Bahwa oleh karena Termohon tidak menetapkan KeputusanPenetapan Pemohon dan melantik Pemohon sebagai Rio TerpilihDusun Sirih sekapur Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungosebagaimana Surat Nomor 022.S/SKA/JBI/V1/2020 tertanggal 23 Juni2020 Perihal Permohonan Pelantikan Rio Terpilin An.

Sirih sekapur Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungosebagaimana Surat Nomor 022.S/SKA/JBI/V1/2020 tertanggal 23 Juni2020 Perihal Permohonan Pelantikan Rio Terpilih An.

Calon Rio terpilin dan Penetapan Pemohonsebagai Rio Dusun Sirih Sekapur serta pelantikan terhadap Pemohonsebagai Rio Dusun Sirih Sekapur;Petitum/Pokok Permohonan;Berdasarkan alasanalasan sebagaimana dimaksud di atas, mohonkiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Cq.

Surat BPD Dusun Sirih Sekapur Nomor: 03/bpd/2020 tanggal 02 April2020 perihal Hasil Rapat BPD;Disisi lain pada saat bersamaan Pemohon mengajukan Permohonan untukdilakukan Pelantikan selaku Rio terpilin kepada Termohon;Halaman 20 dari 50 halaman Putusan Nomor: 1/P/FP/2020/PTUN.JBI.3.

Untuk itu kami menyarankan bahwa pelaksanaan Pelantikan Rio DusunSirih Sekapur ditunda;e. Agar melaksanakan Pemilihan Ulang Rio Dusun Sirih Sekapur KecamatanJujuhan pada TPS 03;9.

Bahwa KEPUTUSAN BUPATI SERANG NOMOR : 141.1/Kep.792Huk/2013, tanggal 18 November 2013 TENTANG PENGESAHANDAN PELANTIKAN CALON KEPALA DESA TERPILIH DESASUKATANI KECAMATAN CIKANDE KABUPATEN SERANGdikeluarkan oleh TERGUGAT berkaitan dengan telah selesainyapelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Sukatani Tahun 2013;2.

PUDIN HAMID dan NURDIN TAMRIN; a) H.PUDIN HAMID; Bahwa Pembentukan dan Pelantikan Panitia Pemilihan KepalaDesa Sukatani Tahun 2013 disertai pula dengan pengangkatan/pengambilan sumpah atau = janji Panitia Pemilihan;Bahwa pada hari Pembentukan dan Pelantikan PanitiaPemilihan Kepala Desa Sukatani Tahun 2013 tersebut, H.PUDIN HAMID baik karena kesengajaan dan/atau kelalaiannyasecara nyata tidak menghadiri kegiatan Pembentukan danPelantikan Panitia Pemilinan Kepala Desa Sukatani Tahun 2013yang dilaksanakan

Menyatakan batal atau tidak sah Surat KEPUTUSAN BUPATISERANG NOMOR : 141.1/Kep.792Huk/2013, tanggal 18 November2013 TENTANG PENGESAHAN DAN PELANTIKAN CALON KEPALADESA TERPILIH DESA SUKATANI KECAMATAN CIKANDEKABUPATEN SERANG;3.

Mewajibkan kepada TERGUGAT (BUPATI SERANG) untuk mencabutSurat Keputusan Tata Usaha Negara berupa KEPUTUSAN BUPATISERANG NOMOR : 141.1/Kep.792Huk/2013 TENTANGPENGESAHAN DAN PELANTIKAN CALON KEPALA DESATERPILIH DESA SUKATANI KECAMATAN CIKANDE KABUPATENSERANG, tertanggal 18 November 2013;4.

T2 Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata CaraPemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan Dan PemberhentianKepala Desa (berupa buku, tidak diberi meterai karena merupakan peraturanperundangundangan yang diketahui umum); Keputusan Bupati Serang Nomor: 141.1/Kep.792Huk/2013 tanggal 18November 2013, tentang Pengesahan dan Pelantikan Calon Kepala DesaTerpilin Desa Sukatani Kecamatan Cikande Kabupten Serang (fotokopi sesuai 4.

Bahwa disamping surat keputusan Badan Hippun Pemekonan (BHP) PekonTanjung Anom, Nomor : 02/BHP/19.2007/2013 tertanggal 25 Agustus 2013,sebagai ketua pelaksana pemilihan Kepala Pekon Tanjung Anom yangdiketuai nama SUPARMAN, batal demi hukum, Saudara Ketua, Panitia jugatelah melanggar peraturan daerah Kabupaten Tanggamus Nomor : 04Tahun 2006 tentang PP tata cara pemilihan, pengangkatan/pelantikan danpemberhentian kepala pekon Bab ketentuan umum pasal huruf Uberbunyi kampanye adalah suatu media yang

danPemberhentian Kepala Pekon 5 20222020222"Bahwa terhadap dailildalil tersebut, Tergugat menyampaikan Jawabansebagai berikut : nn nn nnn nnn nn nn nnn nnn ne nnn nn nnnnnnnnObyek Sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah KabupatenTanggamus Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan,Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon, dikarenakantelah melalui tahaptahap sebagai berikut := Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2013 Badan HippunPemekonan (BHP) Pekon Tanjung Anom Kecamatan

SUDIBYO ;Hal ini sesuai dengan ketentuan ;Pasal 5 ayat (1) hurufc Peraturan Daerah Kabupaten TanggamusNomor 04 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan,Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon yangmenyebutkan Panitia pemilihan kepala pekon mempunyai tugasmelakukan penjaringan, penyaringan dan penetapan bakal calon .= Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemilinan Kepala PekonTanjung Anom Kecamatan Kota Agung Timur KabupatenTanggamus Nomor : 07/Pan.Pilkakon/TA/IX/2013 tanggal09 September 2013

