ditetapbkan menurut undangundang dan peraturanperaturan yangberlaku pada tanggal ditandatangani persetujuan ini, dibayar kepada atau yangdiperoleh perusahaan, termasuk:(a) penghasilan kotor yang diterima atau diperoleh dari penjualan hasil produksiatlas dasar F.O.B. tempat pengapalan di Indonesia berdasarkan ketentuanketentuan yang dirumuskan dalam Pasal 11 dari Persetujuan ini.bahwa menurut pendapat Majelis, definisi penghasilan kotor berdasarkan Ayat 11huruf (a) Lampiran F Kontrak Karya merupakan penjabaran

Penghasilan Kena Pajak dalam suatu Tahun berarti pendapatan kotor di dalamTahun itu sesudah dikurangi dengan jumlahjumlah yang berhubungan denganpengeluaranpengeluaran, biayabiaya dan kemudahankemudahan (termasuk/jenisjJenis yang disebut dalam ayat 3 sampai dengan 10 dari Lampiran F ini) yangdiizinkan oleh undangundang dan peraturanperaturan yang berlaku dan sesuaidengan persetujuan ini.bahwa menurut pendapat Majelis, definisi Penghasilan Kena Pajak berdasarkanAyat 13 Lampiran F Kontrak Karya merupakan penjabaran

Kewajiban KeuanganPerusahaan menyebutkan sebagai berikut :Dengan mengindahkan ketentuanketentuan dalam Persetujuan ini, Perusahaanharus membayar kepada Pemerintah dan harus memenuhi kewajibankewajibanpajaknya seperti ditetapkan sebagai berikut :ili) Pajak Penghasilan Badan atas Penghasilan yang diperoleh Perusahaanbahwa untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak berlaku tata cara penghitunganPajak Penghasilan Badan yang diatur dalam Lampiran F Kontrak Karya.bahwa Lampiran F Kontrak Karya merupakan penjabaran

ditetapbkan menurut undangundang dan peraturanperaturan yangberlaku pada tanggal ditandatangani persetujuan ini, dibayar kepada atau yangdiperoleh perusahaan, termasuk:(a) penghasilan kotor yang diterima atau diperoleh dari penjualan hasil produksialas dasar F.O.B. tempat pengapalan di Indonesia berdasarkanketentuanketentuan yang dirumuskan dalam Pasal 11 dari Persetujuanini.bahwa menurut pendapat Majelis, definisi penghasilan kotor berdasarkan Ayat 11huruf (a) Lampiran F Kontrak Karya merupakan penjabaran

Kewajiban KeuanganPerusahaan menyebutkan sebagai berikut :Dengan mengindahkan ketentuanketentuan dalam Persetujuan ini, Perusahaanharus membayar kepada Pemerintah dan harus memenuhi kewajibankewajibanpajaknya seperti ditetapkan sebagai berikut :(iii) Pajak Penghasilan Badan atas Penghasilan yang diperoleh Perusahaan.bahwa untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak berlaku tata cara penghitunganPajak Penghasilan Badan yang diatur dalam Lampiran F Kontrak Karya;bahwa Lampiran F Kontrak Karya merupakan penjabaran

No. 1929 K/PID.SUS/201038Tahun Anggaran 2001 berdasarkan Surat Keputusan Walikota BanjarmasinNomor : 0176 Tahun 2001 ;1 (satu) buah buku tentang Perubahan I Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2001 yang telah ditetapkan denganPeraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor : 13 Tahun 2001 tanggal 16 Oktober2001 ;1 (satu) buah buku tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Kegiatan Pasal danProyek Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota BanjarmasinTahun Anggaran

Anggaran Pendapatan Kegiatan Pasal danProyek Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota BanjarmasinTahun Anggaran 2002 berdasarkan Surat Keputusan Walikota BanjarmasinNomor : 30 Tahun 2002 ;1 (satu) buah buku tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Kegiatan Pasal danProyek Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota BanjarmasinTahun Anggaran 2002 berdasarkan Surat Keputusan Walikota BanjarmasinNomor : 160.A Tahun 2002 ;1 (satu) buah buku tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah KotaBanjarmasin Tahun Anggaran 2002 yang telah ditetapkan dengan PeraturanDaerah Kota Banjarmasin Nomor : 3 Tahun 2003 tanggal 25 April 2003 ;1 (satu) buah buku tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah KotaBanjarmasin Tahun Anggaran 2003 yang telah ditetapkan dengan PeraturanDaerah Kota Banjarmasin Nomor : 2 Tahun 2003 tanggal 27 Februari 2003 ;1 (satu) buah buku tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahKota Banjarmasin dengan Surat Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor

Anggaran Pendapatan KegiatanPasal dan Proyek Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahKota Banjarmasin Tahun Anggaran 2002 berdasarkan Surat KeputusanWalikota Banjarmasin Nomor : 30 Tahun 2002 ;1131 (satu) buah buku tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan KegiatanPasal dan Proyek Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahKota Banjarmasin Tahun Anggaran 2002 berdasarkan Surat KeputusanWalikota Banjarmasin Nomor : 160.A Tahun 2002 ;1141 (satu) buah buku tentang Anggaran Pendapatan dan

Anggaran Pendapatan KegiatanPasal dan Proyek Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah KotaBanjarmasin Tahun Anggaran 2002 berdasarkan Surat Keputusan WalikotaBanjarmasin Nomor : 30 Tahun 2002 ;113 1 (satu) buah buku tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan KegiatanPasal dan Proyek Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah KotaBanjarmasin Tahun Anggaran 2002 berdasarkan Surat Keputusan WalikotaBanjarmasin Nomor : 160.A Tahun 2002 ;114 1 (satu) buah buku tentang Anggaran Pendapatan dan

Surat Bupati Pontianak Nomor 900/0456/BPKKDC tanggal 7 April2003 kepada Ketua DPRD Kabupaten Pontianak perihal MohonPersetujuan Penyempurnaan Penjabaran APBD Tahun Anggaran2003 (Keputusan Bupati Nomor 353 Tahun 2002) ;.

