Ditemukan 11605 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : perekanan penetapan penebangan perikanan penahanan panekanan penegakan
Pengadilan PN TRENGGALEK Pidana Umum
Register : 12-11-2018 — Putus : 30-01-2019 — Upload : 19-09-2019
Putusan PN TRENGGALEK Nomor 136/Pid.B/2018/PN Trk
Tanggal 30 Januari 2019 — Penuntut Umum:
1.Siti Kartinawati, SH
2.Parmanto,SH
Terdakwa:
Pendik Susilo Bin Kadiran.Alm
54 — 9
  • Terdakwa diberikan kenyamanan mungkin untuk menjawabpertanyaan penyidik, tanopa ada penekanan dan intimidasi; Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap memang sering ada laporantindak pidana pencurian, namun setelah Terdakwa ditangkap sudahtidak ada lagi laporan tersebut; Bahwa opini yang berkembang di masyarakat, Terdakwa seringmelakukan pencurian karena Terdakwa memang sudah pernahmenjalani pidana sebanyak dua kali Karena tindak pidana pencuriandan pengeroyokan yang dilakukannya; Bahwa setelah korban (Saksi
Pengadilan PN SIMALUNGUN Perdata Khusus Arbitrase
Putus : 05-04-2017 — Upload : 06-09-2017
Putusan PN SIMALUNGUN Nomor 39/Pdt.G-Sus/2017/PN Sim
Tanggal 5 April 2017 — PT. BANK MANDIRI ( PERSERO) TbkI LAWAN SUPARDI
251 — 63
  • (cetakan tebal : penekanan dari Tergugat);c. Berdasarkan ketentuan restrukturisasi pada huruf b diatas, makapermohonan restrukturisasi kredit hanya dapat disetujui oleh Bankapabila TERMOHON masih memiliki prospek usaha yang baikdan berdasarkan cash flow usaha TERMOHON tersebut bankmeyakini bahwa TERMOHON akan mampu membayar seluruhkewajibannya kepada Bank berupa hutang pokok, bunga dan dendasesuai dengan syarat dan ketentuan yang akan dituangkan dalamPerjanjian Restrukturisasi Kredit.
Pengadilan PN SLEMAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 16-05-2017 — Putus : 20-07-2017 — Upload : 07-11-2017
Putusan PN SLEMAN Nomor 242/Pid.Sus/2017/PN Smn
Tanggal 20 Juli 2017 — * Pidana - RINO ACHMAD SAPUTRA Als RINO Bin JATMIKO
40 — 5
  • mempertimbangkanunsur unsur tersebut sebagai berikut :Ad. 1 Tentang Unsur Setiap OrangMenimbang bahwa Penunitut Umum dalam tuntutannya menyatakanpada pokoknya bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi oleh Terdakwa;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akanmempertimbangkan unsur setiap orang sebagai berikut :n Bahwa Setiap Orang adalah orang perorangan atau individu yangmerupakan subjek hukum (natuurlijkk persoon) dan kepadanya dapatdipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan, dengandemikian penekanan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Militer
Putus : 01-11-2016 — Upload : 30-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 229 K/MIL/2016
Tanggal 1 Nopember 2016 — HENGKI SUHERIANTO SIAHAAN
78 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • tidak bisa dibenarkan karena bertentangan dengan ketentuanUndangUndang 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan tindakanSaksi2 melakukan perintah lisan tanpa dilengkapi perintah tertulis sertatidak memiliki kualifikasi dan sertifikasi sebagai tenaga laboratoriumforensik sangat bertentangan dengan ketentuan undangundang, hal initidak bisa dibiarkan dan ditolerir karena akan dapat merusak proseshukum yang sedang berjalan.Bahwa keabsahan barang bukti yang diajukan dalam persidangan inimenjadi penekanan
Pengadilan PN NEGARA Pidana Khusus
Register : 12-08-2014 — Putus : 07-10-2014 — Upload : 15-10-2014
Putusan PN NEGARA Nomor 141/Pid.Sus/2014/ PN.Nga
Tanggal 7 Oktober 2014 — 1. I MADE SUMANASA alias BOCENG
125 — 95
  • seluruh unsurini dianggap telah terpenuhi dan terbukti ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah melakukanperobuatan pidana dengan sadar yang muncul dari niat dan diwujudkan denganprilaku yang telah diatur dalam peraturan perundangundangan ;Menimbang, bahwa dalam Doktrin Hukum Pidana bahwa yang dimaksuddengan melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatanjasmani tidak kecil secara tidak sah, sedangkan yang dimaksud denganancaman kekerasan adalah suatu tindakan yang berupa penekanan
Pengadilan PN Suka Makmue Pidana Umum
Register : 19-08-2021 — Putus : 09-11-2021 — Upload : 06-12-2021
Putusan PN Suka Makmue Nomor 63/Pid.B/2021/PN Skm
Tanggal 9 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
HALAND PERDANA PUTRA, S.H.
