selayaknyaditiadakan, hal ini sesuai dengan kaidah ushul dalam kitab a/Ashbah wa alNazair li alSuyuti, juz , halaman 83 yang berbunyi:13 ealArtinya:kemudaratan haruslah dihilangkan.Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan,sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut padahalaman 87, yang berbunyi:ellicnall le Gyo 15) antiall 2 5Artinya:*mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukandaripada menarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus' rakyatnya

sesuai dengankemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman 121,yang berbunyi:datiealy bla de Ih le slay GhatArtinya:pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelismenilai:Hal. 7 dari 9 hal Pen.0103 /Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn . bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor : 031/171I/2008 tanggal 23Pebruari 2008 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama KecamatanPilangkenceng, Kabupaten Madiun, adalah milik para Pemohon

akibat dari penulisan nama Pemohon dalam KutipanAkta Nikah tersebut yang tidak sesuai dengan dokumendokumen Pemohonsebelumnya, maka Pemohon mengalami hambatan atau kesulitan dalammengurus Suratsurat yang berkaitan dengan Pemohon selanjutnya;Menimbang, bahwa hambatan atau kesulitan sudah selayaknyaditiadakan, hal ini sesuai dengan kaidah ushul dalam kitab a/Ashbah wa alNazar li alSuyuti, juz 1, halaman 83 yang berbunyi:J15i sxArtinya: kemudaratan haruslah dihilangkan.Menimbang, pemerintah mengurus rakyatnya

sesuai dengankemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman 121,yang berbunyi:ely 233205 bot ate NI le asleallArtinya:pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelismenilai: bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor 562/169/1966 tanggal 26 Nopember 1966,yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri,adalah milik ayah dan ibu Pemohon; bahwa nama ayah Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikahtersebut

kaidah ushul dalam kitab al/Ashbah wa alNazar li alSuyuti, juz 1, halaman 83 yang berbunyi:Hal. 6 dari 9 hal Pen.0141 /Pdt.P/2018/PA.Kab.Mn.JI 3x0Artinya:kemudaratan haruslah dihilangkan.Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan,sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut padahalaman 87, yang berbunyi:Wlas)l As So gl awlaall 35Artinya:mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukandaripada menarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus' rakyatnya

sesuai dengankemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman 121,yang berbunyi:< o =~ z . aaleaal bots atc HI le playl 28 faiArtinya:pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelismenilai: bahwa Kutipan Duplikat Nikah Nomor Nomor : Kk.13.19.7/Pw.01/038/2008Tanggal 26 September 2008 yang dikeluarkan Kantor Urusan AgamaKecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun, adalah milik Pemohon; bahwa biodata Pemohon berupa

selayaknyaditiadakan, hal ini sesuai dengan kaidah ushul dalam kitab alAshbah wa alNazair li alSuyuti, juz , halaman 83 yang berbunyi:5oxall ONSArtinya: kemudaratan haruslah dihilangkan.Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan,sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut padahalaman 87, yang berbunyi:$50 auladl 15) Ge Glb alliedArtinya: mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukan daripadamenarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus rakyatnya

sesuai dengankemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman 121,yang berbunyi:CiSiad al Sle He gL gladabadyArtinya: pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelismenilai: bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor 0299/052/VV2014 tanggal 20 Juni 2014yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri,adalah milik Pemohon; bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah tersebut,yaitu

kaidah ushul dalam kitab alAshbah wa alNazair li alSuyuti, juz , halaman 83 yang berbunyl:CAO@6NONO (606CA6Artinya: kemudaratan haruslah dihilangkan.Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan,sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut padahalaman 87, yang berbunyi: 272222 222 22I6NUA6 Caua6YOCO6ld Adzeuadl adau i6a0E6Cauad06CadlArtinya: mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukan daripadamenarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus rakyatnya

:EOOON@6Y6 CaUAG&6CA6 Uda) CANBOUGIB6E6 A6a6ROAEdCaUab0UA6IOESArtinya: pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelismenilai: bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor 257/24/VII/1977 tanggal 13 Juli 1977 yangdikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri,adalah milik Pemohon; bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah tersebut,yaitu NAMA PEMOHON YANG BENAR tidak sesuai dengan nama yang Nomor 0039/Pdt.P

seorang lakilakidan perempuan tidak hanya harus terpenuhi semua syarat dan rukunsebagaimana diatur dalam hukum Islam, namun juga harus terpenuhi semuaketentuan peraturan perundangundangan di bidang perkawinan yang berlakudi Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena setiap ketentuan peraturanperundangundangan dibuat demi terciptanya kemaslahatan bagi masyarakat,sebagaimana maksud kaedah fighiyah yang berbunyi;Aaloall Ja gis Ate ) gle ple) Wa patArtinya: Kebijakan yang ditetapbkan pemerintah terhadap rakyatnya

