Ditemukan 23753 data
Urut Berdasarkan
Register : 07-03-2016 — Putus : 24-03-2016 — Upload : 09-07-2019
Putusan PA TANAH GROGOT Nomor 0119/Pdt.P/2016/PA.Tgt Tanggal 24 Maret 2016 — Pemohon melawan Termohon
8 — 5
8 — 5
(QS.An Nur:32)Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan kaidahfiqh dan mengambilnya menjadi pendapat sendiri yaitu sebagai berikut:aabLoosJL bgic ac,Jl Js eLVI 9 paiArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;dan kaidah fighiyah yang berbunyi :blood!
Register : 06-10-2015 — Putus : 19-10-2015 — Upload : 14-12-2015
Putusan PA TULUNGAGUNG Nomor 294/Pdt.P/2015/PA.TA Tanggal 19 Oktober 2015 — Pemohon
9 — 1
9 — 1
Pendapat Ahli Figih dalam Kitab AlAsybah Wan Nadzair halaman 128 :Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan ,Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah berhasilmembuktikan dalildalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohonpatut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angkatiga (3), Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa perkara ini termasuk dalamlingkup bidang
Register : 24-07-2017 — Putus : 16-08-2017 — Upload : 12-10-2019
Putusan PA KEBUMEN Nomor 460/Pdt.P/2017/PA.Kbm Tanggal 16 Agustus 2017 — Pemohon melawan Termohon
11 — 1
11 — 1
Pasal 1 dan 34 PeraturanMenteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007, tentang PencatatanNikah, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 4122/860/SJ tahun2006, hal ini Sesuai pula dengan dalil syari dalam kitab Asybah wan Nadhaairhalaman 83 yang berbunyi :doch bye tel de pli GreArtinya: Pemerintah dalam mengurus rakyatnya sesuai dengankemaslahatannya,;Menimbang, bahwa oleh karena perubahan atau perbaikan namaPemohon tersebut telah dikabulkan, maka untuk memenuhi Pasal 34 PeraturanMenteri
Register : 12-09-2017 — Putus : 10-10-2017 — Upload : 30-07-2019
Putusan PA SAMARINDA Nomor 0248/Pdt.P/2017/PA.Smd Tanggal 10 Oktober 2017 — Pemohon melawan Termohon
13 — 9
13 — 9
pernikahannya batal, dan jika ia bercampur, maka bagiperempuan itu harus diberikan maskawin, lantaran ia telahmenghalalkan kemaluannya, dan jika terdapat pertengkaranantara waliwali (walinva enggan menikahkannya) maka Sultanlahyang menjadi wali bagi orang yang tidak mempunyai wall";Menimbang, bahwa sesuai dengan kaidah fighiyah yang tercantumdalam kitab Al Asybah wannazhair halaman 128 yang diambil alin sebagaipendapat majelis hakim sebagai berikut:Artinya : "Pemerintah (berkewajiban) mengurus rakyatnya
Register : 23-08-2018 — Putus : 01-10-2018 — Upload : 16-10-2018
Putusan PA WONOSOBO Nomor 142/Pdt.P/2018/PA.Wsb Tanggal 1 Oktober 2018 — Pemohon melawan Termohon
8 — 0
8 — 0
atas dapatdisimpulkan fakta hukum sebagai berikut; Perbedaan nama dalam bukti P.1 dan P.2 dengan bukti P.3 dan P.4 sertabukti P.5 pada hakekatnya adalah nama dari satu orang yaitu Pemohon ; Penulisan nama pemohon baik dalam bukti P.1, P.2, P3, P.4 dan P.5senyatanya milik satu orang yaitu Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapatmembuktikan dalildalil permohonannya dan telah memenuhi kaidah fiqhtyahsebagai berikut;dalioolls be gis dic Mle ale) U2 putPemerintah mengurus rakyatnya
Register : 12-09-2018 — Putus : 26-09-2018 — Upload : 17-10-2018
Putusan PA MUARA ENIM Nomor 131/Pdt.P/2018/PA.ME Tanggal 26 September 2018 — Perdata
21 — 1
21 — 1
GaArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatannya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa permohonan Para Pemohon telahberalasan hukum sehingga harus dinyatakan dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan (2)Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat menetapkan memberikanDispensasi Kawin (pengecualian batas umur pernikahan) kepada anak ParaPemohon yang bernama Calon Suami dengan calon
Register : 25-10-2018 — Putus : 15-11-2018 — Upload : 15-11-2018
Putusan PA TRENGGALEK Nomor 0721/Pdt.P/2018/PA.TL Tanggal 15 Nopember 2018 — Pemohon melawan Termohon
6 — 1
6 — 1
Pendapat Ahli Figih dalam Kitab AlAsybah Wan Nadzair halaman128:ELnXpU+ EurY EviRU zeni bYi> ORXArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengankemaslahatan ;Menimbang, bahwa pernikahan cucu Pemohon dengan calonisterinya tidak ada halangan menurut ketentuan syari maupun peraturanperundangundangan yang berlaku dan dapat dibenarkan menuruthukum, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan ;Menimbang, bahwa yang menjadi dasar permohonan Pemohonmengajukan dispensasi kawin terhadap cucu adalah
Register : 12-09-2014 — Putus : 27-11-2014 — Upload : 04-12-2014
Putusan PA PROBOLINGGO Nomor 111/Pdt.P/2014/PA.Prob Tanggal 27 Nopember 2014 — PEMOHON I dan PEMOHON II
10 — 1
10 — 1
Pasal 16 ayat (1)Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat terhadap qoidah ushul fiqhdalam kitab Asybah WanNadhoir hal.128 dan selanjutnya dijadikan bahanpertimbangan oleh majelis yang berbunyi :Artinya: "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;dan Qaidah Fiqhiyah yang berbunyi :Lo awl!
Register : 16-09-2019 — Putus : 08-10-2019 — Upload : 09-10-2019
Putusan PA KEBUMEN Nomor 545/Pdt.P/2019/PA.Kbm Tanggal 8 Oktober 2019 — Pemohon melawan Termohon
11 — 0
11 — 0
Pasal 1 dan 34 Peraturan Menteri AgamaRepublik Indonesia Nomor 11 tahun 2007, tentang Pencatatan Nikah, danSurat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 4122/860/SJ tahun 2006, sertaPenetapan Nomor 0545/Pdt.P/2019/PA.Kbm,Halaman 7 dari 10 halaman.sesuai pula dengan Dalil Syar dalam Kitab A/ Asybah wan Nadhaair halaman83 diambil alin menjadi pendapat Majelis Hakim berbunyi :SowuckL baw Ae ol a ale naArtinya: Pemerintah dalam mengurus rakyatnya sesuai dengankemaslahatannya;maka perubahan identitas nama
Register : 24-01-2019 — Putus : 12-02-2019 — Upload : 13-05-2019
Putusan MS BANDA ACEH Nomor 28/Pdt.P/2019/MS.Bna Tanggal 12 Februari 2019 — Pemohon melawan Termohon
31 — 8
31 — 8
Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalanyang benar;Menimbang, bahwa dalam hal ini sejalan pula dengan kaidah UsulFigih kitab AlAsbah Wannadhoir, halaman 128 kemudian diambil alihmenjadi pendapat Majelis yang berbunyi:Artinya: Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan ke maslahatanMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohontersebut cukup beralasan untuk memenuhi ketentuanketentuan yangterdapat dalam
Register : 05-09-2018 — Putus : 26-09-2018 — Upload : 19-09-2019
Putusan PA KEBUMEN Nomor 662/Pdt.P/2018/PA.Kbm Tanggal 26 September 2018 — Pemohon melawan Termohon
12 — 1
12 — 1
Pasal 6 Undangundang Nomor 4Penetapan Nomor 0662/Pdt.P/2018/PA.KbmHalaman 7 dari 10 halamanTahun 1961 tentang Perubahan Nama Keluarga jis. pasal 1 dan 34 PeraturanMenteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007, tentang PencatatanNikah, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 4122/860/SJ tahun2006, hal ini sesuai pula dengan dalil syari dalam kitab Asybah wan Nadhaairhalaman 83 yang berbunyi :doch bae Le dl de ply) GyeArtinya: Pemerintah dalam mengurus rakyatnya sesuai dengankemaslahatannya
Register : 08-12-2016 — Putus : 27-12-2016 — Upload : 27-02-2017
Putusan PA KEBUMEN Nomor 569/Pdt.P/2016/PA.Kbm Tanggal 27 Desember 2016 — Pemohon
12 — 1
12 — 1
Pasal 6 Undangundang Nomor 4Tahun 1961 tentang Perubahan Nama Keluarga jis. pasal 1 dan 34 PeraturanMenteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007, tentang PencatatanNikah, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 4122/860/SJ tahun2006, hal ini sesuai pula dengan dalil syar'i dalam kitab Asybah wan Nadhaairhalaman 83 yang berbunyi :" f a * fy 4 does bave Le ot abby a ot L Fs =Penetapan Nomor;0569/Pdt.P/2016/PAKbmHalaman 7 dari 9 halamanArtinya: Pemerintah dalam mengurus rakyatnya sesuai
Register : 20-12-2013 — Putus : 08-01-2014 — Upload : 18-02-2014
Putusan PA TRENGGALEK Nomor 0309/Pdt.P/2013/PA.TL Tanggal 8 Januari 2014 — PEMOHON
7 — 0
7 — 0
Hal ini sebagaimana pendapat ahli hukum dalam kitabAlAsybah Wan Nadzair halaman 128 yang diambil alih sebagai pendapatMajelis yang berbunyi :rtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan ;oleh karenanya permohonan Pemohon pada petitum angka 3 dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan,maka menurut pasal 89 (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yang telahdirubah dengan UndangUndang No. 3 tahun 2006 yang dirubah kedua denganUndangUndang Nomor 50
Register : 25-05-2015 — Putus : 17-06-2015 — Upload : 04-08-2015
Putusan PA KUDUS Nomor 0051/Pdt.P/2015/PA.Kds Tanggal 17 Juni 2015 — perdata
pemohon
11 — 0
11 — 0
dengan nama yang tercantum dalam Kartu TandaPenduduk, maka untuk adanya kepastian dan agar tidak menimbulkankeraguan bagi instansi pemerintah maupun swasta yang berkaitan denganidentitas atau biodata nikah Pemohon dan Pemohon Il, perlu diadakanperubahan nama sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Nikah;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan kaidahFighiyah yang selanjutnya diambil alin sebagai pendapat Majelis, yaitu :arbacs L bois as J) Je elo VI 9 paiArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya
Register : 06-02-2014 — Putus : 24-02-2014 — Upload : 17-03-2014
Putusan PA TRENGGALEK Nomor 0030/Pdt.P/2014/PA.TL. Tanggal 24 Februari 2014 — PEMOHON
9 — 0
9 — 0
Halini sebagaimana pendapat ahli hukum dalam kitab AlAsybah Wan Nadzairhalaman 128 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :rtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan ;oleh karenanya permohonan Pemohon pada petitum angka 3 dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan,maka menurut pasal 89 (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yang telahdirubah dengan UndangUndang No. 3 tahun 2006 yang dirubah kedua denganUndangUndang Nomor 50
Register : 09-10-2014 — Putus : 21-01-2015 — Upload : 12-02-2015
Putusan PA KEDIRI Nomor 86/Pdt.P/2014/PA.Kdr Tanggal 21 Januari 2015 — PEMOHON 1,PEMOHON 2,PEMOHON 3,dan PEMOHON 4
31 — 9
31 — 9
dengan menyatakan sah perkawinan antara AYAH PARA PEMOHONdengan IBU PARA PEMOHON yang dilaksanakan pada tanggal 21 Nopember 1944di Kelurahan Dandangan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (5) UndangUndang Nomor 22Tahun 1946 dan Pasal 2 ayat (2) UndangUndang Nomor Tahun 1974 yangmenyatakan bahwa tiaptiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan kaidah fighiyyah, sebagaiberikut:ax los WS ac 1, WeiArtinya: pemerintah mengurus rakyatnya
Register : 03-06-2015 — Putus : 17-06-2015 — Upload : 03-08-2015
Putusan PA MOJOKERTO Nomor 104/Pdt.P/2015/PA.Mr Tanggal 17 Juni 2015 — PEMOHON I DAN PEMOHON II
9 — 0
9 — 0
menimbulkan mudlarat yangberkepanjangan bagi kedua belah pihak;Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum tersebut, majelishakim perlu mengemukakan dalil syari (doktrin qaidah Fighiyyah) dalam KitabAsbah wan Nadhoir hal. 62 yang diambil alih sebagai pendapat majelis,mengatakan;Artinya : Menghindari kerusakan lebih diutamakan untuk mendapatkan yanglebih maslahatDan dalam Kitab Asbah wan Nadhoir halaman 128 yang juga diambil alihsebagai pendapat majelis, mengatakan;Artinya :Pemerintah mengurus rakyatnya
Register : 19-07-2016 — Putus : 11-08-2016 — Upload : 30-09-2016
Putusan PA KEBUMEN Nomor 243/Pdt.P/2016/PA.Kbm Tanggal 11 Agustus 2016 — Pemohon
14 — 8
14 — 8
Pasal6 Undangundang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan Nama Keluarga jis.Pasal 2 dan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, dan pasal 1 dan 34 PeraturanMenteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007, tentang PencatatanNikah, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 4122/860/SJ tahun2006, hal ini sesuai pula dengan dalil syari dalam kitab Asybah wan Nadhaairhalaman 83 yang berbunyi :fatally be gis Asc ll cle ale) Ca peatArtinya: Pemerintah dalam mengurus rakyatnya haruslah sesuai dengankemaslahatannya
Register : 05-02-2014 — Putus : 05-03-2014 — Upload : 14-04-2014
Putusan PA MARTAPURA Nomor 25/Pdt.P/2014/PA.Mtp Tanggal 5 Maret 2014 — PEMOHON
14 — 0
14 — 0
Hal ini sesuai dengan yang dimaksudkan pasal 16 dan 18 Kompilasi HukumIslam jo, pasal 6 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 ;Menimbang, bahwa Majelis juga mengemukakan pendapat Qaidah Ushul Fighyang berbunyi sebagai berikut:ane JI ule ell Baianboosb legicArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 16 Peraturan MenteriAgama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990, maka memerintahkan KantorUrusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan
Register : 02-01-2019 — Putus : 21-01-2019 — Upload : 21-03-2019
Putusan PA KEBUMEN Nomor 12/Pdt.P/2019/PA.Kbm Tanggal 21 Januari 2019 — Pemohon melawan Termohon
11 — 1
11 — 1
Pasal 6 Undangundang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan Nama Keluarga jis. pasal 1dan 34 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007,tentang Pencatatan Nikah, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor :4122/860/SJ tahun 2006, hal ini sesuai pula dengan dalil syari dalam kitabAsybah wan Nadhaair halaman 83 yang berbunyi :fowtekl aus Lae yl a ale) aArtinya: Pemerintah dalam mengurus rakyatnya sesuai dengankemaslahatannya;Menimbang, bahwa oleh karena perubahan atau perbaikan