Terdakwa:
EDI YANTO Bin MAK SYAH
1710 — 1982
  • Penekanan darikonsep restoratif dalam deklarasi ini tidak hanya bertumpu pada hak dankepentingan dari korban saja, tetapi juga memperhatikan hak dan kepentinganpelaku dan masyarakat serta pemangku kepentingan terkait (stakeholder) gunamemulihkan kerusakan yang sudah terjadi keadaan semula. Oleh sebab ituBasic Principles On The Use Of Restorative Justice Programmes In CriminalMatters, ECOSOC Res. 2000/14, U.N. Doc.
Pengadilan DILMIL III 16 MAKASSAR Pidana Militer
Register : 27-05-2019 — Putus : 29-05-2019 — Upload : 19-06-2019
Putusan DILMIL III 16 MAKASSAR Nomor 43-K/PM III-16/AD/V/2019
Tanggal 29 Mei 2019 — Terdakwa tersebut di atas yaitu: Borong, Sertu NRP 31960707120477 Oditur Militer Hasta Sukidi, S.H. Mayor Chk NRP 2920087290970 Penasihat Hukum Darwis, S.H. Mayor Chk NRP 636559
96 — 49
  • Bahwa sifat dari perobuatan Terdakwa adalahkesengajaan tidak mentaati perintah atasan dalam hal iniSurat Telegram Pangdam XIV/Hsn Nomor: STR/32/2019tanggal 4 Februari 2019 tentang Penekanan UlangNetralitas TNI di Jajaran Kodam XIV/Hsn dan penekananpenekanan dari Atasan baik dalam pelaksanaan apelbersama maupun upacara yang selalumenekankan/memerintahkan agar anggota INI netral dalamHal.35 dari 39 hal. Putusan Nomor 43K/PM III16/AD/V/2019Menimbangpemilu.
Pengadilan PN WONOGIRI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 01-06-2016 — Putus : 04-01-2017 — Upload : 02-02-2017
Putusan PN WONOGIRI Nomor 16/Pdt.G/2016/PN Wng
Tanggal 4 Januari 2017 — Penggugat: MUKIMAN DONO DOTOWINOTO Tergugat: 1.MISMAN 2.KEPALA DESA KETOS 3.CAMAT PARANGGUPITO 4.KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN WONOGIRI
123 — 25
  • Bahwa dari penekanan Pihak (Ayah) dan Pihak Il (Anak) dapat dimaknai dan diartikanbahwa Penggugat menginginkan pengusaan atas Warisandari Almarhum KARJOSEMITO/ KARYO SETIKO untukdikuasai secara Sepihak oleh PENGGUGAT seorang diri;3.21.2. Bahwa hal tersebut diperkuat dengan pernyataanselanjutnya yaitu, Dan sejak Pihak kel (Ayah)menyerahkan tanah tersebut, selanjutnya tanah itu menjadihak milik sepenuhnya si Pihak keIl (Anak) terhitung mulaitanggal penyerahan sampai seterusnya.
    Bahwa dari penekanan Pihak (Ayah) dan Pihak II (Anak) dapat dimaknai dan diartikan bahwaPenggugat menginginkan pengusaan atas Warisan dariAlmarhum KARJOSEMITO/ KARYO SETIKO untuk dikuasaisecara Sepihak oleh PENGGUGAT seorang diri;15.2.Bahwa hal tersebut diperkuat dengan pernyataan selanjutnyayaitu, Dan sejak Pihak kel (Ayah) menyerahkan tanahtersebut, selanjutnya tanah itu menjadi hak milik sepenuhnya si Pihak keIl (Anak) terhitung mulai tanggal penyerahan sampaiseterusnya.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 09-11-2016 — Putus : 22-12-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1745 B/PK/PJK/2016
Tanggal 22 Desember 2016 — PT. TUNGGAL YUNUS ESTATE VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
38 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapyserta aspek pendidikan (education aspect) dengan tidakmeninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function);8.