ditujukandemi kemashalatan rakyatnya tersebut;Menimbang, bahwa sebagaimana ditegaskan pada Pasal 2 Ayat (1)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islambahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama ataukepercayaan dari kedua mempelai;Menimbang, bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturanperundangundangan yang berlaku, bagi yang beragama Islam pencatatanperkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah yang tujuan daripencatatan tersebut untuk terjaminnya

selayaknyaditiadakan, hal ini sesuai dengan kaidah ushul dalam kitab a/Ashbah we alNazair li alSuyuti, juz , halaman 83 yang berbunyi:jell OSArtinya: kemudaratan haruslah dihilangkan.Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan,sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut padahalaman 87, yang berbunyi:$2 auleall cls) Gs Gil cliniArtinya: mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukan daripadamenarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus rakyatnya

sesuai dengankemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman 121,yang berbunyi:aia sll fe He i LgladakaalyArtinya: pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelismenilai: bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor 171/1970 tanggal 10 Juni 1970 yangdikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, adalahmilik Pemohon; bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah tersebut,yaitu NAMA PEMOHON

kaidah ushul dalam kitab alAshbah wa alNazair li alSuyuti, juz , halaman 83 yang berbuny/i:D3 5 elArtinya:kemudaratan haruslah dihilangkan.Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan,sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut padahalaman 87, yang berbunyi:vlliead) le fe V5i aulaall 2Artinya:*mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukandaripada menarik beberapa kemaslahatan.Hal. 6 dari 9 hal Pen 174/Pdt.P.2019/PA.Kab.Mn .Menimbang, pemerintah mengurus' rakyatnya

sesuai dengankemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman 121,yang berbunyi:dala bh sis Me 5 ole Lal SajiArtinya:pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelismenilai: bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor : 529/32/XII/1976 tanggal 18Desember 1976 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan GegerKabupaten Madiun, adalah milik para Pemohon; bahwa biodata Pemohon II berupa nama yang tercantum dalam

AUPUI & Udi UAE CAAUOUCATArtinya: Menolak kerusakan haruslah didahulukan dari pada menarikkemashlahatan; Kaidah Fightyah sebagai berikut:EONY CaAaCa Udi CANUUIA 44ee@ ECAAOAIEArtinya: Tindakan/keputusan Imam (pemimpin/Hakim) terhadap rakyatnya,harsulah dihubungkan dengan kemashlahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbanganpertimbangansebagai mana tersebut di atas, dan karena syaratsyarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2)Kompilasi Hukum

selayaknyaditiadakan, hal ini sesuai dengan kaidah ushul dalam kitab a/Ashbah wa alNazair li alSuyuti, juz , halaman 83 yang berbunyi:13 ealArtinya:kemudaratan haruslah dihilangkan.Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan,sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut padahalaman 87, yang berbunyi:celica le Gyo 15) anliall 2.5Artinya:*mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukandaripada menarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus' rakyatnya

sesuai dengankemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman 121,yang berbunyi:falas bg Me 3) le pla) CanaArtinya:pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Hal. 7 dari 9 hal Pen.0109 /Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn .Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelismenilai: bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor : 80/25/V1/1997 tanggal 25 Juni1997 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoasri,Kabupaten Madiun, adalah milik para Pemohon; bahwa biodata

sudah selayaknyaditiadakan, hal ini Sesuai dengan kaidah ushul dalam kitab alAshbah wa alNazair li alSuyuti, juz 1, halaman 83 yang berbunyi:Jl 55aArtinya: kemudaratan haruslah dihilangkan.Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan,sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut padahalaman 87, yang berbunyi:dlashl ls go W3i awliall 35Artinya: mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukan daripadamenarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus rakyatnya

:aslinall, bots abe JI Je ply 2ofasArtinya: pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelismenilai: bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor 346/63/VIII/1997 tanggal 23 Agustus 1997yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri,adalah milik Pemohon; bahwa tanggal lahir Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikahtersebut, yaitu 23 Februari 1963 tidak sesuai dengan tanggal lahir yangsebenarnya sebagaimana dokumendokumen

selayaknya ditiadakan, halini sesuai dengan kaidah ushul dalam kitab alAshbah wa alNazair li alSuyuti, juz I,halaman 83 yang berbunyi:Ile 45, %allArtinya: kemudaratan haruslah dihilangkan.Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan,sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut pada halaman 87,yang berbunyi:pn Jia we WD 295 bvlis JESArtinya: mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukan daripada menarikbeberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus rakyatnya

sesuai dengan kemaslahatan,sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman 121, yang berbunyi:ax los WS ac 1, WeiArtinya: pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelis menilai: bahwa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0227/46/IX/1990 tanggal 16 Oktober2014 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngadiluwih, KabupatenKediri, adalah milik Pemohon; bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah

wdl> wll erdo wleoIJl 54>Artinya :Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarikkemaslahatan ;Artinya :Kebijakan Pemimpin (Pemerintah) terhadap rakyatnya sematamata demi kemaslahatan rakyatnya ;Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasanyang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telahmenentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkandalam huruf(e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidakmempunyai halangan perkawinan menurut

ania 5pArtinya:*mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukandaripada menarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengankemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman 121,yang berbunyi:dalosll L sis Ade 4M le soy!

