Kabupaten Magelang menurut pengakuanTerdakwa ia mengaku bernama ANDI SETIAWAN bekerja di Kementrian PU danmasih keponakan Pak Kapolda Nur Ali;Bahwa saksi kenal dengan sdr. YANTO (MUJIYANTO) sejak sekitar tahun 2004dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas saksi adalah pelangganbengkel kenteng milik Sdr. YANTO ;Bahwa secara kebetulan Sdr.
178 — 39
Bahwa Akta yang dibuat oleh PPAT (termasuk Akta jual Beli) merupakan PartijAkta atau Akta Partai Artinya Akta yang dibuat sesuai dengan keinginan dankehendak para pihak. jadi PPAT hanya menuangkan keinginan para pihaktersebut dalam suatu akta. Akan sangat mengherankan apabila akta yang sudahdibuat atas dasar keinginannya itu dikemudian hari diingkari. Apalagi penjualtelah mendandatangani akta dan membuat kuitansi jual beli yangditandatanganinya sendiri diatas materai.
Terbanding/Terdakwa : SUKRAN JAMILAN TANJUNG, SE, MM.
54 — 27
Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang menyatakan kalau Terbanding/Terdakwa selaku Bupati TapanulliTengah telah menjanjikan proyek yang bernilai 5 (lima) Milyar rupiah agardipegang oleh Sartono Manalu dengan syarat membayar fee sebesar Rp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah), karena uang yang diterima olehTerbanding/Terdakwa sebenarnya adalah merupakan PinjamanTerbanding/Terdakwa kepada Sartono Manalu yang ingin dipergunakanTerbanding/Terdakwa untuk pergi ke Jakarta untuk ketemu denganpimpinan partai
84 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
., Notaris di Jakarta yang nota bene adalah suami dariTergugat II (selanjutnya disebut: Akta Hibah Nomor 5/1970);Penghibahan ini lebih dilatarbelakangi oleh adanya Perubahan SituasiPolitik saat itu, dimana pemerintah yang didukung rakyatmenginginkan perubahan serta mengambil alih semua harta milikorganisasiorganisasi ataupun perkumpulan yang berafilisasi denganOrganisasi Terlarang PKI (Partai Komunis Indonesia) untukkepentingan Negara, sebagai contoh: pembakaran dan perampasanterhadap asetaset Baperki
18 — 3
Saya heran dengan jawaban saudara ........ kalau telah menghabiskan uangsebesar Rp. 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) untukpencalonan caleg saya di Partai PKB tahun 2014, yang menghabiskantabungannya dan berhutang pada saudarasaudara ........ wow fantastiksekali habisnya, tentunya saudara ........ mempunyai bukti hitam diatasputih atas uang Rp. 450.000.000,00 (empat ratus limapuluh juta rupiah);Benarkan itu?
43 — 11
SPBU 34.402.29 yang beralamat di JL.Batu JajarKm.3,5 Cangkorah Kabupaten Bandung Barat sebagai Operator sejakbulan Desember Tahun 2013 dan tugas serta tanggung jawab saksi yaitumelayani pembeli/konsumen dan sehari hari bertanggung kepadaTATANG selaku bagian Pengawas SPBU;Bahwa SPBU 34.402.29 menjual bahan bakar jenis premium, solar, Gasdan Oli untuk harga Solar Rp.5.500,/liter dan untuk harga PremiumRp.6.500,/liter;Bahwa saksi pernah melayani saksi PORO di SPBU 34.402.29 dalammenjual Solar dalam partai
SUDIYONO, WS
Tergugat:
GUBERNUR LAMPUNG
79 — 3
87 ayat (4) UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negarayang menyebutkan : PNS diberhentikan tidak dengan hormat karenamelakukan penyelewengan terhadap Pancasila UndangUndang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945, b. dihukum penjara atau kurunganberdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetapkarena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan atau pidana umum,c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
SUKMAWATI CIPUTRA
Tergugat:
1.PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM SENTOSA ABADI
2.ARIES TJAHYADI ANG
122 — 30
Insani Mandiri Lestari selaku pengirim dan kemudian mengirimmuatan kain sebanyak 1 kontener atau sekira 999 partai dari Bandung keTulungagung, yakni pada CV Sumber sandang sukses milik Penggugat selakupenerima dengan menggunakan Jasa angkutan milik Tergugat II;Menimbang, bahwa pada tgl. 4 November 2019 dilakukan pengirimanbarang muatan yang dibagi ke dalam 2 truk pengirim, namun hingga tgl. 6November 2019 salah satu truk pengirim yang menggunakan kendaraandengan Nomor Polisi D9439AB belum tiba di
1.ARDIANUS NDRURU
2.IRAWATI SEKEREBAU
3.RUMUSAN BUULOLO
4.FASAâÂÂELI BUâÂÂULOLO
5.LISNIDAR LAIA
Tergugat:
KEPALA DESA BAGOA, KECAMATAN ARAMO KABUPATEN NIAS SELATAN PRVINSI SUMATERA UTARA
149 — 84
kepentingan umum ;Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggotakeluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golonganmasyarakat tertentu;Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang,dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atautindakan yang akan dilakukannya;Menjadi pengurus partai
80 — 26
DEDI tidak pernahmenandatangani Surat Rekomendasi partai; Bahwa Sdr.