    sengketa gugatan dalam lingkungan peradilanTata Usaha Negara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlinat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menggunakan dasar hukumyang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UU PTUN agar dapatdilaksanakan dalam UU PP yang mana memiliki hukum acara sendiri yangsudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (Sumber:http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PP Berita/PP%20dibawah%20MA.pdf)sangatlah jelas diberi penekanan
    Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan pada aspekpencegahan (deterrence aspect) dan dalam upaya untuk meningkatkanshock therapy serta aspek pendidikan (education aspect), sehinggatujuaan utama dari hukuman pidana pajak adalah agar PemohonPeninjauan Kembali tidak meninggalkan atau mengesampingkanmengenai penenuaian dan pemenuhan akan hakhak dan kewajibanhukum di bidang perpajak dalam menggalakan fungsi penerimaan Negara(budgetair function
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 08-12-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 764/B/PK/PJK/2015
Tanggal 8 Desember 2015 — PT. RAJA GARUDA MAS SEJATI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
70 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 764/ B /PK/PJK/2015hakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan padaaspek pencegahan (deterence aspect) dan dalam upayameningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function);.
    Putusan Nomor 764/ B /PK/PJK/2015dilaksanakan dalam UU PP yang mana memiliki hukum acara sendiri yangsudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (sumberhttp://Awww.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PP Berita/PP%20dibawah%20MA.pdf)sangatlah jelas diberi penekanan bahwa Pengadilan Pajak dibentuk untukmemutus sengketa perpajakan, sedangkan Pengadilan Tata Usaha Negaraadalah untuk memutus sengketa Tata Usaha Negara.
    Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan pada aspekpencegahan (deterrence aspect) dan dalam upaya untuk meningkatkan shocktherapy serta aspek pendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama darihukuman pidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian dan pemenuhanakan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajak dalam menggalakanfungsi penerimaan Negara (budgetair function
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 01-08-2016 — Putus : 27-10-2016 — Upload : 29-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1042 B/PK/PJK/2016
Tanggal 27 Oktober 2016 — PT. GUNUNG MELAYU VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
125 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan padaaspek pencegahan (deterence aspect) dan dalam upayameningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function);8.
    Negara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlinat jelas banwa TermohonPeninjauan Kembali (Semula Terbanding) telah menggunakan dasar hukumyang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UndangUndangPeradilan Tata Usaha Negara agar dapat dilaksanakan dalam UndangUndang Pengadilan Pajak yang mana memiliki hukum acara sendiri yangsudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (Sumber: http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PPBerita/PP%20dibawah%20MA.pdf) sangatlah jelasdiberi penekanan
    Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakikatnya lebin mengedepankan dan memiliki penekanan pada aspekpencegahan (deterrence aspect) dan dalam upaya untuk meningkatkanshock therapy serta aspek pendidikan (education aspect), sehinggatujuan utama dari hukuman pidana pajak adalah agar PemohonPeninjauan Kembali tidak meninggalkan atau mengesampingkanmengenai penuaian dan pemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukumdi bidang perpajakan dalam menggalakan fungsi penerimaan Negara(budgetair function
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 29-10-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 773/B/PK/PJK/2015
Tanggal 29 Oktober 2015 — PT. RIGUNAS AGRI UTAMA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
208 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlinat jelas banwa TermohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menggunakan dasar hukumyang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UndangUndangPeradilan Tata Usaha Negara agar dapat dilaksanakan dalam UndangUndang Pengadilan Pajak yang mana memiliki hukum acara sendiri yangsudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (Sumber:http://www.setpp.depkeu.go.id/DataF ile/PP Berita/PP%20dibawah%20MA.pdf) sangatlah jelas diberi penekanan
    Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan danmemiliki penekanan pada aspek pencegahan (deference aspect) dan dalamupaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaanNegara (budgetair function);Bahwa dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak, yaitu Pasal 13 ayat(5) dan 15 ayat (4) UndangUndang KUP Nomor 28 Tahun 2007 menjaditidak relevan dalam hal ini karena Putusan Mahkamah Agung
    Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan pada aspekpencegahan (deterrence aspect) dan dalam upaya untuk meningkatkan shocktherapy serta aspek pendidikan (education aspect), sehingga tujuan utamadari hukuman pidana pajak adalan agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penunaian dan pemenuhanakan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakan dalam menggalakanfungsi penerimaan Negara (budgetair function
Pengadilan DILMILTI II JAKARTA Pidana Militer
Register : 26-10-2017 — Putus : 07-11-2017 — Upload : 22-02-2018
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 99-K/BDG/PMT-II/AU/X/2017
Tanggal 7 Nopember 2017 — Bambang Tri Arianto, Serma , dkk 1 orang
139 — 64
  • ,S.E, selaku Ketua Tim memberikan pengarahantentang pembagian kelompok tugas dan penekanan untukmenghindari perbuatan anarkis atau kekerasan, setelah Ketua Timmengambil pengarahan kemudian Letkol Pom Roni Widiyantomemberikan pengarahan tentang tugas kelompok siapa danberbuat apa sesuai dengan fungsi masingmasing dan menghindariagar jangan terjadi keributan yang akan mengakibatkan anarkis.11.