La iiArtinya:pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelismenilai: bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor : 351/80/1983 tanggal 27September 1983 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama KecamatanTulakan Kabupaten Pacitan, adalah milik para Pemohon; bahwa biodata para Pemohon berupa nama yang tercantum dalam KutipanAkta Nikah tersebut, yaitu nama Pemohon : Yanto bin Kandar,tempat/tanggal lahir: 26 tahun, tidak sesuai dengan nama

alg alll 9 aliad (yo alll pgiss SI ,a9Artinya :Dan kawinkanlah orangorang yang sendirian diantaramu dan orangorang yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang lakilaki danperempuan, jika mereka miskin Allah akan memapankan merekadengan karuniaNya dan Allah Maha Luas pemberianNya dan MahaMengetahul,Dan doktrin qaidah fiqhtyyah yang berbunyi :WhasJl ub ols erao wlaaol s 5Artinya :Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarikkemaslahatan ;Artinya :Kebijakan Pemimpin (Pemerintah) terhadap rakyatnya

sematamatademi kemaslahatan rakyatnya ;8Menimbang, bahwa dengan adanya alasan dan dalil tersebut,permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sahpernikahan antara Pemohon dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada haritanggal 25 Pebruari 1970 di wilayah Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 dan untuk efektifitasdalam penetapan ini, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan para Pemohonuntuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan

sudah selayaknyaditiadakan, hal ini sesuai dengan kaidah ushul dalam kitab a/Ashbah we alNazair li alSuyuti, juz , halaman 83 yang berbunyi:(5h jzArtinya : kemudaratan haruslah dihilangkan.Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan,sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut padahalaman 87, yang berbunyi:clecaall ls So 3) auld 53Artinya:*mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukandaripada menarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus' rakyatnya

sesuai dengankemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman 121,yang berbunyi:dalodl b sha die 5h le play CaSArtinya:pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelismenilai: bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor : 566/07/XI/1989 tanggal 02Nopember 1989 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama KecamatanGeneng, Kabupaten Ngawi, adalah milik para Pemohon; bahwa biodata Pemohon berupa penulisan nama Pemohon yangtercantum

Nomor 0085/Pdt.P/2016/PA.Kdr halaman 6 dari 9Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan,sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut padahalaman 87, yang berbunyi:dlashl als go W3l wwlaall 35Artinya: mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukan daripadamenarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengankemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman 121,yang berbunyi:aslinsly bets afc $I We playl dtsArtinya

: pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelismenilai: bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor 572/08/X/04 tanggal 04 Oktober 2004yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri,adalah milik Pemohon; bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah tersebut,yaitu NAMA PEMOHON YANG SALAH tidak sesuai dengan nama yangsebenarnya sebagaimana dokumendokumen Pemohon lainnya, yaituPEMOHON ;Berdasarkan penilaian

selayaknyaditiadakan, hal ini sesuai dengan kaidah ushul dalam kitab a/Ashbah wa alNazair li alSuyuti, juz , halaman 83 yang berbunyi:O13 alArtinya:kemudaratan haruslah dihilangkan.Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan,sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut padahalaman 87, yang berbunyi:celica) ls Gyo 15) antiall 2.5Artinya:*mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukandaripada menarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus' rakyatnya

sesuai dengankemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman 121,yang berbunyi:ia Lnall ba gba Mie 5) cle pla CahnatArtinya:pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Hal. 7 dari 9 hal Pen.0106 /Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn .Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelismenilai: bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor : 300/V/6/1975 tanggal 05 Juli1975 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo,Kabupaten Madiun, adalah milik para Pemohon; bahwa

Pasal 44Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurutsyariat Islam dan sah pula menurut UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut, MajelisHakim perlu mengemukakan dalil syar sebagai berikut :Doktrin qaidah fighiyyah yang berbunyi :Cellwcral Gila js ative duildal 38Artinya :Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarikkemaslahatan ;glavalad sigh ew sl, Nabe Aue yuArtinya :Kebijakan Pemimpin (Pemerintah) terhadap rakyatnya

sematamata demi kemaslahatan rakyatnya ;Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasanyang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telahmenentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkandalam huruf(e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidakmempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1Tahun 1974;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut dandikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf(e) KompilasiHukum

logic ac, JII ds pL VI 9 05Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatanHim 13 dari 16 hlm Penetapan Nomor 0377/Pdt.P/2020/PA.SlwMenimbang, bahwa berdasarkan halhal yang telah dipertimbangkansebagaimana diuraikan di atas, majelis berpendapat bahwa permohonanPemohon telah sesuai dengan pasal 7 ayat 2 UndangUndang Nomor 16 Tahun2019 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo.