Ditemukan 14211 data
40 — 23
Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan ;soeeenennne Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya bila salah satusub unsur dapat dibuktikan maka unsur ini dianggap sudah terbukti ;momen Menimbang, bahwa pengertian dari kata memiliki menurut Kamusbesar bahasa Indonesia keluaran Balai Pustaka adalah penguasaan hak atassuatu barang secara penuh, bahwa memiliki dapat pula berarti sebagaimempunyai hak atas barang baik yang diperoleh secara membeli, menerimaatau pemberian dari
TENGKU FIRDAUS,S.H.,M.H
Terdakwa:
ANDI PANGERANG HASANUDDIN
173 — 110
Mamun Murod Al Barbasy, M.Si
- 6 (enam) lembar kronologis unggahan akun facebook atas nama Thomas Djamaluddin dan AP Hasanuddin yang dibuat oleh Ahmad Fauzan, sebagai kader Muhammadiyah yang di mention AP Hasanuddin dalam unggahan yang berisi ancaman pembunuhan;
- 47 (empat puluh tujuh) lembar hasil kajian pustaka dan informasi PP Muhammadiyah Postingan Thomas Djamaluddin Terkait Muhammadiyah dan Penentuan Syawal Postingan di Facebook dan Wordpress tentang isi konten
YAN ERVINA, S.H.
Terdakwa:
1.GILANG SUJATMIKO
2.ARFIAH AGUSTINA SARI
137 — 47
Bank Mandiri Jakarta Rawamangun Balai Pustaka
- 1 (satu) lembar fotocopy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 18 September 2017 dari Zesfi Arisanti Zain sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) ke rekening Arfiah Agustinasari norek 5235349571
- 1 (satu) lembar fotocopy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 19 September 2017 dari Zesfi Arisanti Zain sebesar Rp400.000.000 (empat ratus juta rupiah) ke rekening Arfiah Agustinasari norek 5235349571
- 1 (satu) lembar fotocopy
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : CHANDRA PRIONO NAIBAHO,SH
83 — 45
Jika salah satu unsur delik saja tidak terpenuhi, maka seseorangtidak dapat dikatakan telah melakukan suatu perbuatan pidana; (Eddy O.S.Hiariej PrinsipPrinsip Hukum Pidana Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka,2016.
Tambahanpada syaratsyarat ini adalah bahwa yang bersangkutan harus merupakanseseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban toerekeningsvartbaar)Buku Demi keadilan, Pustaka Kemang, Jakarta, 2016.
Pangaribuan, dalam Buku Demikeadilan, Pustaka Kemang, Jakarta, 2016 .Hal:106107);Bahwa Simson menyatakan kepada Hakim yang kemudian menjadi rumus yangtersohor If it doesnt fit, you have to acquit (jika bukti itu tidak cocok, kamuharus membebaskan dia ( Budiono Kusumohamidjojo* TEORY HUKUM dilemaantara Hukum dan Kekuasan, Yrama Widya, 2016.
85 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
, Vol. 2 No. 7 Tahun2004, hal 12, menyatakan bahwa meskipun dikatakan hakim bebasdalam pengambilan keputusan, namun terikat pada apa yangdidakwakan oleh penuntut umum, hakim tidak boleh menjatuhkanpidana di luar dakwaan penuntut umum, sistem peradilan pidanaterpadu mensyaratkan instansi penegak hukum saling kontrol dansemua independen.Djoko Sarwoko, SH, MH, Ketua Majelis Hakim Agung tingkat Kasasidalam perkara a quo, dalam bukunya Tindak Pidana Korupsi dalamSistem Peradilan Pidana di Indonesia, Pustaka
, hal 121123 menyatakan sebagai berikut :Dilihat dari aspek prosedural surat dakwaan memiliki fungsi yangsangat penting dalam kaitannya dengan sistem peradilan pidana,selain sebagai opening statement dari Jaksa/Penuntut Umumsebelum mengajukan tuntutannya, dakwaan juga dijadikan sebagaiacuan dasar bagi Hakim untuk menentukan arah pemeriksaanperkaranya.Djoko Sarwoko, SH, MH, Ketua Majelis Hakim Agung tingkat Kasasidalam perkara a quo, dalam bukunya yang lain berjudulPembuktian Dalam Hukum Pidana, Pustaka
