jam 21.45 WIB, atau setidaktidaknyapada suatu waktu lain dalam bulan Pebruari tahun dua ribu sembilan belas, atausetidaktidaknya pada waktu tertentu dalam tahun dua ribu sembilan belas,bertempat di Warkop CLC masuk Desa Jabalsari, Kecamatan Sumbergempol,Kabupaten Tulungagung, atau setidaktidaknya di suatu tempat lain yang masihHalaman 2 dari 18 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2019/PN Tlgdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat

Kesehatan yangtidak memiliki izin edar, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Pebruari 2019 sekira jam22.00 WIB, sewaktu terdakwa berada di Warkop CLC milik terdakwa sesaatsetelah terdakwa mengedarkan pil Double L kepada saksi Mohamad Rifai binPrayitno, datang petugas kepolisian dari Polres Tulungagung yang sedangmelaksanakan operasi peredaran Narkoba, kemudian dilakukan penangkapanterhadap terdakwa.

Romadon, pada hariKamis tanggal 28 Pebruari 2019 sekira jam 21.45 WIB, atau setidaktidaknyapada suatu waktu lain dalam bulan Pebruari tahun dua ribu sembilan belas, atausetidaktidaknya pada waktu tertentu dalam tahun dua ribu sembilan belas,bertempat di Warkop CLC masuk Desa Jabalsari, Kecamatan Sumbergempol,Kabupaten Tulungagung, atau setidaktidaknya di suatu tempat lain yang masihdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat

Kesehatan yangtidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) danayat (3), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2019/PN TlgBahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Pebruari 2019 sekira jam22.00 WIB, sewaktu terdakwa berada di Warkop CLC milik terdakwa sesaatsetelah terdakwa mengedarkan pil Double L kepada saksi Mohamad Rifai binPrayitno, datang petugas kepolisian

Unsur Dengan Sengaja Memproduksi Atau MengedarkanSediaan Farmasi Dan Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki IjinEdar;Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan satu persatuunsurunsur dari dakwaan tersebut diatas sebagai berikut:Ad .1.

11September 2015 tentang penetapan hari sidang ;Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan ;Setelah mendengar keterangan Saksisaksi dan terdakwa sertamemperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :1.Menyatakan terdakwa Padiansyah alias Erik Bin Musa (alm) telah terbuktisecara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana telah dengansengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat

kesehatan yang tidakmemiliki izin edar dari pihak yang berwenang melanggar Pasal 197 joPasal 106 ayat (1) Undangundang RI Nomor 36 Tahun 2009 TentangKesehatan sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum ;.

Tapin tepatnya digedung eks BioskopRantau, atau setidaktidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadiliperkara ini, melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memilikiizin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), perbuatantersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :Bahwa pada awalnya ada laporan dari masyarakat bahwa adaseseorang yang

Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalahobat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengedarkann sediaanfarmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar adalahmengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang belumdidaftarkan izin edarnya atau yang sudah dicabut/dibatalkan izin edarnya ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Septi Heryani,S.Farm, Apt

terdakwa Dimas Septia Pamungkas alias Jingklong bin BaniIsroil pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 sekitar pukul 22.00 Wib atausetidaktidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2019, atausetidaktidaknya masih pada tahun 2019, bertempat di Warung Kopi Copy ShopDesa Kedungwaru Kec.Kedungwaru Kab.Tulungagung, atau setidaktidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriTulungagung, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaanfarmasi dan/atau alat

kesehatan yang tidak memiliki izin edar, yang manaperbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan caracara sebagai berikut:Bahwa berawal pada saat saksi Agung Pambudi dan saksi Ahmad PriyoLaksono mendapatkan informasi tentang peredaran pil double L dikalanganremaja di daerah Kedungwaru, selanjutnya para saksi melakukan penangkapanterhadap terdakwa Dimas Septia Pamungkas Alias Jingklong Bin Bani Isroil.Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 sekirapukul 22.00 wib di Warung

ia terdakwa Dimas Septia Pamungkas alias Jingklong bin BaniIsroil pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 sekitar pukul 22.00 Wib atausetidaktidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2019, atausetidaktidaknya masih pada tahun 2019, bertempat di Warung Kopi Copy ShopDesa Kedungwaru Kec.Kedunwaru Kab.Tulungagung, atau setidaktidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriTulungagung, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaanfarmasi dan/atau alat

kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ataupersyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, Setiap orang yangtidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan,mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiatobat yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan caracarasebagai berikut:Bahwa berawal pada saat saksi Agung Pambudi dan saksi Ahmad PriyoLaksono mendapatkan informasi tentang peredaran pil double L dikalanganremaja di daerah

Unsur Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan SediaanFarmasi Dan Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Ijin Edar;Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan satu persatuunsurunsur dari dakwaan tersebut diatas sebagai berikut:Ad .1.

