Ditemukan 3405 data
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : Darma Mustika, SH
175 — 35
terlibat sebagai subjek hukum;Halaman 8 dari halaman 14 Putusan Nomor 122/PID/LH/2021/PT BNABerdasarkan halhal yang telan Pembanding sampaikan, untuk ituPembanding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Aceh untukmemberi putusan dengan amar putusan sebagai berikut:Menerima Permohonan Banding Pembanding;Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Takengon tidak relefan;Menyatakan SPBU 14.245.438 (SPBU Jamil Idris) Desa Kemili KecamatanBebesen Kabupaten Aceh Tengah harus bertanggung jawab danmendapatkan sangsi
117 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 842 K/Pid/2017quo putusan Pengadilan Tinggi Semarang, karena menurut TermohonKasasi Judex Facti Majelis Hakim salah di dalam penerapan hukumnyakarena berdasarkan KUHAP, pengajuan memori banding bukan merupakankewajiban hukum bagi pemohon, tetapi sematamata merupakan hak,berarti ada atau tidak ada memori banding, perkara tetap diperiksa ulangsecara keseluruhan pada pemeriksaan banding;Bahwa tujuan dari pemberian Sangsi Pidana adalah Preventif, Edukatif danKorektif;Bahwa dalam pertimbangan hukumnya
21 — 3
disumpah danmemberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;0 Bahwa saksi adalah anak bawaan Penggugat/Termohon,Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada1996;0 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;0 Bahwa saksi pada tahun 2008 pernah melihat bekaspenganiayaan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, adabekasnya di mata, bibir, dan kepala luka karena ditonjok;0 Bahwa kejadian tersebut kemudian divisum dan dilaporkan polisikemudian Tergugat mendapat sangsi
isteri yang nusyuzkarena keterangan saksisaksi tersebut antara satu dengan yang lainnya tidaksaling mendukung tapi masingmasing berdiri sendiri dan tidak ada yang salingberkaitan dan tidak ada satu peristiwa yang didukung oleh alat bukti yangcukup, serta faktanya sebagaimana dalil Pemohon justru Tergugat/Pemohonyang keluar dari rumah bersama dan juga berdasarkan alat bukti Penggugatrekonpensi (PR.4) yang dikuatkan dengan saksi Dwi Agus Sulistyowati, bahwaTergugat pernah melakukan KDRT, pernah kena sangsi
78 — 25
perbuatan tersebutmerupakan cerminan kenyataan bahwa telah terjadi kemerosotannilainilaimoral generasi muda pada saat ini, hal mana ditandai dengan semakin banyaknyaperkara serupa yang masuk ke Pengadilan Negeri Wonogiri, sehingga jika hal inidibiarkan, pada akhirnya akan terjadi krisis moral di kalangan generasi muda padaumumnya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat untuk memberikan efek jera24dan untuk mencegah agar hal itu tidak terjadi lagi pada masa yang akan datang padagenerasi muda maka sangsi
kepada Terdakwa dan juga sebagai peringatanagar membuat generasi muda lainnya merasa takut untuk melakukan hal serupa,oleh karenanya sudah menjadi kewajiban bagi orang tua, kalangan pendidikan, dannegara untuk melakukan upaya pencegahan kepada generasi muda denganmelakukan antara lain pengawasan dan penyuluhan agar generasi muda tidakterjerumus pada pergaulan seks bebas, peredaran film ataupun gambar porno yangmengarah pada seks bebas, termasuk juga perlu disosialisasikan mengenaikonsekwensi hukum / sangsi
Rudiyanto, S.H.
Terdakwa:
Amruloh Agus Sutomo
112 — 38
Bahwa kemudian di Makodim 0713/Brebes diadakanJam Komandan Khusus yang diambil langsung olehDandim 0713/Brebes dan pada saat Jam Komandan,Dandim 0713/Brebes menyampaikan tentang ketidakhadiran Terdakwa dalam melaksanakan Pengamanan VVIPKunker 3 (tiga) Menteri di wilayah yang telah ditentukankemudian Dandim menyampaikan kepada Terdakwabahwa Terdakwa akan diberikan sangsi internal dan sangsitersebut akan disampaikan oleh Saksi4.f.