SUDIBYO mendapat 296Hal ini sesuai dengan ketentuan ;Pasal 27 huruf g Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor04 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan,Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon yangmenyebutkan Berita acara pelaksanaan pemilihan danhasilperhitungan suara ditandatangani oleh panitia dan saksi ;= Bahwa Hasil Pemilihan Kepala Pekon Tanjung AnomKecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamustelah dilaporkan oleh Panitia Pemilinan kepada KetuaBadan Hippun Pemekonan (BHP)

tentang TataCara Pemilihan, Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian KepalaPekon yang menyatakan Proses penyelesaian perselisihan yangsedang berjalan tidak menghalangi jalannya pelaksanaan pelantikan ,maka proses usulan pelantikan sampai dengan pelantikan tetapdilaksanakan oleh Tergugat dengan mengeluarkan obyek sengketaBerdasarkan uraian tersebut diatas, maka Obyek Sengketa dalamperkara a quo telah sesuai dengan asas Keadiilan ;Hal 53 dari 75 Hal Putusan Nomor : 1/G/2014/PTUNBLDengan demikian

Bahwa Peraturan Bupati Brebes Nomor 078 Tahun 2013 TentangheTata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan PemberhentianKepala Desa dalam bagian Konsideran MENIMBANG berpedomanpada untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten BrebesNomor 9 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan PerangkatDesa perlu adanya pedoman teknis mengenai teknis pelaksanaannyadan mendasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 140/4192/PMD tertanggal 23 Oktober

Peraturan DaerahNomor 9 tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan PengangkatanPerangkat Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali danterakhir diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten BrebesNomor 2 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas PeraturanDaerah Kabupaten Brebes Nomor 9 tahun 2006 tentang TataCara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian KepalaDesa dan Pengangkatan Perangkat Desa, adalah merupakanPeraturan Daerah yang masih bersifat

10 ayat (3) PeraturanDaerah Kabupaten Brebes Nomor 9 tahun 2006 tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa danPengangkatan Perangkat Desa yang berbunyi Bagi Calon TNI/POLRI,PNS dan Perangkat Desa harus memiliki surat keterangan izinpersetujuan dari atasannya berwenang, terhadap ketentuan Pasaltersebut agar lebih jelas dalam pelaksanaannya maka telah dijabarkanlebih lanjut pada Peraturan Bupati Nomor 78 tahun 2013 tentang TataCara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan

;Bahwa ketentuan yang mengatur persyaratan tersebut adalah pelaksanaanketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf b Nomor 28 Peraturan Bupati Nomor 78tahun 2013 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan danHal. 23 dari 82 hal.

Ditinjau dari aspekProsedur maupun Substansi, Surat Keputusan yang menjadi obyeksengketa tidak melanggar ketentuan dalam Peraturan DaerahNomor 9 tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan PengangkatanPerangkat Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali danterakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 2tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan DaerahKabupaten Brebes Nomor 9 tahun 2006 tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan, Pelantikan

AR sebagai Kepala Desa terpilih hasil pemilihan Kepala Desa KalampaKecamatan Woha, Keputusan BPD tersebut telah lewat waktu sehinggabertentangan dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Bupati Bima Nomor 06Tahun 2007 tentang Petunjuk Tehnis Pelaksanaan Peraturan Daerah KabupatenBima Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian di jelaskan dengan lengkap sebagaiberikut:Keputusan BPD tentang penetapan calon Kepala Desa dilakukan paling lambat

Putusan Nomor 273 K/TUN/201318.19.20.Bahwa dengan adanya objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat KemudianCamat Woha melakukan pelantikan dan serah terima jabatan Kepala Desa yangdilaksanakan pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2012, yang mana Penggugatmengetahui hal tersebut atas pemberitahuan Samsuddin dan kawankawan;Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UndangUndang RI Tahun 1986 yangmenyatakan gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluhhari sejak saat diterimanya atau

dan serah terima Jabatan Kepala DesaTerpilih dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2012, juga pada hari, tanggal yangsama dikirim undangan Pelantikan kepada berbagai pihak dan termasuk semua calonKepala Desa Kalampa, Kecamatan Woha (termasuk Penggugat) untuk menghadirisekaligus permakluman/pemberitahuan kepada semua pihak termasuk Penggugat,hal ini sesuai dengan pengakuan Penggugat dalam gugatannya pada poin 15, 16,17,18 dan 19;Kemudian gugatan Penggugat didaftarkan di Panitera Pengadilan Tata Usaha

NegaraMataram pada tanggal Mei 2012 dan diperbaiki tanggal 21 Juni 2012, maka jikadihitung sejak tanggal Pelantikan 22 Februari 2012 atau tanggal diketahuinya SuratKeputusan Bupati Bima yang menjadi objek perkara oleh Penggugat yaitu 22Februari 2012 dan tanggal perbaikan/ resminya gugatan diterima di PaniteraPengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 21 Juni 2012 maka telah melampauitenggang waktu sebagaimana ketentuan Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

dan Pemberhentian Kepala Desa, Pasal 14 dan Pasal 15serta Peraturan Bupati Bima Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk TehnisPelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 6 Tahun 2006 tentang TataCara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan pemberhentian KepalaDesa Pasal 34 dan Pasal 35, tidak mengatur adanya hak pihak yang kalah dalampemilihan Kepala Desa untuk menempuh jalur hukum di Peradilan Tata UsahaNegara, oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak;Bahwa terhadap gugatan

ABDUL HALIM, KecamatanMajalengka, Kabupaten Majalengka dalam rangka pelantikan ketua PMIlMajalengka atas nama IWAN IRWANTO di tempat tersebut juga adaterdakwa 2. IWAN SULISTIAWAN Bin SUPRIYADI yang juga turutmenghadiri pelantikan ketua pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)tersebut, selanjutnya terdakwa 1.

YOGI NANDANG RUHIYAT Bin YUSUPmasuk kedalam gedung dengan membawa tas kain warna hitam berisikansatu buah botol warna putih yang berisi bensin dan telah ditutup dengankain warna putih, pada saat acara pelantikan sedang berlangsung laluterdakwa 1.