Daftar Hadir Rapat pembahasan Rancangan PenyempurnaanAPBD Tahun Anggaran 2003 Hari Rabu tanggal 16 April 2003 diGedung Pancasila ;Surat DPRD Kabupaten Pontianak Nomor : 170/136/DPRD/2003tanggal 17 April 2003 kepada Bupati Pontianak perihalPersetujuaan Penyempurnaan Penjabaran APBD TahunAnggaran 2003 ;Keputusan Bupati Pontianak Nomor 94 Tahun 2003 tentangPerubahan Kedua Keputusan Bupati Pontianak Nomor 353Tahun 2002 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah Kabupaten Pontianak Tahun

Rancangan Keputusan Bupati Pontianak tentang Penjabaran AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20036). Keputusan Bupati Pontianak Nomor 353 Tahun 2002 tentang PenjabaranAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 ;Hal. 45 dari 48 hal. Put.

Surat Bupati Pontianak Nomor 900/0456/BPKKDC tanggal 7 April 2003kepada Ketua DPRD Kabupaten Pontianak perihal Mohon PersetujuanPenyempurnaan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2003 (KeputusanBupati Nomor 353 Tahun 2002) ;.

tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah KabupatenPontianak Tahun Anggaran 2008 ;Hal. 46 dari 48 hal.

Sinar Bahana Mulya;Bahwa penjabaran lebih lanjut sebagaimana tercantum dalam memoridan tambahan memori banding tersebut;Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat dalam kontra memoribandingnya pada pokoknya mengemukakan halhal sebagai berikut::Bahwa Terbanding secara tegas menolak seluruh dalil dari Pembandingkecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Terbanding;Bahwa apa yang di kemukakan oleh Pembanding dalam memorinya padadasarnya tidak berbeda dengan dalil Pembanding dalam gugatan danreplik

pada saat pemeriksaan tingkat pertama;Bahwa keberatan Pembanding tersebut, sangat tidak beralasan karenakeberatan aquo, karena Pembanding hanya membahas masalahkonpensinya tanpa mengkaitkan dengan rekonpensinya;Bahwa penjabaran lebih lanjut sebagaimana tercantum dalam kontramemori banding tersebut;Menimbang, bahwa setelan mempelajari dengan teliti dan seksamaberita acara persidangan, pembuktian dari kedua belah pihak dan salinanputusan yang dimohonkan banding, Hakim tingkat banding menyimpulkanHalaman

Terdakwadengan caracara sebagai berikut : ==== Bermula pada tahun Anggaran 2010 Pemerintah KabupatenSumba Barat Daya dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Olah RagaKabupaten Sumba Barat Daya mengelola Dana Alokasi Khusus(DAK) Bidang Pendidikan yang bersumber dari APBN (AnggaranPendapatan dan Belanja Negara) sebesar Rp. 18.443.800.000,(delapan belas milyar empat ratus empat puluh tiga juta delapan ratusribu rupiah), yang tertuang dalam Peraturan Bupati Sumba BaratDaya Nomor : 25 Tahun 2009 tentang Penjabaran

caracara sebagai berikut : ==== Bermula pada tahun Anggaran 2010 Pemerintah KabupatenSumba Barat Daya dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Olah RagaKabupaten Sumba Barat Daya mengelola Dana Alokasi Khusus(DAK) Bidang Pendidikan yang bersumber dari APBN (AnggaranPendapatan, ....Pendapatan dan Belanja Negara) sebesar Rp. 18.443.800.000,(delapan belas milyar empat ratus empat puluh tiga juta delapan ratusribu rupiah), yang tertuang dalam Peraturan Bupati Sumba BaratDaya Nomor : 25 Tahun 2009 tentang Penjabaran

Dinas PendidikanPemuda dan Olahraga Kabupaten Sumba Barat Daya tahun Anggaran 2010 ;Peraturan Bupati Sumba Barat Daya Nomor : 25 Tahun 2009 tentang PenjabaranAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya TahunAnggaran 2010 tertanggal 31 Desember 2009 ; Peraturan Bupati Sumba Barat Daya Nomor : 28 Tahun 2010 tentang PenjabaranPerubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba BaratDaya Tahun28151617181920Anggaran, ....Anggaran 2010 tertanggal 25 September 2010 ;Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahKabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2010 tertanggal 31Desember 2009 ; Peraturan Bupati Sumba Barat Daya Nomor : 28 Tahun 2010tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2010tertanggal 25 September 2010 ; Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah KabupatenSumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011 Dinas Pendidikan,Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sumba Barat Daya TahunAnggaran 2011 ;16.Dokumen

Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahKabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2010 tertanggal 31Desember 2009 ; Peraturan Bupati Sumba Barat Daya Nomor : 28 Tahun 2010tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2010tertanggal 25 September 2010 ; Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah KabupatenSumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011 Dinas Pendidikan,Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sumba Barat Daya TahunAnggaran 2011 ;Dokumen

Menyatakan barang bukti dalam berupa:(Dokumen):4.1,4.2.4.3.4.4.4.5,4.6.47.Peraturan Bupati Morowali Nomor 01 Tahun 2007, tanggal 27Maret 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2007;Peraturan Bupati Morowali Nomor 03 Tahun 2007, tanggal 18Desember 2007 tentang Penjabaran Perubahan AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali TahunAnggaran 2007;Dokumen Pencairan Dana untuk Pembayaran Biaya PenyertaanModal kepada Perusahaan Daerah

Peraturan Bupati Morowali Nomor 01 Tahun 2007, tanggal2/ Maret 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2007;2. Peraturan Bupati Morowali Nomor 03 Tahun 2007, tanggal18 Desember 2007 tentang Penjabaran Perubahan AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali TahunAnggaran 2007;Hal. 7 dari 17 hal Put.

Hari Nomor : 25 Tahun 2009tanggal 03 September 2009, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatandan Belanja daerah TA 2009, ( Buku III )..9) 1( satu ) buku DPA SKPD TA 2009 Belanja langsung No.

JMB11)1 ( satu ) buku Laporan Pertanggung Jawaban Bupati Batang Hari TA2009 Penjabaran Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Batang HariTahun 2009.12)1 ( satu ) buku Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor : 05Tahun 2010 tanggal 18 Oktober 2010, tentang Perubahan AnggaranPendapatan dan Belanja daerah TA 201013)1 ( satu ) buku Peraturan Bupati Batang Hari Nomor : 27 Tahun 2010tanggal 15 Oktober 2010, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan danBelanja daerah TA 201014)1 ( satu ) buku DPA SKPD TA

Hari Nomor : 25 Tahun 2009tanggal O03 September 2009, tentang Penjabaran AnggaranPendapatan dan Belanja daerah TA 2009, ( Buku III ).9) 1 (satu ) buku DPA SKPD TA 2009 Belanja langsung No.

DPASKPD : 1.20.03 01 17 5 2, kegiatan Penyediaan makan minum.11) 1 ( satu ) buku Laporan Pertanggung Jawaban Bupati Batang Hari TA2009 Penjabaran Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Batang HariTahun 2009.12) 1 ( satu ) buku Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor : 05Tahun 2010 tanggal 18 Oktober 2010, tentang Perubahan AnggaranPendapatan dan Belanja daerah TA 201013) 1 ( satu ) buku Peraturan Bupati Batang Hari Nomor : 27 Tahun 2010tanggal 15 Oktober 2010, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatandan

Nomor : 25 Tahun 2009tanggal O03 September 2009, tentang Penjabaran AnggaranPendapatan dan Belanja daerah TA 2009, ( Buku III ).9) 1 (satu ) buku DPA SKPD TA 2009 Belanja langsung No.

Fotokopi Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2005tanggal 9 Mei 2005 tentang Penjabaran Perhitungan AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004;3. Fotokopi Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 07/KPTS/2004tanggal 3 Februari 2004 tentang Penjabaran AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul TahunAnggaran 2004;4.

Fotokopi Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 03 Tahun 2004tanggal 16 Desember 2004 tentang Penjabaran PerubahanAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah KabupatenGunungkidul Tahun Anggaran 2004;Hal. 7 dari 22 hal Put.

No. 165 PK/Pid.Sus/201810.11.12.13.Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 1Tahun 2004 tanggal 31 Januari 2004 tentang AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul TahunAnggaran 2004;Fotokopi Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 232/KPTS/2003tanggal 8 Agustus 2003 tentang Penjabaran AnggaranPendapatan Kegiatan dan Proyek Perubahan AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul TahunAnggaran 2003;Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 27Tahun

2002 tanggal 31 Desember 2002 tentang AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul TahunAnggaran 2003;Fotokopi Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 01/KPTS/2003tanggal 2 Januari 2003 tentang Penjabaran Anggaran PendapatanKegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahKabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003;Keputusan Bupati Nomor 283/KPTS/2003 tanggal 20 Oktober2003 tentang Evaluasi dan Revisi Perubahan AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul TahunAnggaran

01/01/2008s/d 31/06/2008 tanggal 12 Juli 2012; Asli Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bengkayang Nomor : 01 Tahun2008 tentang APBD Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2008;Lampiran III tentang Rincian APBD Mernurut Urusan PemerintahanDaerah, Organisasi SKPD, Pendapatan Belanja dan Pembiayaan, UrusanPemerintahan : 1.03 Urusan Wajib Pekerjaan Umum, Organisasi : 1.00 01Dinas Pekerjaan Umum, halaman 37 sampai dengan halaman 44;Asli Peraturan Bupati Kabupaten Bengkayang Nomor : 07 Tahun 2008tentang Penjabaran

APBD Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2008;Lampiran II tentang Penjabaran APBD Kabupaten Bengkayang TA. 2008, halaman 148 sampai dengan halaman 184;Asli Peraturan Bupati Bengkayang Nomor : 40 Tahun 2008 tentangPenjabaran Perubahan APBD Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran2008; Lampiran II tentang Penjabaran APBD Kabupaten Bengkayang,halaman 145 samp;ai dengan halaman 182; Asli Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bengkayang Nomor : 09 Tahun2008 tentang Perubahan APBD Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran2008

Asli halaman 110 sampai dengan halaman 157 Peraturan BupatiBengkayang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2007;.41. Asli halaman 101 sampai dengan halaman 141 Peraturan BupatiBengkayang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Penjabaran APBDKabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2007. Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalamperkara lain ; 8. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00II.