Bahwa kemudian setelah Jam Komandan selesaiTerdakwa menghadap Saksi4 di Ruang Bamin Unit Inteldan pada saat itu Saksi4 menyampaikan sangsi yangdiberikan Satuan kepada Terdakwa yaitu. mengikutikegiatan Apel pagi di Makodim 0713/Brebes selama 1(satu) minggu dan Terdakwa diperintahkan secara lisanuntuk mengikuti kegiatan Latihan PenanggulanganBencana Alam (Latgulbencal) yang akan dilaksanakanpada tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 5November 2020 di Desa Dawuan Kecamatan SirampogKabupaten
42 — 19
ditentukan,Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di depan sidang;Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil yang akan menceraikanisterinya, telah diperintahkan oleh Hakim Tunggal untuk menyerahkan Surat Izindari Pejabat berwenang, dan atas waktu yang diberikan oleh hakim tunggalsejak tanggal 31 Maret 2020 hingga tanggal 2 Juni 2020, Pemohonmenyatakan tidak mendapat surat izin yang dimaksud dan Pemohon dan dipersidangan Hakim Tunggal telah memberikan nasihat dan pandangan kepadaPemohon terkait sangsi
Putusan No. 149/Pdt.G/2020/PA.Pkp2020, Pemohon menyatakan tidak mendapat surat izin yang dimaksud, HakimTunggal di persidangan memberikan nasihat dan pandangan kepada Pemohonterkait sangsi bagi Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil yang akanmenceraikan istrinya tanopa memperoleh izin atasan dan Pemohon telahmenyerahkan Surat pernyataan tertanggal 2 Juni 2020 yang menyatakanPemohon bersedia menanggung resiko kepegawaian, dengan tambahanketerangan secara lisan yang menyatakan bahwa Pemohon telahmengupayakan
PA.PkpMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, hakimTunggal berpendapat makna selamalamanya dalam buitr 4 (empat) SuratEdaran Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 1984 dapat difahami apabila dalamhal ternyata Pemohon setelah diberi waktu yang cukup namun menyatakantidak dapat memperoleh surat izin pejabat maka persidangan dapat sajadilanjutkan sebagaimana ketentuan lanjutan dalam butir 6 (enam), hal manajuga dalam perkara a quo Hakim Tunggal telah menjelaskan ekpada Pemohontentang kemungkinan sangsi
I DEWA GEDE AGUNG MAHENDRA GAUTAMA, SH.
Terdakwa:
NI WAYAN ADA
88 — 67
berselang dua harinya masih di bulan Agustus 2018 datangpetugas dari polsek banjarangkan menyampaikan data ada salah satuorang yang diperiksa terindikasi abis melahirkan dan setelah saksicocokan datanya ternyata orang tersebut adalah Ni Kadek Dwigitari; Bahwa saksi mendatangi orang tua Ni Kadek Dwigitari danmenyampaikan kalau Ni Kadek Dwigitari akan diajak periksa lanjutan kerumah sakit secara gratis karena ada indikasi kelainan padakandungannya ; Bahwa keluarga Ni Kadek Dwigitari telah melaksanakan sangsi
memastikannya, ternyata setelahsaksi perhatikan dari dekat yang ada di air itu adalah bayi, lalu MadeParwata meminta saksi untuk turun dan menjaganya agar tidak hanyutnamun setelah saksi melihatnya merasa tidak enak dan lari ; Bahwa Nyoman Sukirta datang dan Made Parwata minta untukmenjaganya agar tidak hanyut, kKemudian Made Parwata pulang dannelpon petugas ; Bahwa di desa diadakan rapat untuk dilakukan upacara mecaru (ritualmecaru) di sawah ; Bahwa keluarga Ni Kadek Dwigitari telan melaksanakan sangsi