WHSSatau setida tidaknya di suatu tempat dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenangmemeriksa dan mengadili, dengan sengaja tanpa keahlian dankewenangan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi danatau alat kesehatan yangtidak memenuhi standar ataupersyaratakan keamanankhasiat atau kemanfaatan dan mutuberupa obat jenis carnophen sebanyak 100 (seratus) butir,halaman 3 dari 25 halamanPerkara No: 26 / Pid.

Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yangtidak memenuhi standar dan/atau persyaratankeamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan = mutusebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) danayat (3);Add.1. Unsur Setiap OrangMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan SetiapOrang adalah siapa saja yang dipandang sebagai subyekhukum pendukung hak dan kewajiban yang dapatdipertanggungjawabkan perbuatannya dan dalam perkara iniJaksa penuntut Umumtelah mengajukan H.

Unsur Dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidakmemenuhi standar dan/ataupersyaratan keamanan, khasiatatau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalamPasal 98 ayat (2) dan ayat (3Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja telahmerupakan communis opinio di kalangan para ahli hukumpidana dan praktek hukum bahwa untuk dapat dikatakan pelakuterbukti memenuhi unsur tersebut, haruslah dapat dibuktikanadanya kehendak dan pengetahuan, artinya dalam

itu) juga terdakwa tidak mempunyai usaha toko obatataupun apotek dan hal ini bertentangan dengan Pasal 98ayat (2) dan ayat (8) UndangUndang No. 36 Tahun 2009tentang Kesehatan yang mana dalam ayat (2) disebutkansetiap orang yang tidak memiliki kahlian dan kewenangandilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan,dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat,sedangkan dalam Ayat (3) disebutkan Ketentuan mengenaipangadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaransediaan farmasi dan alat

kesehatan harus memenuhi standarmutu) pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturanpemerintah;Menimbang, bahwa terdakwa dalam membeli obataobatan dalam jumlah besar dan menjualnya kembali kepadamasyarakat tidak dibekali dengan keahlian dan juga tidakmemiliki kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah,mempromosikan, dan mengedarkan obat sebagaimana diharuskandalam Pasal 98 ayat (2) UndangUndang No. 36 Tahun 2009tentang Kesehatan dan cara terdakwa menjual obat oatantersebut jelas tidak

Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaanfarmasi dan/atau alat kesehatan; wn Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat rumusan tindak pidanayang dibuat secara alternatif yakni perouatan memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat kesehatan, dimana perbuatan tersebut dilakukandengan sengaja yakni dikehendaki dan diketahui oleh Terdakwa;wn Menimbang, bahwa Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHPidana)tidak memberi definisi mengenai arti kesengajaan, definisi kKesengajaan

tradisional, dan kosmetika; wn Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 98 ayat (2)UndangUndang RI Nomor 36 Tahun 2009, disebutkan bahwa setiap orangyang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan,menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahanHalaman 15 dari 21 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2018/PN Bntyang berkhasiat obat, sedangkan dalam ayat (3) menyebutkan bahwaketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi,pengedaran sediaan farmasi dan alat

kesehatan harus memenuhi standardmutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemeritah;wonnnna Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa danmempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat dikualifisir sebagaiperbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaanfarmasi dan/atau alat kesehatan, dengan pertimbanganpertimbangan sebagai berikut:(1) Bahwa dalam perkara ini sesuai fakta yang terungkap dalampersidangan, pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekitar pukul

Menyatakan Terdakwa ROY RAFSUDYA IRWANA terbuktibersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidakmemenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan, dan mutu sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 196 Undangundang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun2009 tentang Kesehatan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif keduakami;2.

Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasidan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ataupersyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutusebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkansatu persatu terhadap unsurunsur yang terdapat dalam dakwaan alternatifkedua, apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana telah terungkap dalam faktafakta hukum selama persidangan telah memenuhi keseluruhan

Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaanfarmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standardan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, danmutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya alternatif yang artinya tidak perludibuktikan kata per kata yang ada, cukup dibuktikan satu kata saja dan jika katatersebut telah terbukti maka unsur tersebut telah terbukti;Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2020/PN

peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi, untuk manusia (vide: Pasal 1 angka 8UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan);Menimbang, bahwa menurut Pasal 98 UndangUndang Nomor 36 Tahun2009 tentang Kesehatan menyatakan :Ayat (2) : Setiap orang yang tidak memiliki Keahlian dan kKewenangan dilarangmengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, danmengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;Ayat (3) : Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan,pengolahan, promosi,pengedaran sediaan farmasi dan alat

kesehatan harus memenuhiHalaman 15 dari 20 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2020/PN Lmjstandar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan PeraturanPemerintah;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkapdipersidangan berdasarkan keterangan saksisaksi, dan telah diakulsendiri oleh Terdakwa bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian padahari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di dapurdalam rumah Terdakwa tang terletak di Dsn.

Pengadilan Negeri Batang yang berwenang untukmemeriksa dan mengadili perkaranya, yang dengan sengaja memproduksiatau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidakmemiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1),yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagaiberikut :Bahwa berawal ketika pada hari sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekitarpukul 21.45 Wib terdakwa membeli obat atau pil warna kuning jenishexymer dari saudara ANTO (belum tertangkap) sebanyak

Pengadilan Negeri Batang yang berwenang untukmemeriksa dan mengadili perkaranya, yang dengan sengaja memproduksiatau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidakmemenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan, dan mutu sebagai mana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2)dan ayat (3), yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengancara sebagai berikut : Bahwa berawal ketika pada hari sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekitarpukul 21.45 Wib terdakwa membeli obat

Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaanfarmasi dan atau alat kesehatan tanpa izin diedarkan;3.

Unsur yang tidak memenuhi standard dan / atau persyaratankeamanan khasiat atau kemanfaatan sebagaimana dimaksud dalamPasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) yaitu setiap orang yang tidak memilikikeahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan,mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahanyang berkhasiat obat, dan ketentuan mengenai pengadaan,penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasidan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayananfarmasi yang ditetapkan dengan Peraturan

Pemerintah.Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:a.d. 1. unsure Setiap orangYang dimaksud dengan unsur Setiap orang telah telahdipertimbangakan sebelumya sehingga Majelis Hakim secara mutatismutandis mangambil alih pertimbangan sebelumnya;Ad. 2. dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaanfarmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;Menimbang , bahwa dalam hal seseorang melakukan perbuatandengan sengaja dapat dibedakan

kesehatan yang tidak memenuhi standar dan ataupersyaratan keamanan, khasiat atau kemamfaatan dan mutu sebagaimana yang dimaksudPutusan No.: 121/PID.SUS/2013/PN.Cms. halaman 3 dari 33dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), dimana ketentuan Pasal 98 ayat (2) setiap orangyang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan menyimpan,mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat danayat (3) ketentuan mengenai pengadaan penyimpanan pengolahan promosi pengedaransediaan

farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasiyang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratankeamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu; Bahwa unsur aquo patut dipertimbangkan terkait dengan ketentuan pasal 98ayat (2) dan pasal 98 ayat (3) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 36Tahun 2009 Tentang Kesehatan; Bahwa pasal 98 ayat (2) 196 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 36Tahun 2009 Tentang Kesehatan mengatur bahwa setiap orang yang tidakmemiliki

Contoh. 0313127NP yang menyatakanbahwa pil tersebut adalah MDMA Negatif, Coffein Positif dan termasuk obatkeras; Menimbang, bahwa Badan POM merupakan lembaga pemerintah yang salahmemiliki kewenagan untuk melakukan uji laboratorium, pengujian dan penilaianmutu produk terapetik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain, alat kesehatan,obat tradisional, kosmetika, produk komplimen, pangan dan bahan berbahayasesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, serta melaksanakanpembinaan mutu

kesehatan baik dalam rangkaperdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan; Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dalam memiliki obat kerasmerupakan perbuatan yang tercapai setelah melalui serangkaian perbuatan yangmemindahkan penguasaan obat dari sdr.