Vol. 2 No. 7 Tahun 2004,hal 12, menyatakan bahwa meskipun dikatakan hakim bebas dalampengambilan keputusan, namun terikat pada apa yang didakwakan olehpenuntut umum, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana di luar dakwaanpenuntut umum, sistem peradilan pidana terpadu mensyaratkan instansipenegak hukum saling kontrol dan semua independen.Djoko Sarwoko, SH, MH, Ketua Majelis Hakim Agung tingkat Kasasidalam perkara a quo, dalam bukunya Tindak Pidana Korupsi dalamSistem Peradilan Pidana di Indonesia, Pustaka
, hal 121123menyatakan sebagai berikut :Dilihat dari aspek prosedural surat dakwaan memiliki fungsi yangsangat penting dalam kaitannya dengan sistem peradilan pidana, selainsebagai opening statement dari Jaksa/Penuntut Umum sebelummengajukan tuntutannya, dakwaan juga dijadikan sebagai acuan dasarbagi Hakim untuk menentukan arah pemeriksaan perkaranya.Djoko Sarwoko, SH, MH, Ketua Majelis Hakim Agung tingkat Kasasidalam perkara a quo, dalam bukunya yang lain berjudul PembuktianDalam Hukum Pidana, Pustaka
36 — 6
(Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi keempat,Departemen Pendidikan Nasional, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008);Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yangberasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapatmenyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampaimenghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongangolongan sebagaimana terlampir dalam UndangUndang ini
29 — 9
Balai Pustaka Jakarta, 2002, pada halam 1151,yang dimaksud dengan menawarkan (v) adalah mengunjukkan sesuatukepada....., pada halaman 478, yang dimaksud dengan dijual (v) adalahdiberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, Pada halaman126, yang dimaksud dengan membeli (v) adalah memperoleh sesuatu melaluipenukaran (pembayaran) dengan uang, Pada halaman 56, yang dimaksuddengan perantara (n) adalah orang yang menjadi penengah, ataupenghubung, Pada halaman 1217, yang dimaksud dengan menukar
63 — 8
Balai Pustaka Jakarta, 2002, pada halam 1151,yang dimaksud dengan menawarkan (v) adalah mengunjukkan sesuatukepada....., pada halaman 478, yang dimaksud dengan dijual (v) adalahdiberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, Pada halaman126, yang dimaksud dengan membeli (v) adalah memperoleh sesuatu melaluipenukaran (pembayaran) dengan uang, Pada halaman 56, yang dimaksuddengan perantara (n) adalah orang yang menjadi penengah, ataupenghubung, Pada halaman 1217, yang dimaksud dengan menukar
41 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
danditerapkannya perlakuan yang sama terhadap semua wajibpajak atau terhadap kasuskasus dalam bidang perpajakanyang pada hakekatnya sama dengan berpegang teguh padaketentuan perundangundangan yang berlaku;b) Bahwa Pasal 16 B ayat (8) UndangUndang PPNmenyatakan bahwa Pajak Masukan yang dibayar untukperolehan BKP dan/atau JKP yang atas penyerahannyadibebaskan dari pengenaan PPN, tidak dapat dikreditkan;Bahwa dalam kasus besar Bahasa Indonesia, hal 1277, EdisiKetiga, Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka
1.Sutrisno Tabeas, S.H.,M.H.
2.Muhammad Nur Faisal Wijaya, S.H.
Terdakwa:
KET PHIN alias PANSU anak CHAI MUI JUNG
59 — 26
Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan bukantanaman narkotika golongan bukan tanaman;Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan dengan memiliki,menyimpan, menguasai atau menyediakan menurut kamus besar bahasaIndonesia penerbit balai pustaka arti kata memiliki adalah mempunyai,sedangkan kata menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supayajangan rusak, hilang, dan sebagainya.
27 — 15
Terhadap halini majelis mempertimbangkan bahwa sesuai dengan pendapat Mukti Arto (vide:Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, pustaka pelajar, 1996, hal.164165) yang diambil oleh majelis menjadi pendapat majelis menyatakan,Keluarga sedarah dapat didengar menjadi saksi dalam perkara perceraiankarena alasan perselisihan dan pertengkaran.
56 — 18
Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,2003, hal. 213).Dalam persidangan telah terungkap fakta bahwa terdakwa SiswantoAls Wan Bin Supriono membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalamBerkas Perkara dan Surat Dakwaan. Terdakwa secara sadar menyatakan telahmengerti isi dakwaan, selain dari pada itu terdakwa juga dapat mengikuti jalannyapersidangan dengan baik hingga Tuntutan Pidana ini dibacakan.Seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab, bilamana pada umumnya: (E.Y.Kanter, SH. dan S.R.
33 — 3
Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia,Balai Pustaka : hlm. 147);Menimbang, bahwa ketidakbenaran yang terdapat pada tipumuslihat maupun rangkaian kebohongan harus telah ada pada saatmelakukan tipu muslihnat maupun rangkaian kebohongan dan lainlain.
HARTINI F
Tergugat:
FATKHUR RAHMAN
55 — 7
Gramedia Pustaka Utama, cetakan ke sepuluh, 1995,halaman 245246 memberikan doktrin hukum sebagai berikut :Dan apabila alat bukti akta otentik tidak dibantah Tergugat denganbukti lawan, dengan sendirinya melekat sekaligus pada dirinya nilaikekuatan pembuktian yang menentukan.
34 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
tersebutbertentangan dengan netralitas PPN yang menghendaki PPN tidakmempengaruhi kompetisi dalam bisnis.13) Bahwa secara redaksional, ketentuan Pasal 16B ayat (3) UU PPNdisebutkan dengan kalimat sebagai berikut : Pajak Masukan yangdibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehanJasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan daripengenaan Pajak Pertambahan Nilai tidak dapat dikreditkan.Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal 1277, Edisi Ketiga,Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka
130 — 24
Kansil, Pengantar IImu HukumDan Tata Hukum Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 1989, hlm. 117.)Menimbang, bahwa Menurut L.J. Van Apeldoorn, bahwa segala sesuatu yangmemiliki kewenangan hukum adalah subyek hukum, sedangkan yang dimaksud dengankewenangan hukum ialah kecakapan untuk menjadi pendukung subyek hukum, dan L.J.Van Apeldoorn menggunakan istilah purusa untuk istilah subyek hukum. (L.J.
381 — 47
Karena kelalaiannya turut serta melakukan atau membantu terjadinyapembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidaksah ; Menimbang, bahwa unsur ini menguraikan beberapa pilihan atas suatuperbuatan, adalah karena apabila salah satu perbuatan saja yang dilakukan, makadapat dianggap telah memenuhi unsurINI ; Menimbang bahwa, kelalaian bermakna sama dengan Kealpaan atauKelengahan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cetakan Ketiga, Balai Pustaka,1990, hal.24) yannn ene nnn Menimbang bahwa, Undangundang
Eddy Arta Wijaya, SH.
Terdakwa:
Lucky Christiany
29 — 13
Roeslan Saleh,penerbit Aksara Baru, Jakarta, Cetakan ke3, Tahun 1983, halaman66) ;Sedangkan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia yang di susunWJS Poerwadarminta, Balai Pustaka 1986 halaman 340 dan 363 dikatakanbahwa :Hal 26 dari 34 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN DpsHak diartikan sebagai Kekuasaan yang benar atas sesuatu,kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena sudah di tentukan olehSuatu) aturan, undangundang, dsb.), kewenangan.
102 — 4
dasar gugatan(posita) dan tidak merugikan kepentingan Tergugat dalam pembelaankepentingannya sebagaimana tertuang dalam putusan Nomor 209/K/SIP/1970tanggal 06 Maret 1971 yang menyatakan, bahwa perubahan tuntutan tidakbertentangan dengan asasasas hukum acara perdata, asal tidak mengubahdan menyimpang dari kejadian materiil walawpun tidak ada tuntutan subsider,untuk peradilan yang adilhal sesuai dengan pendapat pakar hukum, Syahrani,Riduan, Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum, Jakarta,Pustaka
149 — 9
Seseorang yang bertindak diluarkewenangan sudah tentu bertindak (wedertegen) dengan hukum (baca:JanRemmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal.187);Menimbang, bahwa menurut Prof. Simon istilanmelawan hukum(wederechitelijk) berbeda dengan istilahtanpa hak (zonder eigen recht). Untuksuatu wederechtelijk diisyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangandengan hukum (in strijd met het recht). (baca : P.A.F.