ABDUL HALIM, Kecamatan Majalengka,Kabupaten Majalengka dalam rangka pelantikan ketua PMII Majalengka atasnama IWAN IRWANTO di tempat tersebut juga ada terdakwa 2.

FAUZI melakukan orasi yangintinya agar acara pelantikan Pengurus PMII Cabang Majalengkatersebut dibubarkan ; 2 220m none n nnn ne nnn nenaAtas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak mengajukan keberatan;5. Saksi ANDI SUHANDI BIN JUMANTAe Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan karena adanyapengrusakan di luar dan di dalam gedung KNPI Majalengka JL.

tersebut, namun saat pelemparan tersebut terjadi, paraterdakwa berada di dalam gedung tempat acara tersebutberlanQSUng ; n+ onan nnn nnn nnn nnn nnn ne nnn nnn cnn ne nneeBahwa setelah peristiwa tersebut terjadi, suasana menjadi ricuh danterdakwa IWAN SULISTIAWAN mengambil micropon lalu berteriakagar pelantikan tidak dilanjutkan.

Bahwa PEMOHON secara hukum seharusnya sudah memenuhi syaratuntuk dilakukan pengangkatan dan pelantikan sebagai Sekretaris Desa diDESA TLOGOPANDOGAN, KEC. GAJAH, KAB. DEMAK. Akan tetapi,Kepala Desa Tlogopandogan (TERMOHON) tidak bersedia melakukanpengangkatan dan pelantikan kepada diri PEMOHON sebagai SekretarisDesa Tlogopandogan;; 922202022 one onec.

Bahwa pada tanggal 16 April 2018 PEMOHON telah mengajukanpermohonan kepada TERMOHON dengan Surat Nomor: 070/SKLIDP/NV/2018 tertanggal 16 April 2018, Perihal: Permohonan PengangkatanDan Pelantikan, dimana surat tersebut telah diterima secara lengkap olehTERMOHON pada tanggal 16 April 2018 dan akan jatuh pada tanggal 30April 2018 (batas waktu 10 hari kerja).

Bahwa jika hingga lewat batas waktu yang ditentukan TERMOHON tidakmenerbitkan Keputusan berupa pengangkatan dan pelantikan, berdasarkanPasal 53 ayat (1), (2) dan (3) UndangUndang Administrasi Pemerintahantersebut, maka tindakan TERMOHON yang tidak menerbitkan Keputusandan/atau tindakan berupa pengangkatan dan pelantikan telah memenuhikualifikasi sebagai sebuah Keputusan Tata Usaha Negara yang berisimengabulkan PERMOHONAN (KTUN FiktifPositif); Bahwa Keputusan berdasarkan Pasal 1 angka 3 UndangUndang

OBJEK PEMOHONAN :22enn ecco ce nnn ence c eens Perbuatan Termohon yang tidak menetapkan dan/atau melakukankeputusan dan/atau tindakan terhadap Surat Permohonan tanggal 31Oktober 2016, perihal Permohonan Pelantikan sebagai KAPITALAUKampung Buha Periode 20152021, atas nama Pemohon BARSELDORITS DENDALUHE. (fiktif positif) ;PUTUSAN No.04/P/FP/2016/PTUN.Mdo, Halaman 3 dari 42halaman(Ssesuai pasal 53 angka (3) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014tentang Administrasi Pemerintahan) .B.

Bahwa Pemohon mengajukan permohonanan kepada Pengadilan untukmemperoleh putusan penerimaan permohonan karena sampaidengan batas waktu yang ditentukan, Termohon = yang tidakmenetapkan dan/atau) melakukan keputusan dan/atau tindakanterhadap Surat Permohonan tanggal 31 Oktober 2016, perihal :Permohonan Pelantikan sebagai KAPITALAU Kampung Buha Periode20152021, atas nama Pemohon BARSEL DORITS DENDALUHE (fiktif(sesuai dengan pasal 53 angka (4) UndangUndang Nomor 30 Tahun2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Mewajibkan kepada Termohon untuk menetapkan dan/atau melakukankeputusan dan/atau tindakan terhadap Surat Permohonan tanggal 31Oktober 2016, perihal : Permohonan Pelantikan sebagai KAPITALAUKampung Buha Periode 20152021, atas nama Pemohon BARSELDORITS DENDALUHE sesuai peraturan perundangundangan yangIGT TE KU jeeeseee senescence nee retirees em Hn Sere ee3.

Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara ;Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut,PUTUSAN No.04/P/FP/2016/PTUN.Mdo, Halaman 8 dari 42halamanTermohon melalui kuasanya telah mengajukan Tanggapannya secara lisanpada persidangan tertanggal 24 Nopember 2016, yang pada pokoknyamengemukakan dalildalil bantahan sebagai berikut : Bahwa setelah membaca keseluruhan Permohonan dari Pemohon yaitupertama Pemohon meminta kenapa Bupati tidak melaksanakan pelantikan Bahwa alasanalasannya yaitu

tingkat kampung tidak mengambilkesimpulan di serahkan kepada panitiaKabUPateN jqnnn=nnennnne presen cenn tenn cenmecnarnnenan Bahwa saksi sebagai Panitia dan Bendahara, pada waktu pemilihan belumada Penetapan dan juga belum ada Berita Acara Hasil Pemilihan olehkarena belum sempatdiketik/dibuat ; Bahwa yang diserahkan kepada Panitia Kabupaten adalah PenetapanDraw, dan keberatan dari Delly Papehe karena sama memperoleh suara Bahwa pada bulan Maret 2016 musyawarah dan mufakat Kampung Buhatidak ada pelantikan

ilegal, tidak akan ada pelantikan di sini, gedung iniakan kami tutup, keluarkeluar.

ilegal,tidak akan ada pelantikan di sini, Gedung ini akan kami tutup, keluarkeluar.Hal. 5 dari 30 hal.