Pengadilan PN PAINAN Pidana Umum Penganiayaan
Register : 21-05-2013 — Putus : 22-08-2013 — Upload : 16-10-2014
Putusan PN PAINAN Nomor 28/Pid.B/2013/PN.Pin
Tanggal 22 Agustus 2013 — DEDI SUTIAWAN Pgl. DEDI Bin MAWARDI
58 — 14
  • Unsur Mengakibatkan matiMenimbang, bahwa penekanan dalam unsur ini adalah akibatdari suatu perbuatan yang menyebabkan hilangnya nyawa oranglain;Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwatelah mengakui perbuatannya terhadap korban, bahwa Terdakwatelah memukuli wajah korban hingga korban tidak bergerak lagikemudian memasukkan korban ke dalam lubang yang digali sendirioleh Terdakwa di dalam ladang Terdakwa, dan menimbunnya sertamenutupinya dengan daun dan kayu kulit manis;Menimbang, bahwa hal
Pengadilan PA WATES Perdata Agama Perceraian
Register : 13-01-2014 — Putus : 02-09-2014 — Upload : 18-11-2014
Putusan PA WATES Nomor 52/Pdt.G/2014/PA.Wt
Tanggal 2 September 2014 — PENGGUGAT - TERGUGAT
39 — 4
  • Bahwa atas permasalahan yang lain yakni KDRTsilahkan dibuktikan dalam pembuktian, karena jika melihat dari fakta haltersebut tidak pernah ada dan dalam rumah tangga ini justru yang selalumelakukan penekanan dan cenderung menang sendiri adalah TERGUGATREKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI;Bahwa jawaban TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI point3 adaiah tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang nantinya akanPENGCUGAT REKONVENSITERGUGAT KONVENSI buktikan dalampembuktian;Bahwa pada prinsipnya PENCGUGAT
Pengadilan PA SIDOARJO Perdata Agama
Register : 22-05-2020 — Putus : 01-09-2020 — Upload : 01-09-2020
Putusan PA SIDOARJO Nomor 1700/Pdt.G/2020/PA.Sda
Tanggal 1 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
19 — 1
  • Bahwa sudah jelas Pemohon dalam komvensi sudah tidak ada kasihsayang kepada anak anak hanya yang ada penekanan agar anak anakmerasa ketakutan kepada Pemohon dalam Konvensi ;7.