Asli Peraturan Bupati Kabupaten Bengkayang Nomor : 07 Tahun 2008tentang Penjabaran APBD Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2008;Lampiran II tentang Penjabaran APBD Kabupaten Bengkayang TA. 2008, halaman 148 sampai dengan halaman 184;36. Asli Peraturan Bupati Bengkayang Nomor : 40 Tahun 2008 tentangPenjabaran Perubahan APBD Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran2008; Lampiran II tentang Penjabaran APBD Kabupaten Bengkayang,halaman 145 samp;ai dengan halaman 182; 37.

Asli halaman 110 sampai dengan halaman 157 Peraturan Bupati BengkayangNomor 14 Tahun 2007 tentang Penjabaran APBD Kabupaten BengkayangTahun Anggaran 2007;. 41. Asli halaman 101 sampai dengan halaman 141 Peraturan Bupati BengkayangNomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Penjabaran APBD KabupatenBengkayang Tahun Anggaran 2007. Dipergunakan dalam perkara lain yakni dalam perkara tersangka VINSENSIUSAnak SILVERIUS MULYADI. 7.

Keputusan Walikota Kediri Nomor : 1078 tahun 2001 tanggal 29Desember 2001 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Kegiatan /Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahunanggaran 2002 ;3. Keputusan Walikota Kediri Nomor : 1632 tahun 2002 tanggal 30Desember 2002 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatandan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran2003;4.

Keputusan Walikota Kediri Nomor : 753 tahun 2004 tanggal 30 Juni2004 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Kegiatan / Pasal danProyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran2004. ;5. Keputusan Walikota Kediri Nomor : 15 tahun 2004 tanggal 30 Desember2004 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerahtahun anggaran 2005. ;Hal. 4 dari 54 Hal. Putusan Nomor 41/Pid.SusTPK/2017/PT SBY6.

Keputusan Walikota Kediri Nomor : 28 tahun 2005 tanggal 31 Desember2005 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerahtahun anggaran 2006;7.

Keputusan Walikota Kediri Nomor : 1078 tahun 2001 tanggal 29Desember 2001 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Kegiatan /Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahunanggaran 2002;3. Keputusan Walikota Kediri Nomor : 1632 tahun 2002 tanggal 30Desember 2002 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatandan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahunanggaran 2003;4.

duaratusrupiah), perbuatan tersebut terdakwa lakukandengan Cara cara sebagai berikut Bahwa pada tanggal 6 Maret 2008 PemerintahKabupaten Timor Tengah Selatan PeraturanDaerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor54 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten TimorTengah Selatan Tahun Anggaran 2008, yangkemudian ditindaklanjuti oleh Bupati TimorTengah Selatan dengan menetapkan PeraturanBupati Nomor 7 tahun 2008 tentang PenjabaranAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(Penjabaran

ratus dua puluh tujuh jutatiga ratus lima puluh empat ribu tigaratus rupiah) ; Bahwa pada tanggal 14 Maret 2008 BupatiTimor Tengah Selatan mengesahkan DokumenPelaksanaan Anggaran Satuan Kerja PerangkatDaerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2008Dinas pendidikan dan Kebudayaan kabupatenTimor Tengah Selatan dengan Surat NomorKU.914.3/1/2008 ;Bahwa dalam Perubahan Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten TimorTengah Selatan Tahun Anggaran 2008 yangditetapkan pada tanggal 31 Desember 2008,dan Penjabaran

melakukanperbuatan tersebut, yang terdakwa lakukan denganCara cara sebagai berikut19Bahwa pada tanggal 6 maret 2008 PemerintahKabupaten Timor Tengah SelatanPeraturan DaerahKabupaten.....Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 54Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah (APBD) Kabupaten Timor TengahSelatan Tahun Anggaran 2008, yang kemudianditindaklanjuti oleh Bupati Timor TengahSelatan dengan menetapkan Peraturan BupatiNomor 7 tahun 2008 tentang PenjabaranAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(Penjabaran

dua puluh tujuh jutatiga ratus lima puluh empat ribu tigaratus rupiah) ;Bahwa pada tanggal 14 Maret 2008 BupatiTimor Tengah Selatan mengesahkan DokumenPelaksanaan Anggaran Satuan Kerja PerangkatDaerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2008Dinas Pendidikan dan Kebudayaan KabupatenTimor Tengah Selatan dengan Surat NomorKU.914.3/1/2008Bahwa.....Bahwa dalam Perubahan Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten TimorTengah Selatan Tahun Anggaran 2008 yangditetapkan pada tanggal 31 Desember 2008,dan Penjabaran

yang sudah dilegalisir ;7. 1 (satu) lembar foto kopy formulir penarikan tertanggal 23-12-2014 yang sudah dilegalisir ;8. 1 (satu) lembar foto kopy formulir penarikan tertanggal 24-12-2014 yang sudah dilegalisir ;9. 1 (satu) lembar foto kopy formulir penarikan tertanggal 05-01-2015, yang sudah dilegalisir ;10. 1 (satu) lembar foto kopy formulir penarikan tertanggal 13-01-2015, yang sudah dilegalisir ; 11. 1 (satu) bendel fhoto copy Peraturan Perbekel Lokapaksa Nomor : 3 tahun 2014, tentang Penjabaran