Keterangan para saksi dalam persidangan yang membenarkan bahwabenar pada saat kejadian, Terdakwa masuk ke dalam ruangan IKP tetapiberusaha menenangkan suasana yang hiruk pikuk, setidaktidaknyamenunjukkan bahwa Terdakwa tidak pernah bersamasama Terdakwalainnya meneriakkan katakata "Anjing, babi, keluarkeluar, tidak akanada mutasi, tidak ada yang melantik, Bupati dan Wakil Bupati ilegalsemuanya, ini pelantikan ilegal, tidak akan ada pelantikan di sini,gedung ini akan kami tutup, keluarkeluar, tidak

pernah secarabersamasama melakukan perbuatan yang menimbulkan rasa takutkepada semua PNS yang sedang berada di dalam ruangan, dan tidakpernah pula secara bersamasama melakukan pengrusakan barang(peralatan pelantikan) yang kemudian menimbulkan kerugian hinggamencapai Rp5.415.000.00 (lima juta empat ratus lima belas ribu rupiah) ;3.

di Gedung Bale Biinmafo sesuaiundangan acara pelantikan.

Sabam Mangihut Tua Simatupang, MPH., terkait dengan pembatalanpengangkatan dan pelantikan dr. Sabam Johansen Mangihut Tua Simatupang,MPH sebagai Direktur Rumah Sakit HKBP Balige;Bahwa oleh karena TERBANDING tidak memiliki kewenanganitidak dalamkapasitasnyauntukmembela kepentingan dr. Sabam Johansen MangihutTua Simatupang, MPH, terkait dengan keputusan pembatalan pengangkatan dan pelantikan dr.

Adapun beberapa hasil Rapattersebut diantaranya adalah pembatalan pengangkatan dan pelantikan dr. SabamJohansen Mangihut Tua Simatupang, MPH., sebagai Direktur Rumah Sakit HKBPBalige dengan alasan karena PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN DR. SABAMJOHANSEN MANGIHUT TUA SIMATUPANG, MPH., SEBAGAI DIREKTURRUMAH SAKIT HKBP BALIGE TIDAK SESUAI DENGAN MEKANISME AKTAYAYASAN DAN MENGANGKAT DR.

Pembatalan pengangkatan dan pelantikan dr. Sabam JohansenMangihut Tua Simatupang, MPH Karena pengangkatannya sebagaiDirektur Rumah Sakit HKBP tidak sesuai dengan mekanisme AktaPendirian Yayasan Kesehatan HKBP;2. Mengangkat Dr.

David F Sibuea, M.Th., DMin., dalampengukuhan atas pengangkatan dan pelantikan dr. Sabam Johansen MangihutTua Simatupang, MPH., sebagai Direktur Rumah Sakit HKBP Balige mewakiliPembina Yayasan Kesehatan HKBP;Bahwa berdasarkan Bukti Surat Keputusan Pembina Yayasan KesehatanHKBP Nomor. 1151/LO08/IX/2018, tertanggal 5 September 2018, padapokoknya menyatakan beberapa hal sebagai berikut:a. Pengangkatan dan Pelantikan dr.

Bahwa oleh karena Pengangkatan dan pelantikan dr. Sabam Johansen MangihutTua Simatupang, MPH., sebagai Direktur Rumah Sakit HKBP Balige tidak atasdasar persetujuan dari Pembina Yayasan Kesehatan HKBP sehingga tidak sesuaidengan mekanisme yang diatur dalam Akta Pendirian Yayasan Kesehatan HKBPdan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Kesehatan HKBP, maka dalil GugatanPENGGUGAT pada butir 14 s/d butir 18 yang pada intinya menjelaskan bahwaproses pengangkatan dan pelantikan dr.

Asli 1 (satu) jepit daftar honor raker di Kecmatan sejumlah 10 (sepuluh) kecamatan ; 24.Asli 1 (satu) jepit daftar hadir pelantikan Panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan daftar penerimaan uang trasportasi pelantikan panitia pemilihan kecamatan (PPK);25. Asli 1 (satu) jepit yang terdiri dari 2 (dua) lembar Daftar penerimaan uang Transportasi pelantikan PPS Pemillukada tahun 2010 Kec.

Kota Maba tanggal 09 maret 2010, 2 (dua) lembar daftar hadir PPS Pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS dan PPD Kec. Kota Maba dan 2 (dua) lembar daftar hadir PPD Pelantikan dan bimbingan teknis PPK,PPS dan PPD Kec. Kota Maba;26. Asli 1 (satu) jepit yang terdiri dari 2 (dua) lembar daftar penerimaan uang transportasi pelantikan PPS Kec. Mabab pemilukada tahun 2010, tanggal 11 maret 2010, 2 (dua) lembar daftar penerimaan uang transportasi petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) Kec.

Asli 1 (satu) jepit yang terdiri dari 2 (dua) lembar daftar penerimaan uang transportasi pelantikan PPS Kec. Maba Utara tanggal 11 Maret 2010 dan 2 (dua) lembar daftar hadir PPDP pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS dan PPD Kec. Maba Utara;30. Asli 1 (satu) jepit yang terdiri dari 2 (dua) lembar daftar penerimaan uang transportasi pelantikan PPS Kec. Wasile tanggal 9 maret 2010, 2 (dua) lembar daftar penerimaan uang transportasi petugas pemutakhiran data pilih Kec.

Wasile tanggal 9 maret 2010 dan 4 (empat) lembar daftar hadir PPDP pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS dan PPD Kec. Wasile;31. Asli 1 (satu) jepit, 2 (dua) lembar daftar hadir PPDP pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS dan PPDP Kec. Wasile Timur;32. Asli 1 (satu) jepit yang terdiri dari 2 (dua) lembar daftar penerimaan uang transportasi pelantikan PPS Kec. Wasile Tengah tanggal 9 maret 2010, 2 (dua) lembar daftar hadir PPDP pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS dan PPD Kec.

Asli 1 (satu) jepit 2 (dua) lembar biaya SPPD pelantikan PPS/raker tanggal 8 Maret 2010;38.

Raker dengan PPS sebesar Rp. 276.000.000,(dua ratus tujuh puluh enamjuta rupiah);Bahwa kegiatan raker/pelatinan dan raker dengan PPK dan raker dengan PPS,pelaksanaannya bersamaan dengan kegiatan peresmian atau pelantikan PPK, kegiatanperesmian atau pelantikan PPS dan kegiatan peresmian atau pelantikan KPPS,Halaman 24 dari 90 HalamanPts.No.10/Pid.SusTPK/2014/PT TTEsebagaimana yang pelaksanaan peresmian atau pelantikan yang sudah diuraikantersebut diatas;Bahwa dari anggaran yang terrealisasi sebesar

uangTransportasi pelantikan PPS Pemillukada tahun 2010 Kec.

Wasiletanggal 9 maret 2010 dan 4 (empat) lembar daftar hadir PPDP pelantikan danbimbingan teknis PPK, PPS dan PPD Kec. Wasile;Asli 1 (satu) jepit, 2 (dua) lembar daftar hadir PPDP pelantikan dan bimbinganteknis PPK, PPS dan PPDP Kec. Wasile Timur;Asli 1 (satu) jepit yang terdiri dari 2 (dua) lembar daftar penerimaan uangtransportasi pelantikan PPS Kec.

Halmahera Timur tahun 2010,tanggal 7 Maret 2010;Asli 1 (satu) jepit daftar honor raker di Kecmatan sejumlah 10 (sepuluh)kecamatan ;24.Asli 1 (Satu) jepit daftar hadir pelantikan Panitia pemilinan kecamatan (PPK)25.26.2/.dan daftar penerimaan uang trasportasi pelantikan panitia pemilihankecamatan (PPk);Asli 1 (satu) jepit yang terdiri dari 2 (dua) lembar Daftar penerimaan uangTransportasi pelantikan PPS Pemillukada tahun 2010 Kec.

Wasile;Asli 1 (satu) jepit, 2 (dua) lembar daftar hadir PPDP pelantikan danbimbingan teknis PPK, PPS dan PPDP Kec. Wasile Timur;Asli 1 (satu) jepit yang terdiri dari 2 (dua) lembar daftar penerimaan uangtransportasi pelantikan PPS Kec. Wasile Tengah tanggal 9 maret 2010, 2(dua) lembar daftar hadir PPDP pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPSdan PPD Kec. Wasile Tengah, 2 (dua) lembar daftar hadir PPS pelantikandan bimbingan teknis PPK, PPS dan PPD Kec.

Belanja Persiapan Pelantikan dan Pelantikan Anggota DPRD(6) Belanja Persiapan Pelantikan dan Pelantikan Rp. 250.000.000.Anggota DPRD (Kegiatan RapatRapatKelengkapan Dewan)Jumlah Rp. 894.340.000. Bahwa total alokasi anggaran dalam Penjabaran APBD Perubahan SKPDSekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2009Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah sebesar Ap. 186.100.000. (seratusuntuk Belanjadelapan puluh enam juta seratus ribu rupiah) dan sesuai laporan keuangan yangdibuat oleh saksi Ventje N.

Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah yang menyebutkan bahwa : Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung denganbukti yang lengkap dan sah .Bahwa selanjutnya alokasi anggaran dalam Penjabaran APBD PerubahanSKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2009 untuk BelanjaPersiapan Pelantikan dan Pelantikan Anggota DPRD sebesarRp.250.000.000.

Belanja Persiapan Pelantikan dan Pelantikan Anggota DPRD (6) Belanja Persiapan Pelantikan dan PelantikanAnggota DPRD (Kegiatan RapatRapat Kelengkapan Rp. 250.000.000.Dewan)Jumlah Rp. 894.340.000. Bahwa total alokasi anggaran dalam Penjabaran APBD Perubahan SKPDSekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2009Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah sebesar Ap. 186.100.000. (seratusuntuk Belanjadelapan puluh enam juta seratus ribu rupiah) dan sesuai laporan keuangan yangdibuat oleh saksi Ventje N.

Bahwa selanjutnya alokasi anggaran dalam Penjabaran APBD PerubahanSKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2009 untuk BelanjaPersiapan Pelantikan dan Pelantikan Anggota DPRD sebesarRp.250.000.000. (dua ratus lima puluh juta rupiah), yang sebelumnya dalamAPBD Induk belum dianggarkan dan dalam laporan pertanggung jawabankeuangan yang ditandatangani oleh terdakwa Drs.

Abubakar Masbait yang dibuat oleh saksi Ventje NLesnussa untuk belanja Persiapan Pelantikan dan Pelantikan Anggota DPRDsebanyak 13 (tiga belas) kwitansi sebesar Ap. 250.000.000. (dua ratus limapuluh juta rupiah), terdapat 4 (empat) kwitansi senilai Rp. 86.750.000.

Pasal 14 huruf as/d f, Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa. Maka dengandemikian Penggugat telah dirugikan, oleh karena ituKeputusan Tergugat Nomor: 375 Tahun 2010 tidak sah danharus dibatalkan.

Bahwa berdasarkan uraian Pasal 17 ayat 1 s/d 7Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72Tahun 2005 tentang Desa, Pasal 14 Peraturan DaerahKabupaten Kepahiang Nomor 14 Tahun 2005 tentang TataCara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa.

Pasal 11 dan Pasal 14 huruf a s/d f Peraturan DaerahKabupaten Kepahiang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang TataCara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan PemberhentianKepalaDesa; 52 ee ee ee eee ee ee ee eee ee ee eee eeePasal 8 ayat (1) huruf e dan Pasal 10 ayat (2)huruf a s/d g, Peraturan Daerah Kabupaten KepahiangNomor: 13.