Grogot sejak tanggal06 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 04 Januari 2015;Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, memilih menghadapi sendiripersidangan perkara ini;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh PenuntutUmum Kejaksaan Negeri Tanah Grogot yang pada pokoknya sebagai berikut:1Menyatakan Terdakwa ARPAI Alias PAI Bin BUSTANI telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengedarkan sediaanFarmasi dan/atau alat

kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimanadakwaan primair Penuntut Umum pasal 197 UU RI No 36 Tahun 2009 tentangKesehatan;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARPAI Alias PAI Bin BUSTANIdengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi dengan lamanyaTerdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanandan pidana denda sebesar Rp1.000.000, (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu)bulan kurungan;3 Menetapkan barang bukti berupa:e 3 (tiga) butir pil warna putih dengan

Paser Kaltim atau setidaktidaknya di suatu tempat yang masih termasukDaerah Hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot, yang berwenang memeriksa danmengadili perkaranya, telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaanfarmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksuddalam Pasal 106 ayat (1), perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagaiberikut :Berawal terdakwa mendapatkan obat keras tersebut dengan cara memesan kepadaseseorang di Banjar, kemudian terdakwa

Paser Kaltim atau setidaktidaknya di suatu tempat yang masih termasukDaerah Hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot, yang berwenang memeriksa danmengadili perkaranya, telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaanfarmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratankeamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal98 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagaiberikut :Berawal terdakwa mendapatkan obat

Unsur Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaanfarmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimanadimaksud dalam pasal 106 Ayat (1);Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat Alternatif, artinya apabila salahsatu sub unsur saja terpenuhi maka terpenuhi pula unsur pasal tersebut secarakeseluruhan;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangan yaitudari keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa juga diperkuat dengan adanyabarang bukti yang

secara tertulis yang pada pokoknya sebagaiberikut :Terdakwa dituntut pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan dendasebesar Rp. 100.000.000,(seratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulankurungan, tuntutan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan;Bahwa JPU telah mengakui adanya hal yang tidak terpenuhi olehterdakwa dalam unsur tidak memenuhi standard an/atau persyaratankeamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu yang mana telah diaturdalam PP Nomor 72 tahun 1988 tentang Pengamanan Sediaan Farmasidan Alat

RUSDIANTO pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2018sekira pukul 09.30 Wita atau setidaktidaknya pada suatu waktu tertentu dalambulan Desember 2018 atau setidaktidaknya pada waktu tertentu dalam tahun2018 bertempat di Jalan Pemuda No. 1 Kelurahan Pallantikang KecamatanBantaeng Kabupaten Bantaeng atau setidaktidaknya pada suatu tempattertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriBantaeng, dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasidan/atau alat kesehatan yang tidak

memenuhi standar dan/atau persyaratankeamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu karena tidak memiliki keahliandan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah,mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, danketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi,pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutupelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan Pemerintah, perbuatanmana terdakwa lakukan dengan caracara sebagai berikut:

Selanjutnya yang disebut Pengertian sediaan farmasiadalah obat, bahan obat, obat traisional dan kosmetika;Bahwa yang dimaksud Pengertian alat kesehatan adalah istrumen,aparatus, mesin dan/atau implant yang tidak mengandung obat yangdigunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan danmeringankan penyakit, merawat orang sakit, memulinkan kesehatan padamanusia, dan/atau membentuk strukstur dan memperbaiki fungsi tubuh;Menimbang, bahwa Pasal 98 ayat (2) dan (3) yang dimaksud dalamunsurini adalah:

Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarangmengadakan, menyimpan mengolah, memproduksi, danmengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat; Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan,promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harusmemenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapbkan denganperaturan pemerintah;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi danpengakuan dari terdakwa serta adanya barang bukti,yang saling bersesuaiandiperoleh fakta

Karawang, Jawa Barat atau pada tempat lain dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, dengan sengaja memproduksiatau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memilikiizin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) UU No. 36 tahun2009 tentang Kesehatan yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapatdi edarkan setelah mendapat ijin edar.