2014 yang sudah dilegalisir ;12. 1 (satu) bendel fhoto copy Peraturan Perbekel Lokapaksa Nomor : 5 tahun 2014, tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2014 yang sudah dilegalisir ;13. 1 (satu) bendel fhoto copy Peraturan Desa Lokapaksa Nomor : 1 tahun 2015, tentang Pertangungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2014 yang sudah dilegalisir ;14. 1 (satu) bendel fhoto copy Peraturan Perbekel Lokapaksa Nomor : 1 tahun 2015, tentang Penjabaran

penarikan tertanggal 12122014 yangsudah dilegalisir ;7. 1 (satu) lembar foto kopy formulir penarikan tertanggal 23122014 yangsudah dilegalisir ;8. 1 (satu) lembar foto kopy formulir penarikan tertanggal 24122014 yangsudah dilegalisir ;9. 1 (satu) lembar foto kopy formulir penarikan tertanggal 05012015, yangsudah dilegalisir ;10.1 (satu) lembar foto kopy formulir penarikan tertanggal 13012015, yangsudah dilegalisir ;11.1 (satu) bendel fhoto copy Peraturan Perbekel Lokapaksa Nomor : 3tahun 2014, tentang Penjabaran

Tahun Anggaran 2014 yang sudah dilegalisir ;12.1 (satu) bendel fhoto copy Peraturan Perbekel Lokapaksa Nomor : 5tahun 2014, tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan BelanjaDesa Tahun Anggaran 2014 yang sudah dilegalisir ;13.1 (satu) bendel fhoto copy Peraturan Desa Lokapaksa Nomor : 1 tahun2015, tentang Pertangungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatandan Belanja Desa Tahun Anggaran 2014 yang sudah dilegalisir ;14.1 (satu) bendel fhoto copy Peraturan Perbekel Lokapaksa Nomor : 1tahun 2015, tentang Penjabaran

100.000.000, (seratus jutarupiah) untuk Pembangunan/Renovasi Balai Banjar ;Bahwa dana bantuan keuangan khusus bersumber dari Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 yang tertuang dalam Peraturandaerah Nomor 6 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan DaerahKabupaten Buleleng Nomor 8 tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah TA 2014 dan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 44 tahun 2014tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Buleleng Nomor 60 tahun2013 tentang Penjabaran

: GEUSTI KETUT CANDRA KETU Anggota : GEDE MANGKU, KETUT MUTRIKA,Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Desember 2014 Pemerintah DesaLokapaksa mengajukan permohonan/permintaan pencairan dan penyalurandana Bantuan keuangan Khusus (BKK) tahun 2014 dengan surat Nomor900/194/Keu/2014, dengan kelengkapan administrasi berupa SuratPermintaan pencairan, kwitansi penerima, Rencana Anggaran Biaya(RAB),Surat Pernyataan dari Kepala Desa tentang penggunaan Bantuan KeuanganKhusus, Peraturan Desa tentang APBDes dan penjabaran

Halaman 26 dari 58 halamanputusan Nomor: 35/Pid.SusTPK/2016/PN DpsKwitansiRencana Anggaran Biaya (RAB).Surat pernyataan dari Kepala Desa tentang penggunaan bantuankeuangan khsususPeraturan Desa tentang APBDes dan penjabaran APBDesPerubahan TA 2014 SK Proposal.

Foto copy Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor : 3 Tahun 2005 Tanggal 9 Mei 2005 Tentang Penjabaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 ;

3 .

Foto copy Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 07/KPTS/2004 Tentang Tanggal 3 Februari 2004 Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004 ;

1. ). Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 04 Tahun 2004 Tanggal 15 Desember 2004 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 1 Tahun 2004 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004 ;

). Foto copy Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor : 03 Tahun 2004 Tanggal 16 Desember 2004 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004 ;

Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 1 Tahun 2004 Tanggal 31 Januari 2004 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004 ;

Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 27 Tahun 2002 Tanggal 31 Desember 2002 Tentang Anggaran Pendapatan DanBelanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003 ;

Foto copy Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor : 3 Tahun 2005 Tanggal3).4).5).6).7).8).9).10).11).9 Mei 2005 Tentang Penjabaran Perhitungan Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah Tahun Anggaran 2004 ;Foto copy Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 07/KPTS/2004Tanggal 3 Februari 2004 Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan BelanjaDaerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004 ;Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 04 Tahun2004 Tanggal 15 Desember 2004 Tentang Perubahan Atas PeraturanDaerah

Foto copy Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor : 3 Tahun 2005Tanggal 9 Mei 2005 Tentang Penjabaran Perhitungan AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 ;3.

Nomor 03 Tahun 2004Tanggal 16 Desember 2004 Tentang Penjabaran Perubahan AnggaranPendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran2004 ;6.