Pasal 11 ayat (1) Peraturan DaerahKabupaten Kepahiang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang TataCara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan PemberhentianKepala Desa, yangberbunyi : Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor :72 Tahun = 2005Tentang Desa; Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahunterhitung sejak tanggal pelantikan dan dapatdipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatanberikutnya.

Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten KepahiangNomor 14 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian KepalaDesa; rere rrr er re ee eee eee eeeMasa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahunterhitung sejak tanggal pelantikan dan dapatdipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatanberikutnya; Bahwa berdasarkan fakta hukum terbukti Tergugat denganmenerbitkan objek sengketa telah melanggar ketentuanPeraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 17 ayat(1) s

Ketua Panitia Pemilihan mengumumkan hasilpemilinan calon yang berhak dipilin dan menyatakan sahnyapemilinan calon terpilin (vide pasal 27 ayat (1),(2),(3) dan (4)Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 39 Tahun 2009Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa).

Calon22Kepala Desa yang dinyatakan terpilin adalah calon yangmendapatkan dukungan suara terbanyak (vide Pasal 28 Ayat (4)Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 39 Tahun 2009Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan KepalaDesa) sedangkan Penggugat mendapatkan dukungan suara tersikit.3.

Foto copy39 Tahun 2009 tentang Tata cara Pencalonan, Pemilinandan Pelantikan Kepala Desa, selanjutnya disebutPeraturan Bupati Batu Bara Nomor : 11 Tahun 2011tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Batu BaraNomor : 45 Tahun 2009 tentang Petunjuk TeknisPelaksanaan Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan ,pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dalam DaerahKabupaten Batu Bara, selanjutnya disebutSRR HELIN NRRIRNORRINRRIRISR HOE GENE HaE HERERO Bukti P 7 ;Surat Pemberitahuan / panggilan pemilinan Kepala

Ketua Panitia Pemilihan mengumumkan hasil pemilihancalon yang berhak dipilin dan menyatakan sahnya pemilihan calonterpilin (vide pasal 27 ayat (1),(2),(3) dan (4) Peraturan DaerahKabupaten Batu Bara Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Tata CaraPemilinan dan Pelantikan Kepala Desa).

Calon Kepala Desa yangdinyatakan terpilin adalah calon yang mendapatkan dukungan suaraterbanyak (vide Pasal 28 Ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten BatuBara Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa) sedangkan Penggugatmendapatkan dukungan suara tersikit.3.

Asli 1 (satu) jepit daftar hadir pelantikan Panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan daftar penerimaan uang trasportasi pelantikan panitia pemilihan kecamatan (PPK);25. Asli 1 (satu) jepit yang terdiri dari 2 (dua) lembar Daftar penerimaan uang Transportasi pelantikan PPS Pemillukada tahun 2010 Kec. Kota Maba tanggal 09 maret 2010, 2 (dua) lembar daftar hadir PPS Pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS dan PPD Kec.

Maba Selatan tanggal 10 maret 2010 dan 4 (empat) lembar pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS dan PPDP Kec. Maba Selatan;28. Asli 1 (satu jepit yang terdiri dari 2 (dua) daftar penerimaan uang transportasi pelantikan PPS Kec. Maba tengah tanggal 12 maret 2010, 4 (empat) lembar daftar hadir pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS dan PPDP Kec. Maba Tengah dan 2 (dua) lembar daftar penerimaan uang transportasi petugas pemutakhiran data pilih (PPDP) Kec. Maba Tengah tanggal 12 Maret 2010;29.

Asli 1 (satu) jepit yang terdiri dari 2 (dua) lembar daftar penerimaan uang transportasi pelantikan PPS Kec. Maba Utara tanggal 11 Maret 2010 dan 2 (dua) lembar daftar hadir PPDP pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS dan PPD Kec. Maba Utara;30. Asli 1 (satu) jepit yang terdiri dari 2 (dua) lembar daftar penerimaan uang transportasi pelantikan PPS Kec. Wasile tanggal 9 maret 2010, 2 (dua) lembar daftar penerimaan uang transportasi petugas pemutakhiran data pilih Kec.

Wasile tanggal 9 maret 2010 dan 4 (empat) lembar daftar hadir PPDP pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS dan PPD Kec. Wasile;31. Asli 1 (satu) jepit, 2 (dua) lembar daftar hadir PPDP pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS dan PPDP Kec. Wasile Timur;32. Asli 1 (satu) jepit yang terdiri dari 2 (dua) lembar daftar penerimaan uang transportasi pelantikan PPS Kec. Wasile Tengah tanggal 9 maret 2010, 2 (dua) lembar daftar hadir PPDP pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS dan PPD Kec.

Asli 1 (satu) jepit 2 (dua) lembar biaya SPPD pelantikan PPS/raker tanggal 8 maret 2010;38.

Pelantikan PPS dilanjutkan dengan rapat kerja dan Bimtek tersebar di 10kecamatan.

Surat Tugas/SPPD Nomor : 26/2SPPD/4/2010 tanggal 26 April 2010,pelaksanaan pelantikan anggota PPK Kec.

Surat Tugas/SPPD Nomor : 26/4SPPD/4/2010 tanggal 26 April 2010,pelaksanaan pelantikan anggota PPK Kec. Wasile, Kec. Wasile Selatan, Kec.Wasile Timur dan Kec. Wasile Utara, pelaksanaan pelantikan anggota PPSraker, sosialisasi, Bimtek dan pelantikan PPK Kec.

Wasile;31.Asli 1 (satu) jepit, 2 (dua) lembar daftar hadir PPDP pelantikan dan bimbinganteknis PPK, PPS dan PPDP Kec. Wasile Timur;32.Asli 1 (Satu) jepit yang terdiri dari 2 (dua) lembar daftar penerimaan uangtransportasi pelantikan PPS Kec. Wasile Tengah tanggal 9 maret 2010, 2(dua) lembar daftar hadir PPDP pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPSdan PPD Kec. Wasile Tengah, 2 (dua) lembar daftar hadir PPS pelantikan danbimbingan teknis PPK, PPS dan PPD Kec.