Karawang, Jawa Barat atau pada tempat lain dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, dengan sengaja memproduksiatau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidakmemenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan,dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (8) UU No.Halaman 5 dari 34 hal Putusan No.207/Pid.Sus/2017/PN Kwg.36 tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu tidak memiliki keahlian dilarangmengadakan, menyimpan, mengolah, dan mengedarkan

paket kosmetik tersebut terdakwa beri nama creamHN; Bahwa terdakwa dalam sebulan menghasilkan sekitar 15 (lima belas)paket yang terdiri dari 1 (Satu) pot cream siang, 1 botol toner dan 1 (satu)botol sabun dengan harga Rp.40.000 (empat puluh ribu rupiah) dan daripenjualan cream pemutih HN tersebut terdakwa mendapatkan keuntungansebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);Dari faktafakta tersebut di atas, kami berpendapat bahwa unsurmemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat

kesehatan tidaktepat diterapbkan kepada terdakwa NUGROHO AGUNG GRAHITO karenaterdakwa hanya membeli bahan baku Pasar pagi Asemka yaitu berupa creamK1, cream K2 dan cream Kelly kemudian setelah terdakwa memperoleh bahanbaku tersebut terdakwa mengolah menjadi paket cream pemutih HN yang terdiridari cream siang HN, cream malam HN, Toner dan sabun dengan caramencampur bahanbahan tersebut;Dengan demikian unsur memproduksi atau mengedarkan sediaanfarmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin

suatu waktu dalamtahun 2017, bertempat di rumah Kontrakan belakang DPRD Balangan di JalanJunjung Buih RT 02 Kelurahan Batu Piring Kecamatan Paringin SelatanKabupaten Balangan atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masihtermasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Amuntai, telah bertindak sebagaiyang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut sertaHalaman 3 dari 32 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2017/PN Amt.melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat

kesehatan yang tidak memiliki izin edar, yangdilakukan dengan cara sebagai berikut :Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2017 sekira pukul 20.30 WITAdi Terminal Pasar Lama Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara PropinsiKalimantan Selatan, saksi FAHREZA HAIRELLAH Als PAPAH BinARNIANOR dan terdakwa membeli Obat jenis Carnophen ZenithPharmaceuticals (Zenith) sebanyak 45 (empat puluh lima) Box atau 450(empat ratus lima puluh) keping atau 4.500 (empat ribu lima ratus) butir dariSdr.

JUNAIDI, yang memberikanKeterangan di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:e Bahwa tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi danatau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar tersebut terjadi padahari Rabu tanggal 22 Februari 2017 Sekira jam 09.30 WITA di sebuahrumah kontrakan belakang kantor DPRD Balangan tepatnya di Jln.Junjung Buih Rt.02 Kel. Batu Piring Kec.

Wiryono Projodikoro hal 6165)Menimbang, Bahwa Bahwa berdasarkan Pasal 106 UU No. 36 Tahun2003 tentang kesehatan, menyatakan :(1) Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelahmendapat ijin edar.(2) Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harusmemenuhi persyaratan objektivita dan kelengkapan serta tidakmenyesatkan.(3) Pemerintah berwenang mencabut ijin edar dan memerintahkanpenarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yangtelah memperoleh ijin edar

Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangikembali Terdakwa belum pernah dihukum.Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan ketentuan Pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 tentangKesehatan, Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1998 tentang PengamananSediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor:1010/MENKES/PER/XV2008 tentang Registrasi Obat, Peraturan Kepala BPOMNomor: HK.00.05.1.23.3516

Menyatakan Terdakwa DODO HIDAYAT Bin UJU bersalah melakukantindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi danatau alat kesehatan tanpa izin edar sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatandalam surat dakwaan alternatif kesatu.2.