Pengadilan PA SUMENEP Perdata Agama
Register : 05-08-2020 — Putus : 12-11-2020 — Upload : 12-11-2020
Putusan PA SUMENEP Nomor 1064/Pdt.G/2020/PA.Smp
Tanggal 12 Nopember 2020 — Pemohon:
TAUFIKUR RAHMAN Bin AHMAD
Termohon:
FINA MARLINDA Binti SUHERMAN
14 — 2
  • penentuan pemberian mutah harus berlandaskan dan ditegakkandi atas asas kebajikan, asas itikad baik, asas kepatutan dan asas sesuaikemampuan;Menimbang, bahwa dalam konteks menentukan besarnya jumlah mutah makaasas yang sangat urgen untuk diperhatikan dan ditegakkan adalah asas kepatutandan asas sesuai kKemampuan;Menimbang, bahwa dilihat dari sisi nilai jumlah mutah harus patut mempunyalhubungan yang erat dengan asas sesuai kemampuan yang bisa diketahui menurutsyariat, adat dan akal, akan tetapi penekanan
Pengadilan PN SIDOARJO Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 31-05-2012 — Upload : 14-12-2013
Putusan PN SIDOARJO Nomor 173/Pid.B/2012/PN.Sda
Tanggal 31 Mei 2012 — LILY YUNITA
205 — 456
  • sebagaiperbuatan berlanjut ; Selanjutnya akan dibuktikan unsurunsur tersebut sebagai berikut : Tentang unsur Barang siapa:Menimbang bahwa, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orangatau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi terdakwa karena dituntut,diperiksa dan diadili di sidang pengadilan sebagaimana dituangkan dalamketentuan pasal 1 angka 15 KUHAP, jadi orang disini adalah pelaku tindakpidana yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang diuraikandalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan
Pengadilan PN AMBON Perdata Tanah
Register : 11-08-2006 — Putus : 07-11-2017 — Upload : 31-10-2018
Putusan PN AMBON Nomor 163/Pdt.G/2016/PN. Amb
Tanggal 7 Nopember 2017 — ABRAHAM ZADCHKA SITANALA, bertempat tinggal di Jl. Teluk Langsa 4 Blok C7 No. 14 Kav. AL Duren Sawit Jakarta 13440. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. A. H. TAHAPARY, S.H,M.H dan CAROLINA TAHAPARY, S.H, Masing-masing Advokat/Penasihat Hukum Pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum M.A.H. TAHAPARY, SH.,MH dan Rekan yang berkantor di alamat Kompleks Perumahan Dosen Unpatti Poka, Jl. Martha Alfons, Kec. Teluk Ambon, Baguala, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Juli 2016 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tertanggal 15 Juli 2016 . Selanjutnya disebut sebagai : ------- PENGGUGAT ----- ; Lawan : 1. ALEXANDER DONALD SITANALA, bertempat tinggal di Desa Suli, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah. Selanjutnya disebut sebagai : -------- TERGUGAT I ------ ; 2. ANDRE JEFRREY SITANALA, bertempat tinggal di Hotel Mutiara, Jalan Pattimura No. 90, Kota Ambon ; Selanjutnya disebut sebagai : -------- TERGUGAT I ------ ; Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa kepada NOIJA FILEO PISTOS, S.H.,M.H dan AKMEN OLYES MARCO NOIJA, S.H, kedua-duanya Advokat/Penasihat hukum dan Konsultan Hukum, berkantor di Kantor Advokat/Penasihat dan Konsultan hukum NOIJA FILEO PISTOS, S.H.,M.H, di Kelurahan Wainitu RT.002/RW.004 samping Sualayan Planit 2000 Wainitu, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Agustus 2016 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 25 Agustus 2016 ; 3. PT. ASTRINA MUTIA, berkedudukan DI Kota Ambon, Hotel Mutiara, Jalan. Pattimura No. 90 Kota Ambon ; Selanjutnya disebut sebagai : -------- TERGUGAT III ------ ;
348 — 166
  • Amb10.11.ASTRINA MUTIA masih ditangan Nyonya CORNELIA CHRISTIENASITANALA dalam kedudukan sebagai Presiden Direktur, dan Penggugatsebagai Direktur, sesuai Akta NotarisNomor 4 tanggal 6 Desember 1984.Selanjutnyaperlu juga untuk mendapat penekanan pada dalil gugatanPenggugat butir ke8 (delapan) dan butir ke12 (dua belas) yaitu secarakelembagaan Tergugat Ill adalah Penggugat sendiri yang tidak pemahmelaksanakan undangundang, baik semasa Presiden Ridektur NyonyaCORNELIA CHRISTIENA SITANALA masih hidup
Pengadilan PN BEKASI Pidana Umum Penipuan
Putus : 20-10-2016 — Upload : 22-12-2016
Putusan PN BEKASI Nomor 1033/Pid.B/2016/PN.Bks
Tanggal 20 Oktober 2016 — pidana - NURDIN Als. TENGKU Bin SUWITA
77 — 12
  • Jadi penekanan unsur ini terletakpada adanya subyek hukum tersebut, sedangkan mengenai hal apakah iaTerdakwa telah melakukan atau tidak perbuatan yang didakwakan kepadanyaakan sangat bergantung pada unsurunsur materiil dari dakwaan yangdipertimbangkan;Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telahmengajukan seorang yang bernama NURDIN Als.