Wasile;Asli 1 (satu) jepit, 2 (dua) lembar daftar hadir PPDP pelantikan dan bimbinganteknis PPK, PPS dan PPDP Kec. Wasile Timur;Asli 1 (satu) jepit yang terdiri dari 2 (dua) lembar daftar penerimaan uangtransportasi pelantikan PPS Kec. Wasile Tengah tanggal 9 maret 2010, 2 (dua)lembar daftar hadir PPDP pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS danPPD Kec. Wasile Tengah, 2 (dua) lembar daftar hadir PPS pelantikan danbimbingan teknis PPK, PPS dan PPD Kec.

Bahwa dalam Pemilihan Kepala Desa Ulo dimana Panitia pemilihan KepalaDesa Ulo, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone sejak awalpelaksanaan tahapan Pemilihnan Kepala Desa, di mana panitia melakukanpelanggaran yang mendasar, bertentangan dari ketentuan yang ada yaitusebagaimana yang diatur dalam Perda Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun2015, tentang Pemilinan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Putusan Nomor 207 PK/TUN/2017sebagaimana dalam ketentuan tersebut tetapi panitia pemilinanmelakukannya secara acak;Selanjutnya dalam Pasal 30 ayat (4) dalam Peraturan Daerah KabupatenBone Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa dijelaskan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pada hari pertama diselenggarakan secaraterpadu oleh Panitia Pemilihnan Tingkat Desa untuk mendengarkan visi misimasingmasing calon tetapi hingga terselenggaranya pemilihan

Dalam kaitantersebut sangat merugikan Para Penggugat, karena dari calon pemilih yangdatang di tempat pemilihan atau pemungutan suara banyak yang tidakmemberikan suaranya untuk calon Kepala Desa pilihannya atau dalam halini, sebagai pendukung Para Penggugat;Bahwa pembatasan jadwal waktu pelaksanaan pemilinan Kepala Desahingga pukul13.00 WITA yaitu secara jelas dan tegas diatur dalam Pasal 34ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2015 tentangPemilinan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala

Karena Panitia pemilihanKepala Desa Ulo yang nyatanyata melanggar UndangUndang Nomor 6 Tahun2014 tentang Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun2015 tentang Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, tetapimalah Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dan Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Makassar membenarkan perbuatan pelanggaran terhadapUndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan DaerahKabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pelantikan danPemberhentian

Putusan Nomor 207 PK/TUN/2017dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, keliru menafsirkan Pasal10 ayat (1) huruf i Perda Kabupaten Bone Nomor 1 tahun 2015 tentangPemilinan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa. Karena dalam pasaltersebut benar panitia diberi Kewenangan untuk mengatur tata cara kampanyedalam wilayahnya.

Menetapkan barang bukti berupa: - 1 (satu) lembar surat perintah kerja pengadaan catering dan snack pelantikan Presiden tanggal 20 Oktober 2014;- 1 (satu) lembar surat perintah kerja pengadaan snack Porpov Dinas Bapora tanggal 20 Oktober 2014;- 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang dari Suyoto kepada Suwarno tanggal 23 Oktober 2014;- 1 (satu) lembar surat pernyataan Ratna;dikembalikan kepada saksi Suyoto bin Surani;- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru tua;dirampas untuk dimusnahkan

Ketika saksi Sunyoto berniatmengambil keuntungan dari modal yang ia tanam pada terdakwa, terdakwamenawarkan agar saksi Sunyoto ikut lagi dalam kegiatan pengadaan cateringdan snack untuk acara pelantikan presiden. Terdakwa mengatakan bahwa totalmodal dan keuntungan saksi Sunyoto yang ada pada terdakwa sedah berjumlahRp.300.000.000,00 sehingga saksi Sunyoto hanya perlu menambahkan modallagi sebesar Rp.50.000.000,00.

Presidendengan syarat menggunakan modal dan keuntungan yang sebelumnya;Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 44/Pid.B/2016/PN PikBahwa Saksi menambah modal lagi atas permintaan Terdakwa, Saksimenambah modal pengadaan catering dan snack pelantikan Presidensejumlah Rp50.000.000,00;Bahwa ada perjanjian tertulisnya, Saksi diberi SPK (surat perintah kerja)untuk pengadaan catering dan snack pelantikan Presiden yangpenanggungjawabnya adalah Ir.

Presiden di Hotel Swiss Bell;Bahwa saksi Suyoto ikut kerja sama tersebut dan menambah modal lagisejumlah Rp50.000.000,00 atas permintaan Terdakwa;Bahwa Terdakwa memberi Saksi SPK (surat perintah kerja) untukpengadaan' catering dan snack pelantikan Presiden yangpenanggungjawabnya adalah Ir.

Presiden di Hotel Swiss Bell,saksi Suyoto ikut kerja sama tersebut dan menambah modal lagi sejumlahRp50.000.000,00 atas permintaan Terdakwa, Terdakwa memberi Saksi SPK(surat perintah kerja) untuk pengadaan catering dan snack pelantikan Presidenyang penanggungjawabnya adalah Ir.

Barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat perintah kerja pengadaan cateringdan snack pelantikan Presiden tanggal 20 Oktober 2014, 1 (satu) lembarsurat perintah kerja pengadaan snack Porpov Dinas Bapora tanggal 20Oktober 2014, 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Suyoto kepadaSuwarno tanggal 23 Oktober 2014, 1 (satu) lembar surat pernyataan Ratnakarena telah disita dari saksi Suyoto bin Surani, maka ditetapkandikembalikan kepada Saksi tersebut;2.