Cms.Bahwa ia Terdakwa DODO HIDAYAT Bin UJU pada hari Senin, tanggal14 Desember 2015 sekira jam 10.00 Wib atau setidaktidaknya pada waktu lainpada bulan Desember Tahun 2015, bertempat di Kios atau Klontongan No.126,Lingk.Jadimulya, Kel.Hegarsari, Kec.Pataruman, Kota Banjar atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk ke dalam daerah hukumPengadilan Negeri Ciamis, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edarsebagaimana

No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.ATAUKEDUABahwa ia Terdakwa DODO HIDAYAT Bin UJU pada hari Senin, tanggal14 Desember 2015 sekira jam 10.00 Wib atau setidaktidaknya pada waktu lain pada bulan Desember Tahun 2015, bertempat di Kios atau Klontongan No.126,Lingk.Jadimulya, Kel.Hegarsari, Kec.Pataruman, Kota Banjar atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk ke dalam daerah hukumPengadilan Negeri Ciamis, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat kesehatan

kesehatan yang tidak memiliki izin edar;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkan sebagai berikut :Ad. 1.

UnsurYang dengan sengajamemproduksiataumengedarkansediaan farmasidan atau alat kesehatan yang tidakmemiliki izinedar.Menimbang, bahwa unsur ini merupakan terdiri dari salah satu sub unsuryang bersifat alternatif sehingga untuk itu akan dipilin salah satu perbuatanyang tepat yang dilakukan oleh Terdakwa;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut Memorievan Toelichting, Menteri Kehakiman sewaktu mengajukan Crimineel Wetboek1881 (yang menjadi Kitab UndangUndang Hukum Pidana Indonesia tahun1915

Menurut Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1998 tentangPengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan pasal 1 ayat (1).Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional kosmetika .c.

UndangUndang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 106ayat (1), menyatakan sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapatdiedarkan setelah mendapat izin edarb.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 tahun 1998 tentang PengamananSediaan Farmasi dan Alat Kesehatan Pasal 22 ayat (1) : sediaanfarmasi dan alat kesehatan yang dimasukkan kedalam wilayahIndonesia untuk diedarkan harus memiliki izin edar dari Menteri Bahwa cara mengindentifikasi suatu produk obat yang memiliki izin edardan obat yang tidak boleh beredar lagi adalah :a.

UndangUndang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 106ayat (1), menyatakan sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapatdiedarkan setelah mendapat izin edarb. Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 tahun 1998 tentang PengamananSediaan Farmasi dan Alat Kesehatan Pasal 22 ayat (1) : sediaanfarmasi dan alat kesehatan yang dimasukkan kedalam wilayahIndonesia untuk diedarkan harus memiliki izin edar dari Menteric.

Unsur Percobaan melakukan kejahatan, jika niat untuk itu telahnyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainyapelaksanaan itu, bukan sematamata disebabkan karenakehendaknya sendiri, dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidakmemiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1);Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung pengertian baikmaksud si pelaku sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatanHalaman 71 dari

Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD MUHAJAR Bin ABDUL KHOLIQitbersalah melakukan tindak pidana Tanpa memiliki keahlian dankewenangan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaanfarmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standartpersyaratan keamanan dan / atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan dan mutu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 196 UU R.I No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan ;2.

Jombang atau setidaktidaknya padasuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriJombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa memilikikeahlian dan kewenangan, dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidakmemenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan dan mutu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagaiberikut :Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 sekira pukul 18.00 Wib IntanPermata

selama menghadiri Persidangan ini dapatmemahami dengan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaanyang diajukan kepadanya dan dapat memberikan keterangan tentang apaapayang telah diperbuatnya sehingga tidak ditemukan halhal yang menerangkanbahwa Terdakwa tidak mampu untuk bertanggung jawab terhadap perbuatannya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas unsurSetiap Orang telah teroenuhi menurut hukum ;Ad.2: Unsur Dengan Sengaja MemproduksiAtauMengedarkan SediaanFarmasi Dan Atau Alat

Kesehatan;Menimbang, bahwa berdasarkan Bab ketentuan pasal 1 angka 4 yangdimaksud dengan Sediaan Farmasi adalah obat,bahan obat, obat tradisional dankosmetika;Menimbang, bahwa menurut ajaran ilmu hukum pidana teori sengajadibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:1.