Bupati Gunungkidul Nomor : 232/KPTS/2003Tanggal 8 Agustus 2003 Tentang Penjabaran Anggaran PendapatanKegiatan Dan Proyek Perubahan Anggaran Pendapatan Dan BelanjaDaerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003 ;Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor: 27Tahun 2002 Tanggal 31 Desember 2002 # Tentang AnggaranPendapatan DanBelanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003 ;Foto copy Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 01/KPTS/2003Tanggal 2 Januari 2003 Tentang Penjabaran Anggaran

Foto copy Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor : 3 Tahun 2005 Tanggal9 Mei 2005 Tentang Penjabaran Perhitungan Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah Tahun Anggaran 2004 ;3). Foto copy Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 07/KPTS/2004 TentangTanggal 3 Februari 2004 Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja DaerahKabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004 ;4).

Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor 154 Tahun 2002 tentang Penjabaran Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2002,2. Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor 154 Tahun 2002 tentang Penjabaran Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2003,3. Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 171.2-378 Tahun 1999 tanggal 4 Oktober 1999 tentang Peresmian, Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Keanggotaan DPRD kabulaten Maluku Tenggara,4.

perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain ataukorporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yangdilakukan secara berturutturut yang ada hubungannya sedemikian rupa sehinggaharus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,yang dilakukan dengan caracarasebagai berikut:e Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Maluku Tenggara tahunAnggaran 2002 yang selanjutnya dijabarkan dalam keputusan Bupati MalukuTenggara Nomor: 154 Tahun 2002 tentang Penjabaran

Kegiatan dan Proyek AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 telah ditetapkan AnggaranAsuransi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten MalukuTenggara Tahun 2002 pada Pos anggaran 2.2.1.1011.90 IJ dana Asuransi AnggotaDewan Sebesar Rp.1.410.000.000, (satu milyar empat ratus sepuluh juta rupiah).e Bahwa dalam Anggaran 2003 yang selanjutnya dijabarkan dalam Keputusan BupatiMaluku Tenggara No.241 Tahun 2003 tentang penjabaran kegiatan dan ProyekAnggaran Pendapatan dan

Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah Tahun Anggaran 2002 dan keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor241 tahun 2003 tentang Penjabaran Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapandan belanja Daerah Tahun Anggaran 2003, pencairan dana asuransi seharusnyadigunakan untuk membayar polis asuransi tetapi ternyata terdakwa tidakmempunyai polis asuransi dan dana tersebut dipergunakan untuk kepentinganpribadinya.e Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2002:Setiap pengeluaran kas harus

Kegiatan danProyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 telahditetapkan Anggaran Asuransi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2002 pada Pos anggaran2.2.1.1011.90 I dana Asuransi Anggota Dewan Sebesar Rp.1.410.000.000,(satu milyar empat ratus sepuluh juta rupiah).e Bahwa dalam Anggaran 2003 yang selanjutnya dijabarkan dalam KeputusanBupati Maluku Tenggara No.241 Tahun 2003 tentang penjabaran kegiatan danProyek Anggaran Pendapatan dan

Peraturan Daerah tahun Anggaran 2002 yangselanjutnya dijabarkan dalam keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor: 154Tahun 2002 tentang Penjabaran Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 dan penjabaran Peraturan DaerahAnggaran 2003 yang selanjutnya dijabarkan dalam Keputusan Bupati MalukuTenggara No.241 Tahun 2003 tentang penjabaran kegiatan dan ProyekAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2003 tidakdijelaskan secara terperinci apa yang dimaksud dengan

HIDAYAT BATUBARA, S.E..1 (satu) bundel Fotocopy dokumen, pada halaman depan bertuliskan:Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal, DokumenPelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran, Satuan KerjaPerangkat Daerah (DPPASKPD), Dinas Pertanian, Tahun Anggaran2013.1 (satu) bundel Fotocopy dokumen, pada halaman depan bertuliskan:Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal, DokumenPelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran, Satuan KerjaPerangkat Daerah (DPPASKPD), Dinas Kesehatan, Tahun Anggaran2013.1

Mandailing Natal KHAIRUL ANWAR, S.T.1 (satu) bundel dokumen fotocopy dilegalisir sesuai dengan aslinyaberupa Dokumen Pelaksanaan Perubahan Penjabaran AnggaranSatuan Kerja Perangkat Daerah (DPPASKPD) Dinas PendidikanTahun Anggaran 2013 yang telah dilakukan Verifikasi DPPASKPDdari Biro Keuangan, Bappeda dan Biro Pembangunan.1 (satu) bundel dokumen fotocopy dilegalisir sesuai dengan aslinyaberupa Dokumen Pelaksanaan Perubahan Penjabaran AnggaranSatuan Kerja Perangkat Daerah (DPPASKPD) Dinas PekerjaanUmum

Perubahan Penjabaran AnggaranSatuan Kerja Perangkat Daerah (DPPASKPD) Dinas LingkunganHidup, Kebersihan dan Pertamanan Tahun Anggaran 2013 yang telahdilakukan Verifikasi DPPASKPD dari Biro Keuangan, Bappeda danBiro Pembangunan.1 (satu) bundel dokumen fotocopy dilegalisir sesuai dengan aslinyaberupa Dokumen Pelaksanaan Perubahan Penjabaran AnggaranSatuan Kerja Perangkat Daerah (DPPASKPD) Dinas KesehatanTahun Anggaran 2013 yang telah dilakukan Verifikasi DPPASKPDdari Biro Keuangan, Bappeda dan Biro