tersebut sudahpernah serta tidak ada perubahan; Bahwa yang saksi ketahui adalah pada bulan Agustus 2018 pagipagisaksi berangkat ke sawah sesampainya di sawah saksi diberhentikanoleh Made Parwata dan saksi ditunjukan ada mayat bayi di pinggir kalikemudian saksi disuruh untuk untuk menjaganya agar tidak hanyut,kemudian Made Parwata pulang dan nelpon petugas ; Bahwa di desa diadakan rapat untuk dilakukan upacara mecaru (ritualmecaru) di Sawah ; Bahwa keluarga Ni Kadek Dwigitari telah melaksanakan sangsi
49 — 26
. = Berdasarkan surat perjanjian apa, tanggal berapa,siapasiapa subjek yang membuat perjanjian, apa objek yangdiperjanjikan, kalau sewa barang jenis apa yang dipesewakan, berapasewa perhari, atau perminggu, perbulan, apa resiko dan sangsi dansebagainya dan sebagainya. 4.2. = Seperti halnya Tergugat I/Pembandingadalah Direktur dari CV.MISKA KARYA, yang namanya Badan Usaha ituada Pengurus, ada Komisaris, ada Persero, tentu secara hukum adasubjek yang berwenang melakukan perbuatan hukum didalam maupundiluar
40 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat dalam rekonvensi ini, kamipenggugat sebagai karyawan swasta harus dikenakan sangsi pemotongangaji oleh perusahaan tempat kami bekerja setiap kali kami harus pulang kedesa memenuhi panggilan kepala desa, kemudian ke Singaraja mencariPengacara kemudian ke Pengadilan, mencari saksisaksi dll, sehinggasudah sepatutnya pengeluaranpengeluaran dan biayabiaya yangdikeluarkan oleh pihak Penggugat ditanggung oleh pihak Tergugat dalamrekonvensi;4.
65 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
AdministrasiJakarta Utara mengeluarkan Surat Anjuran Nomor 3344/L831 tertanggal19 Juli 2016 yang berpendapat bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)sepihak yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana tercantum dalampertimbanganhukum Mediator Suku Dinas Tenaga kerja Jakarta Utara pada poin 11(sebelas) "Target yang ditentukan oleh pihak Perusahaan terhadappekerjaHal. 6 dari 14 hal.Put.Nomor 504 K/Pdt.SusPHI/201713.14.15.16.diluar Kemampuannya, bukanlah bentuk kesalahan mutlak pekerja tetapijuga bawahannya, sehingga sangsi
116 — 41
Bahwa Terdakwa mengetahui sebagai anggota TNl,apabila akanmeninggalkan dinas harus mengajukan ijin ke Komandan dan denganmelalui prosedur yang telah ditentukan dan apabila tidak mengajukansesuai prosedur akan mendapat sangsi.7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa jjinDanyonif 713/ ST Terdakwa berada di tambang Emas Swawa Kab.MenimbangMenimbang6Gorontalo dan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannyakepada satuan baik lewat telepon maupun lewat surat.8.
220 — 35
INDRA SOEDJOKO.kepada Penggugat, setelah putusan ini dibacakan ataudiucapkan ;Menghukum Tergugat dan Tergugat Il untuk mengganti kerugian kepadaPenggugat secara tunai dan sekaligus atas sangsi Denda sebesarRp. 1.000.000, (satu juta rupiah) per hari karena tidak menyerahkan tanahdan bangunan dalam keadaan kosong sebagaimana bunyi Akta PerjanjianPengosongan No. 84 tertanggal 14 Desember 2012 yang dibuat dihadapandan diterbitkan oleh Notaris/PPAT Ruddyantho Tantry, S.H. terhitung sejaktanggal 1 Januari
Petitum dan Posita Gugatan Tidak Sejalan :Halaman 14 dari44 Putusan No. 99/Pdt/2016/PT.SMR.Bahwa petitum gugatan hal. 7 angka 7 berbunyi MenghukumTergugat danTergugat Il untuk mengganti kerugian kepada Penggugat secara tunai dansekaligus atas sangsi denda sebesar Rp. 1.000.000.