Yang Tidak MemenuhiStandarDan/ Atau PersyaratanKeamanan,KhasiatAtau Kemanfaatan Dan Mutu Sebagaimana DimaksudDalam Pasal 98 ayat (2) dan (3);Menimbang bahwa berdasarkan pasal 98 ayat (2) yang menyatakanbahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarangmengadakan,menyimpan,mengolah mempromosikan dan mengedarkan obat danbahan yang berkhasiat obat sedangkan ayat (3) menyatakan bahwa ketentuanmengenai pengadaan,penyimpanan,pengolahan, promosi,oengedaran sediaanfarmasi dan alat kesehatan

Purworejo Kota Pasuruan , atausetidak tidaknya tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum PengadilanNegeri Pasuruan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaanfarmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ataupersyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimanadimaksud Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), Perbuatan terdakwa dilakukan dengancara sebagai berikut :e Bahwa pada awalnya saksi BYANTARA ADI PAMUNGKAS dan saksi YULIHARI PRABOWO mendapat informasi dari

Purworejo KotaPasuruan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasidan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratankeamanan, khasiat atau kKemanfaatan, dan mutu kepada orang lain ;Bahwa benar pada awalnya saksi BYANTARA ADI PAMUNGKAS dan saksiYULI HARI PRABOWO mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanyaseseorang yang sedang membawa obat Trihexyphenidril;Bahwa benar saksi BYANTARA ADI PAMUNGKAS dan saksi YULI HARIPRABOWO melakukan penyelidikan serta pengamatan

mengedarkan sedianfarmasidan/ataualat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/ataupersyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu ;Menimbang, bahwa unsur ini bersifat Alternatif artinya jika salah satu ataubeberapa atau keseluruhan elemen ini terbukti, maka unsur ini dianggap telahterpenuhi dan terbukti;Menimbang, bahwa yang dimaksud sediaan farmasi adalah Obat, bahanobat, obat tradisional , Kesehatan adalah :Menurut Pasal 98 Ayat (1) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan :Sediaan Farmasi dan alat

kesehatan harus Aman, berkhasiat / bermanfaat,bermutu dan terjangkau.Menurut Pasal 98 Ayat (2) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan23Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarangmengadakan menyimpan,mengolah, mempromosikan dan mengedarkanobat dan bahan berkhasiat obat.Menurut Pasal 98 Ayat (3) UU No. 36 tahun 2009 tentang KesehatanKetentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi,pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standartmutu pelayanan

Kalimantan Selatan (Salon Puput) atau setidaktidaknyapada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Tanjung, yang dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memilikiizin edar sebagaimana dimaksud Pasal 106 ayat (1) UU RI No 36 Tahun2009 Tentang Kesehatan.

Kalimantan Selatan (Salon Puput) atau setidaktidaknyapada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Tanjung, dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidakmemenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) danayat (3).

CARNOPHEN merk ZENITHsebanyak 1 (satu) box nya Rp. 80.000, (delapan puluh ribu rupiah) ;Bahwa benar terdakwa bukan merupakan seorang Apoteker yangmemiliki keahlian dibidang obatobatan dan juga tidak mempunyai ijin daripihak yang berwenang untuk mengedarkan obat tersebut dan terdakwatidak memiliki keahlian dan kewenangan mengadakan, menyimpan,mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yangberkhasiat obat dan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi,pengedaran sediaan farmasi dan alat

kesehatan harus memenuhi standarmutu pelayanan farmasi ;Menimbang, bahwa kemudian dipersidangan telah diperlihatkan barangbukti berupa :1 (satu) buah tas wanita warna coklat merk Zara44 (empat puluh empat) kaplet obat jenis CARNOPHEN merk ZENITHditambah 6 (enam) tablet,88 (delapan piluh delapan) kaplet obat jenis DEXTROMETHORPHAN(DMP) merk DEXITAB,100 (seratus) bungkus plastik = klip ~= kecil +=obat jenisDEXTROMETHORPHAN (DMP) merk NOVAUang sejumlah Rp. 12.000, (dua belas ribu rupiah)Menimbang,

Terdakwa bukan merupakan seorang Apoteker yangmemiliki keahlian dibidang obatobatan dan juga tidak mempunyai ijin dari pihakyang berwenang untuk mengedarkan obat tersebut dan terdakwa tidak memilikikeahlian dan kewenangan mengadakan, menyimpan, mengolah,mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan27pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasidan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi ;Menimbang bahwa maksud terdakwa menjual