361 — 295 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dalam gugatan perdata yang bersifat partai/contentiosa, penyelesaian yang dijatuhkan dalam bentuk putusan/vonis;Merujuk pada ketentuan hukum yang dinyatakan dalam PedomanTeknis Mahkamah Agung Buku II Edisi 2013 dan doktrin Bpk.
40 — 4
SAKSI2 umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota DPRD KabupatenKulon Progo dari Fraksi Partai Demokrat, bertempat tinggal di KabupatenKulon Progo Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena adik iparPenggugat; Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yangmenikah pada tahun 1984; Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama denganbertempat tinggal di perumahan milik Perum Pegadaian, kemudian setelahanak ketiga lahir ( tahun 2001) Penggugat dan Tergugat
52 — 31
Penetapan Formasi TA;ljazah/STTB;Daftar Riwayat Hidup;Keputusan Kepala BKN Nomor 11 tahun 2002, berisikan tentang:Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan;Tidak pernah diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri;Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/PegawaiNegeri Sipil ;Bersedia ditempatkan diseluruh RI;Tidak menjadi anggota dan atau pengurus partai politik;Bukti pengalaman kerja yang autentik dan dilegalisir bagi yang memilikipengalaman kerja;Surat keterangan Catatan Kepolisian
88 — 13
sewaktu ditemukan di pemandian perhiasan korban sudah tidak adalagi;Bahwa waktu itu Polisi ada menemukan pakaian yang dipakai olehterdakwa;Bahwa pekerjaan si Fit menjahit.Bahwa orang kampung mengatakan kebiasaan terdakwa adalah main judi;Bahwa jarak antara rumah saksi dengan TKP cukup jauh, apabila ada yangberteriak tidak akan terdengar;Bahwa tempat pemandian tersebut tidak berdinding ada tempat buang airbesar sekitar 3 meter dari pancuran;Bahwa Barang bukti berupa baju kaos warna biru berlambang partai
55 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 2604 K/Pdt/2013sepanjang perbuatan yang dilakukan kuasa tidak melebihiwewenang yang diberikan pemberi kuasa;19.3 Bahwa sifat perjanjian atau persetujuan kuasa adalahkonsensual, yaitu perjanjian berdasarkan kesepakatan dalam artihubungan pemberi kuasa bersifat partai yang terdiri dari pemberidan penerima kuasa, hubungan hukum itu dituangkan dalamperjanjian pemberian kuasa, berkekuatan mengikat sebagaipersetujuan di antara mereka (kedua belah pihak), oleh karenaitu. pemberian kuasa harus dilakukan
189 — 119
Dengan demikian alat bukti surattersebut telah memenuhi persyaratan formil akta di bawah tangan yang dibuatsecara partai (dua pihak). Kemudian secara materil alat bukti surat tersebutjuga telah memuat keterangan yang berisi persetujuan tentang suatu perbuatanhukum (recht handeling) atau hubungan hukum (recht betterking) dan sengajadibuat sebagai alat bukti, dengan demikian alat bukti surat tersebut juga telahmemenuhi syarat materil.
143 — 100
Menjadi pengurus partai politik;h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BadanPemusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat RepublikIndonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, DewanPerwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lainnya yang ditentukan dalamperaturan perundangundangan;j.
151 — 54
Golkar yang pernah Saksi ikuti,Saksi menyampaikan laporan terkait usulanusulan dari daerah pilihanSaksi Pandeglang yang mengusulkan pembangunan saranadanprasarana umum atau infrastruktur, Saksi tidak pernah mengikutirapat fraksi yang membahas penolakan penyertaan modal kepada PT.BGD untuk pendirian Bank Banten.Bahwa dalam pemahaman Saksi Partai Golkar bukan menolakpengalokasian anggaran untuk pembentukan Bank Banten tetapi mintapenundaan pengalokasian anggaran untuk pendirian Bank Bantendengan maksud
BGD yang mempunyai kewenangan atau tugas untukmembentuk atau menunjuk tim independen sebagai konsultan untukmemilih bank yang akan diakusisi;Bahwa pemandangan akhir dari fraksifraksi di DPRD Provinsi Bantenterkait pembentukan Bank Banten antara lain adanya yang menyetujui,mempertimbangkan dan dari fraksi Partai Golkar yang meminta menundapembentukan Bank Banten;Bahwa sepengetahuan Saksi tugas yang dilakukan Terdakwa FL.TRISATRIYA SANTOSA sebagai Ketua Harian Banggar DPRD ProvinsiBanten dalam melakukan
BGD antara saksi dengan Terdakwa;Bahwa didalam Paripurna Tanggal 30 November tidak ada terjadiinterupsi atau penolakan dari salah satu anggota Fraksi Partai Golkar;Atas keberatan Terdakwa, Saksi tetap dengan keterangannya;26.
DariFraksi Partai Amanat Nasional;Bahwa Saksi mendengar informasi, Terdakwa terkena masalah OperasiTangkap Tangan pemberian uang dari RICKY TAMPINONGKOL kepadaTerdakwa FL. SATRIA SANTOSA dan SRI MULYA HARTONO;Bahwa PT. BGD adalah mitra dari Komisi Ill, dalam penyusunanAnggaran untuk Program Penyertaan Modal dalam APBD Tahun 2016,Komisi Ill mengadakan pembahasan bersama dengan PT. BGD, biasadari pihak PT. BGD yang hadir adalah RICKY TAMPINONGKOL (DirekturUtama), ZULKARNAEN (Komisaris PT.
Bahwa Saksi mengetahui Fraksi Partai Golkar menghendaki penundaanpencairan penyertaan dana APBD ke PT.
110 — 27
Jika halhal tersebutdituangkan dalam kesepakatan atau perjanjian yang kemudiantimbul suatu sengketa, maka merupakan masalah internal diantaraPara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II ; 3 Sesuai dengan asas partai kontrak (contract party) dalam Pasal1338 jo. Pasal 1340 KUH Perdata, perjanjian berlaku dan hanyamengikat kepada para pihak yang membuatnya.
Hal ini sesuai asas partai kontrak (contract party) dalam Pasal 1338jo. Pasal 1340 KUH Perdata, bahwa perjanjian berlaku dan hanya mengikat kepadapara pihak yang membuatnya ; Sehingga kalau terjadi suatu Perbuatan Melawan Hukum dalam kaitannya denganPT. PETRA SUKSES ABADI, tentu tidak ada hubungannya dan tidak adakaitannya dengan Bank Danamon (Turut Tergugat II) ; Dalam gugatan Para Penggugat disebutkan adanya kerugian yang timbul dalampengelolaan PT.
124 — 65
YOHANES DE ROSARI, SE Dibawah sumpahj/janji pada pokonyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi sebagai anggota DRPD Kabupaten Lembata sejakperiode 20092014 dan periode 20142019 dari partai Golkar ; Bahwa Pada periode 20092014 saksi sebagai ketua DPRDKabupaten Lembata dan pada periode 20142019 sebagai wakilKetua DPRD Kabupaten Lembata ; Bahwa Terdakwa dan Saksi samasama sebagai anggota DPRDsejak periode 2009 sampai dengan sekarang ; Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa diduga melakukanpemalsuan surat
sepengetahuan saksi tidak ada pembahasan mengenai laporanyang tidak jadi dikirim ke Mahkamah Agung;Bahwa sepengetahuan saksi yang tidak menandatangani laporan pansus ada 2 (dua) orang yaitu Sulaiman Syarif dan Abdulrahman Muhamad,dan saksi tidak tahu apa alasannya sehingga mereka tidakmenandatangani laporan pansus ;Bahwa sepengetahuan saksi, jika ada perubahan terhadap suatudokumen DPRD mekanismenya melalui paripurna;Bahwa saat paripurna tanggal 26 Februari 2014 saksi tidak hadir, karenaada perintah dari partai
Lembata menerima hasil laporan pansus ;Bahwa pada saat paripurna tanggal 26 Februari 2014 saksi tidak hadirkarena ada kader partai yang disebutsebut dalam pansus sehinggadipertimbangkan kehadiran kami dalam paripurna;Bahwa saat menerima dokumen dari Fransiskus Limawai tidak sempattanya mengenai perbedaan;Bahwa Surat klarifikasi dari Lembaga DPRD Kab.
Lembata dari partai PKB sejakperiode 2009 2014 dan periode 2014 2019, dan saksi juga sebagaianggota pansus ;Bahwa sepengetahuan saksi alasan dibentuknya Pansus , berawal padatanggal 17 April 2013 ada rapat internal di ruang Ketua DPRD Kab.Lembata dan hampir semua Anggota DPRD Kab. Lembata hadir saat itukami dikagetkan oleh penjelasan Bupati Lembata secara tertulis terkaitAPBD tahun 2012;Bahwa pada tanggal 17 April 2013 pada malam hari digelar paripurnadan pimpinan DPRD Kab.
Lembata dari partai PKB; Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan dugaanpemalsuan dokumen pansus dan SK 02 tahun 2014;Bahwa saksi sebagai ketua pansus ;Bahwa sepengetahuan saksi, Pansus dibentuk berdasarkan SuratKeputusan No. 02 tahun 2013;Bahwa sepengetahuan saksi, di dalam SK 02 tahun 2013 hanyamembentuk pansus tidak ada pansus yang lainnya;Bahwa sepengetahuan saksi, yang menjadi tim dari pansus adalahsaksi sendiri sebagai ketua, Bediona Philipus sebagai wakil ketua,Fransiskus Limawai