Halmahera Timur tahun 2010, tanggal 7 Maret 2010;Asli 1 (satu) jepit daftar honor raker di Kecamatan sejumlah 10 (sepuluh)kecamatan ;Asli 1 (satu) jepit daftar hadir pelantikan Panitia Pemilihan Kecamatan(PPK) dan daftar penerimaan uang transportasi pelantikan panitiapemilihan kecamatan (PPk);Asli 1 (Satu) jepit yang terdiri dari 2 (dua) lembar Daftar penerimaan uangTransportasi pelantikan PPS Pemillukada tahun 2010 Kec.

Wasile tanggal 9 Maret 2010 dan 4 (empat) lembar daftar hadirPPDP pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS dan PPD Kec. Wasile;Asli 1 (satu) jepit, 2 (dua) lembar daftar hadir PPDP pelantikan danbimbingan teknis PPK, PPS dan PPDP Kec. Wasile Timur;Asli 1 (satu) jepit yang terdiri dari 2 (dua) lembar daftar penerimaan uangtransportasi pelantikan PPS Kec. Wasile Tengah tanggal 9 Maret 2010, 2(dua) lembar daftar hadir PPDP pelantikan dan bimbingan teknis PPK,PPS dan PPD Kec.

Halmahera Timur tahun 2010, tanggal 7 Maret 2010;Asli 1 (satu) jepit daftar honor raker di Kecamatan sejumlah 10 (sepuluh)kecamatan ;Asli 1 (satu) jepit daftar hadir pelantikan Panitia Pemilihan Kecamatan(PPK) dan daftar penerimaan uang transportasi pelantikan panitiapemilihan kecamatan (PPk);Asli 1 (satu) jepit yang terdiri dari 2 (dua) lembar Daftar penerimaan uangTransportasi pelantikan PPS Pemillukada tahun 2010 Kec.

Maba Selatan tanggal 10 Maret2010 dan 4 (empat) lembar pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPSdan PPDP Kec. Maba Selatan;Asli 1 (satu jepit yang terdiri dari 2 (dua) daftar penerimaan uangtransportasi pelantikan PPS Kec. Maba tengah tanggal 12 Maret 2010, 4Hal. 92 dari 101 hal. Put. No. 32 K/Pid.Sus/201529.30.31.32.33.34.35.36.(empat) lembar daftar hadir pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPSdan PPDP Kec.

Pasal 1 angka 17 Peraturan DaerahKabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata CaraPemilinan, Pelantikan, Pemberhentian, Dan Masa JabatanKepala Desa, Jo.

Bahwa keberatan Penggugat dalam gugatan telah kedaluarsa dimanapenggugat tidak mengajukan pengaduan secara tertulis 1 x 24 jamsebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (2) Peraturan DaerahKabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata CaraPemilinan, Pelantikan, Pemberhentian dan Masa Jabatan Kepala Desa;Halaman 9 dari 55 halaman Putusan Nomor: 35/G/2020/PTUN.Mks.c.

Desa;Fotokopi sesuai dengan asli, Peraturan Bupati BulukumbaNomor 20 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis PelaksanaanPeraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun2015 tentang Tata Cara Pemilinan, Pelantikan, Pemberhentian dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Peraturan BupatiBulukumba Nomor 118 Tahun 2017 Tentang Perubahan AtasPeraturan Bupati Bulukumba Nomor 20 Tahun 2016 tentangPetunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah KabupatenBulukumba Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan

Mks.Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 31 ayat (1) PeraturanDaerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata CaraPemilinan, Pelantikan, Pemberhentian Dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Pasal7 ayat (1) Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 20 Tahun 2016 Tentang PetunjukTeknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata CaraPemilinan, Pelantikan, Pemberhentian, Dan Masa Jabatan Kepala Desa, olehkarena bakal calon Kepala Desa Salassae yang memenuhi persyaratan lebih dari5

, Pemberhentian Dan Masa Jabatan KepalaDesa, Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 20 Tahun 2016 Tentang PetunjukTeknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata CaraPemilinan, Pelantikan, Pemberhentian, Dan Masa Jabatan Kepala Desa,Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 118 Tahun 2017 Tentang Perubahan AtasPeraturan Bupati Bulukumba Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Petunjuk TeknisPelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata CaraPemilinan, Pelantikan, Pemberhentian, Dan Masa Jabatan

Pasal 3 ayat(1), ayat (2), Pasal 5, Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (2)Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor: 47 Tahun 2006 TentangTata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ;10.Bahwa atas permasalahan ini Penggugat bersama tokoh masyarakat dan PejabatKepala Desa Tetenggolasa pernah meminta kepada DPRD Kabupaten KonaweSelatan khususnya Komisi yang membidangi Politik dan Pemerintahan diKabupaten Konawe Selatan untuk dilakukan Hearing

Kepala Desa in casu Kepala Desa Tetenggolasa dalam lingkupKabupaten Konawe Selatan telah diatur dalam Pasal 29 Peraturan Daerah KabupatenKonawe Selatan Nomor 47 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa yang dinyatakan : 7.

Kepada calon terpilin Kepala Desa pada saat pelantikan diberikan KeputusanBupati tentang pengesahanMenimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 29 PeraturanDaerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 47 Tahun 2006 Tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa, maka Tergugatdalam hal ini Bupati Konawe Selatan merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yangberwenang menerbitkan objek sengketa a quo karena telah memperoleh wewenangsecara atributif dimana sumber wewenang

aitributif tersebut diperoleh dari Pemerintahandi tingkat Daerah sebagaimana diatur pada Pasal 29 Peraturan Daerah KabupatenKonawe Selatan Nomor 47 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa ; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah penerbitanobjek sengketa a quo bertentangan dengan ketentuanketentuan dalam peraturanperundangundangan yang bersifat prosedural/formal ?

WitantoMenimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 24 Peraturan Daerah KabupatenKonawe Selatan Nomor 47 tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dinyatakan bahwa :1. Calon kepala desa yang terpilin adalah calon yang mendapatkan dukungansuara terbanyak2.