57 — 62
Bahwa perbuatan seperti ini tercela, dan agar dapatmemberikan efek jera bagi Terdakwa dan efek cegah bagi prajuritTNI yang lain maka Majelis perlu) memberikan sangsi yang tepat gunabahan pembinaan selanjutnya dengan memperingan pidananya darituntutan Oditur Militer.Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan halhal tersebut diatas Majelis ber pendapat, pidana sebagaimanatercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengankesalahan Terdakwa.Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus
35 — 30
TELKOM Kecamatan Sape Kabupaten Bima merasa sangsi terhadapkeabsahan milik dari tanah tersebut akhirnya PT. TELKOM Kecamatan SapeKabupaten Bima mengembalikan lagi tanah tersebut kepada H. Muhajir H.Metang. Selanjutnya H. Muhajir H. Metang menjual tanah tersebut kepadaH.Makruf H.M. Amin, SE/ Tergugat VII ;Bahwa sekitar dalam tahun 1997 almh. Hj. Siti Hajar (istri Tergugat II) danTergugat II mengalihkan lagi sebahagian tanah obyek sengketa, yaitu petak yangsebelah timur, yaitu seluas + 200 M?
32 — 19
Agar tidak terjadi lagi peristiwa yang sama dan tidak ditiruoleh prajurit lainnya, maka Majelis perlu) memberikan sangsi yangtegas terhadap perbuatan yang demikian.Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata mata hanyamemidana orang orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapijuga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyafdan menjadi prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan SaptaMarga.
82 — 11
/hal.9dapat kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang baik dan bermoral di samping itu juga supaya dapatmanimbulkan efek jera bagi Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnnya; Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan dalam laporan penelitiannya terhadapTerdakwa CHARLES JONI bin GIYONO berkesimpulan bahwa apabila terdakwa terbukti bersalah dalampersidangan sebaiknya diberi sangsi dengan tidak mengesampingkan hakhaknya selaku anak; Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam pasal 80 Ayat
387 — 148
;Bahwa jenis pupuk bersubsidi adalah Pupuk SP.36 warna abuabu, ZA bewarna orange, NPK Phonska warna merah bata, ureawarnanya pink;Bahwa apabila pupuk bersubsidi pemerintah dijual diluarketentuan maka penyaluran pupuk tersebut ilegal dan tidakdiperbolehkan;Bahwa terdakwa telah melakukan perdagangan pupuk bersubsidipemerintah secara tidak syah dan juga mengakibatkan kerugianpetani yg berhak menerima, yg mana harga pembelian tidaksesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET);Bahwa sangsi pidana yang dapat
.36 warna abuabu, ZA bewarna orange, NPK Phonska warna merah bata, ureawarnanya pink;Bahwa apabila pupuk bersubsidi pemerintah dijual diluarketentuan maka penyaluran pupuk tersebut ilegal dan tidakdiperbolehkan;Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2016/PN.Padg.saksie Bahwa terdakwa telah melakukan perdagangan pupuk bersubsidipemerintah secara tidak sah dan juga mengakibatkan kerugianpetani yg berhak menerima, yg mana harga pembelian tidaksesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET);e Bahwa sangsi
26 — 24
UU RI No. 18 Tahun 2013 Jo pasal 55 KUHPtentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, bahwa dengan jelastelah ditetapkan dalam pasal 12 Huruf (e) UU No. 18 tahun 2013 bahwa setiaporang dilarang mengangkut, menguasai dan atau memiliki hasil hutan kayu yangtidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan dan denganjelas bahwa ketiga tersangka yang melakukan pengangkutan kayu bulat tersebuttidak dapat menunjukkan dokumen atas kayu yang diangkut, maka atas kegiatantesebut sangsi
11 — 1
Kecamatan Bendungan KabupatenTrenggalek, hingga terjadi perpisahan dengan Penggugat selama tahun 2 bulansampai sekarang;Bahwa Tergugat telah mengambil anak dari Penggugat secara paksa dan membuatSurat Pernyataan bermaterai yang ditandatangani oleh Penggugat danmengatasnamakan Penggugat, dimana salah satu surat tersebut menyatakan jikaPenggugat menyerahkan hak asuh anak sepenuhnya kepada Tergugat, dan jikaPenggugat menyalahi atau mengingkari pernyataan tersebut maka Penggugat akandikenai denda atau sangsi
111 — 24
Bahwa benar sebelum perkara ini, Terdakwa pernah meninggalkan dinastanpa seijin Komandan Satuan dan sudah diberi sangsi masuk sel dan penundaanpangkat oleh Kesatuan.4.