HIDAYAT BATUBARA, S.E.1 (satu) bundel Fotocopy dokumen, pada halaman depan bertuliskan:Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal, DokumenPelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran, Satuan KerjaPerangkat Daerah (DPPASKPD), Dinas Pertanian, Tahun Anggaran2013.1 (satu) bundel Fotocopy dokumen, pada halaman depan bertuliskan:Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal, DokumenPelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran, Satuan KerjaPerangkat Daerah (DPPASKPD), Dinas Kesehatan, Tahun Anggaran2013.43.1

Bahwa selanjutnya alokasi anggaran dalam Penjabaran APBD PerubahanSKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2009 untukBelanja Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah sebesar Rp.458.240.000. (empat ratus lima puluh delapan juta dua ratus empat puluhribu rupiah) dan dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Ventje. N.Lesnussa selaku bendahara pengeluaran telah direaliasikan sebesar Rp.378.680.000.

Bahwa selanjutnya alokasi anggaran dalam Penjabaran APBD PerubahanSKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2009 untukBelanja Persiapan Pelantikan dan Pelantikan Anggota DPRDsebesarRp.250.000.000. (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan dalamlaporan pertanggung jawaban keuangan yang dibuat oleh terdakwa VentjeHalaman 14 dari 53 Putusan No. 06/Pid. Tipikor/2014/PT.AMB.N.

Bahwa total alokasi anggaran dalam Penjabaran APBD PerubahanSKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2009 untuk BelanjaPerjalanan Dinas Dalam Daerah adalah sebesar Rp. 186.100.000. (Seratusdelapan puluh enam juta seratus ribu rupiah) dan sesuai laporan keuanganyang dibuat oleh terdakwa Ventje N. Lesnussa selaku bendahara pengeluarananggaran tersebut telah teralisasi sebesar Rp. 171.800.000.

Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor 29 Tahun 2009, tanggal 17November 2009 Tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten BuruSelatan Tahun 2009.. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah(DPASKP) Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2009.. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Satuan Kerja PerangkatDaerah (DPASKP) Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun2009..

Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor 29 Tahun 2009, tanggal 17November 2009 Tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten BuruSelatan Tahun 2009.3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah(DPASKP) Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2009.4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Satuan Kerja PerangkatDaerah (DPASKP) Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun2009.5.

Penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturanperundangundangan yang lebih tinggi;Memperhatikan rumusan tersebut di atas, dapat ditegaskan bahwaPeraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 tentangPemilihan Kepala Desa, masuk kategori Perda yang Penjabaranlebin lanjut ketentuan peraturan perundangundangan yang lebihtinggi.

Yaitu penjabaran atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014tentang Desa;Konsekwensi Hukum atas Perda sebagai penjabaran ketentuanperundangundangan yang lebih tinggi, maka norma hukum yangdiatur dalam PERDA dilarang bertentangan dan/atau melebihiketentuan dalam undanguandang yang =menjadi dasarpembentukannya;Penambahan ketentuan paling tinggi 63 tahun merupakanpengaturan yang tidak koheren/sejalan dengan maksud yang diaturdalam ketentuan Pasal 33 UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014tentang Desa, yaitu mengatur

Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 a quoyaitu pembatasan usia 63 tahun adalah tidak bertentangan denganUndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 a quo dan Peraturan Daerahtersebut mengatur sebagaimana Pasal 14 UndangUndang Nomor 11Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundanganyang berbunyi Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi danPeraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangkapenyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan sertamenampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran

Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materimuatan: a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; danb. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundangundangan yanglebih tinggi. (4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan.

lebih lanjut ketentuan peraturanperundangundangan yang lebih tinggi;Bahwa dengan demikian, penambahan materi muatan norma objekpermohonan keberatan hak uji materiil adalah bersumber darikewenangan atributif, sebagai bentuk penjabaran lebih lanjut dariketentuan Pasal 33 huruf m UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014Halaman 41 dari 43 halaman.

Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah Tahun Anggaran 2016 (Bukti P8), Peraturan WalikotaParepare Nomor 47 Tahun 2016 tentang Penjabaran AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (BuktiP9), Peraturan Walikota Parepare Nomor 45 Tahun 2017tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahTahun Anggaran 2018 (Bukti P10) serta Peraturan Daerah KotaParepare Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atasPeraturan Daerah Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2014 tentangRencana Pembangunan Jangka

,M.H. tidak melakukan pelanggaran dalam pelaksanaanpembagian Bantuan Pangan Beras Sejahtera karena programtersebut adalah program pemerintah pusat yang di laksanakanoleh Pemerintah Kota Parepare dan telah dianggarkan di dalamAPBD sesuai ketentuan Peraturan Walikota Parepare Nomor 48Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah Tahun Anggaran 2016, Peraturan WalikotaParepare Nomor 47 Tahun 2016 tentang Penjabaran AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017,Peraturan

Putusan Nomor 06 P/PAP/2018Bahwa Bantuan Sosial Beras sejahtera (Bansos Rastra)merupakan program Pemerintah Pusat melalui KementerianSosial Republik Indonesia yang dimulai Pada Tahun 2016, 2017dan 2018 yang masing masing dasar pelaksanaanya tercantumdalam Peraturan Walikota Parepare Nomor 48 Tahun 2015tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahTahun Anggaran 2016, Peraturan Walikota Parepare Nomor 47Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah Tahun Anggaran 2017

AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016,Peraturan Walikota Parepare Nomor 47 Tahun 2016 tentangPenjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TahunAnggaran 2017, Peraturan Walikota Parepare Nomor 45 Tahun2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan BelanjaHalaman 36 dari 81 halaman.

Putusan Nomor 06 P/PAP/2018sudah direncanakan dan telah dilaksankan sejak tahun 2016sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota ParepareNomor 48 Tahun 2015 tentang Penjabaran AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016,Peraturan Walikota Parepare Nomor 47 Tahun 2016 tentangPenjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TahunAnggaran 2017, Peraturan Walikota Parepare Nomor 45 Tahun2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah Tahun Anggaran 2018 serta Peraturan Daerah

Menyatakan barang bukti berupa :1) 1 (satu) buku Peraturan Daerah Kabupaten Rote NdaoNomor : 18 Tahun 2004 tentang APBD Kabupaten RoteNdao Tahun 2004 ;2) 1 (satu) buku Peraturan Daerah Kabupaten Rote NdaoNomor : 37 Tahun 2004 tentang Perubahan APBD TahunAnggaran 2004 ;3) 1 (satu) buku Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor201 Tahun 2004 tentang Penjabaran Perubahan APBD10Tahun Anggaran 2004 ;4) 1 (satu) buku asli DASK Tahun Anggaran 2004 ;5) 1 (satu) lembar asli Nota Dinas darl Supati RoteNdao yang ditandatangani

Menyatakan barang bukti berupa :1) 1 (satu) buku Peraturan Daerah Kabupaten RoteNdao Nomor =: 18 Tahun 2004 tentang APBDKabupaten Rote Ndao Tahun 2004;2) 1 (satu) buku Peraturan Daerah Kabupaten RoteNdao Nomor : 37 Tahun 2004 tentang PerubahanAPBD Tahun Anggaran 2004 ;3) 1 (satu) buku Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor201 Tahun 2004 tentang Penjabaran Perubahan APBDTahun Anggaran 2004;4) 1 (satu) buku asli DASK Tahun Anggaran 2004 ;5) 1 (satu) lembar asli Nota Dinas darl Supati RoteNdao yang ditandatangani

No. 104K/Pid.Sus/2010201 Tahun 2004 tentang Penjabaran Perubahan APBDTahun Anggaran 2004;1 (satu) buku asli DASK Tahun Anggaran 2004 ;1 (satu) lembar asli Nota Dinas darl Supati RoteNdao yang ditandatangani oleh Sekretaris DaerahKabupaten Rote Ndao kepada Kabag keuangan SetdaKabupaten Rote Ndao tanggal 27 Februari 2004 ;1 (satu) lembar asli kwitansi tertanggal 27Februari 2004 kepada penerima Drs.

Bahwa fakta hukum telah membuktikan bahwa, yangmengelola dana biaya pengurusan dana pusat yangdianggarkan pada Tahun Anggaran 2004 =danditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor : 18Tahun 2004 tentang APBD Kabupaten Rote Ndao TahunAnggaran 2004 dengan pelaksanaannya ditetapkandengan Keputusan Bupati Rote Ndao Tahun Nomor33 Tahun 2004 tentang Penjabaran AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote NdaoTahun Anggaran 2004 sebesarRp 350.000.000, tersebut adalah Satuan KerjaPerangkat Daerah (SKPD

Tahun 2005 tentangPerhitungan APBD Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran2004 sedangkan penjabarannya di tetapkan denganKeputusan Bupati Rote Ndao Nomor : 1 Tahun 2005tentang Penjabaran Perhitungan APBD Kabupaten RoteNdao Tahun 2004 ;565.

Tambang Rejeki Kolaka (WSPM 013)tanggal 12 April 2010;7. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Kolaka Nomor 271 Tahun 2012tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Kolaka Nomor 349 Tahun2010 tentang Penjabaran Operasional Peraturan Daerah KabupatenKolaka Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pertambangan Mineral danBatubara;8. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Kolaka Nomor 272 Tahun 2012tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Kolaka Nomor 313 TahunHalaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 123 K/Pid.Sus

/201810.11.12.13.14.15.16.17.18.19.2011 tentang Penjabaran Operasional Peraturan Daerah KabupatenKolaka Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pertambangan Mineral danBatubara Khusus Bagi BUMN dan BUMD;1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Kolaka Nomor 132 Tahun 2008tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi tanggal 31Maret 2008;1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Kolaka Nomor 314 Tahun 2008tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi sebagaiPeningkatan Kuasa Pertambangan Eksplorasi tanggal

Tambang Rejeki Kolaka (WSPM 013)tanggal 12 April 2010;1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Kolaka Nomor 271 Tahun 2012tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Kolaka Nomor 349 Tahun2010 tentang Penjabaran Operasional Peraturan Daerah KabupatenKolaka Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pertambangan Mineral danBatubara;1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Kolaka Nomor 272 Tahun 2012tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Kolaka Nomor 313 Tahun2011 tentang Penjabaran Operasional Peraturan Daerah KabupatenKolaka